Pencabulan Terhadap 24 Siswi: Oknum Guru Agama di Bengkulu Utara Dibekuk Polisi

Bengkulu Utara – KABAR EKSPRES II Geger melanda Bengkulu Utara setelah oknum guru agama, berinisial HR, terlibat dalam kasus pencabulan yang melibatkan 24 muridnya.

Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Lambe Patabang Birana, S.I.K, M.H, menggelar Press Conference di Command Center Polres pada Selasa, 23 Januari 2024, pukul 17.00 WIB, untuk memberikan informasi terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Tim gabungan dari Satreskrim Polres Bengkulu Utara dan Polsek Putri Hijau berhasil mengamankan HR sebagai tersangka utama dalam kasus ini.

HR, yang merupakan oknum guru Agama di salah satu Sekolah Dasar Kabupaten Bengkulu Utara, diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 24 siswinya.

Geger di Bengkulu Utara: Oknum Guru Agama Cabuli 24 Murid, Pelaku Dibekuk Polisi dalam Waktu Kurang dari 24 Jam

Korban-korban tersebut adalah siswi kelas 4, 5, dan 6, tempat HR bertugas mengajar.

Kapolres AKBP Lambe Patabang Birana menjelaskan bahwa peristiwa memilukan ini telah berlangsung lama dan terjadi di dalam kelas saat kegiatan sekolah berlangsung.

“Pengakuan korban kepada orangtuanya menunjukkan bahwa kejadian ini sering terjadi saat praktik pelajaran berlangsung. Guru agama tersebut diduga melakukan pencabulan dengan menyentuh bagian-bagian sensitif anak,” ujar Lambe Patabang saat dikonfirmasi, Selasa, 23/1/2024.

Saat praktik pelajaran berlangsung, HR diduga secara sengaja menyentuh bagian-bagian sensitif anak, bahkan beberapa korban mengalami perbuatan tersebut berulang kali.

Seluruh peristiwa ini membuat masyarakat terkejut, terutama karena pelaku merupakan seorang guru agama yang seharusnya memberikan teladan positif.

“Pelaku saat ini diamankan di Mapolres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dia akan dijerat dengan Pasal 82 ayat 1 dan 2 junto 76E Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana 20 tahun dan denda 5 milyar,” tutup Kapolres.

Reporter: Casroni

Delegasi Palestina Ingin Belajar Digital ID dari Ditjen Dukcapil

Jakarta – KABAR EKSPRES II Otoritas Moneter Palestina (PMA) merasa perlu mempercepat transformasi digitalnya. Itulah sebabnya, PMA memerlukan datang ke Indonesia untuk belajar tentang Digital ID dan kerangka regulasi e-KYC (electronic-Know Your Customer).

Demikian disampaikan Ketua Delegasi PMA, Anwar Jabr, saat bertemu dengan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi di ruang rapat Dirjen Dukcapil, Jl. Raya Pasar Minggu KM 19, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

“Kami merasa perlu mengakselerasi transformasi digital termasuk potensi ekonomi digital di wilayah Palestina yang belum sepenuhnya terwujud (karena pembatasan oleh Israel),” kata Anwar Jabr.

Delegasi Palestina Ingin Belajar Digital ID dari Ditjen Dukcapil

Delegasi PMA terdiri dari Anwar Jabr sebagai Ketua, Ali Sharkasi Director of The Technology Systems Department, dan Dr. Maram Alagha, FDID & eKYC Project Manager.

Sementara Dirjen Dukcapil didampingi Direktur PIAK Handayani Ningrum, Direktur Dafdukcapil AS Tavipiyono, Plh. Direktur IDKN Mensuseno, dan Plh. Sesditjen Dukcapil Adel Trilius.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan perkembangan transformasi Dukcapil yang dimulai dari tahapan sistem manual sebelum tahun 1995.

“Selanjutnya secara bertahap dilakukan pembaruan sistem. Hingga yang termutakhir saat ini adalah penerapan penerapan Identitas Digital yang berawal dari pelayanan online, tanda tangan digital, cetak dokumen kependudukan dengan kertas putih, hingga deliveri dokumen dalam bentuk file PDF,” urai Teguh rinci menjelaskan.

Selanjutnya, seluruh layanan publik di Indonesia menggunakan basis data kependudukan, termasuk untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Saat ini berbagai layanan pemerintah dan swasta menggunakan NIK sebagai basis data seperti untuk akses layanan publik jaminan sosial kesehatan, paspor, NPWP, SIM, layanan kesehatan, dan lainnya.

Ditambah lagi sebagai two factor authentication Dukcapil memberikan fasilitas pengenalan wajah (face recognition) yang telah digunakan oleh lembaga perbankan, financial technology (fintech) dan juga lembaga-lembaga yang melayani tanda tangan digital, dan sebagainya.

“Ke depannya, dan didukung oleh Bank Dunia, Ditjen Dukcapil tengah  memulai era baru Digital ID, yang memungkinkan otentikasi identifikasi online penuh yang akan semakin memperkuat ekonomi digital dan penyampaian layanan yang lebih inklusif,” kata Dirjen Teguh Setyabudi.

Selanjutnya Delegasi PMA diboyong untuk melihat dari dekat Command Center Dukcapil. Di sini rombongan asal Palestina itu banyak belajar bagaimana proses verifikasi dan validasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan yang bersifat tunggal.

“Pengalaman Dukcapil mengelola Administrasi kependudukan dan melakukan digitalisasi pelayanan dokumen kependudukan, semoga bisa menginspirasi dan memacu pelayanan publik di Palestina menjadi lebih baik lagi,” ujarnya memungkasi.

Reporter: Casroni

Bahas Kesiapan Pemilu 2024, Rutan Rengat Terima Kunjungan Kabudkum Polda Riau

RENGAT, RIAU – KABAR EKSPRES II Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau mendapatkan kunjungan dari Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Riau Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Mohamad Qori Oktohandoko, S.H., S.I.K., M.H.

Dalam rombongan tampak hadir mendampingi Wakapolres Inhu Kompol Teddy Ardian S.H., S.I.K., M.H, Kabag Ops Polres Inhu Kompol Rusyandi Zuhri Siregar, S.Sos., M.H dan Kapolsek Rengat Barat AKP Buha Siahaan, S.H.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Rutan Julius Barus, S.E., M.H bersama dengan pejabat struktural. Dalam kunjungannya, Kabidkum melakukan pertemuan dengan pejabat Rutan untuk membahas kesiapan dan koordinasi terkait pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS khusus Rutan Rengat.

Bahas Kesiapan Pemilu 2024, Rutan Rengat Terima Kunjungan Kabudkum Polda Riau

Secara keseluruhan, sebut Julius, Rutan Rengat sudah mengambil langkah stategis untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap tahanan dan warga binaan agar dapat memberikan hak-haknya dalam menentukan hak pilih sebagai Warga Negara Indonesia.

“Karutan menunjukkan secara langsung kepada Kabidkum Polda Riau lokasi TPS yang akan digunakan hingga alur pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti,” kata Julius, Selasa (23/01/2024).

Proses pemungutan suara ini, kata Julius, merupakan bagian penting dalam hal Pelayanan di Rutan Rengat.

“Rutan Rengat berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama Pemilu tahun ini,” ujar Julius.

Setelah melakukan pertemuan Karutan mengajak Kapolsek Rengat Barat beserta rombongan melihat Karya Warga Binaan (KAWAN) Yang berada di Zona Pintar Kreatif Rutan.

Red

Polda Jawa Tengah Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Selama Masa Kampanye Terbuka

Semarang – KABAR EKSPRES II Polda Jateng|Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Satake Bayu, mengimbau seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk bersama-sama menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), terutama pada masa kampanye terbuka yang di gelar pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024, Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Jawa Tengah, Selasa (23/01/24) pagi, Kombes Pol Satake Bayu menegaskan pentingnya partisipasi aktif warga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas, terutama selama masa kampanye terbuka ini. Keberhasilan menciptakan situasi yang aman dan damai memerlukan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat,” ujar Kombes Pol Satake Bayu.

Beliau juga menekankan pentingnya saling menghargai perbedaan pilihan politik.

“Meskipun kita memiliki pilihan politik yang berbeda, kita tetap satu sebagai masyarakat Jawa Tengah. Mari kita tunjukkan sikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, dan menghindari konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum,” tambahnya.

Selain itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah juga menyoroti masalah penggunaan knalpot brong yang sering kali mengganggu ketertiban umum.

Polda Jawa Tengah Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Selama Masa Kampanye Terbuka

“Kami mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot yang menghasilkan suara bising yang mengganggu ketertiban umum, Ini adalah langkah signifikan dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua, terutama masa Kampanye seperti ini ” tegas Kombes Pol Satake Bayu.

Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan Patroli dan pengawasan selama masa kampanye terbuka, serta bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menyuarakan pendapatnya menjelang pemilihan.

Polda Jawa Tengah berharap, melalui kolaborasi antara Kepolisian dan masyarakat, situasi Kamtibmas dapat tetap kondusif, memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus mengorbankan keamanan bersama.

Red

Bahas Ketersediaan Pangan dan Bencana Alam, Kapolres Puncak Jaya Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda

Puncak Jaya – KSN II Bertempat di Ruang Aula Sasana Kawonak Kantor Bupati Puncak Jaya, Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H menghadiri kegiatan rapat koordinasi bersama Forkopimda di Lingkungan Pemerintah Kab. Puncak Jaya, Selasa (23 Januari 2024).

Dalam pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pj. Bupati Puncak Jaya H. Tumiran, S.Sos., M.Ap dan diikuti Dandim 1714/PJ Letkol Inf. Irawan Setya Kusuma, S.Hub.Int, Pj. Sekda Yubelina Enumbi, S.E., M.M adalah membahas tentang bencana alam berupa tanah longsor yang terjadi dibeberapa titik yang ada di wilayah Kab. Puncak Jaya serta ketersediaan bahan pokok dampak kejadian bencana alam tersebut.

Pj. Bupati Puncak Jaya H. Tumiran, S.Sos., M.Ap dalam arahannya mengatakan bahwa beberapa hari terakhir ini memang kita akui diwilayah kita sedang mengalami hambatan bencana alam berupa tanah longsor di beberapa titik sehingga membuat kendaraan lajuran ataupun akses masyarakat terputus yang mengakibatkan bahan pokok dan terutamanya barang logistik Pemilu terhambat.

Lanjutnya, kami juga dari Pemerintah Daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki jalan yang putus akibat longsor dengan mendatangkan beberapa alat berat dan mudahkanlah waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama sehingga transportasi dapat kembali normal seperti biasanya.

Bahas Ketersediaan Pangan dan Bencana Alam, Kapolres Puncak Jaya Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda

“Kami juga berharap dari TNI-POLRI dan Tokoh Agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun jemaatnya agar tidak lagi melakukan aksi pemalakan di jalan-jalan serta rekan-rekan yang ada di Pos-pos untuk bersama-sama menciptakan Sitkamtibmas yang aman dan kondusif terutamanya menjelang Pemilu 2024 ” harap Pj. Bupati Puncak Jaya.

Sementara itu ditempat yang sama Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H dalam arahannya mengatakan bahwa terkait dengan bencana alam yang terjadi sehingga membuat keterhambatan pendistribusian bahan pokok yang menggunakan mobil lajuran agar ini tidak dijadikan moment untuk menaikkan harga barang dengan seenaknya, kami akan terus melakukan pemantauan dan bagi pedagang-pedagang yang nakal akan kami berikan teguran.

“Dan terkait perkembangan situasi Kamtibmas akhir-akhir ini agar marilah kita semua yang ada agar bersama-sama menjaga dan menciptakan situasi agar tetap aman dan kondusif karena menjaga keamanan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI-POLRI tetapi menjadi tanggung jawab kita semua terutamanya menjelang Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan aman dan damai ” tutup AKBP Kuswara.

Red

Latih Kekompakan, Pegawai Pemkab Brebes Ikuti Lomba Karaoke Beregu

Brebes, – KABAR EKSPRES II Untuk mendapatkan tim kerja yang kompak dibutuhkan kebersamaan dan saling menjaga ritme dan nada yang pas perlu dilatih terus menerus. Untuk mewujudkan hal tersebut, digelar Lomba Karaoke Beregu dalam rangka Hari Jadi ke-346 Kabupaten Brebes. Sehingga diharapkan kekompakan dalam bekerja bisa tercipta untuk mencapai tujuan bersama.

Demikian harapan Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar saat membuka lomba karaoke beregu yang digelar di lantai 5 gedung KPT Brebes, Senin (22/1/2024).

Menyanyi itu mudah, namun harus tahu bagaimana awal mengangkat nada pertama, pengaturan nafas dan gerak tubuh. Kalau dilakukan sendirian terasa agak mudah tetapi kalau beregu, sulitnya bukan main dan harus ada penyesuaian atau latihan yang terus menerus agar kompak.

Demikian pula dalam bekerja, bisa saja seseorang melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing tetapi ketika harus berkolaborasi, membutuhkan waktu, ketekunan, ketelitian, saling pengertian dan lain untuk mewujudkan team work yang kompak.

Latih Kekompakan, Pegawai Pemkab Brebes Ikuti Lomba Karaoke Beregu

Lomba yang digelar dalam rangkaian memperingati Hari Jadi Brebes yang ke 346 tahun diikuti perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Brebes. Peserta membawakan salah satu dari sepuluh lagu yang ditentukan panitia kegiatan dengan anggota grup sebanyak 5-8 orang.

Sebagainana disampaikan Ketua Pelaksana Kegiatan Nurul Hidayat, lomba karaoke beregu ini baru pertama kali digelar. Biasanya karaoke hanya dilombakan dengan satu penyanyi, namun kini dilombakan dengan beregu. Sebanyak 34 regu yang tampil dan membawakan satu lagu.

Yayat, demikian sapaan akrabnya, menjelaskan penilaian dilakukan tiga orang juri profesional. Unsur yang dinilai antara lain penampilan, vokal, dan performance atau pertunjukan masing-masing peserta. Setelah melalui penilian yang cukup ketat, akhirnya tampil sebagai juara 1 Dinas Kesehatan, juara 2 Dinperwaskim, juara 3 Dinas Pertanian, juara harapan 1 Dinbudpar, dan juara harapan 2 BPSDMD.

Untuk juara pertama mendapatkan tropi, piagam penghargaan dan sejumlah uang pembinaan sebesar Rp1 juta, juara 2 Rp750 ribu, juara 3 Rp600 ribu, dan untuk juara harapan masing-masing mendapatkan Rp500 ribu.

Reporter: Bambang S/Wasdiun

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kampus Politeknik Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Minta Mahasiswa Jadi Pemilih Cerdas

Banjarnegara, – KABAR EKSPRES II – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta para mahasiswa menjadi pemilih cerdas dan tidak terjebak pada sikap prakmatis, berpikir sempit dan instan. Seperti NPWP atau Nomor Piro Wani Piro pada pilpres dan pileg 2024.

Selain soal politik praktis, Bamsoet juga memaparkan tentang pendidikan yang berkualitas, khususnya di perguruan tinggi. Yakni, belum mampunya Indonesia menyediakan supply sumberdaya manusia yang siap pakai. Salah satunya tercermin dari kualitas pendidikan di tanah air yang menurut data worldtop20org, peringkat pendidikan Indonesia berada di urutan ke-67 dari total 209 negara di seluruh dunia.

“Tingkat kelulusan sekolah menengah atas (SMA) hanya mencapai 78 persen, dan tingkat kelulusan Perguruan Tinggi jauh lebih sedikit lagi, yaitu 19 persen. Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif dan mengandalkan kualitas SDM sebagai pilar utama, tentu persoalan pendidikan menjadi isu yang urgent dan prioritas untuk kita sikapi,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI hari ke-6 dalam kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah bersama sivitas akademika Politeknik Banjarnegara, di Auditorium Politeknik Banjarnegara, Selasa 23/1/2024.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kampus Politeknik Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Minta Mahasiswa Jadi Pemilih Cerdas

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam menghadapi tantangan menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai tersebut, kehadiran perguruan tinggi vokasi seperti Politeknik Banjarnegara sangat penting. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi vokasi di Banjarnegara, Politeknik Banjarnegara telah berkontribusi dalam melahirkan sumberdaya manusia siap kerja yang kompeten dan profesional, khususnya di bidang kebidanan, kesehatan lingkungan, dan agroindustri.

“Pendidikan vokasi dan profesi menawarkan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Keberhasilan pendidikan vokasi dan profesi jangan hanya diukur dari perspektif penyedia layanan pendidikan, seperti banyaknya lulusan penerima ijazah, banyaknya penerima sertifikat, tingginya nilai ujian, atau sejenisnya. Keberhasilan pendidikan vokasi dan profesi harus diukur berdasarkan perspektif penerima kerja. Misalnya serapan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, peningkatan penghasilan, kepuasan stakeholder, dan sejenisnya,” jelas Bamsoet.

Dosen Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Borobudur, UT, Universitas Pertahanan (UNHAN) dan Universitas Perwira Purbalingga ini menerangkan, pendidikan yang berorientasi terhadap kebutuhan dapat diwujudkan dengan mengembangkan mekanisme koordinasi sistemik antara penyedia pendidikan, para pemegang kebijakan perekonomian, lembaga sertifikasi profesi terkait, dan para penerima kerja sebagai pengguna.

“Jika perubahan orientasi ini dapat dilakukan, maka kita tidak akan mendengar lagi anomali bahwa pendidikan vokasi dan profesi malah cenderung menghasilkan pengangguran dibanding mengatasi pengangguran. Karenanya, program link and match antara pendidikan dengan dunia industri perlu terus dikembangkan. Target untuk mencetak satu juta lulusan pendidikan vokasi harus mendapat dukungan dari dunia perguruan tinggi,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Babinsa Rempanga Hadiri Pelantikan PTPS Se-Kecamatan Loa Kulu

Kutai Kartanegara – KABAR EKSPRES II Babinsa Koramil 0906-02/Loa Kulu Kodim 0906/Kutai Kartanegara (Kkr) Pelda Heri mewakili Danramil hadiri pelantikan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) se-kecamatan loa kulu bertempat digedung BPU Desa Rempanga kecamatan Loa Kulu, Selasa (23/1/2024).

“Dalam acara pelantikan PTPS tersebut panwaslu kecamatan menyampaikan kepada petugas kpps harus netral dan di larang berhubungan dengan parpol, paslon maupun calek dikarenakan sudah tergabung dalam panitia pemungutan suara”, tegasnya.

Babinsa Rempanga Hadiri Pelantikan PTPS Se-Kecamatan Loa Kulu

Pelda Heri memberikan ucapan selamat kepada petugas PTPS yang baru saja di lantik jalankan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab dikarenakan tugas yang di emban bukanlah tugas ringan terutama tentang netralitas, sehingga petugas ptps dapat menjalankan tugasnya secara professional.

“Mari kita jalankan tugas ini sebaik – baiknya dan pedomani segala aturan yang ada sehingga pada saat pelaksanaan pesta demokrasi nantinya dapat berjalan dengan tertib dan aman”, tambahnya.

Selain kegiatan pelantikan juga dilakukan penanda tanganan fakta integritas yang turut di hadiri Panwaslu kecamatan Reza, Camat Loa Kulu Adrianyah, Perwakilan polsek Aipda Filman, Babinsa Rempanga Pelda Heri, Mewakili Kades Rempanga Andriadi.

Reporter: Casroni

Tim Penyidik Kejaksaan Agung Kembali Menetapkan dan Melakukan Penahanan terhadap 1 Orang Tersangka dalam Perkara Perkeretaapian Medan

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 1 orang TERSANGKA, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 s/d 2023.

Berdasarkan proses pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh sampai hari ini, Tim Penyidik kembali menetapkan Tersangka berinisial FG. Selanjutnya untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka FG di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 s/d 11 Februari 2024.

Tim Penyidik Kejaksaan Agung Kembali Menetapkan dan Melakukan Penahanan terhadap 1 Orang Tersangka dalam Perkara Perkeretaapian Medan

Adapun kasus posisinya yaitu:
• Sebagaimana siaran pers sebelumnya, bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 Balai Teknik Perkeretaapian Medan telah melaksanakan Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa dengan nilai kegiatan sebesar Rp1,3 triliun. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Tersangka FG diduga kuat memiliki peranan untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan, sehingga pelaksanaan lelang paket pekerjaan sesuai dengan kehendaknya;
• Secara teknis, proyek tersebut tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan karena sama sekali tidak dilakukan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan, serta tanpa adanya penetapan trase jalur Kereta Api oleh Menteri Perhubungan;
• Akibat perbuatan Tersangka FG bersama Tersangka lainnya, besar kemungkinan proyek tersebut tidak dapat digunakan

Terkait besaran kerugian negara, saat ini Tim Penyidik masih melakukan penghitungan dengan berkoordinasi secara intensif kepada pihak-pihak terkait, namun tidak menutup kemungkinan proyek ini dikategorikan sebagai total loss karena tidak dapat digunakan sama sekali.

Perbuatan Tersangka FG disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (K.3.3.1)

Red

Panglima TNI Hadiri Acara Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif U.O Mabes TNI TA 2024, bertempat di Wisma A. Yani Jl. Taman Suropati No.10 Menteng, Jakarta Pusat. Selasa (23/1/2024).

Dalam sambutannya Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak bersama ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk mempercepat daya serap anggaran dan mencegah terjadinya kegiatan lintas tahun. Penandatanganan kontrak barang dan jasa tersebut terdiri atas 73 paket perjanjian dan 4 perjanjian kerjasama meliputi kerjasama penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas, telepon dan internet serta sewa transponden.

Panglima TNI Hadiri Acara Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Lebih lanjut Panglima TNI menggaris bawahi agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang dan jasa dapat melaksanakan kontraknya dengan sebaik-baiknya. “Para penyedia hendaknya mengutamakan kualitas barang dan jasa dan ketepatan waktu serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama,” tegas Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Di akhir penyampaiannya, Panglima TNI menekankan untuk PPK dan penyedia agar selalu menggunakan aplikasi e-catalog dan e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa, serta maksimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri. “Pejabat wasgiat dan dalgiat dapat meningkatkan peran sesuai fungsinya masing-masing. Irjen TNI sebagai aparat pengawas intern pemerintahan agar membantu pengawasan secara umum. Irjen TNI harus mengawasi setiap vendor. Jangan sampai ada penyelewengan,” pungkas Panglima TNI.

Penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif ini dilaksanakan secara tatap muka dan daring, diantaranya diikuti oleh Irjen TNI, Dankodiklat TNI, Koorsahli Panglima TNI, Dirjen Renhan Kemhan, para Asisten Panglima TNI, para Kabalakpus TNI, Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenku, Kepala KPPN Jakarta 1, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT. Pertamina, VP Industrial & Marine Fuel Bussines PT. Pertamina, EVP Divisi Government Service PT. Telkom Indonesia, Direktur Komersial PT. Telkomsat serta para mitra penyedia barang dan jasa UO Mabes TNI.

Autentikasi : Plh Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil

Red