Jakarta – KABAR EKSPRES II Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto didampingi KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali melepas keberangkatan kapal rumah sakit TNI KRI dr. Radjiman Wedyoningrat-992 untuk melaksanakan pelayaran Muhibah/Port Visit ke Mesir. Pelepasan KRI dilaksanakan di Dermaga Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta, Kamis (18/1/2024), dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
Menteri Pertahanan Prabowo mewakili pemerintah, menyampaikan salam dari Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Kemanusiaan yang akan berangkat melaksanakan pelayaran Muhibah/Port Visit ke Mesir, khususnya di wilayah Gaza yang tengah mengalami musibah besar.
Dalam sambutannya, Menhan Prabowo menyampaikan keprihatinan terhadap penderitaan besar yang dialami oleh rakyat Gaza akibat serangan yang di luar batas kemanusiaan dan tanpa memperhatikan hukum internasional. “Saya menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada saudara-saudara. Saudara-saudara akan melewati kawasan laut yang berbahaya, dan meskipun kita bukan negara yang terlibat dalam perang, kita memiliki solidaritas dan tanggung jawab kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina,” ungkap Menhan.
Menhan Prabowo Lepas Keberangkatan Kapal RS TNI KRI dr. Radjiman-992 Kirim Bantuan Untuk Palestina
Menhan Prabowo juga menekankan pentingnya kewaspadan dan solidaritas dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. “Saya yakin dan percaya, Komandan Satgas dan Komandan Kapal akan memimpin saudara-saudara dengan sebaik-baiknya. Tingkat latihan, disiplin, dan semangat saudara-saudara akan membawa kesuksesan dalam menyelesaikan tugas ini,” tambahnya.
“Ingat saudara mewakili seluruh bangsa Indonesia. Jaga kehormatan bangsa Indonesia. Jaga kehormatan TNI, jaga kehormatan Angkatan Laut yang kita banggakan dan dicintai seluruh rakyat Indonesia,” pesan Menhan.
“Semoga Allah SWT melindungi KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 dan seluruh awak kapalnya. Sampai kita jumpa kembali di Tanah Air,” tutup Menhan.
Pelayaran KRI dr. Radjiman nantinya akan menempuh rute Jakarta – Belawan – Al Arisi – Jeddah Batam dan kembali lagi ke Jakarta. Total waktu dari pelayaran ini hingga kembali ke tanah air ditargetkan akan mencapai waktu sekitar 52 hari perjalanan. Sedangkan bantuan kemanusiaan yang diberikan berupa bahan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, susu, tenda lapangan, perlengkapan kebersihan, air mineral, perlengkapan ibadah, dan lain sebagainya.
Turut hadir dalam acara pelepasan KRI dr. Radjiman, diantaranya Sekjen Kemhan, Pangkogabwilhan I, Rektor Unhan, Komandan Pushidrosal, Kabaranahan Kemhan, Panglima Kolinlamil, Komandan Kapal KRI dr Rajiman.
Brebes, – KABAR EKSPRES IIMemperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Brebes yang ke 346 Tahun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI)DPD Brebes Wilter Jawa Tengah melakukan giat donor darah di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Brebes Pada hari ini Kamis 18/01/2024.
Ikhwanul Arifin, S.Pd, selaku Sekretaris GMBI DPD Brebes, beliau menuturkan pada awak media, hari ini (18/24) bertepatan di hari ulang tahun Kabupaten Brebes yang ke 346, alhamdulillah GMBI DPD Brebes Adakan giat Donor Darah yang beserta jajarannya kurang lebih 100 anggota kami, giat ini kami lakukan untuk turut serta memeriahkan HUT Brebes yang ke 436 Th,” Tandasnya
LSM GMBI Distrik Brebes Adakan giat Donor darah untuk Memperingati HUT Kabupaten Brebes yang Ke 346 Tahun
Ini adalah aksi sosial kecintaan kami terhadap Kabupaten Brebes, Semoga Brebes semakin jaya.”Imbuh Ikhwan
Ketua GMBI DPD Brebes,menjelaskan LSM GMBI selalu kompak dan bergotong royong dalam hal giat apapun itu, dan selalu membangun sinergitas dengan pihak manapun, kami GMBI DPD Brebes mengucapkan Selamat HUT Kabupaten Brebes yang Ke-346 Tahun semoga makin Rukun, Raket dan Raharja.”Tandas Akbar
BEOGA – KABAR EKSPRES IISatgas TNI 300 Siliwangi yang bertugas di Pos Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat setempat dengan membantu mereka memasak dalam rangka penyerahan mas kawin salah satu warga.
Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Satgas Mobile Raider 300/Brajawijaya Kodam III/Siliwangi, Letnan Kolonel Infanteri Afri Swandi Ritonga S.I.P dalam rilis tertulisnya di Ilaga, Kab Puncak, Papua. Kamis (17-01-2024).
Kegiatan tersebut diikuti oleh 12 personel Satgas yang dipimpin oleh Sertu Gordon. Mereka mengunjungi rumah Ibu Orva Wandik, yang merupakan keluarga dari calon pengantin, bersama dengan ibu-ibu masyarakat Kampung Milawak.
“Kami datang ke sini untuk memberikan dukungan moral dan bantuan fisik kepada keluarga besar Wandik yang sedang mengadakan acara penyerahan mas kawin. Kami juga ikut membantu ibu-ibu di dapur untuk memasak makanan yang akan disajikan kepada tamu-tamu yang hadir,” ujar Sertu Gordon.
Satgas TNI 300 Siliwangi Bantu Warga Memasak Dalam Rangka Penyerahan Mas Kawin Warga Beoga Papua
Menurutnya, kegiatan anjangsana dan bakti sosial ini merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan yang harmonis dan bersahabat dengan masyarakat. “Kami ingin menunjukkan bahwa kami bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai sahabat dan keluarga bagi masyarakat di sini,” tambahnya.
Sementara itu, Ibu Orva Wandik mengucapkan terima kasih kepada Satgas TNI 300 Siliwangi yang telah membantu keluarganya dalam mengurus acara penyerahan mas kawin. “Kami sangat senang dan bersyukur dengan kehadiran bapak-bapak TNI yang mau membantu kami. Kami merasa tidak sendirian dan terbantu dengan adanya bapak-bapak TNI di sini,” ungkapnya.
Acara penyerahan mas kawin berlangsung dengan lancar dan khidmat. Keluarga besar Wandik dan masyarakat Kampung Milawak menyambut dengan antusias dan gembira acara tersebut. Mereka berharap agar hubungan baik antara masyarakat dan Satgas TNI 300 Siliwangi terus terjaga dan terpelihara.
Autentikasi : Pen Satgas Mobile Yonif Raider 300 Siliwangi
Kaltim, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (17/1/2024).
Agenda kegiatan Presiden Jokowi beserta rombongan di IKN meliputi: peluncuran Nusantara Green Logistics dan Hub PT. Pos Indonesia, Ground Breaking (GB) Masjid Negara, GB Gedung Kantor IKN, GB Memorial Park, GB Jumbuluk Hotel, peninjauan Studio RRI IKN, GB LPS, peninjauan lokasi Training Camp PSSI, GB Sentral Unggul Nusantara (SUN) HUB, dan GB Nusantara Warehouse Park.
Panglima TNI Dampingi Kunjungan Kerja Presiden RI ke IKN
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Utama PT. Bina Karya Boyke.
Cilacap, – KABAR EKSPRES II melaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait larangan penggunaan knalpot Brong (tidak standar) kepada personil Polresta Cilacap bertempat di Aula Rupattama Polresta Cilacap. Kamis, 18/01/2024.
Kegiatan Tersebut Di Pimpin Oleh Wakapolresta Cilacap AKBP Dr. Arief Fajar Satria, S.H., S.I.K., M.H. yang dihadiri oleh Pejabat Utama dan Personil Polresta Cilacap.
Kapolresta Cilacap melalui Wakapolresta Cilacap AKBP Dr. Arief Fajar Satria, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas dasar perintah pimpinan terkait dengan pelaksanaan penindakan dan penegakan hukum penggunaan Knalpot Brong.
“Kami melaksanakan kegiatan sosialisasi larangan penggunaan knalpot brong kepada seluruh personil polresta cilacap. Untuk seluruh Personil Polresta cilacap agar bisa memberikan himbauan kepada keluarganya supaya mematuhi tata tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong”, Kata Wakapolresta
Polresta Cilacap Gelar Sosialisasi Larangan Penggunaan Knalpot Brong kepada Personil Polresta Cilacap
Pihaknya juga menyampaikan selain melakukan patroli dialogis, agar Personil Sat Lantas Dan Para Bhabinkamtibmas terus melakukan sosialisasi kepada toko Penjual knalpot, bengkel sepeda motor, komunitas sepeda motor, hingga kepada para pelajar di sekolah sekolah.
Banjarmasin – KABAR EKSPRES IIDirektorat Jenderal Pajak kembali mencapai target penerimaan pajak 2023 dengan realisasi sebesar Rp 1.869,2 triliun dan tercapai 108,8 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan 102,8 persen dari target Perpres 75/2023.
Begitu pula dengan Kantor Wilayah DJP Kalselteng yang berhasil melampaui target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Di 2023, Kanwil DJP Kalselteng mencatat neto penerimaan pajak sebesar Rp 30,4 triliun atau setara dengan 103,2 persen dari target penerimaan berdasarkan Perpres 75/2023 sebesar Rp 29,46 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan 31,4 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya (yoy).
Dari sisis sektoral, mayoritas sektor usaha dominan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya sektor pertambangan tumbuh 46,3 persen, perdagangan tumbuh 20,5 persen dan administrasi Pemerintah tumbuh 40,7 persen.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas kontribusi dalam mengamankan penerimaan negara. Terutama kepada para Wajib Pajak yang sudah secara tertib memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.
Awal 2024 merupakan waktu untuk Wajib Pajak menjalankan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunanannya secara benar dan tepat waktu. Pelaporan sudah dapat dilakukan oleh Wajib Pajak mulai 1 Januari 2024 dengan batas pelaporan hingga 31 Maret 2024 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2024 bagi Wajib Pajak Badan.
Dari segi penyampaian SPT Tahunan, Wajib Pajak yang telah lapor pada 2023 sebanyak 459.554 SPT atau capaian sebesar 99,57 persen dari target sebanyak 461.535 SPT. Sayamsinar berharap, 2024 kepatuhan penyampaian SPT 2024 berhasil mencapai target 100 persen, karena pelaporan dapat dilakukan secara mudah di manapun dan kapanpun secara daring melalui e-filing di laman www.pajak.go.id.
HATTRICK! Kantor Wilayah DJP KALSELTENG Kembali Cetak Rekor Penerimaan Pajak
Sebelum melaporkan SPT Tahunan, Wajib Pajak diimbau untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pajak.go.id. Pemadannan merupakan program DJP dalam rangka memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untik mengurus administrasi perpajakannya hanya dengan menggunakan satu identitas, yaitu NIK.
Ketentuan selengkapnya dapat dilihat salinan PMK-136 Tahun 2023 yang diundangkan pada 12 Desember 2023. Salinan peraturan tersebut dapat diunduh pada laman landas www.pajak.go.id.
Jakarta – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat program kegiatan pemerintah pusat dan Pemda Provinsi Kalimantan Timur serta langkah-langkah meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan target kinerja serta menyukseskan Pemilu 2024.
Rapat dipimpin oleh Plh. Sekretaris Ditjen Dukcapil Adel Trilius, didampingi Direktur IDKD Agus Irawan, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Andi Kriarmoni, serta para Kepala Dinas Dukcapil se-Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Selasa (16/01/2024).
Plh Sesditjen Adel Trilius menyampaikan apresiasi atas capaian nasional perekaman KTP-el di Kaltim yang mencapai angka rata-rata 99%. “Kendati demikian, masih ada satu daerah yang belum mencapai target, yaitu Kabupaten Kutai Timur. Ini perlu upaya bersama, terutama dengan pembinaan Disdukcapil Provinsi Kaltim untuk mempercepat pencapaian target tersebut,” kata Adel saat membuka rapat.
Plh Sesditjen Adel menyampaikan, dalam konteks mendukung Pemilu 2024, Ditjen Dukcapil telah menyerahkan Data Administrasi Kependudukan Kedua (DAK2) ke Komisi Pemilihan Umum, 16 bulan sebelum pemilu sejumlah 275.361.267 jiwa. “Data ini digunakan untuk menentukan daerah pemilihan dan kuota kursi/daerah pemilihan.”
Selain itu, Ditjen Dukcapil juga telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 204.656.053 jiwa. “Data ini menjadi dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta terus bergerak untuk perekaman biometrik bagi pemilih baru usia 17 tahun hingga H-1 Pemilu 14 Februari 2024,” jelas Adel.
Adel Trilius juga menyoroti perlunya memastikan data pendudukan yang inklusif untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilu dengan baik. Yang tak kalah penting, perlu dilakukan mitigasi terhadap potensi masalah dalam proses pemilu.
Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita melaporkan hasil kinerja tahun 2023 yang mencakup 8 indikator utama. Dari 8 indikator tersebut, beberapa di antaranya mencapai tingkat realisasi yang memuaskan, seperti cakupan perekaman KTP-el dengan target 99,4% dan realisasi 99,57%, serta akta kelahiran dengan target 98% dan realisasi 101%. “Namun, ada juga indikator yang belum mencapai target, seperti KIA dengan target 95% dan realisasi 80%,” ungkap Noryani terus terang.
Direktur Bintur Andi Kriarmoni memberikan informasi terkait penilaian kinerja. Tahun ini, formulasi kinerja untuk tahun 2024 dirumuskan dengan penekanan khusus pada peningkatan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Ditjen Dukcapil mendapatkan dukungan dari Bank Dunia untuk merumuskan kinerja yang lebih detail, serta untuk membangun sistem penilaian kinerja yang lebih mutakhir,” ungkap Direktur Andi Kriarmoni.
Direktur IDKD Agus Irawan menambahkan pentingnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) di daerah karena menjadi pondasi pelayanan publik, keamanan, anggaran, dan layanan publik lainnya. “Berdasarkan akumuluasi Direktorat IDKD, akses data di Provinsi Kaltim terbanyak dilakukan oleh Kabupaten Paser,” ungkap Direktur Agus Irawan.
Dalam diskusi, Sekdis Dinas Dukcapil Kota Balikpapan Ardiawan Nugraha Putra menyoroti tenaga honorer yang menjadi persoalan terkait arahan Menteri PANRB tentang standar pendidikan. Ia mengusulkan agar disampaikan surat edaran untuk mengisi data yang akan menjadi dasar pengangkatan P3K atau pegawai dengan kontrak. “Terkait permasalahan aktivasi IKD, kami mengusulkan agar IKD didukung dengan fitur Face Recognition di SIAK.”
Di ujung rapat, Plh. Sesditjen Dukcapil menyimpulkan bahwa acara ini menjadi langkah awal dalam persiapan menuju Pemilu 2024 di Kalimantan Timur. “Dukcapil akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi, khususnya IKD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu di daerah ini,” tutup Adel.
JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi tentang keberadaan TAP MPR dan menyatakan MPR tidak berwenang mengeluar-kan ketetapan atau Tap yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku mengikat keluar.
Namun Bamsoet mengingatkan, potensi bahaya seandainya dalam keadaan tertentu muncul keadaan yang luar biasa, yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara, sementara UUD belum merumuskan dengan jelas untuk mengatasi keadaan itu. Misalnya menjelang Pemilihan Umum terjadi
sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat, atau pandemi yang tidak segera dapat di-atasi, lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum?
Kemudian, bagaimana pengaturan konstitusional-nya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, para anggota MPR, DPR, dan DPD, serta para menteri anggota kabinet (termasuk triumvirat : Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan) telah habis masa jabatannya?
Masalah-masalah seperti ini belum ada jalan keluar konstitusional-nya. Idealnya, UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional, menyediakan sebuah “pintu darurat”, untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau “constitutional
deadlock”.
Sementara Mantan Ketua MK yang kini Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie mendorong masuknya kembali Utusan Golongan dan Utusan Daerah di MPR. Kepala LLDIKTI Wilayah 3 Kemenristek Prof ToniToharudin mengatakan, pemikiran yang dituangkan Bamsoet dalam bukunya ini tidak hanya menyajikan analisis kritis terkait peran MPR RI, tetapi juga menawarkan solusi kongkrit dalam hal bangsa negara menghadapi kegentingan yang tidak diatur dalam konstitusi pasca amandemen keempat.
“Tidak kita pungkiri bahwa setelah amendemen keempat, konstitusi ternyata masih menyisakan beberapa persoalan yang belum ada rujukan penyelesaian konstitusionalnya. Persoalan-persoalan itu antara lain, bagaimanakah langkah konstitusional yang dapat kita tempuh, seandainya dalam keadaan tertentu muncul keadaan yang luar biasa yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara. Sementara UUD belum merumuskan dengan jelas untuk mengatasi keadaan itu,” ujar Bamsoet saat peluncuran buku ke-32 karya Bamsoet berjudul ‘Konstitusi Butuh Pintu Darurat: Urgensi Memulihkan Wewenang Subjektif Superlatif MPR RI’, di Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Rilis Buku ke-32 “Konstitusi Butuh Pintu Darurat”, Ketua MPR RI Tegaskan Hargai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Hadir sebagai pembahas dalam peluncuran buku tersebut selain Prof Jimly Asshiddiqie dan Prof ToniToharudin juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, Fadel Muhammad, Asrul Sani dan mantan ketua MK Hamdan Zulfa. Sementara Wakil Ketua DPR RI yang juga Cawapres Paslon No.1 Muhaimin Iskandar hadir memberikan testimoni.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, semisal menjelang Pemilihan Umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan, seperti bencana alam yang dahsyat atau pandemi yang tidak segera dapat diatasi, lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum?. Kemudian, bagaimana pengaturan konstitusional-nya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan presiden, wakil presiden, para anggota MPR, DPR, dan DPD, serta para menteri anggota kabinet, termasuk triumvirat yakni menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan telah habis masa jabatannya.
“Masalah-masalah seperti ini belum ada jalan keluar konstitusionalnya. Idealnya, UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional, menyediakan sebuah ‘pintu darurat’, untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau ‘constitutional deadlock’,” kata Bamsoet.
Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, maka prinsip kedaulatan rakyat yang harus dikedepankan untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut. Secara akademis, lembaga MPR yang diisi oleh anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya adalah produk pemilihan umum, menjadi satu-satunya lembaga negara yang paling merepresentasikan wujud kedaulatan rakyat.
“Sesuai amanat ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar, sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, maka MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan subyektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan yang bersifat pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kedaruratan. Misalnya berupa kahar politik ataupun kahar fiskal yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menegaskan, menghadirkan kewenangan subyektif superlatif memiliki makna strategis untuk mengembalikan dan menyempurnakan daulat rakyat yang terepresentasikan oleh lembaga perwakilan yang “lengkap”, terdiri dari unsur DPR dan DPD, dalam kelembagaan MPR. Ketetapan MPR dimaknai dan diterima sebagai rumusan aspirasi terbaik menurut semua elemen masyarakat. Setiap kebijakan strategis yang diberlakukan melalui Tap MPR, patut dipahami sebagai kesepakatan seluruh rakyat, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama.
“Mengeliminasi wewenang subyektif superlatif dari MPR, dapat dimaknai mereduksi kekuasaan tertinggi rakyat yang telah memberi mandat kepada presiden. Dalam konsepsi ini, maka kuasa rakyat dalam menetapkan arah dan masa depan bangsa melalui permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana diamanatkan oleh sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, hanyalah sebuah utopia,” pungkas Bamsoet.
Bamsoet sendiri telah melahirkan berbagai karya buku antara lain Mahasiswa Gerakan dan Pemikiran (1990); Kelompok Cipayung, Pandangan dan Realita (1991); Ekonomi Indonesia 2020 (1995); Skandal Gila Bank Century (2010); Perang Perangan Melawan Korupsi (2011); Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul (2011); Republik Galau (2012); Skandal Bank Century di Tikungan Terakhir (2013).
Selain itu, buku Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni (2013); 5 Kiat Praktis Menjadi Pengusaha No.1 (2013); Indonesia Gawat Darurat (2014); Republik Komedi 1/2 Presiden (2015); Ngeri Ngeri Sedap (2017); Dari Wartawan ke Senayan (2018); dan Akal Sehat (2019); Jurus 4 Pilar (2020); “Solusi Jalan Tengah” (2020); Cegah Negara Tanpa Arah (2021); Hadapi Dengan Senyuman (2021); Melawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa (2022); Indonesia Era Disrupsi (2022); 60 Tahun Meniti Buih di Antara Karang (2022); PPHN Tanpa Amendemen (2023); PPHN Menuju Indonesia Emas 2045 (2023); News Maker’ – Satu Dasawarsa The Politician Senayan (2023).
Brebes – KABAR EKSPRES II Menghadapi momentum penting di Pemilu 2024, Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma telah mengambil langkah proaktif dengan menyiagakan 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) pasukan Huru Hara lengkap dan pasukan bermotor gerak cepat untuk mengatasi potensi kerusuhan selama pesta demokrasi berlangsung. Rabu (17/01/2024).
Pasukan yang disiapkan tersebut dikhususkan untuk menangani potensi Huru Hara atau gangguan keamanan yang dapat terjadi selama proses Pemilu berlangsung diwilayah Kabupaten Brebes.
Komandan Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma, Letkol Infanteri Sapto Broto, S.E., M.Si menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama masa kampanye hingga pemungutan suara PilPres maupun Legislatif.
“Kami bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat mengancam keamanan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasukan yang dikerahkan telah mendapatkan pelatihan khusus Huru Hara untuk menangani situasi darurat dengan cepat dan efisien.” Tutur dandim Brebes.
Selain itu Dandim Letkol Infanteri Sapto Broto juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung jalannya proses demokrasi yang akan di laksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Pentingnya menjaga keamanan bersama demi kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2024 secara aman dan lancar khususnya di Kabupaten Brebes,” ucap Letkol Infanteri Sapto Broto.
Pemilu 2024 akan menjadi sorotan utama dengan tingginya antusiasme warga berpartisipasi dalam menentukan hak pilihnya masing masing sebagai warga negara Indonesia untuk kemajuan bangsa.
“Dengan langkah siaga ini, Komandan Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilu dengan tenang dan nyaman,” tandasnya. (Pen0713).
lJateng, – KABAR EKSPRES II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan serahkan seribu sertifikat produk halal pada pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan Rabu (17/01/2024) bertempat di Islamic Center Kedungwuni
Penyerahan sertifikat halal tersebut merupakan bagian dari program Akselerasi Sertifikasi Halal yang di canangkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Imam Tobroni, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Ketua Baznas Kabupaten Pekalongan dan sejumlah Kepala OPD
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pekalongan dengan didampingi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan Ketua Baznas Kabupaten Pekalongan menyerahkan secara simbolis sertifikat halal dan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Kepala Kemenag, Imam Tobroni dalam sambutannya menyampaikan bahwa target sasaran percepatan 5.000 diawal tahun 2024.
Dengan target semua Pelaku Usaha makanan,minuman,bahan olahan dan sembelihan hingga 17 Oktober 2024 semua telah bersertifikat halal .Sertifikat Produk Halal sampai saat ini di Kabupaten
Pekalongan sudah mencapai 2909 sertifikat dan hari ini diserahkan sejumlah 1000 sertifikat halal . Selanjutnya H.Imam Tobroni Mohon dukungan kepada bupati untuk secara bersama melakukan akeselerasi tersebut. Disamping itu juga diserahkan batuan modal usaha bagi 500 pelaku UMKM dari UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
Bersama Kepala Kemenag H.Imam Tobroni, Bupati Pekalongan Fadia Rafiq Serahkan Seribu Sertifikat Halal
Sementara itu Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq mengapresiasi Jajaran Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang telah ikut berpartisipasi membentu pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat pelaku UMKM.
Fadia berharap para pelaku UMKM yang sudah menerima sertifikat Halal ini diharapkan betul-betul menjaga agar produk usahanya tetap halal baik dari bahan bakunya maupun hasil olahannya, dan dengan bantuan modal usaha yang diberikan dapat mengembangkan lagi usahanya. Sertifikasi Halal merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk Usaha tersebut benar Halal,sehingga menambah kepercayaan para konsumen.
