Berita terkini Uncategorized

Ketua BPD Desa Cisumur Hadiri Musyawarah Desa Penyampaian Pelaporan Realisasi APBDes Tahun 2024

oppo_0

CISUMUR – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cisumur, Muharis, S.Pd.i,,M.Pd menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) terkait Penyampaian Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025, di Pendopo Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu.

Dalam kesempatan tersebut, Muharis, S.Pd.i,,M.Pd menegaskan bahwa penyampaian pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes ini merupakan mekanisme penting dalam pengelolaan keuangan desa. Ia berharap agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Musyawarah desa ini dihadiri oleh perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta unsur lainnya yang berperan dalam pengelolaan anggaran desa. Kegiatan ini menjadi ajang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa telah digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan lainnya.

Dengan adanya laporan realisasi APBDes, diharapkan seluruh pihak dapat terus bersinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Anda mungkin juga suka...

Berita terkini Daerah DIY Yogyakarta

KPK Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta, Cegah Celah Korupsi Sejak Dini YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY. Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES) Identifikasi Hambatan dan Gangguan Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai: Hambatan Logistik: Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga. Gangguan Data: Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update). Tantangan Kualitas: Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga. Ancaman Korupsi: Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan. “Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi. Strategi Pencegahan dan Solusi KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *