Tegal, – KABAR EKSPRES II Guna menjaga situasi Kabupaten Tegal yang aman dan kondusif Kepolisan Resor Tegal (Polres Tegal) laksanakan kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Senin (18/3/2024).
Kapolres Tegal AKBP Mochammad Sajarod Zakun. S.H., S.I.K melalui Kabag Ops Kompol Sardoyo. S.H., M.H menyampaikan kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Polres Tegal.
“Kami malaksanakan Patroli dalam rangka mengantisipasi terjadinya tawuran dan mencegah tindakan yang mengarah ke tindakan kriminalitas, khususnya di wilayah Kabupaten Tegal,” ungkap Kabag Ops.
Ia menambahkan kegiatan ini juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar menjaga situasi dengan melaksankaan Siskamling di lingkungan sekitarnya.
Polres Tegal Gelar KRYD
Kegiatan ini melibatkan seluruh fungsi yang ada di Kepolisian seperti Satlantas, Satreskrim, Satsamapta, Satintelkam serta personel Staf Polres Tegal dan didampingi oleh Propam.
Kasat Samapta Polres Tegal AKP Surahno S.H., M.H saat memimpin jalannya patroli menambahkan kami melaksanakan KRYD ini sebagai upaya preventif menjelang Idul Fitri 1445H/2024 agar masyarakat merasa aman dan nyaman dan aman saat melaksanakan ibadahnya.
“Kami berpesan kepada masyarakat apabila ada ganggunan keamanan agar melaporkan ke Call Center Polri 110 atau bisa langsung melaporkan ke kantor Polisi terdekat,” pungkasnya.
Medan, – KABAR EKSPRES IIMungkin terlalu remeh memandang aturan, demikian juga terhadap masyarakat sekitar, sepertinya pihak Global Prima National School yang berada di Jalan Brigjen Katamso No. 282-283 Kelurahan Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan, sekehendak hatinya saja melakukan apa yang di mau, pada Senin.(18/3/2024).
Padahal belum lama ini, baru saja bermasalah dengan tembok yang dibangunnya sendiri menghalangi akses jalan masyarakat, tanpa klonuwon dengan pemerintah setempat dan masyarakat sekitar.
Sekarang, pihak sekolah ternama ini, kembali membuat ulah perihal Pembangunan Penambahan Gedung Sekolah, yang diduga belum mengantongi IMB dari pihak Pemerintah terkait.
Bukan hanya itu, material bangunannya pun diletakan begitu saja di badan jalan di Gang Abadi, sehingga menghambat arus hilir mudik masyarakat setempat.
Global Prima International School Bangun Gedung Baru Diduga Belum Kantongi PBG, Keberadaan Stay Cross Dipertanyakan
Selain itu, yang menjadi pertanyaan besar ditengah – tengah masyarakat menyebutkan, bahwa Stay Cross yang dibangun diatas Gang Abadi, juga tidak persis diketahui mendapat izin dari siapa. Tetapi keberadaannya sudah lama berdiri diatas Gang Abadi.
Lurah Sei Mati Fatimah Gabena Harahap SSos didampingi Kepala Lingkungan 1 Dedi, saat dipertanyakan di Kantornya terkait hal ini, Senin (18/3/2024), merasa heran dan geleng – geleng kepala, mengetahui hal tersebut.
Fatimah mengatakan, pihaknya hanya mengetahui permasalahan tembok yang dibangun menutup akses hilir mudik masyarakat di Gang Abadi telah dibongkar, setelah beritanya viral kemana – mana.
Sehingga, fungsi Gang Abadi telah kembali seperti sedia kala, sebagai akses jalan keluar masuk bagi masyarakat yang berada di belakang Global Prima National School.
Terkait pembangunan Gedung Sekolah baru, Fatimah mengatakan, pihaknya hanya mengetahui, bahwa pihak Global Prima National School ada datang membawa tanda tangan persetujuan warga setempat terkait pembangunan Gedung Baru dimaksud, untuk diketahui Pemerintah Kelurahan Sei Mati.
Namun, pihaknya merasa heran jika ternyata pembangunan gedung baru tersebut sudah dilaksanakan. Dan terkait apakah sudah ada IMB nya, Fatimah tidak mengetahuinya.
“Saya tidak persis tau apakah mereka sudah memiliki IMB untuk pembangunannya. Tapi permasalahan tembok yang menghalangi akses jalan di Gang Abadi, sudah Kita bongkar, sehingga Gang Abadi kembali bisa digunakan masyarakat sekitar sebagai akses keluar masuk”, sebut Fatimah.
Terkait Material Bangunan yang diletakan di badan jalan Gang Abadi, seketika pihaknya langsung memerintahkan Aparat Trantib untuk melakukan pengecekan kelapangan.
Sementara itu, tentang Stay Cross yang dibangun oleh pihak Global Prima National School, Fatimah juga tidak mengetahui hal tersebut mendapat izin dari siapa, karena saat dirinya menjabat sebagai Lurah Sei Mati, Stay Cross dimaksud sudah dibangun.
Namun walaupun demikian, secara resmi pihaknya akan segera menyurati Pihak Global Prima National School, untuk menegur dan mempertanyakan keluhan masyarakat yang lahir, karena keberadaan material Bangunan yang diletakan memakan badan jalan Gang Abadi dan Stay Cross yang sudah dibangun.
“Kita akan segera menyurati Pihak Sekolah terkait keluhan masyarakat tersebut”, cetus Fatimah.
Sebelumnya, masyarakat setempat kepada Wartawan saat dikonfirmasi terkait hal ini membenarkan, bahwa Pihak Global Prima National School selama ini bertindak semaunya saja. Salah satunya membangun tembok yang menghalangi jalan di Gang Abadi. Juga meletakan Material Bangunan di badan Jalan Gang Abadi.
Disisi lain, Humas Global Prima National School saat ditemui Wartawan pada hari yang sama, hanya bertitip pesan lewat Securitinya mengatakan, akan menelepon Wartawan, untuk konferensi pers.
“Pesan Humas Pak, siapa – siapa Wartawan yang datang, kita hanya disuruh catat, nanti akan ditelepon Humas langsung Pak”, sebut Fendi Kepala Security Global Prima National School.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Perencanaan pembangunan kesehatan terbukti menjadi kunci dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (18/3/2024), melalui perencanaan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, terjadi peningkatan signifikan dalam angka UHH (Usia Harapan Hidup), yang menandakan adanya progres positif dalam kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, capaian tersebut juga diikuti oleh penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting.
Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. Peningkatan kinerja sistem kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga rujukan tingkat lanjut, telah membantu memastikan bahwa penduduk memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap layanan kesehatan.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, meskipun telah mencapai beberapa keberhasilan, capaian pelayanan kesehatan masyarakat masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pada 2023, belum ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mencapai target 100% dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Perencanaan Pembangunan Kesehatan Dorong Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat
“Saat ini, persentase rata-rata capaian untuk masing-masing jenis pelayanan pada SPM kesehatan kabupaten/kota secara nasional masih belum mencapai target yang diinginkan,” kata Restuardy Daud saat menjadi narasumber pada acara Pertemuan Pembahasan Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Primer sampai ke Tingkat Desa, di Hotel Pullman, Jakarta, belum lama ini.
Menyikapi kondisi tersebut, Restuardy menegaskan perlunya peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui transformasi pelayanan kesehatan primer. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong pemenuhan SPM dalam bidang kesehatan.
Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Kemendagri menyambut baik dan berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kesehatan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Restuardy Daud juga menegaskan bahwa, Kemendagri akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta peningkatan kompetensi tenaga medis.
“Tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan program layanan kesehatan primer menjadi hal yang penting. Ini termasuk menjamin adanya lahan untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan medik, serta biaya operasional beserta gaji dan insentif/tunjangan,” tambah Restuardy.
Restuardy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Bappeda, BPKAD, OPD Kesehatan, PUPR, APIP, organisasi masyarakat, kader, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan primer di tingkat lokal.
Dengan adanya komitmen serta kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan capaian dalam pelayanan kesehatan masyarakat dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kemenkes, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dirjen Kesmas Kemenkes, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Peserta Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia kecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIDirektorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat asistensi dan supervisi provinsi dalam rangka integrasi program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), di The Belleza Hotel – Suites, Jakarta, belum lama ini.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyoroti pentingnya upaya untuk mewujudkan ketahanan air dan mengantisipasi perubahan iklim yang telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian bencana pada wilayah sungai.
Restuardy mengutip data BNPB yang menunjukkan peningkatan hingga 82% dalam jumlah kejadian bencana alam dari tahun 2011 hingga 2020.
“Perubahan iklim yang terjadi saat ini secara nyata telah meningkatkan potensi dan frekuensi kejadian bencana dengan sangat drastis dan lebih ekstrem. Berdasarkan data BNPB dari tahun 2011 hingga 2020, tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam naik hingga 82 %,” kata Restuardy pada rapat tersebut, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (18/3/2024).
Kemendagri Dukung Konservasi Tanah dan Air Sebagai Upaya Mitigasi pada DAS Kritis
Sementara itu, dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan iklim terhadap SDA mencakup meningkatnya curah hujan ekstrim, banjir, kekeringan, gelombang panas, perubahan ekosistem, badai, tinggi gelombang, erosi pantai, dan invasi pasang air laut.
Restuardy menegaskan perlunya penyusunan, pemutakhiran, dan penyesuaian Pola dan Rencana Pengelolaan SDA wilayah sungai sebagai respons terhadap perubahan iklim.
“Yang perlu diperbaharui adalah kondisi hidrologis dan hidrometeorologis serta kondisi lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar data yang tersaji dalam dokumen sesuai kondisi terkini (eksisting) sehingga lebih kredibel untuk dijadikan sebagai dasar dalam penentuan arah kebijakan, strategi serta penyusunan program kegiatan pengelolaan SDA wilayah sungai,” imbuh Restuardy.
Perubahan iklim tidak hanya mengakibatkan gangguan pada siklus hidrologi, tetapi juga menimbulkan perubahan kondisi dan masalah di wilayah sungai. Oleh karena itu, penyesuaian yang cepat diperlukan untuk menemukan solusi yang tepat. Salah satu pendekatan yang diambil adalah adaptasi atau pengembangan strategis dalam model dan perencanaan pengelolaan sumber daya air. Di antaranya, dengan mengembangkan perencanaan berbasis mitigasi.
Penyusunan, pemutakhiran, dan penyesuaian Pola dan Rencana Pengelolaan SDA di wilayah sungai menjadi fokus dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Hal ini dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air atau Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah sungai, sesuai dengan tingkat kewenangannya.
Upaya ini penting dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim. Dengan melakukan pembaruan dalam pola dan rencana pengelolaan SDA, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dampak perubahan iklim serta menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya air di wilayah sungai.
“Oleh karena itu, saya sangat berharap pemerintah daerah dapat berperan serta berkontribusi secara aktif dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran sesuai skala prioritas yang didasarkan pada data, fakta, dan analisis yang lebih tajam,” ungkap Restuardy.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat ini akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah melalui harmonisasi dan sinkronisasi program kegiatan pengelolaan SDA sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.
Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan air dan mitigasi risiko bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IISebagai bentuk implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendukung kebijakan tersebut melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam proses administrasi persuratan. Aplikasi tersebut digunakan di lingkup Ditjen Bina Adwil Kemendagri mulai 15 Januari 2024.
“Kita sudah menggunakan aplikasi SRIKANDI ini sejak 15 Januari 2024 lalu, dan ini sudah hampir dua bulan tepat. Saya apresiasi kepada seluruh unit kerja yang terus melakukan adaptasi terhadap perubahan administrasi persuratan yang sebelumnya dilaksanakan secara manual, tapi saat ini kita sudah beralih ke digital,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Ditjen Bina Adwil Mey Rany saat pelaksanaan koordinasi internal administrasi persuratan di lingkup Ditjen Bina Adwil, Kamis (14/3/2024).
Ditjen Bina Adwil Terus Perkuat Transformasi Digital Persuratan melalui SRIKANDI
Ditjen Bina Adwil dapat dikatakan sebagai pionir di antara unit kerja eselon I lingkup Kemendagri yang telah menerapkan sistem persuratan elektronik dengan menggunakan SRIKANDI. Hal ini mulai dari registrasi surat masuk, nota dinas internal, sampai ke penandatanganan surat keluar.
Mey Rany menjelaskan, Ditjen Bina Adwil telah menyiapkan beberapa treatment dalam menghadapi beberapa tantangan penerapan SRIKANDI yang menjadi budaya dan pola kerja baru di masing-masing unit kerja.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Umum Ditjen Bina Adwil Rizza Kamajaya menjelaskan, selama dua bulan penggunaan SRIKANDI memang masih ditemui beberapa tantangan. Namun ia menegaskan, dukungan terus diberikan agar kendala tersebut dapat diatasi.
“Seperti yang telah disampaikan Ibu Plh. Sekretaris, sangat dipahami bahwa seluruh pegawai masih dalam proses menyesuaikan diri dari yang semula beproses secara manual, tetapi saat ini harus melihat layar perangkat elektronik untuk memproses surat. Ini bukanlah hal yang mudah tapi juga bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Selain itu juga kendala-kendala seperti jaringan, dan kendala teknis akan kita koordinasikan dengan baik,” pungkas Rizza.
Ditjen Bina Adwil akan rutin melaksanakan rapat koordinasi internal untuk mengevaluasi pelaksanaan digitalisasi persuratan. Selain itu, Ditjen Bina Adwil juga akan melakukan bimbingan teknis yang berkaitan dengan proses administrasi persuratan, sehingga seluruh pegawai memiliki pengetahuan yang baik dalam proses persuratan.
BALIKPAPAN, – KABAR EKSPRES IISetelah berkunjung ke Kalimantan Selatan, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto berkunjung ke Kalimantan Timur.
Tepat pukul 20.50 wita, Menhan Prabowo Subianto dan rombongan tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Ahad (17/3/2024). malam.
Tiba di Blikpapan, Prabowo disambut Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik, Forkopimda Kaltim dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
Tiba di Balikpapan, Menhan RI Disambut Pj Gubernur dan Forkopimda Kaltim
“Kedatangan Menhan dalam rangka kunjungan kerja meninjau dan monitoring perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara,” ucap Akmal Malik.
Kunjungan Menhan Prabowo menurut Akmal memberikan makna tersendiri bagi Provinsi Kaltim.
Karena bukti komitmen Pemerintah Pusat membangun Ibu Kota Nusantara di Benua Etam.
Tampak hadir menerima Menhan, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Danlanud Dhomber Balikpapan dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.(jay/yans/adpimprovkaltim)
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beserta jajaran, yang membahas terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi/fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Senin, (18/3/2024).
Jaksa Agung menyampaikan bahwa kredit ini terdiri dari beberapa tahapan (Batch), dengan Batch 1 yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total sebesar Rp2,504 triliun, perusahaan tersebut antara lain:
PT RII sebesar Rp1,8 triliun.
PT SMS sebesar Rp216 miliar.
PT SPV sebesar Rp144 miliar.
PT PRS sebesar Rp305 miliar.
“Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” ujar Jaksa Agung.
Kemudian, Jaksa Agung menambahkan bahwa akan ada Batch 2 yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam rangka recovery asset.
Pertemuan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan RI Bahas Adanya Dugaan Korupsi dalam Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI
Jaksa Agung mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan, agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana.
Untuk diketahui, laporan kredit LPEI ini terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan. Perusahaan-perusahaan debitur tersebut bergerak pada bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan dan nikel.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kunjungan kali ini merupakan bentuk sinergi Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum terkait dengan keuangan negara. Hal ini serupa dengan penanganan perkara dalam Satgas BLBI.
Kemudian, Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa LPEI akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. Selain itu, LPEI juga akan terus bekerja sama dengan JAM DATUN, BPKP RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu Tim Terpadu.
“Negara tetap mendukung LPEI melaksanakan perannya meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik, zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar peran strategisnya berjalan optimal sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009” imbuh Menteri Keuangan.
Reporter: Casroni Jakarta 18 Maret 2024 KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Medan, – KABAR EKSPRES IIPangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan memimpin acara serah terima jabatan (Sertijab) Danmenarhanud 2/SSM dan penyerahan jabatan Kabintaljarahdam I/BB serta Tradisi Korps Penerimaan/Pelepasan, bertempat di Balai Prajurit Makodam Bukit Barisan, Minggu (17/3/2024).
Danmenarhanud 2/SSM diserahterimakan dari Kolonel Arh Aji Prasetyo Nugroho, SSos, MM (Akmil 2000) kepada Letkol Arh R Jatmiko Adhi PC, SE, MIPol (Akmil 2001).
Sedangkan jabatan Kabintaljarahdam I/BB diserahkan Kolonel Caj Antony Tambunan (Akmil 1997) kepada Pangdam I/BB.
Di waktu dan tempat yang sama juga digelar Tradisi Korps Penerimaan Perwira Menengah (Pamen), yakni Kolonel Inf Mochammad Ridwan, SIP (Akmil 1994) sebagai Pamen Ahli Kodam I/BB yang baru.
Dalam kesempatan itu, Pangdam menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama beserta istri masing-masing, dan mendoakan sukses dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pada jabatan selanjutnya.
Pangdam I/BB Pimpin Sertijab Danmenarhanud 2/SSM dan Penyerahan Jabatan Kabintaljarahdam serta Tradisi Korps
Begitu juga kepada pejabat baru beserta istri masing-masing, Pangdam mengucapkan selamat datang dan bergabung menjadi Keluarga Besar Kodam I/BB.
“Segera beradaptasi dengan tugas dan lingkungan sekitar serta kembangkan hasil yang telah dicapai oleh pejabat lama dengan menciptakan kreasi dan inovasi baru agar kinerja satuan terus meningkat,” pesan Mayjen Hasan.
Hadir dalam acara, antara lain Kasdam, Irdam, Kapoksahli, para Pamen Ahli, para Asisten, LO TNI AL, LO TNI AU, para Kabalak serta para Dansat jajaran Kodam I/BB, dan Ketua Persit KCK PD I/BB beserta pengurus dan jajaran.
Brebes, – KABAR EKSPRES II Forum Komunikasi Guru Besar Dan Dosen Putera Puteri Brebes / Yayasan Rumah Cinta Brebes Peduli Banjir Brebes. (17/3/2024).
Banjir yang melanda 7 Kecamatan di Kabupaten Brebes. Kecamatan Larangan, Bantarkawung, Salem, Jatibarang, Wanasari, Brebes dan Kecamatan Songgom.
Kecamatan Brebes ada beberapa Desa yang terdampak banjir seperti Desa Pemaron, Lengkong, Terlangu, Kecamatan Wanasari ada beberapa desa yang terdampak. Seperti Desa Sidamulya, Glonggong, Jagalampeni, Sisalam.
Kecamatan Songgom ada juga yang terendam yakni Desa Wanacala. Kecamatan Larangan ada Desa Kedungbokor, Walahar dan Rengaspendawa.
Dosen Dan Guru Besar Putera Puteri Brebes Peduli Banjir
Kecamatan Jatibarang, yakni di Desa Bojong, Kedungtukang, Buaran dan Kebogadung. Sementara di Kecamatan Salem, banjir juga menggerus dan mengakibatkan longsor di ruas jalan penghubung Desa Ciputih dan Gandoang, Data di kutip dari BPBD Brebes, masih menyisahkan bekas psikologis masyarakat Brebes.
Dosen dan Guru Besar putera puteri brebes yang tergabung dalam FKGD/YRCB, yang tersebar di hampir 89 kampus, peduli dengan membagikan perlengkapan sekolah di 3 sekolah, yaitu SD Negeri Bojong 02, SD Negeri Pemaron 03, SD Negeri Limbangan Kulon.
3 Tim Muda Brebes yang terdiri dari Alfiyah, Edy Jaya, dan Aries Sutanto, ujung tombak Pemuda Brebes, Selalu senang menjadi bagian kecil dari yayasan rumah cinta brebes dimana didalamnya ada Forum Komunikasi Guru Besar dan Dosen Putera Puteri Brebes yang selalu peduli cepat tanggap dalam hal-hal sosial, kemanusiaan dan terutama pendidikan. Seperti hari ini mengukir senyuman, dan berbagi kebahagiaan dengan memberi bantuan alat tulis kepada siswa-siswi yang terdampak banjir yang mempunyai semangat yang luar biasa dalam belajar dan cita-cita yang tinggi. Ucap Aries Sutanto.
Perwakilan Guru Mengucapkan Terimakasih kepada Yayasan Rumah Cinta Brebes / Forum Komunikasi Guru Besar dan Dosen Putra Putri Brebes atas sumbangsih nya terhadap kami yang terdampak banjir.
“Semoga amal baik perbuatan dan sumbangansih penjenengan semua akan membawa berkah barokah selalu dan kedepannya akan dimudahkan atas segala cita-cita dan perjuangannya,”Ucap Nurhidayati, S.Pd.
“Harapannya semoga musibah banjir di Brebes sebagai ujian membawa barokah bagi hidup. Kehidupan dan penghidupan masyarakat Brebes pada umumnya,”Ucap Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS, Guru Besar Universitas Brawijaya ( Salah Satu Pembina FKGD/YRCB).
ILAGA PAPUA, – KABAR EKSPRES IIPersonel Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Pos Kout Ilaga pimpinan Letda Chk Dani Terbarkan pesan kedamaian dari Tuhan di Gereja Kristen Klasis Nabire Jemaat Eklesia Ilaga, Distrik Ilaga, Kab Puncak, Papua. Minggu (17/03/2024).
Di hari Minggu yang penuh cinta kasih ini personel Pos Kout pimpinan Letda Chk Dani melaksanakan ibadah bersama masyarakat, pada kesempatan itu juga memberikan Alkitab, Buku Bacaan Kerohanian, Tas dan Dompet kepada Pendeta, Majelis dan Pengurus Gereja.
“Pemberian Alkitab itu sebagai wujud kepedulian Satgas Yonif 323/BP Kostrad di bidang keagamaan dan juga kami menebarkan Pesan Tuhan akan Kedamaian untuk NKRI,” ujarnya.
Buaya Putih Kostrad Tebarkan Pesan Kedamaian Dari Tuhan
Dansatgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 323/BP Kostrad Letkol Inf Tri Wiratno mengatakan “Alkitab dan buku bacaan kerohanian tersebut dibagikan dengan harapan dapat mendorong semangat warga agar lebih giat beribadah sehingga imannya semakin tumbuh dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, semoga Alkitab juga mendatangkan kebaikan bagi kita semua,” ungkapnya.
Red
Autentikasi : Pen Satgas Mobile Yonif 323/BP Kostrad
