Danrem 132/Tdl Hadiri Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Jabatan PJ.Bupati Donggala Moh. Refani Pakamundi.

Palu Sulteng. – KABAR EKSPRES II Komandan Korem 132/Tdl, Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P. M.Han, Hadiri Giat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pj Bupati Donggala Serta Pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Donggala, bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng Jl. Samratulangi Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Selasa, 16 Januari 2024.

Gubernuar Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura Dalam Sambutannya mengatakan, Ucapan ” Selamat Kepada Moh. Refani Pakamundi, S.Sos, M.Si yang telah menjabat PJ. Bupati Donggala, Gubernur berpesan, Tanamkan Nilai – nilai Sportivitas, Terima kasih.
Saya tahu selama ini Donggala tidak terbangun dengan baik karena barangkali di masa lalu ada sentimen antara satu sama lain”.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menegaskan Kepada Bupati Untuk memfokuskan Pembangunan Kabupaten Donggala ke depan karena banyak orang orang Kalimantan yang datang ke Kabupaten Donggala untuk berwisata, Tahun 2025, nanti kita Fokuskan Pembangunan Kabupaten Donggala serta Pembangunan Air Bersih tegas H. Rusdy Mastura mantan Walikota Palu 2 Periode dan mantan Ketua DPRD Kota Palu.

Dimana IKN itu sebagai Ibu Kota baru Negara, kita diuntungkan karena kita berhadapan dengan Kalimantan, Karenanya, sejak kala dari Jaman Penjajahan Belanda semua logistik Kalimantan berasal dari kita, sehingga yang diuntungkan betul betul adalah kita di Kabupaten Donggala dan di samping itu kita berhadapan langsung dengan IKN terang H. Rusdy Mastura.

Senada dengan itu, Danrem 132/Tdl, Brigjen TNI Dody Triwinarto,S.I.P. M.Han, menuturkan, Kami Keluarga Besar Korem 132/Tdl, Mengucapkan Selamat atas Pelantikan Pj. Bupati Donggala Bapak Moh.Refani Pakamundi, S.Sos, M.Si, Selamat bertugas dan Selamat menjalankan Kepercayaan yang diberikan Pemerintah dan Segenap Elemen masyarakat, Mudah mudahan dengan Pengalaman dan Kemampuan serta Integritas yang dimiliki, Mampu mengemban Amanah dengan Sebaik baiknya kata Danrem 132 / Tdl, Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P. M.Han.

Danrem 132/Tdl Hadiri Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Jabatan PJ.Bupati Donggala Moh. Refani Pakamundi.

Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pj. Bupati Donggala di hadiri Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko, S.I.K. Kejati Sulteng Agus Salim, SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng Dr. Hj. Nirwana, SH.M.Hum, Kapolresta Donggala AKBP Etos Satria Wisnuwardana, S.I.K .M.I.K. Dandim 1306 / KP diwakili Pabung Donggala Kodim 1306/Kota Palu Mayor inf. Ganafi, para Asisten Provinsi Sulteng, Seluruh Unsur Forkopimda Prov.Sulteng,Para Asisten Kabupaten Donggala , Seluruh para Kepala DPD Kabupaten Donggala.

Red

Terima Delegasi Pemuda Muhammadiyah Jakarta, HNW: Gerakan Pemuda Dipentingkan Unt Pencerahan Hadirkan Pemilu yang Bersih dan Berkualitas

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kedatangan Pemuda Muhammadiyah Pengurus Wilayah Jakarta (PM Jakarta) ke Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 17 Januari 2024, disambut dengan hangat oleh Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA (HNW).

Delegasi yang dipimpin oleh Zulfahmi Yasir Yunan S.Sos, M.Ip diterima oleh HNW di Ruang Kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III. Kehadiran Zulfahmi yang didampingi oleh Sekretaris PM Jakarta Dipo Khairul Islam, Komandan KOKAM Yasser Atmanegara, serta beberapa pengurus lainnya kepada Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu untuk menyampaikan kegiatan dan program kerja mereka.

Di bulan Februari 2024, KOKAM Jakarta akan mengadakan pendidikan dan latihan dasar (diklatsar) dan mereka mengundang HNW untuk mengisi salah satu materi diklatsar, dan HNW mengapresiasi kegiatan KOKAM ini dan menyanggupi untuk hadir menyampaiakan materi pelatihan dasar KOKAM itu.

Kepada wartawan yang men-door stop dirinya, HNW mengatakan Pemuda Muhammadiyah seperti organisasi Muhammadiyah yang menaunginya, merupakan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar. “Karenanya wajar bila ia terus melakukan gerakan pencerahan, dan tajdid/pembaruan”, ujarnya.

Sebagai organisasi pemuda, HNW menyebut Pemuda Muhammadiyah merupakan kelompok strategis dan sangat menentukan. “Sebagai organisasi yang menghimpun anak-anak muda, posisi mereka sangat menentukan dalam memetakan masa depan generasi bangsa termasuk generasi milenial dan Z, termasuk bila itu melalui Pemilu 2024”, ujar pria yang juga menjadi Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu.

Hal demikian dikatakan sebab pemilih pemula yang terdiri dari anak muda (generasi milenial dan Z) jumlahnya sekitar 60 persen dari total pemilik suara sah.

Terima Delegasi Pemuda Muhammadiyah Jakarta, HNW: Gerakan Pemuda Dipentingkan Unt Pencerahan Hadirkan Pemilu yang Bersih dan Berkualitas

Semua kondisi bangsa dan negara menurut HNW akan banyak tergantung dari hasil pemilu.Untuk itu menjadi sangat penting peran aktif Pemuda Muhammadiyah bersama dengan kelompok masyarakat lainnya untuk ikut menghadirkan pemilu yang luber, jurdil, bersih dari kecurangan dan mengkoreksi bila ada penyimpangan seperti money politic, intimidasi, termasuk ketidaknetralan aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilu.

Dari strategisnya peluang pemuda dan tantangan yang dihadapi, HNW berharap agar organisasi Pemuda Muhammadiyah itu agar memaksimalkan fungsi dan perannya di tengah masyarakat. “Pemuda Muhammadiyah harusnya bisa mengedukasi dan menjadi solusi di tengah munculnya rasa kekhawatiran menjelang pemilu”, ujar alumni Universtas Madinah, Arab Saudi, itu.

Lebih lanjut dikatakan oleh pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu bila mereka mampu berkontribusi pada umat dan bangsa maka anggota organisasi yang pusatnya berada di Menteng, Jakarta, itu bukan pemuda sembarang pemuda. “Tetapi pemuda yang berkualitas dan berkontribusi positif untuk masadepan generasi muda dan masadepan bangsa dan negara”tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, HNW meminta Pemuda Muhammadiyah ikut meluruskan pandangan yang salah bahwa politik itu kotor termasuk di kalangan generasi muda. Karena pandangan yang demikian membuat banyak di kalangan anak muda termasuk umat Islam tidak mau terlibat dalam urusan politik. “Pandangan tersebut perlu dikritisi dan dikoreksi, karena selain salah juga tidak menguntungkan kalangan pemuda”tuturnya.

Untuk meluruskan pandangan tersebut diharap bila ada anggota Pemuda Muhammadiyah yang berpolitik agar mereka melakukannya dengan bertanggung jawab serta mampu menghadirkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.

Kepada delegasi PM Jakarta yang hadir dalam kesempatan itu, HNW dengan tegas mengatakan dirinya mendukung kegiatan mereka. “Pemuda Muhammadiyah harus bekerja sama secara positif dan konstruktif dengan berbagai pihak termasuk di dunia politik yang terbukti tulus dan peduli dengan masalah Umat dan masadepan bangsa dan generasi mudanya. Karena sehebat apapun organisasi Pemuda, tidak mungkin mengatasi semua masalah. Diperlukan kolaborasi (ta’awun) memperjuangkan maslahat Umat Bangsa dan Negara”pungkasnya.

Red

SPT Tahunan Lebih Mudah: Polres Metro dan Kanwil DJP Jakarta Barat Sosialisasikan Pemadanan NIK-NPWP

Jakarta Barat, – KABAR RKSPRES II Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat menggandeng Polres Metro Jakarta Barat dalam kegiatan sosialisasi perpajakan di Aula Polres Metro Jakarta Barat,Kamis, 18/1/2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Polres dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wakapolres Metro Jakarta Barat, Akbp Sarly Sollu, menyampaikan terkait kemudahan yang diberikan dengan memadankan NIK dengan NPWP.

“Memang luar biasa, one number bisa segalanya. Itu bagus, memudahkan sistem, memudahkan pelayanan. Masyarakat saat ini memang butuh sistem yang mudah,” jelas Sarly Sollu.

Beliau berharap agar DJP terus memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat, karena semakin rumit pelayanan, masyarakat akan semakin enggan melibatkan diri dalam urusan perpajakan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora, Eko Hadiyanto, menyambut baik harapan tersebut dan mengingatkan peserta sosialisasi mengenai kewajiban setiap wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Sosialisasi Pajak: Kanwil DJP Jakarta Barat Gandeng Polres Metro Jakarta Barat untuk Memudahkan Pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP

Eko menjelaskan batas waktu penyampaian SPT Tahunan, yaitu 30 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Wajib pajak dapat melapor melalui E-Filing di mana saja dan kapan saja.

Eko juga menyoroti program pemadanan NIK dengan NPWP yang diluncurkan DJP untuk memudahkan pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, DJP melakukan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) untuk memudahkan wajib pajak dari tahap registrasi hingga pembayaran pajak.

Dalam sesi sosialisasi, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat, Muhammad Mahiddin, menjelaskan materi PMK 168 Tahun 2023 terkait Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pemadanan NIK dengan NPWP, dan proses bisnis perpajakan dalam PSIAP.

Sementara Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Jakarta Palmerah, Arif Wahyudin, memberikan panduan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui DJP Online.

Kanwil DJP Jakarta Barat juga menyediakan layanan konsultasi bagi peserta sosialisasi terkait pemadanan NIK-NPWP, layanan EFIN, dan konsultasi pelaporan SPT Tahunan.

Dengan adanya kerjasama antara instansi pajak dan Polres Metro Jakarta Barat, diharapkan pemahaman masyarakat terkait perpajakan semakin meningkat, dan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )

Ditjen Bina Adwil dan Dharma Wanita Adwil Lakukan Sosialisasi Pencegahan Dini Penyakit Kanker

Jakarta – KABAR EKSPRES II Sebagai bentuk upaya melakukan antisipasi sehubungan dengan meningkatnya penderita kanker di Indonesia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) dan Dharma Wanita Persaruan (DWP) Adwil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi terkait penyakit kanker kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen Bina Adwil, Rabu (17/01/2024) di Jakarta.

Sosialisasi dilakukan di Ruang Rapat Pimpinan Lt 3 Gedung H Kementerian Dalam Negeri dan dibuka langsung oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Rizza Kamajaya, S.IP, M.Si (Han) yang mewakili Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

“Perlu kita ketahui kanker ini merupakan penyakit _silentkiller_ maka dari itu pada kesempatan ini kita perlu cermati untuk mendeteksi bagaimana jenis-jenisnya, gejala-gejalanya, dan juga mengedepankan aspek pencegahan” terang Rizza.

Hingga hari ini kanker masih menjadi penyebab kematian nomor dua di dunia yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi banyak orang. Untuk itu, sosialisasi ini tak hanya penting bagi para wanita, tetapi juga para pria. Khususnya adalah kanker serviks, kanker payudara untuk wanita dan kanker prostat untuk pria.

Ditjen Bina Adwil dan Dharma Wanita Adwil Lakukan Sosialisasi Pencegahan Dini Penyakit Kanker

Rizza juga menjelaskan kanker ini tidak dapat di abaikan begitu saja dikarenakan pencegahan penyakit kanker harus dimulai sedini mungkin. Kesadaran terhadap kanker harus dimulai dari ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga dan orang terdekat kita.

“Banyak rekan-rekan kita, kolega-kolega kita yang menderita hal-hal yang terlambat mengetahui, terdekteksi sudah stadium lanjut, sehingga mempersulit upaya pengobatan, oleh karena itu lakukan deteksi dini jangan sampai terlambat” ucap Rizza.

Sebagai informasi, dalam sosialisasi tersebut dihadirkan narasumber dari Konsultan Kesehatan Lembaga Kanker Indonesia, Joshua Cahyo Mentari dan dr. Sylviana Andinisari, M.Sc, dari Kementerian Kesehatan RI.

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Red

Menhan Prabowo Lepas Keberangkatan Kapal RS TNI KRI dr. Radjiman-992 Kirim Bantuan Untuk Palestina

Jakarta – KABAR EKSPRES II Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto didampingi KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali melepas keberangkatan kapal rumah sakit TNI KRI dr. Radjiman Wedyoningrat-992 untuk melaksanakan pelayaran Muhibah/Port Visit ke Mesir. Pelepasan KRI dilaksanakan di Dermaga Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta, Kamis (18/1/2024), dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

Menteri Pertahanan Prabowo mewakili pemerintah, menyampaikan salam dari Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Kemanusiaan yang akan berangkat melaksanakan pelayaran Muhibah/Port Visit ke Mesir, khususnya di wilayah Gaza yang tengah mengalami musibah besar.

Dalam sambutannya, Menhan Prabowo menyampaikan keprihatinan terhadap penderitaan besar yang dialami oleh rakyat Gaza akibat serangan yang di luar batas kemanusiaan dan tanpa memperhatikan hukum internasional. “Saya menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada saudara-saudara. Saudara-saudara akan melewati kawasan laut yang berbahaya, dan meskipun kita bukan negara yang terlibat dalam perang, kita memiliki solidaritas dan tanggung jawab kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina,” ungkap Menhan.

Menhan Prabowo Lepas Keberangkatan Kapal RS TNI KRI dr. Radjiman-992 Kirim Bantuan Untuk Palestina

Menhan Prabowo juga menekankan pentingnya kewaspadan dan solidaritas dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. “Saya yakin dan percaya, Komandan Satgas dan Komandan Kapal akan memimpin saudara-saudara dengan sebaik-baiknya. Tingkat latihan, disiplin, dan semangat saudara-saudara akan membawa kesuksesan dalam menyelesaikan tugas ini,” tambahnya.

“Ingat saudara mewakili seluruh bangsa Indonesia. Jaga kehormatan bangsa Indonesia. Jaga kehormatan TNI, jaga kehormatan Angkatan Laut yang kita banggakan dan dicintai seluruh rakyat Indonesia,” pesan Menhan.

“Semoga Allah SWT melindungi KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 dan seluruh awak kapalnya. Sampai kita jumpa kembali di Tanah Air,” tutup Menhan.

Pelayaran KRI dr. Radjiman nantinya akan menempuh rute Jakarta – Belawan – Al Arisi – Jeddah Batam dan kembali lagi ke Jakarta. Total waktu dari pelayaran ini hingga kembali ke tanah air ditargetkan akan mencapai waktu sekitar 52 hari perjalanan. Sedangkan bantuan kemanusiaan yang diberikan berupa bahan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, susu, tenda lapangan, perlengkapan kebersihan, air mineral, perlengkapan ibadah, dan lain sebagainya.

Turut hadir dalam acara pelepasan KRI dr. Radjiman, diantaranya Sekjen Kemhan, Pangkogabwilhan I, Rektor Unhan, Komandan Pushidrosal, Kabaranahan Kemhan, Panglima Kolinlamil, Komandan Kapal KRI dr Rajiman.

Red/Biro Humas Setjen Kemhan

Panglima TNI Dampingi Kunjungan Kerja Presiden RI ke IKN

Kaltim, –  KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (17/1/2024).

Agenda kegiatan Presiden Jokowi beserta rombongan di IKN meliputi: peluncuran Nusantara Green Logistics dan Hub PT. Pos Indonesia, Ground Breaking (GB) Masjid Negara, GB Gedung Kantor IKN, GB Memorial Park, GB Jumbuluk Hotel, peninjauan Studio RRI IKN, GB LPS, peninjauan lokasi Training Camp PSSI, GB Sentral Unggul Nusantara (SUN) HUB, dan GB Nusantara Warehouse Park.

Panglima TNI Dampingi Kunjungan Kerja Presiden RI ke IKN

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Utama PT. Bina Karya Boyke.

Red

BSKDN Susun Pedoman untuk Hasilkan Rekomendasi Strategi Kebijakan yang Berkualitas

Jakarta – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun pedoman untuk menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan yang berkualitas. Salah satunya dengan mengkaji ulang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi BSKDN mengharuskan adanya penyesuaian. Dengan perubahan ini, BSKDN bertugas melakukan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Rekomendasi itu nantinya dapat dimanfaatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun lintas komponen Kemendagri.

“Dengan adanya pergeseran ini, secara sederhana kita bisa katakan bahwa BSKDN saat ini adalah melakukan fungsi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan menjadi strategi kebijakan,” ucapnya di Aula BSKDN Kemendagri pada Selasa, 16 Januari 2024.

Dia juga menjelaskan saat ini BSKDN memiliki berbagai indeks yang dapat mengukur kinerja pemerintah daerah (Pemda) yang bisa menjadi dasar penyampaian rekomendasi strategi kebijakan dalam melakukan pembenahan. Indeks tersebut di antaranya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).

BSKDN Susun Pedoman untuk Hasilkan Rekomendasi Strategi Kebijakan yang Berkualitas

Dirinya mengatakan, dengan indeks tersebut pihaknya dapat mengetahui daerah mana saja yang kinerja terbaik hingga masih perlu pembenahan. Dengan hasil pengukuran itu, Kemendagri nantinya dapat melakukan upaya peningkatan terhadap Pemda yang masih dinilai berkinerja rendah dalam aspek yang diukur.

“Ujungnya kita akan memberikan rekomendasi kepada Bapak Menteri yang bentuknya itu policy brief untuk mengatasi permasalahan,” katanya.

Red

Pengembalian Barang Bukti Perkara KSP Indosurya Berupa Uang Senilai Rp 39.493.049.008,64 dan USD 896.988,43 Kepada Korban Melalui LPSK

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Aula Ali Said, Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Kejaksaan Agung, Tim Jaksa Eksekutor telah melaksanakan putusan Pengadilan terhadap barang rampasan perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Rabu 17 Januari 2024

Adapun barang rampasan yang dilakukan eksekusi yaitu berupa uang tunai (dalam rekening bank) dari Jaksa Eksekutor kepada para korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) senilai Rp. 39.493.049.008,64 dan USD 896.988,43.

Pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2113/K.Pidsus/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Terpidana Henry Surya Dkk, yang telah melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengembalian Barang Bukti Perkara KSP Indosurya Berupa Uang Senilai Rp39.493.049.008,64 dan USD 896.988,43 Kepada Korban Melalui LPSK

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerja sama dari berbagai pihak, sehingga perkara yang menarik perhatian masyarakat ini dapat diselesaikan dengan baik.

“Pelaksanaan eksekusi merupakan wujud tanggung jawab Jaksa sebagai eksekutor yang bertujuan utama yakni melindungi kepentingan rakyat dan melindungi korban. Dengan demikian, pemberantasan kejahatan seperti ini dapat dilakukan secara serius,” ujar JAM-Pidum.

Menutup sambutannya, JAM-Pidum berharap agar terlaksananya eksekusi awal pada hari ini dapat ditindaklanjuti ke depannya untuk pemulihan hak-hak kepada para korban secara proporsional dan profesional,” ujar JAM-Pidum.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua LPSK, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor serta Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok. (K.3.3.1)

Red

HATTRICK! Kantor Wilayah DJP KALSELTENG Kembali Cetak Rekor Penerimaan Pajak

Banjarmasin – KABAR EKSPRES II Direktorat Jenderal Pajak kembali mencapai target penerimaan pajak 2023 dengan realisasi sebesar Rp 1.869,2 triliun dan tercapai 108,8 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan 102,8 persen dari target Perpres 75/2023.

Begitu pula dengan Kantor Wilayah DJP Kalselteng yang berhasil melampaui target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Di 2023, Kanwil DJP Kalselteng mencatat neto penerimaan pajak sebesar Rp 30,4 triliun atau setara dengan 103,2 persen dari target penerimaan berdasarkan Perpres 75/2023 sebesar Rp 29,46 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan 31,4 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya (yoy).

Dari sisis sektoral, mayoritas sektor usaha dominan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya sektor pertambangan tumbuh 46,3 persen, perdagangan tumbuh 20,5 persen dan administrasi Pemerintah tumbuh 40,7 persen.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas kontribusi dalam mengamankan penerimaan negara. Terutama kepada para Wajib Pajak yang sudah secara tertib memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Awal 2024 merupakan waktu untuk Wajib Pajak menjalankan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunanannya secara benar dan tepat waktu. Pelaporan sudah dapat dilakukan oleh Wajib Pajak mulai 1 Januari 2024 dengan batas pelaporan hingga 31 Maret 2024 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2024 bagi Wajib Pajak Badan.

Dari segi penyampaian SPT Tahunan, Wajib Pajak yang telah lapor pada 2023 sebanyak 459.554 SPT atau capaian sebesar 99,57 persen dari target sebanyak 461.535 SPT. Sayamsinar berharap, 2024 kepatuhan penyampaian SPT 2024 berhasil mencapai target 100 persen, karena pelaporan dapat dilakukan secara mudah di manapun dan kapanpun secara daring melalui e-filing di laman www.pajak.go.id.

HATTRICK! Kantor Wilayah DJP KALSELTENG Kembali Cetak Rekor Penerimaan Pajak

Sebelum melaporkan SPT Tahunan, Wajib Pajak diimbau untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pajak.go.id. Pemadannan merupakan program DJP dalam rangka memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untik mengurus administrasi perpajakannya hanya dengan menggunakan satu identitas, yaitu NIK.

Ketentuan selengkapnya dapat dilihat salinan PMK-136 Tahun 2023 yang diundangkan pada 12 Desember 2023. Salinan peraturan tersebut dapat diunduh pada laman landas www.pajak.go.id.

Red

Ditjen Dukcapil Dorong Dinas Dukcapil se Kalimantan Timur Sukseskan Pemilu 2024

Jakarta – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat program kegiatan pemerintah pusat dan Pemda Provinsi Kalimantan Timur serta langkah-langkah meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan target kinerja serta menyukseskan Pemilu 2024.

Rapat dipimpin oleh Plh. Sekretaris Ditjen Dukcapil Adel Trilius, didampingi Direktur IDKD Agus Irawan, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Andi Kriarmoni, serta para Kepala Dinas Dukcapil se-Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Selasa (16/01/2024).

Plh Sesditjen Adel Trilius menyampaikan apresiasi atas capaian nasional perekaman KTP-el di Kaltim yang mencapai angka rata-rata 99%. “Kendati demikian, masih ada satu daerah yang belum mencapai target, yaitu Kabupaten Kutai Timur. Ini perlu upaya bersama, terutama dengan pembinaan Disdukcapil Provinsi Kaltim untuk mempercepat pencapaian target tersebut,” kata Adel saat membuka rapat.

Plh Sesditjen Adel menyampaikan, dalam konteks mendukung Pemilu 2024, Ditjen Dukcapil telah menyerahkan Data Administrasi Kependudukan Kedua (DAK2) ke Komisi Pemilihan Umum, 16 bulan sebelum pemilu sejumlah 275.361.267 jiwa. “Data ini digunakan untuk menentukan daerah pemilihan dan kuota kursi/daerah pemilihan.”

Selain itu, Ditjen Dukcapil juga telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 204.656.053 jiwa. “Data ini menjadi dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta terus bergerak untuk perekaman biometrik bagi pemilih baru usia 17 tahun hingga H-1 Pemilu 14 Februari 2024,” jelas Adel.

Adel Trilius juga menyoroti perlunya memastikan data pendudukan yang inklusif untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilu dengan baik. Yang tak kalah penting, perlu dilakukan mitigasi terhadap potensi masalah dalam proses pemilu.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita melaporkan hasil kinerja tahun 2023 yang mencakup 8 indikator utama. Dari 8 indikator tersebut, beberapa di antaranya mencapai tingkat realisasi yang memuaskan, seperti cakupan perekaman KTP-el dengan target 99,4% dan realisasi 99,57%, serta akta kelahiran dengan target 98% dan realisasi 101%. “Namun, ada juga indikator yang belum mencapai target, seperti KIA dengan target 95% dan realisasi 80%,” ungkap Noryani terus terang.

Direktur Bintur Andi Kriarmoni memberikan informasi terkait penilaian kinerja. Tahun ini, formulasi kinerja untuk tahun 2024 dirumuskan dengan penekanan khusus pada peningkatan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Ditjen Dukcapil mendapatkan dukungan dari Bank Dunia untuk merumuskan kinerja yang lebih detail, serta untuk membangun sistem penilaian kinerja yang lebih mutakhir,” ungkap Direktur Andi Kriarmoni.

Direktur IDKD Agus Irawan menambahkan pentingnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) di daerah karena menjadi pondasi pelayanan publik, keamanan, anggaran, dan layanan publik lainnya. “Berdasarkan akumuluasi Direktorat IDKD, akses data di Provinsi Kaltim terbanyak dilakukan oleh Kabupaten Paser,” ungkap Direktur Agus Irawan.

Dalam diskusi, Sekdis Dinas Dukcapil Kota Balikpapan Ardiawan Nugraha Putra menyoroti tenaga honorer yang menjadi persoalan terkait arahan Menteri PANRB tentang standar pendidikan. Ia mengusulkan agar disampaikan surat edaran untuk mengisi data yang akan menjadi dasar pengangkatan P3K atau pegawai dengan kontrak. “Terkait permasalahan aktivasi IKD, kami mengusulkan agar IKD didukung dengan fitur Face Recognition di SIAK.”

Di ujung rapat, Plh. Sesditjen Dukcapil menyimpulkan bahwa acara ini menjadi langkah awal dalam persiapan menuju Pemilu 2024 di Kalimantan Timur. “Dukcapil akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi, khususnya IKD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu di daerah ini,” tutup Adel.

Red