Jadi Pembina Upacara di SMAN I Gemuh, Kapolres Kendal Imbau Larangan Knalpot Brong

KENDAL – KABAR EKSPRES II Menyikapi kondisi Akhir-akhir ini serta guna mencegah terjadinya kenakalan remaja maupun tindakan kriminal yang dilakukan pelajar sekolah, Polres Kendal terus melakukan upaya pendekatan kepada para pelajar, kali ini Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan SIK bersama anggota melaksanakan kunjungan ke sekolah sekaligus menjadi pembina upacara di SMAN I Gemuh, Senin (15/1/2024).

Dalam amanat upacara Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan SIK, mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMAN I Gemuh atas diberikannya kehormatan kepada Kapolres Kendal untuk menjadi Pembina Upacara di SMAN I Gemuh.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan SIK tersebut mengimbau agar para siswa untuk menghindari perbuatan negatif seperti tawuran, minuman keras, Narkoba, knalpot brong, bullying serta bijak dalam menggunakan media sosial.

“Marilah kita mencegah dan menghindari perbuatan yang tidak terpuji seperti penyalahgunaan narkoba, miras, pergaulan bebas, bullying, tindakan kekerasan, tawuran, kebut-kebutan serta penggunaan knalpot brong di jalan dan tindakan lain yang tidak layak untuk dilakukan,” Kata Kapolres Kendal.

Jadi Pembina Upacara di SMAN I Gemuh, Kapolres Kendal Imbau Larangan Knalpot Brong

Selain itu Kapolres Kendal juga mengh
imbau kepada siswa siswi pelajar SMAN I Gemuh untuk berhati-hati dan bijak dalam bermedsos, jangan sampai ada pelanggaran hukum di dalam menggunakan media sosial.

“Untuk para siswa-siswi pelajar SMAN I Gemuh agar lebih bijak dan berhati-hati dalam penggunaan media sosial, Karena media sosial ini disamping bermanfaat namun bisa berdampak negatif bila disalahgunakan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala SMAN I Gemuh Moh Dulsalam sangat berterimakasih atas kehadiran bapak Kapolres Kendal dalam memberikan imbauan-imbauan kepada siswa-siswi SMAN I Gemuh.

“Kami berterima kasih kepada pihak Kepolisian terutama dari Polres Kendal karena selalu memberikan pembinaan kepada siswa kami, sehingga kedepan anak-anak kami dapat meningkatkan prestasi dan kedisiplinannya,” pungkas Kepala SMAN I Gemuh.

Red

Resmikan Satpas Boyolali dan 11 Bangunan Lain, Kapolda Jateng Berharap Masyarakat Dapat Lebih Terlayani Dengan Baik

BOYOLALI – KABAR EKSPRES II Polda Jateng|Warga Boyolali saat ini bisa tersenyum lantaran gedung baru Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Prototipe di kabupaten tersebut resmi beroperasi. Peresmian tersebut dilakukan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi , Senin pagi (15/1/2024).

Dalam kegiatan tersebut , Kapolda juga secara simbolis meresmikan 11 bangunan baru lainnya di jajaran Polda Jateng antara lain Satpas Prototipe Polres Purworejo, Satpas Prototipe Polres Kebumen, gedung parkir ambulance serta ICU dan ruang rawat inap RS Bhayangkara Semarang.

Selanjutnya Rusun Kompi D Batalyon Brimob Cilacap, Mako Polsek dan Mess Polsek Borobudur Polresta Magelang, Mako Polsek Kedung Wuni Polres Pekalongan, Rusun Polresta Pati, Perumahan khusus (rusus) Polsek Sapuran Polres Wonosobo, Perumahan khusus (rusus) Polsek Wirosari Polres Grobogan dan Perumahan khusus (rusus) Polsek Jati Polres Kudus.

Dalam keterangannya kepada media, Kapolda mengatakan peresmian bangunan-bangunan baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan pelayanan prima anggota Polri kepada masyarakat.

Resmikan 12 Bangunan Baru di Lingkungan Polda Jateng, Kapolda : Untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Layanan Pada Masyarakat

“Jadi diharapkan mereka (anggota Polri) dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dibandingkan saat masih bertugas di bangunan yang lama,” terangnya.

Sementara itu, Karo Logistik Polda Jateng, Kombes Pol Farid Bachtiar Effendi dalam paparannya menyebut pembangunan gedung baru dan rehabilitasi bangunan di lingkungan Polda akan terus berlanjut seiring tuntutan peningkatan performa satuan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2024, tuturnya, Polda Jateng telah merencanakan pengadaan 11 bangunan baru baik berupa hunian bagi anggota Polri, satpas, peningkatan fasilitas kesehatan maupun pembangunan Mako kepolisian tingkat sektor (Polsek)

Sejumlah fasilitas yang akan dibangun antara lain pembangunan Mapolsek Gemolong Polres Sragen, Mako Polsek Parakan Polres Temanggung, Rusun Brimob Purwokerto, Rusus Polsek Pekalongan Timur, Rusun Polres Karanganyar, Gedung Pelayanan BPKB Polresta Cilacap, Gedung Satpas Prototipe Polres Salatiga, Gedung Satpas Prototipe Polres Demak dan Gedung Satpas Prototipe Polres Purbalingga.

“Kemudian juga membangun fasilitas pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan masyarakat yaitu pembangunan Faskes tingkat 1 Biddokkes dan Gedung RS Bhayangkara,” terangnya.

Dirinya berharap bangunan-bangunan baru yang telah diresmikan Kapolda Jateng dapat segera digunakan untuk operasional dan pelayanan masyarakat

“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pimpinan Polri dan seluruh pihak yang memberikan kontribusi positif sehingga 12 bangunan baru yang telah diresmikan Kapolda Jateng tadi dapat diselesaikan pembangunannya dengan tepat waktu, tepat biaya dan tepat guna,” pungkas Karo Logistik

Red

TK Kemala Bhayangkari Kunjungi Markas Kodim 0713 Brebes

Brebes – KABAR EKSPRES II Puluhan anak-anak TK Kemala Bhayangkari Brebes melaksanakan kunjungan ke Markas Kodim 0713 Brebes, Senin (15/01/2024).

Kunjugan tersebut dalam rangka rekreasi dan karya wisata serta mengenalkan profesi TNI AD di Kodim 0713 Brebes Korem 071 Wijayakusuma.

Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari Brebes Ibu Laili Shofina menjelaskan, pelaksanaan karya wisata dan profesi TNI ini digelar dalam rangka memperkenalkan lokasi perkantoran, tempat wisata dan objek vital dalam rangka menambah pengetahuan dan pengalaman anak-anak TK Kemala Bhayangkari.

“Hari ini kita Anak-anak TK Kemala Bhayangkari didampingi guru pembimbing melaksanakan Karya Wisata ke Markas Kodim 0713 Brebes untuk memperkenalkan Markas Kodim kepada anak-anak kita. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung mutu pendidikan anak-anak TK Kemala Bhayangkari Brebes serta dalam rangka Mata Pelajaran dengan tema “Rekreasi dan Pengenalan Profesi,” Papar Laili Shofina.

TK Kemala Bhayangkari Kunjungi Markas Kodim 0713 Brebes

“Selain melaksanakan kunjungan ke Makodim 0713 Brebes, dalam kesempatan tersebut anak-anak juga diberikan tontonan melalui filem documenter perjuangan dan sejarah perjuangan pahlawan yang telah membuat negara ini merdeka”. Imbuhnya.

“Terima kasih Komandan Kodim 0713 Brebes yang telah mengizinkan anak-anak TK Kemala Bhayangkari Brebes berkunjung”. Tutup Kepala Sekolah.

Kodim 0713 Brebes melalui Bati Puanter Siter berikan pengenalan senjata laras panjang dan pendek, bahkan mempraktekkan bagaimana cara melepas magazen, membidik, menembak dan penghormatan menggunakan senjata. (Pen0713)

Red

Satgas TNI 300 Ajak Seluruh Apkam Dan Masyarakat Gotong-royong Perbaikan Landasan Pesawat di Beoga Papua

BEOGA – KABAR EKSPRES II Sebanyak 30 orang anggota Satgas Yonif R 300/BJW yang dipimpin oleh Letda Inf Lubis melaksanakan kegiatan Gotong Royong Pembenahan Landasan Peswat bersama dengan aparat kampung (Apkam) setempat dan masyarakat kampung Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Satgas Mobile Raider 300/Brajawijaya Kodam III/Siliwangi, Letnan Kolonel Infanteri Afri Swandi Ritonga S.I.P dalam rilis tertulisnya di Ilaga, Kab Puncak, Papua. Senin 15/01/2024.

Kegiatan Gotong Royong tersebut dilakukan dalam rangka pembenahan landasan bandara Beoga yang merupakan sarana transportasi udara satu-satunya untuk menuju distrik tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan penerbangan pesawat dapat berlangsung dengan lancar dan aman, serta memupuk rasa kebersamaan dan kekompakan antara masyarakat dengan pos Satgas TNI 300 Siliwangi di Beoga.

Satgas TNI 300 Ajak Seluruh Apkam Dan Masyarakat Gotong-royong Perbaikan Landasan Pesawat di Beoga Papua

Dalam kegiatan Gotong Royong ini, anggota Satgas TNI 300 Siliwangi bersama dengan masyarakat saling bahu-membahu dan gotong royong melaksanakan pengecoran landasan pacu dan pengecatan landasan bandara Beoga. Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa Apkam dan masyarakat kampung Milawak, Distrik Beoga, serta unsur Satgas Brimob/Kota Raja, Koramil 1717/05-Beoga, dan Polsek Beoga.

Kegiatan pembenahan landasan bandara Beoga berjalan dengan aman dan lancar. Masyarakat khususnya kampung Milawak, Distrik Beoga, mengucapkan terima kasih kepada Satgas TNI 300 yang telah membantu memperbaiki sarana transportasi udara mereka. Mereka berharap penerbangan pesawat dapat kembali lancar dan aman di Distrik Beoga Papua.

Autentikasi : Pen Satgas Mobile Yonif Raider 300 Siliwangi

Red

Satlantas Polres Batang musnahkanan Knalpot Brong Jelang Pemilu 2024

BATANG – KABAR EKSPRES II Pada rangkaian persiapan Pemilu 2024, Satlantas Polres Batang menggelar acara pemusnahan 189 knalpot brong. Pemusnahan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari KPU, Bawaslu, tokoh agama, anggota DPRD Batang, hingga perwakilan partai politik. Mereka berkumpul di Kantor Satlantas Polres Batang Minggu (14/1/2024).

Wakapolres Batang, Kompol Raharja, menjelaskan bahwa pemusnahan ini dilakukan dalam rangka kegiatan “Zero Knalpot Brong.” Menurutnya, langkah ini diambil setelah melihat data terkait keselamatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh knalpot brong.

“Kita melihat data, kenapa brong? Yang mana dari segi keselamatan, dari segi seperti lingkungan membuat kebisingan yang mengganggu orang,” ujar Kompol Raharja.

Satlantas Polres Batang telah berhasil mengamankan 189 knalpot brong dari hasil penindakan selama sebulan terakhir. Kompol Raharda menekankan bahwa tidak hanya dilakukan penindakan, tetapi pihaknya juga aktif melakukan edukasi, terutama di sekolah-sekolah, hingga mencapai 80 kali.
“Kita mengimbau saat Pemilu, bahkan untuk selamanya ya, kalau bisa (tidak menggunakan) yang terkait dengan knalpot brong,” lanjutnya.

Dalam penjelasannya, Wakapolres menjelaskan bahwa knalpot brong melanggar Undang-Undang Lalu Lintas nomor 2 tahun 2009 pasal 285 ayat 1. Isinya terkait dengan kelengkapan kendaraan.

Satlantas Polres Batang musnahan 189 Unit Knalpot Brong

“Kenapa membahayakan? Dengan kendaraan knalpot brong, suara akan menentukan kecepatan. Tidak mungkin suara kendaraan brong dia jalannya aturan pasti dengan akan menggeber akhirnya kecepatan tinggi,” paparnya dengan detail.

Ketua Bawaslu Batang, Mahbrur, mengapresiasi tindakan penertiban dan pemusnahan knalpot brong oleh Satlantas Polres Batang. Terlebih lagi, dengan mendekatnya waktu kampanye terbuka atau rapat umum untuk peserta Pemilu 2024, yang akan dimulai per 21 Januari 2024.

“Sesuai ketentuan di Pasal 280 Undang-Undang 7, itu memang ada larangan kegiatan kampanye. Itu adalah mengganggu ketertiban umum,” jelas Mahbrur.

Ketua KPU Batang, Susanto Waluyo, turut memberikan imbauan agar para peserta Pemilu 2024 mematuhi aturan lalu lintas, termasuk larangan terhadap knalpot brong.
“Sehingga masa kampanye ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran lalu lintas,” ujar Susanto Waluyo sebagai bentuk dukungan dari pihak penyelenggara pemilu.
Dengan pemusnahan ini,

Satlantas Polres Batang memberikan sinyal tegas terkait penertiban knalpot brong. Langkah ini bukan hanya sebagai upaya penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga sebagai bagian dari inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman, terutama dalam situasi penting seperti Pemilu 2024.

Red

Amankan Kunjungan KH Ma’ruf Amin, Danrem 064/MY: Terima Kasih atas Dedikasi dan Loyalitas yang Diberikan

Serang, Banten. – KABAR EKSPRES II Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH Ma’ruf Amin melaksanakan kunjungan kerja dan meresmikan gerakan Tanara Clean Up di Kawasan Masjid Agung Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada Minggu (14/1/2024).

Dalam gerakan Tanara Clean Up tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan mulai dari edukasi pemilahan sampah, peninjauan intalasi pengolah air, peninjauan MCK, penanaman pohon, susur Sungai Cidurian, pengobatan gratis, hingga penyerahan bantuan sosial.

KH Ma’ruf Amin mengungkapkan Tanara Clean Up yang merupakan gerakan kolaboratif Universitas An-Nawawi Al Bantani dengan berbagai pihak bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah di pedesaan, agar dapat bernilai ekonomis dan bermanfaat.

“Hari ini melalui program Tanara Clean Up, masyarakat diajak untuk ikut membersihkan sungai, untuk bisa mempelajari pengelolaan sampah agar bernilai ekonomis, sungai lebih bersih dan indah serta penanaman pohon serentak seluruh Indonesia,” katanya.

Amankan Kunjungan KH Ma’ruf Amin, Danrem 064/MY: Terima Kasih atas Dedikasi dan Loyalitas yang Diberikan

Lebih lanjut, Wapres RI menuturkan akan dilakukan juga pembangunan ekoriparian di sempadan di wilayah itu untuk dapat mengendalikan pencemaran air khususnya dari limbah domestik dan sampah.

“Hal ini sebagai bagian untuk menyiapkan Tanara kelak menjadi pusat edukasi lingkungan dan ekowisata. Selain itu program ekoriparian diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan serta akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitarnya,” jelas Wapres RI.

Sementara itu, di tempat terpisah, Komandan Korem (Danrem) 064/Maulana Yusuf, Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus mengatakan dalam kunjungan kerja Wapres RI kali ini diterjunkan sebanyak 842 personel gabungan TNI dan Polri.

Ia lantas menyampaikan terima kasih kepada personel yang terlibat dalam pengamanan VVIP baik secara langsung maupun tidak langsung. “Terima kasih kepada semua atas dedikasinya dalam melaksanakan tugas pengamanan VVIP sehingga dapat berjalan lancar, aman dan terkendali,” pungkasnya.

Red

Deklarasi Jateng Zero knalpot Brong upaya Polda Jateng Wujudkan Pemilu Damai 2024

SEMARANG – KABAR EKSPRES II Polda Jateng|Guna mewujudkan Kamseltibcar Lantas dan Sitkamtibmas yang kondusif selama Pemilu 2024, Polda Jateng melalui jajaran Ditlantas menggelar Apel Deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Minggu (14/1/2024).

Kegiatan apel tersebut diikuti oleh 747 peserta yang terdiri dari Parpol peserta Pemilu, Tim Pemenangan Pilpres, KPU, Bawaslu, Forkopimda Provinsi Jateng, Forkopimda Kota Semarang, FKPM, FKUB, tokoh pemuda dan masyarakat, perwakilan pelajar, mahasiswa, serta sejumlah Komunitas Otomotif Lokal maupun Nasional.

Apel deklarasi ini juga serentak digelar oleh seluruh Polres jajaran di Jawa Tengah dengan melibatkan 11.541 peserta.

Dalam rangkaian kegiatan apel deklarasi juga dilakukan penyerahan knalpot brong secara simbolis kepada Dirlantas Polda Jateng, dilanjutkan penyematan rompi, pembacaan ikrar dan penandatanganan deklarasi.

Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Sonny Irawan menyampaikan, pihaknya dan seluruh elemen masyarakat Jateng melaksanakan ikrar deklarasi Jawa Tengah Zero Knalpot Brong untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif, dalam rangka Pemilu Damai  2024.

“Ini merupakan tindak lanjut kebijakan dari Kapolda Jawa Tengah. Kami dari jajaran Polda Jateng secara keseluruhan ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi kondusif dan mendukung Pemilu Damai 2024, khususnya terkait penertiban knalpot brong,” kata Sonny.

“Ini adalah langkah-langkah preemtif, preventif, dan represif. Kita ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, ayo sama-sama kita dukung. Tidak hanya menjadi tugas polisi saja, tapi juga menjadi tugas dari elemen masyarakat,” tandasnya.

Sonny menyebut, dari Pomdam sudah melakukan penertiban di internal TNI, dari Propam juga sudah melakukan penertiban di internal Polri. Artinya, seluruh elemen bergerak bersama-sama untuk upaya melakukan penertiban.

“Inilah yang saya katakan kita bergerak dari hulu hingga ke hilir, Tidak hanya pada penertibannya dan penindakannya, tetapi langkah preemtif, preventif kita kedepankan.

“Harapannya upaya represif sebagai upaya terakhir itu tidak terlalu berat. Inilah wujud kepedulian kita Jawa Tengah. Dan kita di Jawa Tengah menjadi role model secara Nasional upaya yang kita lakukan,” imbuh Sonny.

Diketahui hingga saat ini penertiban upaya penindakan yang dilakukan dari tahun 2022-2024 sebanyak 330.995. Sementara kendaraan knalpot brong yang diamankan mencapai 204.000, diamankan di masing-masing Polres jajaran.

“Penggunaan kanlpot brong tersebut kita lihat dari dua aspek. Pertama aspek hukum itu melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas dan kebisingan, dan kedua aspek sosiologisnya tidak memberikan dampak yang positif, mulai dari menyebabkan terjadinya konflik antar kelompok, polusi udara, dan mengganggu keamanan ketertiban bagi pengguna jalan lainnya,” terang Sonny.

Adapun ikrar yang dibacakan Dirlantas dalam apel dan ditirukan oleh seluruh peserta apel adalah sebagai:

Kami segenap Elemen Masyarakat Jawa Tengah dengan ini berikrar :
1. Mendukung penuh upaya Polri dalam mewujudkan Jateng Zero Knalpot Brong
2. Turut berperan aktif dalam mensosialisasikan larangan penggunaan Knalpot Brong.
3. Senantiasa mematuhi segala peraturan Lalu Lintas di jalan raya.
4. Bersama-sama mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dalam rangka Pemilu Damai 2024.

Dirlantas menambahkan menjelang pelaksanaan kampanye terbuka tim pemenangan bisa menghimbau peserta kampanye agar tertib berlalulintas, dengan tidak menggunakan knalpot brong, tetap menggunakan helm, kemudian tetap tertib ber lalu lintas.

“ Dalam perizinan kegiatan yang akan dikeluarkan oleh Intelkam akan melihat sejauh mana kegiatan dan diingatkan termasuk nanti penanggung jawab akan bertanggung jawab Jika masih ada pengguna knalpot brong tersebut maka penanggung jawab tersebut akan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawabannya,” jelas Kombes Pol Sonny Irawan.

Red

Hadiri APLI Award, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Sektor Penjualan Langsung

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan industri penjualan langsung memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor usaha lainnya. Sebagai sistem perekonomian yang identik dengan tradisi kemandirian layanan kepada konsumen dan komitmen pertumbuhan kewirausahaan yang menjanjikan, penjualan langsung adalah salah satu sektor perekonomian yang dapat diandalkan.

“Sektor penjualan langsung juga berkontribusi penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Dimana mampu menampung dan menyerap angkatan kerja dari berbagai lapisan yang dalam proses bisnisnya melibatkan jutaan mitra usaha. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat,” ujar Bamsoet dalam acara Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Awards 2023 di Jakarta, Sabtu malam (13/1/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, ketersediaan lapangan pekerjaan sangat penting karena bangsa Indonesia sudah memasuki tahapan bonus demografi. Dimana jumlah penduduk usia produktif dalam komposisi demografi menjadi sangat dominan. Kegagalan dalam menyediakan kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif yang berlimpah, dikhawatirkan dapat memantik kemubaziran bonus demografi atau bahkan bisa menjadi bencana demografi.

“Konsep bisnis pada sektor usaha penjualan langsung cenderung memiliki konsumen tetap. Sesuatu yang tentunya tidak mudah dibangun, di saat kompetisi dalam dunia bisnis semakin kompleks dan dinamis. Industri penjualan langsung terbukti menjadi sektor perekonomian yang adaptif, mampu menyesuaikan diri di tengah paradigma pertumbuhan ekonomi digital yang semakin pesat,” kata Bamsoet.

Hadiri APLI Award, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Sektor Penjualan Langsung

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, peran dan kontribusi industri penjualan langsung dalam perekonomian nasional juga telah menjadi fenomena global. Perekonomian dunia sangat terbantu dengan hadirnya industri penjualan langsung. Merujuk pada hasil survei Federasi Dunia Asosiasi Penjualan Langsung atau WFDSA (World Federation Direct Selling Association) yang disampaikan pada Kongres di Dubai pada bulan Oktober 2023, besarnya income dari industri penjualan langsung tercatat sebesar 186 milyar dollar Amerika atau sekitar Rp 2.800 triliun.

“Saya mengapresiasi dukungan dari segenap pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi, dalam mendukung sektor usaha penjualan langsung di Indonesia. Saya meyakini, dukungan ini akan bermuara pada terbentuknya sinergi efektif dan hubungan simbiosis mutualisme yang saling menopang, antara pertumbuhan industri penjualan langsung dengan kemajuan perekonomian nasional,” pungkas Bamsoet.

Red

Tiga Pilar Pati Resmikan Deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong

PATI – KABAR EKSPRES II  Dalam mewujudkan situasi kamtibmas kondusif dan hari ini menyambut Pemilu Damai 2024.” Sebagai, acara peresmian monumen knalpot brong di area alun – alun Pati wilayah Jl. Tombronegoro Pati. pada hari Minggu pagi (14/01/2024).

Deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Pati, yang dipimpin oleh unsur 3 pilar terutama Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, perwakilan dari Dandim 0718 Pati dan Bupati Pati.

Peserta apel dari personel Polresta Pati, Sub Denpom Pati, Personel Kodim 0718 Pati, Satpol PP Kabupaten Pati, Dinas Perhubungan, Komunitas Otomotif Pati dan perwakilan Pelajar.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama mengatakan, bahwa ada salah satu penyumbang utama kebisingan yang meresahkan masyarakat adalah knalpot brong yang telah menjadi ikon dari gangguan suara kendaraan di jalan.

“Dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi merugikan kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pemilu Damai 2024, Kapolresta Pati Resmikan Jateng Zero Knalpot Brong

Hal tersebut memang upaya kami.” untuk menjawab tantangan ini, konsep zero knalpot brong muncul sebagai solusi yang tidak hanya mengurangi polusi suara tetapi juga memberikan lingkungan”, kata Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama saat diwawancarai awak media dilokasi acara.

Ia pun menambahkan, positif kontribusi penting peran terhadap transformasi kebijakan dalam mengatasi masalah knalpot brong, menjadikan knalpot ramah lingkungan sebagai alternatif yang efektif dan menciptakan pandangan masa depan yang lebih baik.

Untuk lingkungan sendiri kedepan, menjadi tenang dan nyaman. “Knalpot brong atau bising yang dimodifikasi untuk menghasilkan suara yang lebih keras adalah penyebab utama”, imbuhnya.

Kapolresta Pati mengajak mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Pati dan Jawa Tengah zero knalpot brong, sehingga situasi kamtibmas dan kamseltibcar lantas yang kondusif dapat terwujud aman.

“Kami berharap bahwa tugu knalpot brong tersebut dapat dijadikan sebagai peringatan dan sekaligus sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari penggunaan knalpot brong.

Sehingga harapan saya, bagi warga masyarakat Kabupaten Pati tidak ada lagi yang menggunakan knalpot brong dan dilanjut, pembacaan ikrar, penandatanganan bersama deklarasi Jawa Tengah Zero Knalpot Brong dan ciptakan Pemilu Damai 2024”, tegas Kapolresta Pati.

Red/Gus Kliwi

PELUNCURAN BUKU terbaru Bamsoet, Rabu 17 Januari 2024 Pukul 13.00 – 16.00 WIB di Parle Senayan Cafe & Rest Senayan Park (SPARK).

“UNDANGAN ELEKTRONIK”

Jakarta, – KABAR EKSPRES II PELUNCURAN BUKU terbaru Bamsoet, Rabu 17 Januari 2024 Pukul 13.00 – 16.00 WIB di Parle Senayan Cafe & Rest Senayan Park (SPARK).

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, kembali merilis buku terbaru ke-32 berjudul ‘Konstitusi Butuh Pintu Darurat: Urgensi Memulihkan Wewenang Subjektif Superlatif MPR RI’.

Dalam buku ini, Bamsoet mengulas tentang UUD NRI 1945 pasca reformasi tanpa pintu darurat jika terjadi _dispute_ atau kebuntuan konstitusi dan kebuntuan politik.

Bamsoet mengingatkan pentingnya Indonesia memiliki pintu darurat dalam UUD 1945 dan protokol kedaruratan ketika terjadi kekosongan kekuasaan akibat pemilu tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu akibat terjadinya ‘kerusuhan’ atau sangketa hukum yang berkepanjangan.

Dalam pandangan Bamsoet, sangat penting bagi MPR memiliki kembali wewenang subjektif superlatif. Dengan wewenang ini, MPR RI memiliki kuasa membuat, menerbitkan dan memberlakukan Ketetapan (Tap) MPR yang bersifat mengikat _(regeling)_. Tap MPR yang bersifat mengikat itu menjadi solusi manakala negara-bangsa dihadapkan pada berbagai kebuntuan, seperti kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik, dan bahkan kebuntuan hukum.

Lebih jauh lagi menurut Bamsoet, ternyata kita sampai saat ini belum memiliki ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan hasil pemilu tidak tepat waktu. Yakni, sebelum 1 Oktober untuk Pileg (DPR dan DPD), dan 20 Oktober untuk Pilpres.

Di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR masih dapat menetapkan berbagai Ketetapan yang bersifat pengaturan atau regeling untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi.

jika sekiranya terjadi keadaan-keadaan yang membuat kesinambungan kepemimpinan bangsa dan negara terhenti, baik karena pelaksanaan pemilu yang tidak selesai maupun adanya bencana alam, adanya pandemi, adanya pemberontakan dan kerusuhan atau krisis keuangan, maka keadaan-keadaan demikian mungkin saja dapat diatasi oleh presiden dan wakil presiden dengan menyatakan negara dalam keadaan bahaya, sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PELUNCURAN BUKU terbaru Bamsoet, Rabu 17 Januari 2024 Pukul 13.00 – 16.00 WIB
di Parle Senayan Cafe & Rest Senayan Park (SPARK).

Namun bagaimana jika sekiranya terjadi situasi di mana presiden dan wakil presiden, berikut _triumvirat_ yakni menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan beserta jajaran yang lain lumpuh, atau berhalangan tetap secara serentak? Dengan demikian, situasi keadaan bahaya itu sama sekali tidak dapat diatasi oleh organ-organ konstitusional yang ada.

“Atau bagaimana jika keadaan darurat negara menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi? Maka secara hukum, tentunya tidak ada presiden dan atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk Pemilu. Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban atau kewenangan hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut?,” tanya Bamsoet.

Idealnya UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau _”constitutional deadlock”_. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, maka prinsip kedaulatan rakyatlah yang harus dikedepankan untuk mengatasi keadaan keadaan bahaya tersebut.

“Sebagai representasi dari prinsip kedaulatan rakyat, maka seharusnya MPR kembali memiliki kewenangan subyektif superlatif. Sehingga dengan kewenangan tersebut dapat mengambil keputusan atau penetapan-penetapan yang bersifat _regeling_ guna mengatasi dampak dari suatu keadaan _kahar fiskal_ maupun _kahar politik_ yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar,” tegas Bamsoet.

Red