Keerom – KABAR EKSPRES II Dalam menjunjung tinggi nilai kebudayaan satuan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG Yonif 122/TS yang berada di bawah naungan Kolakopsrem 172/PWY Pos Kalipay ikut serta dalam acara Tarian Wama Distrik Waris, Papua Sabtu (03/02/2024).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi adat di wilayah perbatasan Papua dan sebagai silaturahmi dan kebersamaan di daerah penugasan perbatasan RI-PNG, adapun acara tersebut dihadiri langsung oleh personel Pos Kalipay Satgas Yonif 122/TS dengan di pimpin langsung oleh Danki Lettu Inf Panca.
Acara dan Tarian Wama ini berlangsung dalam rangka Peresmian Pasar Distrik Waris dan kemakmuran masyarakat Distrik Waris, Tarian Wama ini merupakan tarian khas Distrik Waris dengan ritual roh leluhur dan roh semesta alam.” ujar Bapak Daniel selaku Kepala Kampung.
Satgas Yonif 122/TS Ikut Melestarikan Budaya Adat dan Tarian Khas Papua di Wilayah Perbatasan
Seperti penekanan Dansatgas Mayor Inf Diki Apriadi,S,Hub.Int, tugas pokok Yonif 122/TS adalah menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat RI-PNG juga mempunyai tugas tambahan yaitu seluruh prajurit melaksanakan kegiatan teritorial yang bersifat membangun, melayani dan mengayomi Masyarakat yang membutuhkan bantuan di tiap pos masing-masing.
Ada pun acara yang di hadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Keerom, Kepala Dinas Capil Kabupaten Keerom dan seluruh masyarakat Distrik Waris yang meliput 8 kampung.
Maluku, – KABAR EKSPRES IIWakil Jaksa Agung Dr. Sunarta memberikan pengarahan saat melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi satuan kerja akselerasi/percontohan pembangunan zona integritas lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2024 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis 01 Februari 2024.
Dalam pengarahannya, Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kewajiban dan konsekuensi logis dari terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menuntut agar Penyelenggara Negara mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN serta perbuatan tercela lainnya.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Jaksa Agung meminta Insan Adhyaksa agar dapat mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Reformasi Birokrasi melalui pengejawantahan Doktrin Tri Krama Adhyaksa.
“Doktrin Tri Krama Adhyaksa sejatinya akan membentuk karakter Insan Adhyaksa menjadi insan yang paripurna. Secara filosofis, Satya melambangkan karakter Insan Adhyaksa yang memiliki integritas dengan semangat kejujuran dan kedisiplinan, Adhi merupakan simbol Insan Adhyaksa yang Profesional dan Wicaksana merupakan figur Insan Adhyaksa yang bijaksana serta memiliki akhlak yang mulia,” ujar Wakil Jaksa Agung.
Kemudian, Wakil Jaksa Agung mengingatkan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang fundamental untuk mencapai pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga diperlukan penguatan dalam tatanan pelaksanaannya. Menurutnya, penguatan yang dapat dilakukan oleh seluruh Insan Adhyaksa adalah dengan memaksimalkan tiga aspek yakni integritas, etos kerja dan semangat kerja sama.
Kunjungan Kerja Wakil Jaksa Agung di Maluku Dalam Rangka Monitoring, Evaluasi dan Asistensi Pembangunan Zona IntegritasKunjungan Kerja Wakil Jaksa Agung di Maluku Dalam Rangka Monitoring, Evaluasi dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas
“Reformasi Birokrasi tidak hanya menyangkut WBK/WBBM saja dan Reformasi Birokrasi bukan kontestasi melainkan sarana untuk mengubah dan membentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindak menjadi sebuah pola budaya dalam melayani masyarakat khususnya masyarakat pengguna layanan Kejaksaan RI,” ujar Wakil Jaksa Agung.
Secara historis, Kejaksaan RI merupakan pionir dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, Wakil Jaksa Agung meminta seluruh Insan Adhyaksa untuk menyadari, memahami dan melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut dapat bermuara pada peningkatan pelayanan publik serta akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh Insan Adhyaksa melalui peningkatan remunerasi.
Selain itu, Wakil Jaksa Agung mengatakan bahwa institusi Kejaksaan memiliki peran strategis dan vital melalui prinsip rule of law (penegakan hukum) sebagai salah satu prinsip tata kelola Good Governance, selain dari prinsip partisipatoris, transparan, persamaan hak dan akuntabilitas.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo, saat ini Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan Reformasi Birokrasi Tematik yang menitikberatkan kepada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan program prioritas pemerintah.
Oleh karena itu, Wakil Jaksa Agung menyampaikan strategi dalam menghadapi Reformasi Birokrasi Tematik adalah dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, melakukan perbaikan dan/atau peningkatan indeksasi, melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) serta Perintah Direktif Presiden/Jaksa Agung, serta adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Menghadapi tahun politik, Wakil Jaksa Agung juga meminta agar seluruh personil Kejaksaan untuk menjaga netralitas serta stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Terakhir, Wakil Jaksa Agung menyampaikan agar seluruh Insan Adhyaksa untuk memedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana. Hal itu dapat dilakukan salah satunya dengan sikap bijaksana dalam bermedia sosial.
“Penggunaan media sosial harus memberikan dampak positif dan menjadi ajang edukasi, sehingga saya meminta kita semua agar santun dalam bermedia sosial. Jangan menimbulkan kegaduhan yang dapat mencoreng marwah Institusi,” ujar Wakil Jaksa Agung.
Kegiatan monitoring, evaluasi dan asistensi satuan kerja akselerasi/percontohan pembangunan Zona Integritas lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2024 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agoes S.P, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku I Gde Ngurah Sriada, Para Asisten di Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kejaksaan Negeri beserta seluruh jajaran di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku. (K.3.3.1)
Manado – KABAR EKSPRES IILagi-lagi wartawan mengalami intimidasi dan pelarangan peliputan. Kali ini menimpa Maya Ruata, wartawan media Afirmasinews.id saat sedang meliput kegiatan bimbingan teknis atau Bimtek yang diselenggarakan oleh Pusat Study Pengembangan Kompetensi (PSPK) bersama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (DPRD Bolmut) pada Rabu (31/1/2024) di Swiss-Belhotel Maleosan Manado.
Saat sedang aktif mengambil gambar video situasi jalannya sesi penutupan, salah seorang anggota DPRD Bolmut Saiful Ambarak memintanya menjauh dari tempatnya mengambil gambar dengan cara menggerakan jari telunjuknya pertanda dirinya harus menjauh dari situ.
Kejadian itu berlangsung saat Maya tengah mengambil gambar anggota Dewan Mulyadi yang sedang mengajukan pertanyaan. Maya pun sempat menurutinya lalu menjauh sambiul tetap mengambil gambar dan mengarahkan kamera ke layar infokus agar bisa menangkap materi.
Oknum Anggota DPRD Bolmut Intimidasi Wartawan Saat Bimtek di Manado
Maya mengaku heran ketika salah satu anggota dewan Husen Yahya Suit Pontoh mendekatinya dan bertanya mengenai asal medianya. “Saya menjelaskan dari media Afirmasi biro Bolmut, namun ia malah menanyakan siapa yang mengundang. Belum sempat saya jawab tiba-tiba datang pak Suit Pontoh dan pak Mulyadi Pamili mendekat sambil menyuruh saya menghapus video yang saya rekam,” ungkapnya.
Seduah kejadian itu, salah satu panitia PSPK yang diketahui bernama Ayu, ikut meminta dirinya menghapus rekaman video yang diambilnya.
“Kaget dan shock, serta tambah bingung untuk menghapus video. Jadi mereka ambil handphone (Hp) saya dan langsung hapus video hasil liputan,” tukasnya lagi.
Tak berhenti sampai di situ, kata Maya, salah seorang staf lainnya Selvi Patadjenu ikut menghampiri sembari meminta file sampah yang ada di handphone miliknya turut dihapus untuk menghilangkan jejak hasil rekamannya.
Maya yang sedih dan bingung karena hp miliknya direbut paksa oleh panitia, hanya bisa tertunduk malu karena menjadi pusat perhatian.
Saat itu Maya berusaha merebut kembali perangkat Hp miliknya dari tangan Ayu, namun tetap tidak diserahkan. “Mungkin maunya bapak-bapak itu, ibu harus ijin dulu ke mereka untuk meliput acara ini, atau ada semacam surat tugas begitu,” tutur Maya mengutip kalimat Ayu staf DPRD Bolmut.
Akibat peristiwa ini, Maya merasa terintimidasi dan tugas peliputannya sengaja dihalang-halangi. Perbuatan anggota DPRD Bolmut dan staf yang mendiskriminasi wartawan dengan cara merampas peralatan dan menghalang-halangi tugas peliputan sudah sangat melanggar kebebasan pers yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menyikapi hal itu, salah satu pimpinan DPD Serikat Pers Republik Indonesia Sulawesi Utara Zulkifly Liputo mengaku prihatin dan menyesalkan pelarangan peliputan yang dialami Maya wartawan dari media Afirmasinews.id biro Bolmut. “Bisa jadi pelarangan itu karena ada hal yang disembunyikan setelah pertanyaan dari salah satu anggota dewan yang direkam mungkin mengandung informasi kritis. Atau mungkin kegiatan ini ada yang disembunyikan sehingga staf dan anggota dewan begitu berusaha melarang wartawan meliput,” ujar Zulkifli, wartawan pemegang sertifikat Kompeten dari BNSP untuk skema Wartawan Utama, saat dimintai tanggapannya, Sabtu, (3/2/2024) di Manado.
Sebagai informasi, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) Pasal 18 ayat (1) diatur sanksi pidana jika ada pihak yang menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik, yakni dapat dipidana selama 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.
Acara Bimtek itu sendiri, ternyata berlangsung selama 3 hari dari 29-31 Januari 2024, dan diikuti oleh Ketua DPRD, para anggota DPRD, dan staf DPRD Bolmut beserta jajaran. (Red)
Mamuju – KABAR EKSPRES IISatuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Sulbar melaksanakan apel akbar di Depan Kantor Pemprov Sulbar Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Jumat 2 Februari 2024.
Apel akbar ini dihadiri langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Muhammad Idris, dan jajaran pejabat Pemprov Sulbar.
“Kita menyiapkan Satpol-PP untuk kesiapan Kamtibmas kedepan, karena berkat masukan-masukan dari masyarakat,” kata Prof Zudan.
Sehingga, peran Satpol-PP kedepan harus ditingkatkan untuk membantu masyarakat Sulbar.
“Misalnya masyarakat dikawasannya ada ular atau lebah untuk menjaga agar tidak membahayakan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari membantu penyelenggara menyukseskan pesta demokrasi.
“Termasuk menjaga unit-unit layanan di Pemprov. Jadi betul-betul berfungsi sebagai satuan polisi pamong praja wilayah Sulbar,” ujarnya.
Apel Akbar Satpol-PP Sulbar, Pj Gubernur Sulbar : Prof Zudan : Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat
Ia berharap pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar, aman dan damai sesuai harapan bersama.
“Untuk persiapan Pilpres dan Pileg 2024, tadi sudah saya tugaskan semua Satpol-PP turun ke kabupaten untuk monitor sekaligus melaporkan progres pelaksanaan Pemilu,” tandasnya.
Manado – KABAR EKSPRES IIDirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menekankan bahwa pembangunan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang konkuren, dan kewenangannya utama ditempatkan pada tingkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Restuardy saat menghadiri Peresmian Nasional “Model Pengelolaan dan Pengawasan Air Minum Sehat Amana (PAMSA) Berbasis Masyarakat” di Desa Mundung Raya, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, belum lama ini.
“Maka dari itu, perhatian dan sumber daya seharusnya difokuskan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangunan dan layanan berkelanjutan air minum dan sanitasi yang layak dan aman,” katanya, dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (2/2/2024).
Meskipun telah ada capaian dalam pembangunan, masih terdapat kesenjangan pendanaan antara pusat dan daerah, serta perlu peningkatan akses capaian pembangunan air minum dan sanitasi agar sesuai dengan target pada tahun 2024.
Desa Mundung Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pendanaan pusat dan daerah dapat diimplementasikan melalui optimalisasi dana desa menggunakan skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi AKKOPSI (Asosiasi Kab/Kota Peduli Sanitasi) bersama Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Kemenkes, Kemendagri, dan Kemendas PDTT, sebagai komitmen untuik meningkatan akses air minum dan sanitasi layak aman kepada masyarakat
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Perlu jadi Fokus Utama Pemda
Menurut data SIPD Kementerian Dalam Negeri, anggaran bidang air minum di RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi signifikan. Pada tahun 2023, indikasi anggaran bidang air minum mencapai Rp 1.479.466.700,- dengan kontribusi untuk penyediaan 29.807 SR, mencapai capaian SPM Air Minum 100% (e-SPM, 2023).
Sementara itu, anggaran pada Bidang Air Limbah mengalami tren kenaikan signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2023, indikasi anggaran untuk air limbah mencapai Rp 5.913.994.550,-, dengan kontribusi penyediaan 29.807 SR air limbah domestik dan mencapai capaian SPM Air Limbah 100% (e-SPM, 2023).
Restuardy mencatat beberapa tantangan yang perlu diatasi bersama, termasuk pemanfaatan akses pendanaan kolaboratif, regulasi dan kebijakan pendukung, kesadaran masyarakat, dan keberadaan operator yang handal. Untuk menjawab tantangan itu, diperlukan sinergi kerjasama dari semua pihak untuk mempercepat pembangunan air minum dan sanitasi berkelanjutan.
“Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan pemenuhan target akses air minum dan air limbah melalui Instruksi Presiden Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pelaksanaaan Inpres berbentuk pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kapasitas pengelolaan air minum dan air limbah yang belum terpakai (idle capacity),” ungkap Restuardy Daud
Kegiatan puncak dilakukan dengan penyerahan aset yang ditandai penandatanganan prasasti oleh Dirjen P2P Kemenkes, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dirjen Pembangunan Desa Kemendes-PDTT, PJ Bupati Minahasa Tenggara, dan Ketua Umum HAKLI. Kemudian kegiatan dilanjutkan dgn pemotongan pita bersama sbg tanda dioperasikannya infrastruktur PAMSA serta kunjungan ke instalasi PAMSA di Desa Mundung Kab Minahasa Tenggara.
Kutai Kartanegara – KABAR EKSPRES II Mewakili Komandan Kodim, Mayor Inf Mahfudz selaku kepala staf kodim 0906/Kutai Kartanegara (Kkr) menghadiri Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan tema “Forkopimda Mendengar”, dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 bertempat di ruang serbaguna Pemkab Kukar jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kamis siang (1/2/2024).
Acara rapat forkopimda mendengar dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak turut di hadiri oleh Bupati Kukar Drs.Edi Damansyah. M.Si, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid SE MSi, Kapolres Kukar Akbp Heri Rusyaman. SIK.MH, Kapolres Bontang Akbp Alex F.LTobing.SIK, Korwil BIN Kukar Kolonel Inf. Muh.Iskandar, Kasdim 0906/Kkr Mayor Inf Mahfudz. S. Sos, Kasdim 0908/Btg Mayor Inf. Masrukan, Kejari Kukar Ari bintang prakosa SH. M.Hum, Ketua pengadilan Negeri Tenggarong Ben Ronal P. Situmorang, SH. MH, Kabag Ops Polres Kukar Kompol Subari, Kesbangpol Kukar Rinda Desianti. S.Sos., M.Si, Ketua KPU Kukar Purnomo.S.HI , Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo. SSi. M.Pd, Seluruh Danramil Sekabupaten Kukar, Seluruh Kapolsek, Seluruh Camat dan Seluruh Lurah/Kades Sekabupaten Kukar.
Kepala Staf Kodim 0906/Kutai Kartanegara Hadiri Rapat Forkopimda Mendengar
Edi Damansyah selaku Pupati Kukar menyampaikan arahan “Marilah kita memberikan dukungan support kepada penyelenggara pelaksanaan pemilu yang akan di lakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dimana kita semua masih bisa memantau pekerjaan KPU selaku penyelenggara dan penyaluran logistik semua sudah berjalan dengan baik bahkan kita juga membantu bagaimana mendistribusikanan logistik ke kecamatan yang ada di Kabupaten Kukar”, tuturnya.
“Kami berharap kebijakan pemerintah sudah jelas nanti akan ada surat edaran menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan itu adalah hari yang diliburkan sehingga harapannya seluruh warga masyarakat dapat melakukan penjoblosan”, tambahnya.
Pada rapat forkopimda mendengar tersebut mewakili Dandim 0906/kkr, Mayor Inf Mahfudz mengatakan, “Seperti apa yang menjadi arahan bapak Kasad tentang Netralitas TNI AD pada Pemilu 2024 dimana tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada Parpol manapun beserta Paslon yang di usung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis”, ujarnya.
“Selain tidak berpolitik praktis TNI juga tidak memberikan fasilitas dan tempat sarana maupun prasarana kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye, Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melanggar ketentuan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD”, imbuhnya.
Kegiatan rapat kordinasi di lakukan untuk mengetahui kesiapan di masing – masing Instansi dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 selain itu juga bersama – sama mengamankan dan mensukseskan jalannya pemilu Tahun 2024 khususnya di Wilayah Kutai kartanegara.
Sumsel, – KABAR EKSPRES II Wajah gembira dan ceria terpancar jelas saat puluhan tenaga honorer dan petugas kebersihan di Polda Sumsel menerima bantuan sembako dari Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad wibowo SIk yang diwakili Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain SIk MSi.
Turut mendampingi Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain diantaranya Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo SIK MSI , Karorena Kombes Pol Toto Wibowo SH , Kabag Watpers Ro SDM AKBP Fachruddin Jaya SIk serta perwakilan PJU Polda Sumsel dan Koorsprim Polda Sumsel Kompol Yodi SIK, di lobby gedung utama Presisi Mapolda Sumsel KM 4 Palembang,Jumat (2/2/2024) siang
Saat dimintai keterangan wartawan Mantan Kapolres Balangan Polda Kalsel ini mengatakan bantuan sembako yang diberikan kepada tenaga PHL (Pekerjan Harian Lepas) dan petugas kebersihan yang ada dilingkungan Polda Sumsel merupakan program jumat barokah yang diinisiasi langsung oleh Kapolda Sumsel.
PULUHAN TENAGA HONOREL DAN PETUGAS KEBERSIAN MENERIMA BANTUAN SEMBAKO DARI POLDA SUMSEL
“Pemberian sembako ini juga sebagai bentuk kepedulian Polda Sumsel kepada tenaga PHL dan petugas kebersihan yang berperan membersihkan lingkungan Polda Sumsel,” kata Alumni Akpol 96, Jumat (2/2/2024). reporter hendrik
Dikatakan Sudrajad pemberian sembako ini juga sebagai bentuk motivasi dan Perhatian Polda Sumsel kepada tenaga PHL dan petugas kebersihan agar lebih giat lagi bekerja dan berkarya dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan.
“Hari ini sebanyak 260 paket yang kami bagikan Pembagian sembako ini rutin dilakukan sesuai jadwal yang telah teragendakan dengan waktu pelaksanaan pendistribusian nya selesai pelaksanaan sholat jumat dan hari ini 31 orang perwakilan menerima penyerahan secara simbolis,” tandasnya
Kota Semarang, – KABAR EKSPRES II Mapolda Jateng kini resmi memiliki monumen baru. Monumen tersebut berupa Patung Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso yang terletak di halaman Mapolda Jateng dan menghadap ke Jalan Pahlawan.
Peresmian monumen itu dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi didampingi Waka Polda Brigjen Agus Suryo Nugroho dan turut dihadiri seluruh PJU Polda Jateng serta para Kapolres jajaran. Jumat, (2/2/2024) pagi.
Dalam sambutannya, Kapolda menyebut di Jawa Tengah kini ada 2 monumen Patung Hoegeng Iman Santoso yakni di Stadion Hoegeng Iman Santoso Kota Pekalongan dan di Mapolda Jateng.
Sebelumnya pada November 2023 lalu monumen serupa di Stadion Hoegeng Kota Pekalongan peresmiannya dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
“Dengan berdirinya monumen di Polda Jateng ini kita punya ikon kebanggaan di 2 tempat. Ini menandakan bahwa spirit Pak Hoegeng Iman Santoso ini tertanam di hati personil Polri khususnya di Polda Jateng,” ujar Kapolda mengawali sambutannya.
Resmikan Monumen Patung Hoegeng Iman Santoso di Mapolda Jateng, Kapolda : “Spirit Pak Hoegeng Di Hati Personil Polda Jateng
Kapolda menyebut bahwa sosok Hoegeng Iman Santoso tidak hanya menjadi ikon polisi, namun juga ikon masyarakat karena nilai-nilai kejujuran, keberanian dan kesederhanaan yang dimilikinya.
“Bahkan presiden ( Presiden RI ke 4 Gus Dur ) mengatakan bahwa di Indonesia itu ada 3 polisi jujur, yaitu Pak Hoegeng, polisi tidur dan patung polisi,” tuturnya.
Dirinya turut berharap dengan berdirinya monumen tersebut menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh personil Polri khususnya di Polda Jateng untuk meneladani sosok Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso.
“Dalam sosok Pak Hoegeng terkandung nilai kejujuran, keberanian kesederhanaan, dan sebagainya. Ini adalah inspirasi yang harus kita bangkitkan di kita semuanya dan diharapkan memberikan motivasi memunculkan Hogeng-Hoegeng yang lain,” tandasnya.
Usai kegiatan, Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Satake Bayu menjelaskan bahwa monumen Patung Hoegeng Iman Santoso di Mapolda Jateng memiliki tinggi 9 meter, Patung ini berdiri di tumpuan setinggi 4 meter. Sedangkan tinggi tumpuan ke lantai adalah 1 meter. Sehingga secara total, tinggi patung ke Jenderal Hoegeng adalah 14 meter.
“Patung Hoegeng yang dibuat setinggi 14 meter itu punya makna tersendiri. Itu menunjukkan tanggal kelahiran Jenderal Hoegeng yakni 14 Oktober dan wafat tanggal 14 Juli,” pungkasnya.
MEDAN, – KABAR EKSPRES II Musyawarah Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia (DPP Aspekindo) Sumatera Utara memilih Drs Hendron Sinaga sebagai ketua umum periode 2024 – 2029.
Direktur Utama PT Putra Sotikna Mandiri itu terpilih secara aklamasi dalam musyawarah, Kamis (1/2) di Hotel Pardede Medan.
Dalam sambutannya Hendron menegaskan peran seorang pemimpin bagi sebuah organisasi tidaklah mudah. Pada musyawarah DPP Aspekindo itu, dia menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang mampu diandalkan.
Usai dilantik, Hendron mengenang saat membesarkan Aspekindo selama 10 tahun bersama mantan Ketua DPP Aspekindo Sumut 2016-2021 Yuzelfi SE.
Katanya pemimpin menjadi kunci keberlangsungan organisasi. “Salam hormat untuk bg Zul”, ujar Hendron saat memberikan sambutan.
Dia mengajak pengurus DPP Aspekindo Sumut membangun solidaritas dan kesatuan guna membesarkan organisasi di Sumatera Utara.
“Saya minta kepada kita semua sudah di sumpah dan sudah berjanji, harus tunduk dan membesarkan Aspekindo yang kita cintai. Dalam rapat selanjutnya kita buat metode bagaiman pencapaian di kabupaten kota”, sebutnya.
Hendron juga memberikan semangat baru dalam mencapai target 100 perusahaan pada 2024 dan berkomitmen untuk membentuk kepengurusan baru di daerah-daerah.
“Awal covid kita memang drop semua. Jadi ini mari kita bangun kembali kejayaan Aspekindo yang kita cintai, saya siap melakukan apapun dengan Aspekindo ini”, tegasnya.
Hendron Sinaga Terpilih Ketua Umum DPP Aspekindo
la juga menegaskan pentingnya moral dan kejujuran dalam menjalankan organisasi, seraya mendukung program-program pemerintah.
Ke depan la mengharap meraih kesuksesan, Aspekindo terus berkembang dengan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa.
Prosesi pelantikan pengurus dilakukan langsung Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Aspekindo Tumpal Sianturi.
“Atas nama DPN Aspekindo kami menyampaikan selamat kepada kepengurusan baru Aspekindo Sumatera Utara”, kata Tumpal mengingatkan tentang legalitas dan legitimasi dalam menyongsong aktifasi asosiasi di hari yang tidak lama lagi.
Dia berharap pengurus yang baru nanti bisa bekerja lebih baik lagi.
Pengurus yang dilantik, Ketua Umum Drs Hendron Sinaga, Sekretaris Umum Martin Nainggolan, Bendahara Umum Nikson Sinambela, SE dan bidang-bidang lainnya.
Sumatera Utara, – KABAR EKSPRES II Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FORMAPEL) bersinergi dengan Pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan untuk melakukan kegiatan edukasi dan aksi. Acara tersebut berlangsung di Jalan Ismail Harun, Desa Medan Estate, dan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. 2/2/2023.
Ketua FORMAPEL, R. Anggi Syahputra, didampingi Sekretarisnya Rio Lubis menyampaikan pentingnya menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan melalui edukasi dan tindakan nyata.
Beliau menekankan bahwa sampah tidak akan menjadi ancaman jika semua orang sadar dan bersedia tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan.
“Marilah kita bersatu untuk menjaga kebersihan lingkungan dan merawat masa depan Indonesia yang bersih! Mari kita peduli terhadap sampah dan melakukan tindakan nyata untuk memberikan harapan bagi masa depan kita,” ungkap R. Anggi.
Lebih lanjut, R. Anggi menjelaskan beberapa tindakan yang dapat diambil, antara lain:
1. *Kurangi Penggunaan Plastik:* Bawa tas belanja sendiri dan hindari penggunaan sedotan atau kantong plastik sekali pakai.
2. *Daur Ulang: Pilih sampah sesuai jenisnya untuk mendaur ulang organik dan anorganik.
3. *Membersihkan Lingkungan:* Adakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan sungai, pantai, dan tempat umum lainnya.
4. *Edukasi:* Sosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar.
Formapel Sinergi Pemcam Percut Sei Tuan Bersihkan Sampah Liar Medan Estate
Camat Percut Sei Tuan, A. Fitryan Sukry SS.T.P M,Si, melalui Kasih Kebersihan Andriani Zahra, menjelaskan bahwa permasalahan sampah masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Tidak hanya berdampak buruk pada lingkungan, namun juga dapat membahayakan kesehatan mahluk hidup jika tidak dikelola dengan baik.
Zahra menyoroti kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penanganan sampah sebagai penyebab utama. Pemerintah berusaha memberikan solusi yang tepat dan merubah pandangan masyarakat agar sampah dianggap sebagai sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan mengurangi jumlah sampah.
