Pengembalian Barang Bukti Perkara KSP Indosurya Berupa Uang Senilai Rp 39.493.049.008,64 dan USD 896.988,43 Kepada Korban Melalui LPSK

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Aula Ali Said, Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Kejaksaan Agung, Tim Jaksa Eksekutor telah melaksanakan putusan Pengadilan terhadap barang rampasan perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Rabu 17 Januari 2024

Adapun barang rampasan yang dilakukan eksekusi yaitu berupa uang tunai (dalam rekening bank) dari Jaksa Eksekutor kepada para korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) senilai Rp. 39.493.049.008,64 dan USD 896.988,43.

Pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2113/K.Pidsus/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Terpidana Henry Surya Dkk, yang telah melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengembalian Barang Bukti Perkara KSP Indosurya Berupa Uang Senilai Rp39.493.049.008,64 dan USD 896.988,43 Kepada Korban Melalui LPSK

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerja sama dari berbagai pihak, sehingga perkara yang menarik perhatian masyarakat ini dapat diselesaikan dengan baik.

“Pelaksanaan eksekusi merupakan wujud tanggung jawab Jaksa sebagai eksekutor yang bertujuan utama yakni melindungi kepentingan rakyat dan melindungi korban. Dengan demikian, pemberantasan kejahatan seperti ini dapat dilakukan secara serius,” ujar JAM-Pidum.

Menutup sambutannya, JAM-Pidum berharap agar terlaksananya eksekusi awal pada hari ini dapat ditindaklanjuti ke depannya untuk pemulihan hak-hak kepada para korban secara proporsional dan profesional,” ujar JAM-Pidum.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua LPSK, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor serta Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok. (K.3.3.1)

Red

HATTRICK! Kantor Wilayah DJP KALSELTENG Kembali Cetak Rekor Penerimaan Pajak

Banjarmasin – KABAR EKSPRES II Direktorat Jenderal Pajak kembali mencapai target penerimaan pajak 2023 dengan realisasi sebesar Rp 1.869,2 triliun dan tercapai 108,8 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan 102,8 persen dari target Perpres 75/2023.

Begitu pula dengan Kantor Wilayah DJP Kalselteng yang berhasil melampaui target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Di 2023, Kanwil DJP Kalselteng mencatat neto penerimaan pajak sebesar Rp 30,4 triliun atau setara dengan 103,2 persen dari target penerimaan berdasarkan Perpres 75/2023 sebesar Rp 29,46 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan 31,4 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya (yoy).

Dari sisis sektoral, mayoritas sektor usaha dominan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya sektor pertambangan tumbuh 46,3 persen, perdagangan tumbuh 20,5 persen dan administrasi Pemerintah tumbuh 40,7 persen.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas kontribusi dalam mengamankan penerimaan negara. Terutama kepada para Wajib Pajak yang sudah secara tertib memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Awal 2024 merupakan waktu untuk Wajib Pajak menjalankan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunanannya secara benar dan tepat waktu. Pelaporan sudah dapat dilakukan oleh Wajib Pajak mulai 1 Januari 2024 dengan batas pelaporan hingga 31 Maret 2024 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2024 bagi Wajib Pajak Badan.

Dari segi penyampaian SPT Tahunan, Wajib Pajak yang telah lapor pada 2023 sebanyak 459.554 SPT atau capaian sebesar 99,57 persen dari target sebanyak 461.535 SPT. Sayamsinar berharap, 2024 kepatuhan penyampaian SPT 2024 berhasil mencapai target 100 persen, karena pelaporan dapat dilakukan secara mudah di manapun dan kapanpun secara daring melalui e-filing di laman www.pajak.go.id.

HATTRICK! Kantor Wilayah DJP KALSELTENG Kembali Cetak Rekor Penerimaan Pajak

Sebelum melaporkan SPT Tahunan, Wajib Pajak diimbau untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pajak.go.id. Pemadannan merupakan program DJP dalam rangka memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untik mengurus administrasi perpajakannya hanya dengan menggunakan satu identitas, yaitu NIK.

Ketentuan selengkapnya dapat dilihat salinan PMK-136 Tahun 2023 yang diundangkan pada 12 Desember 2023. Salinan peraturan tersebut dapat diunduh pada laman landas www.pajak.go.id.

Red

Ditjen Dukcapil Dorong Dinas Dukcapil se Kalimantan Timur Sukseskan Pemilu 2024

Jakarta – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat program kegiatan pemerintah pusat dan Pemda Provinsi Kalimantan Timur serta langkah-langkah meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan target kinerja serta menyukseskan Pemilu 2024.

Rapat dipimpin oleh Plh. Sekretaris Ditjen Dukcapil Adel Trilius, didampingi Direktur IDKD Agus Irawan, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Andi Kriarmoni, serta para Kepala Dinas Dukcapil se-Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Selasa (16/01/2024).

Plh Sesditjen Adel Trilius menyampaikan apresiasi atas capaian nasional perekaman KTP-el di Kaltim yang mencapai angka rata-rata 99%. “Kendati demikian, masih ada satu daerah yang belum mencapai target, yaitu Kabupaten Kutai Timur. Ini perlu upaya bersama, terutama dengan pembinaan Disdukcapil Provinsi Kaltim untuk mempercepat pencapaian target tersebut,” kata Adel saat membuka rapat.

Plh Sesditjen Adel menyampaikan, dalam konteks mendukung Pemilu 2024, Ditjen Dukcapil telah menyerahkan Data Administrasi Kependudukan Kedua (DAK2) ke Komisi Pemilihan Umum, 16 bulan sebelum pemilu sejumlah 275.361.267 jiwa. “Data ini digunakan untuk menentukan daerah pemilihan dan kuota kursi/daerah pemilihan.”

Selain itu, Ditjen Dukcapil juga telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 204.656.053 jiwa. “Data ini menjadi dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta terus bergerak untuk perekaman biometrik bagi pemilih baru usia 17 tahun hingga H-1 Pemilu 14 Februari 2024,” jelas Adel.

Adel Trilius juga menyoroti perlunya memastikan data pendudukan yang inklusif untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilu dengan baik. Yang tak kalah penting, perlu dilakukan mitigasi terhadap potensi masalah dalam proses pemilu.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita melaporkan hasil kinerja tahun 2023 yang mencakup 8 indikator utama. Dari 8 indikator tersebut, beberapa di antaranya mencapai tingkat realisasi yang memuaskan, seperti cakupan perekaman KTP-el dengan target 99,4% dan realisasi 99,57%, serta akta kelahiran dengan target 98% dan realisasi 101%. “Namun, ada juga indikator yang belum mencapai target, seperti KIA dengan target 95% dan realisasi 80%,” ungkap Noryani terus terang.

Direktur Bintur Andi Kriarmoni memberikan informasi terkait penilaian kinerja. Tahun ini, formulasi kinerja untuk tahun 2024 dirumuskan dengan penekanan khusus pada peningkatan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Ditjen Dukcapil mendapatkan dukungan dari Bank Dunia untuk merumuskan kinerja yang lebih detail, serta untuk membangun sistem penilaian kinerja yang lebih mutakhir,” ungkap Direktur Andi Kriarmoni.

Direktur IDKD Agus Irawan menambahkan pentingnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) di daerah karena menjadi pondasi pelayanan publik, keamanan, anggaran, dan layanan publik lainnya. “Berdasarkan akumuluasi Direktorat IDKD, akses data di Provinsi Kaltim terbanyak dilakukan oleh Kabupaten Paser,” ungkap Direktur Agus Irawan.

Dalam diskusi, Sekdis Dinas Dukcapil Kota Balikpapan Ardiawan Nugraha Putra menyoroti tenaga honorer yang menjadi persoalan terkait arahan Menteri PANRB tentang standar pendidikan. Ia mengusulkan agar disampaikan surat edaran untuk mengisi data yang akan menjadi dasar pengangkatan P3K atau pegawai dengan kontrak. “Terkait permasalahan aktivasi IKD, kami mengusulkan agar IKD didukung dengan fitur Face Recognition di SIAK.”

Di ujung rapat, Plh. Sesditjen Dukcapil menyimpulkan bahwa acara ini menjadi langkah awal dalam persiapan menuju Pemilu 2024 di Kalimantan Timur. “Dukcapil akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi, khususnya IKD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu di daerah ini,” tutup Adel.

Red

Tim Tabur Kejati Sumsel, Berhasil Mengamankan Tersangka Inisial AT.

Sumsel, – KABAR EKSPRES II Rekan-rekan Media yang saya hormati, Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Sederhana Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Tim Tangkap Buron (TABUR) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang dipimpin langsung oleh Bpk. Adi Muliawan, S.H., M.H selaku Ketua Tim TABUR KEJATI SUMSEL berhasil mengamankan Tersangka AT.

2. Bahwa AT merupakan tersangka dalam Tahap Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Nasabah Pada Salah Satu Bank Plat Merah Tahun 2022 Sampai Dengan 2023 dan sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

Tim Tabur Kejati Sumsel, Berhasil Mengamankan Tersangka Inisial AT.

3. Untuk kronologi pengamanan DPO dapat dijelaskan bahwa Tim TABUR KEJATI SUMSEL bersama Tim Jaksa Penyidik KEJATI SUMSEL berhasil mengamankan tersangka AT sekira pukul 15.30 Wib, dimana yg bersangkutan telah kita lakukan pelacakan alat komunikasinya secara intens dan kita ketahui keberadaan tersangka di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di depan Rumah Makan Sederhana, setelah target terlihat (Tersangka AT) lalu tim TABUR KEJATI SUMSEL langsung melakukan pengamanan terhadap DPO tersebut.

4. Tersangka AT setelah berhasil diamankan langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, selanjutnya Tersangka AT segera dilakukan penahanan untuk 20 (dua puluh) hari ke depan terhitung tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 05 Februari 2024 di Rutan Klas IA PAKJO Palembang.

Reporter: Yani P

Jelang Pemilu 2024 : Kodim 0713 Brebes Siagakan Pasukan Huru Hara

Brebes – KABAR EKSPRES II Menghadapi momentum penting di Pemilu 2024, Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma telah mengambil langkah proaktif dengan menyiagakan 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) pasukan Huru Hara lengkap dan pasukan bermotor gerak cepat untuk mengatasi potensi kerusuhan selama pesta demokrasi berlangsung. Rabu (17/01/2024).

Pasukan yang disiapkan tersebut dikhususkan untuk menangani potensi Huru Hara atau gangguan keamanan yang dapat terjadi selama proses Pemilu berlangsung diwilayah Kabupaten Brebes.

Komandan Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma, Letkol Infanteri Sapto Broto, S.E., M.Si menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama masa kampanye hingga pemungutan suara PilPres maupun Legislatif.

“Kami bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat mengancam keamanan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasukan yang dikerahkan telah mendapatkan pelatihan khusus Huru Hara untuk menangani situasi darurat dengan cepat dan efisien.” Tutur dandim Brebes.

Selain itu Dandim Letkol Infanteri Sapto Broto juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung jalannya proses demokrasi yang akan di laksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 14 Februari 2024 mendatang.

Jelang Pemilu 2024 : Kodim 0713 Brebes Siagakan Pasukan Huru Hara

“Pentingnya menjaga keamanan bersama demi kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2024 secara aman dan lancar khususnya di Kabupaten Brebes,” ucap Letkol Infanteri Sapto Broto.

Pemilu 2024 akan menjadi sorotan utama dengan tingginya antusiasme warga berpartisipasi dalam menentukan hak pilihnya masing masing sebagai warga negara Indonesia untuk kemajuan bangsa.

“Dengan langkah siaga ini, Komandan Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilu dengan tenang dan nyaman,” tandasnya. (Pen0713).

Red

Bersama Kepala Kemenag H.Imam Tobroni, Bupati Pekalongan Fadia Rafiq Serahkan Seribu Sertifikat Halal

lJateng, – KABAR EKSPRES II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan serahkan seribu sertifikat produk halal pada pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan Rabu (17/01/2024) bertempat di Islamic Center Kedungwuni

Penyerahan sertifikat halal tersebut merupakan bagian dari program Akselerasi Sertifikasi Halal yang di canangkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Imam Tobroni, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Ketua Baznas Kabupaten Pekalongan dan sejumlah Kepala OPD

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pekalongan dengan didampingi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan Ketua Baznas Kabupaten Pekalongan menyerahkan secara simbolis sertifikat halal dan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Kepala Kemenag, Imam Tobroni dalam sambutannya menyampaikan bahwa target sasaran percepatan 5.000 diawal tahun 2024.

Dengan target semua Pelaku Usaha makanan,minuman,bahan olahan dan sembelihan hingga 17 Oktober 2024 semua telah bersertifikat halal .Sertifikat Produk Halal sampai saat ini di Kabupaten
Pekalongan sudah mencapai 2909 sertifikat dan hari ini diserahkan sejumlah 1000 sertifikat halal . Selanjutnya H.Imam Tobroni Mohon dukungan kepada bupati untuk secara bersama melakukan akeselerasi tersebut. Disamping itu juga diserahkan batuan modal usaha bagi 500 pelaku UMKM dari UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

Bersama Kepala Kemenag H.Imam Tobroni, Bupati Pekalongan Fadia Rafiq Serahkan Seribu Sertifikat Halal

Sementara itu Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq mengapresiasi Jajaran Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang telah ikut berpartisipasi membentu pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat pelaku UMKM.

Fadia berharap para pelaku UMKM yang sudah menerima sertifikat Halal ini diharapkan betul-betul menjaga agar produk usahanya tetap halal baik dari bahan bakunya maupun hasil olahannya, dan dengan bantuan modal usaha yang diberikan dapat mengembangkan lagi usahanya. Sertifikasi Halal merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk Usaha tersebut benar Halal,sehingga menambah kepercayaan para konsumen.

Red

Percepat Realisasi Belanja dari Awal Tahun, Kepala BSKDN: Utamakan Kegiatan Bermanfaat bagi Masyarakat

Jakarta – KABAR EKSPRES II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau jajarannya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tapi juga memperhatikan capaian output dan kinerja. Hal ini sebagaimana yang telah ditandatangani dalam dokumen perjanjian kinerja sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing.

“Benefit dari kegiatan yang dilaksanakan juga penting untuk diperhatikan, sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa dampak baik bagi masyarakat,” jelas Yusharto saat memimpin Rapat Sosialiasi Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di AULA BSKDN pada Selasa, 16 Januari 2024.

Selain melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, Yusharto juga meminta jajarannya untuk terus memperhatikan penyerapan anggaran guna memastikannya berjalan sesuai dengan rencana penarikan dana pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).”Mari tidak menunda-nunda pekerjaan, jangan sampai menumpuk di akhir tahun. Pastikan semua kegiatan harus berjalan efektif mulai dari bulan Januari ini,” ungkap Yusharto.

Untuk itu menurutnya, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 harus dilakukan secara lebih cermat dengan memperhatikan kondisi, kendala, dan pengalaman tahun sebelumnya. Hal itu baik berkaitan dengan berkaitan dengan pengaturan agenda atau jadwal rencana kegiatan maupun rencana penarikan anggaran. “Saya minta kepada sekretaris dan para kepala pusat agar melakukan pengawalan secara ketat terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2024,” ungkapnya.

Percepat Realisasi Belanja dari Awal Tahun, Kepala BSKDN: Utamakan Kegiatan Bermanfaat bagi Masyarakat

Sejalan dengan itu, Yusharto juga mengingatkan seluruh jajarannya agar dalam pelaksanaan anggaran tetap berpegang teguh pada asas-asas efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini dilakukan dengan mengintensifkan pengendalian internal. “Ini untuk menghindari kesalahan administrasi keuangan yang sama secara berulang, termasuk administrasi dalam pengelolaan BMN (Barang Milik Negara),” pungkasnya.

Reporter: Tirto

Lantik PAW Anggota MPR, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Pilih Pimpinan Bangsa dengan Tepat

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan kurang lebih sebulan lagi bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,

merupakan sarana untuk menentukan nasib bangsa Indonesia serta memilih pemimpin dan wakil yang tepat guna menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

“Pemilu nantinya menjadi penting bagi masa depan Indonesia ke depannya. Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki banyak potensi. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, kita membutuhkan pemimpin yang mampu memimpin dengan baik. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan untuk memimpin, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan memajukan negara,” ujar Bamsoet dalam pelantikan Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu
Hafidh Asrom dari Kelompok DPD RI, di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (17/1/24).

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, memilih presiden yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Pemimpin yang baik akan mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi, sehingga negara dapat berkembang maju dengan baik.

Lantik PAW Anggota MPR, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Pilih Pimpinan Bangsa dengan Tepat

“Akan tetapi kita juga harus paham bahwa tantangan yang akan dihadapi tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Memasuki awal tahun 2024 ini, kondisi dinamika global masih juga belum stabil. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama beberapa tahun dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan tidak hanya di kedua negara,” urai Bamsoet.

Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, krisis kemanusiaan juga terjadi di Gaza, Palestina. Konflik Israel-Palestina ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir meskipun kecaman datang dari berbagai forum internasional. Kedua perang tersebut telah menyebabkan kerugian besar bagi banyak pihak dan mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi tidak hanya di regional Eropa saja, melainkan juga dunia.

“Untuk mengatasi masalah di dunia internasional, kita membutuhkan kerjasama dan bantuan antar negara. Karena itu kita membutuhkan pemimpin yang mampu berdiplomasi dan bekerja sama dengan pemimpin negara lainnya untuk mencari solusi bersama. Untuk menjadi disegani di dunia internasional dibutuhkan lebih dari sekadar unjuk kekuatan militer atau ekonomi. Membangun komunikasi secara efektif dan juga menjalin hubungan baik antar pimpinan negara juga menjadi kunci,” pungkas Bamsoet.

Red

Kasmenarmed 2 Kostrad Pimpin Upacara Gabungan Tiga Satuan

Malang – KABAR EKSPRES II Pada pagi hari ini para prajurit satuan jajaran Divisi Infanteri 2 Kostrad melaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh prajurit dari 3 satuan yakni Menarmed 2 Kostrad, Yonarhanud 2 Kostrad, dan Yonbekang 2 Kostrad yang bertempat di Lapangan Mayonbekang 2 Kostrad. Rabu (17/01/2024)

Dalam kesempatan kali ini Kepala Staf Resimen Armed 2/PY/2 Kostrad Letkol Arm Siswo Budiarto, S.I.P., M.M., M.I.Pol. telah memimpin jalannya upacara dengan sukses dan hikmat. Upacara diawali dengan pengibaran sang merah putih, dilanjutkan dengan pembacaan undang undang dasar 1945, pengucapan sapta marga dan pembacaan amanat dapat berjalan dengan lancar.

Dilaksanakannya kegiatan rutin upacara bendera setiap tanggal 17 ini sebagai upaya untuk mengingatkan prajurit pada heroisme perjuangan pahlawan dan generasi pendahulu untuk memupuk jiwa perjuangan patriotisme, nasionalisme serta solidaritas prajurit mengenang jasa para pahlawan.

Kasmenarmed 2 Kostrad Pimpin Upacara Gabungan Tiga Satuan

Dalam amanatnya selaku Inspektur Upacara Letkol Arm Siswo Budiarto, S.I.P., M.M., M.I.Pol. menyampaikan amanat petunjuk dari Panglima TNI “Masih dalam suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2024 kepada segenap Prajurit dan PNS TNI dimanapun bertugas dan berada. Jadikan momentum pergantian tahun ini sebagai awal yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tanggung jawab masingmasing dengan tulus dan ikhlas.

Segenap Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil TNI yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak karena mampu menyelesaikan Program Kerja dan Anggaran tahun 2023 dengan baik. Apabila ada hal-hal yang menjadi kendala, hendaknya dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan Progja tahun 2024.

Pada tahun 2024 ini kita mempunyai tantangan untuk mengawal dan menyukseskan pesta demokrasi dalam rangkaian Pilpres, Pilleg, dan Pemilukada. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, TNI memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional sehingga kita harus memastikan agar agenda politik nasional ini dapat berjalan dengan aman dan damai.”

Red

Pendiri IDSF Dipercaya Sebagai Komut Pelni

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Kementrian Bdan Usaha Milik Negara (KBUMN) mengumumkan pengangkatan Muhammad Awaluddin sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI.

Menteri BUMN Erick Thohir melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024 efektif mengangkat Doktor lulusan Universitas Padjajaran (Unpad) itu sebagai Komut di perusahaan pelayaran pelat merah itu.

Sebelumnya, Muhammad Awaluddin menjabat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II (AP II) hingga November 2023 lalu.

Pasca dari AP II, Pria yang akrab dengan kumis tebalnya ini mendirikan Indonesia Digital Society Forum (IDSF) untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap digitalisasi.

Pria kelahiran, Jakarta, 15 Januari 1968 ini memang tak bisa lepas dari dunia digital karena karya seni dimulai di Telkom Indonesia. Awaluddin pernah menjadi Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia pada rentang waktu 2012 – 2016. Masih dalam cakupan ini, dia sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Infomedia Nusantara pada rentang waktu 2010-2012.

Pria yang akrab dipanggil MA ini pernah menjabat sebagai Executive General Manager Divisi Akses, Executive General Manager Divisi Regional 1 Sumatera di PT Telkom Indonesia Tbk pada 2007-2010. Serta, pernah pula menjadi Vice President Public & Marketing Communication Telkom di PT Telkom Indonesia Tbk pada 2005-2007.

Red