Edukasi Keselamatan Berkendara, Unit Kamsel Satlantas Jakbar Ajak 430 Kaum Millenial di Ponpes Baitul Muttaqin LDII Jadi Pelopor Keselamatan Berlalulintas

Jakarta Barat – KABAR EKSPRES II Unit Kamsel Satlantas Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) turut berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di kalangan kaum millenial.

Pada kesempatan ini, mereka melaksanakan penyuluhan di Ponpes Baitul Muttaqin yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dengan jumlah peserta mencapai 430 orang, Minggu, 21/1/2024

Kasat Lantas Jakarta Barat Kompol Ridha Aditya mengatakan, Penyuluhan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang keselamatan berlalu lintas, melibatkan berbagai aspek seperti pengenalan rambu lalu lintas, etika berlalu lintas, tata cara aman berkendara, serta upaya pencegahan kenakalan remaja, termasuk bullying, intoleransi, narkoba, dan pelecehan seksual.

” Kami berikan edukasi kepada kaum Millenial untuk memberi pemahaman sejak dini terkait aturan dan tata tertib Berlalu lintas,” Ujar Kompol Ridha Aditya saat dikonfirmasi, Minggu, 21/1/2024

Satlantas Polres Metro Jakbar Sosialisasikan Keselamatan Berkendara kepada 430 Kaum Millenial di Ponpes Baitul Muttaqin LDII

Dalam penyampaian materi, petugas Unit Kamsel Iptu Yeni memberikan pemahaman mendalam tentang rambu-rambu lalu lintas, mengedepankan etika berlalu lintas, dan memberikan tips aman berkendara.

” Selain itu, aspek sosial juga ditekankan dengan memberikan wawasan mengenai kenakalan remaja, termasuk isu-isu penting seperti bullying, intoleransi, narkoba, dan pelecehan seksual,” ucapnya

Pentingnya keterlibatan kaum millenial dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman menjadi fokus utama serta mendorong kaum millenial sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas dalam kegiatan ini.

Unit Kamsel Satlantas Polres Metro Jakbar berharap bahwa melalui penyuluhan ini, para peserta dapat menjadi agen perubahan di masyarakat, mempraktikkan keselamatan berlalu lintas, dan menjadi garda terdepan dalam melawan kenakalan remaja serta isu-isu sosial yang meresahkan.

Red/Hms

17 Koramil Jajaran Kodim 0713 Brebes Bersiaga Menghadapi Pemilu 2024

Brebes – KABAR EKSPRES II Komandan Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma, Letkol Infanteri Sapto Broto, S.E., M.Si memerintahkan 17 Koramil Jajarannya melaksanakan apel kesiapsiagaan dalam rangka Pemilu 2024 dan memberikan penekanan netralitas TNI menghadapi pemilu 2024.

Di Makodim 0713 Brebes sendiri ada 1 Pleton Siaga yang standbye yang setiap pagi, sore dan malam melaksanakan apel dilanjtkan patroli. Minggu (21/01/2024).

Apel kesiapsiagaan ini bertujuan untuk mengecek langsung kesiapan anggota militer Kodim 0713 Brebes dalam pengamanan menghadapi berlangsungnya pemilu damai tahun 2024″, ucap Dandim Letkol Infanteri Sapto Broto.

Pada kesempatan Apel Kesiapsiagaan, Letkol Infanteri Sapto Broto, S.E., M.Si., menyampaikan kepada seluruh personel TNI, sebagai aparat kewilayahan, kita harus selalu peka terhadap setiap perkembangan situasi maupun kondisi wilayah, apalagi di kabupaten Brebes sudah megikuti perkembangan politik nasional yang tentunya sangat lekat dengan berbagai macam perubahan”, ucap Dandim.

17 Koramil Jajaran Kodim 0713 Brebes Bersiaga Menghadapi Pemilu 2024

Lebih lanjut Dandim 0713 Brebes menekankan, “Untuk selalu menjunjung tinggi dan memegang teguh komitmen Netralitas TNI dalam setiap kegiatan, jangan sekali kali terlibat dalam politik praktis”, pungkasnya. (Pen0713)

Red

Ditjen Bina Adwil Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Mitigasi Struktural Bangunan Kantor Pemerintahan Ramah Gempa

Jakarta – KABAR EKSPRES II Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam termasuk gempabumi karena posisi Indonesia berada di wilayah cincin api pasifik. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan upaya mitigasi bencana yang bersifat struktural agar dapat menghindari dampak kerusakan yang ditimbulkan dari bencana gempabumi pada berbagai jenis bangunan di daerah rawan gempa. Salah satu upaya yang dapat di dorong adalah melalui penerapan konstruksi bangunan ramah gempa.

Demikian salah satu poin penting yang disampaikan oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Amran, M.Si pada saat menerima audiensi dari PT. Katama Suryabumi selaku salah satu pemegang hak paten Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) di Ruang Rapat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Kamis (18/01/2024).

Berdasarkan indeks risiko bencana gempabumi di Indonesia, terdapat 304 daerah yang berada pada risiko tinggi. Bahkan, beberapa kawasan strategis nasional juga berada di zona rawan gempabumi.

“Lakukan mitigasi bencana, kami mendorong adanya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana dalam prioritas pembangunan di daerah sekaligus mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di daerah,” jelas Amran.

Ditjen Bina Adwil Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Mitigasi Struktural Bangunan Kantor Pemerintahan Ramah Gempa

Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) merupakan inovasi anak negeri yang ramah gempabumi dan telah mendapatkan paten dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga bangunan yang ada diatas KSLL mampu terlindungi. Penerapan konstruksi pondasi tersebut telah teruji di beberapa kejadian gempabumi seperti di Aceh, Padang dan Palu.

Amran mengatakan bahwa inovasi teknologi ini sangat baik dan sekiranya dapat diaplikasikan pada bangunan gedung-gedung kantor pemerintahan di daerah yang diharapkan dapat meminimalisir dampak kerugian yang akan dialami pemerintah daerah terhadap aset yang dimilikinya pada saat terjadi gempa.

“Perhatikan manfaatnya apa yang akan dicapai dengan membuat bangunan berketahanan gempa, tingkat kandungan dalam negeri KSLL yang sudah mencapai 100% dan teknik pengaplikasian yang menyerap banyak tenaga kerja, hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan produk-produk dalam negeri dan menyerap lapangan kerja sehingga teknologi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah saat melakukan proses perencanaan pembangunan konstruksi,” ucap Amran.

Hadir dalam rapat perwakilan pejabat Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Keuda dan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

“Libatkan lintas sektor untuk membangun ketangguhan terhadap bencana gempabumi di daerah dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Saya harap koordinasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan infrastruktur bangunan gedung milik pemerintah daerah terhadap bencana gempabumi,” tutup Amran.

Reporter: Casroni

Pengembangan Sistem Transportasi Umum di Jabodetabek

Jakarta – KABAR EKSPRES II Sebagai upaya meningkatkan efisiensi transportasi di DKI Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk MRT East-West Phase I Stage I di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, belum lama ini.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (21/1), proyek ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem transportasi massal di wilayah tersebut dan dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan konektivitas, serta memperbaiki mobilitas antar wilayah di Jakarta dan sekitarnya.

“Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan bagi masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memimpin Rakor.

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut, nantinya Menko Airlangga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West, sebagai dasar Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024 nanti.

Peran Sentral Kemendagri Kawal Proyek Transportasi Umum Jabodetabek

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, pihaknya memiliki peran sentral dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk kebijakan transportasi di Jabodetabek.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 menetapkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tata Ruang memfasilitasi penyesuaian rencana tata ruang wilayah dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

“Proyek MRT menjadi bagian integral dari upaya mendukung target pembangunan nasional, khususnya dalam sistem angkutan massal umum perkotaan,” ujar Restuardy Daud.

Peran dan dukungan Kementerian Dalam Negeri pada pelaksanaan transportasi Jabodetabek sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliput; kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Red

Pelaku UMKM Pedagang Pakain Murah Meriah Jadi Incaran Motivasi & Pendamping Babinsa Serengan

Surakarta – KABAR EKSPRES II Guna memberikan semangat dan motivasi dalam mengembangkan usaha Babinsa Kelurahan Serengan Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta Serda Ichsan Agung Nugroho sambangi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penjual pakaian murah meriah bertempat di Jl. Sadewa, Kel. Serengan, Kec. Serengan Kota Surakarta, Pukul 09.00 WIB Minggu (21/01/2024).

Pelaku UMKM Pedagang Pakain Murah Meriah Jadi Incaran Motivasi & Pendamping Babinsa Serengan

Bapak Endik sebagai pelaku UMKM mengatakan “usaha berjualan pakaian anak hingga dewasa dia lakukan dengan cara membuka stand di luar ruangan saat hari libur dan ada event acara seperti senam sehat warga, jalan sehat masyarakat, car free day dll., selebihnya dia berjualan secara online.” Jelasnya.

Serda Ichsan Agung Nugroho mengatakan, “Kegiatan yang ia lakukan selaku Babinsa merupakan komunikasi sosial (Komsos) untuk menjalin komunikasi dirinya selaku Babinsa dengan warga binaannya. “Kegiatan semacam ini rutin kami lakukan untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan Warga Binaan,” Jelas Babinsa.

Red/Agus K

Bamsoet Ingatkan Maskapai Penerbangan Nasional Mengikuti Standart Penerbangan Internasional

KEBUMEN – KABAR ELSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah maskapai penerbangan yang telah memberikan informasi secara jelas terkait penggunaan koper smart luggage. Sehingga baik produsen, distributor, dan konsumen tidak lagi kebingungan. Antara lain dijelaskan, smart luggage yang bisa masuk kabin hanya yang memiliki baterai lithium yang bisa dilepas-pasang sesuai regulasi IATA. Dan diketahui bahwa koper Airwheel memenuhi spesifikasi dan persyaratan IATA selaku Asosiasi Transportasi Udara Internasional.

“Dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan tidak ada lagi kebingunan dari masyarakat. Termasuk koper Airwheel (smart luggage) karena telah memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kabin maskapai,” ujar Bamsoet di Kebumen, Minggu (21/1/23).

Bamsoet juga menghimbau kepada produsen smart luggage lainnya, harus berkomitmen untuk memasarkan produknya sesuai dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang diatur oleh International Air Transport Association (IATA). Sekaligus menjunjung tinggi prioritas keamanan dan keselamatan produk tersebut saat dibawa dalam penerbangan.

Bamsoet Ingatkan Maskapai Penerbangan Nasional Mengikuti Standart Penerbangan Internasional

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, terdapat beberapa ketentuan smart luggage yang bisa dibawa ke bagasi kabin pesawat. Antara lain, smart luggage yang bisa masuk kabin hanya yang memiliki baterai lithium yang bisa dilepas-pasang sesuai regulasi IATA. Dimensi smart luggage harus sesuai dengan aturan bagasi kabin. Untuk Airbus A320 dimensinya P 56 cm x L 36 cm x T 23 cm dengan berat maksimal 7 kilogram dan pesawat ATR72-600 dimensinya P 41 cm x L 34 cm x T 17 cm dengan berat maksimal 7 kilogram.

“Lithium metal content di bawah hingga 100 Wh atau 2 gram bisa masuk ke kabin pesawat dengan maksimal 15 portable electronic device (PED) atau 1 portable medical electronic devices (PMED). Lithium metal content lebih dari 100 hingga 160 Wh bisa masuk ke kabin pesawat. Sementara, lithium metal content lebih dari 160 Wh harus disiapkan dan diangkut sebagai kargo sesuai dengan peraturan barang berbahaya IATA,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menjelaskan, sebagaimana diinformasikan Direktur Utama PT. Rohartindo Nusantara Luas (produsen koper Airwhell) Ronald Hartono Tan, koper Airwheel aman dibawa dalam penerbangan udara karena telah memiliki sertifikat keamanan internasional. Seperti CE, MSDS, ROHS, UN 38.3, IC, CB, IEC. Sehingga terhadap keamanan koper, kelistrikan dan baterai telah diakui melalui sertifikat tersebut.

“Selama mengikuti ketentuan yang berlaku, produsen dan distributor berbagai merk smart luggage tidak perlu khawatir dalam memasarkan produknya di Indonesia. Termasuk koper Airwheel yang telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan sebagaimana diatur dalam IATA,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini juga mengapresiasi rencana PT. Rohartindo Nusantara Luas yang akan membuka toko offline Airwheel pada 2024. Sehingga bisa berkontribusi dalam pergerakan ekonomi nasional.

“Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, penjualan koper Airwheel melesat 2023,34 persen year on year (yoy) menjadi Rp 49,35 miliar dari sebelumnya Rp 16,27 miliar per September 2022. Ditambah penjualan perkakas dan perabot rumah tangga, secara total PT. Rohartindo Nusantara Luas membukukan pendapatan Rp 99,47 miliar per kuartal III/2023. Naik 28,79 persen yoy dari sebelumnya Rp77,24 miliar,” pungkas Bamsoet.

Red

Pencurian Mesin Kapal Speed Boat Berhasil Digagalkan dalam Waktu 1 Malam oleh Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara

Bengkulu Utara – KABAR EKSPRES II Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Bengkulu Utara berhasil mengungkap kasus pencurian mesin kapal speed boat yang terjadi di Pelabuhan Pasar Palik Kecamatan Hulu.

Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Lambe Patabang Birana, S.I.K., M.H., mengatakan, Kejadian ini bermula pada Jumat, 8 Desember 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, di Dermaga Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

Korban, Sugiarto, mengetahui bahwa mesin kapalnya hilang saat hendak memanaskannya.

” Meskipun kapal masih terikat di pelabuhan pada hari Kamis, 7 Desember 2023, namun pada malam Jumat, kapal tersebut sudah tidak ada di dermaga,” Ujar Lambe saat dikonfirmasi, Minggu, 21/1/2024.

Kemudian Lanjut Lambe menjelaskan, Aliansi Nelayan Traditional Bengkulu (ANTB), di bawah pimpinan ketua mereka, bergerak bersama nelayan lainnya untuk mencari kapal ke arah laut.

Setelah perjalanan sekitar 1 Mil laut, kapal berhasil ditemukan, namun sayangnya mesin kapal tidak ada.

Pencurian Mesin Kapal Speed Boat Digagalkan, Polres Bengkulu Utara Ringkus Pelaku dalam 1 Malam

” Upaya pencarian diteruskan di sungai, muara, dan sekitar kapal dengan menyelam, tetapi mesin tersebut tidak ditemukan. Kejadian ini segera dilaporkan kepada Polres Bengkulu Utara oleh ketua ANTB,” ucapnya

Lambe Patabang Birana, melanjutkan, “Setelah menerima laporan, Satreskrim Polres Bengkulu Utara segera mengejar para pelaku dan berhasil menangkap 2 orang pelaku pencurian mesin kapal.”

Para pelaku beserta barang bukti saat ini diamankan di Polres Bengkulu Utara. Mereka akan dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4E dan/atau Pasal 362 KUH.PIDANA, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Reporter: Yani

LIMAPIA Desak Copot BPBD Padang Pariaman Proyek Mangkrak Jalan Sikayan-lubuk Simantung Dan Tanggung Jawab Kerugian.

Padang – KABAR EKSPRES II Organisasi kemahasiswaan Lingkaran Mahasiswa Piaman (LIMAPIA) mendapatkan keluhan warga atas mangkraknya proyek jalan yang di buat perencanaan oleh BPBD Padang Pariaman. Selain itu warga juga mengatakan bahwa pengerjaan proyek yang dilakukan pada awal bulan tanggal 5 Mei berdasarkan pada nomor kontrak 04/sp-BPBD/V-2023 dengang anggaran Rp. 4.246.036.800.000 dengan jangka waktu pengerjaan 210 hari.

“Yang paling mempesonanya pihak penyedia proyek sudah membayarkan 100% tanpa belum adanya serah Terima. Dalam realita di pengerjaan proyek tersebut sampai saat ini belum selesai dan juga ada yang dirugikan oleh pihak-pihak tersebut”. Ucap Rahman saat dihubungi awak media. Sabtu. 20/1/2024.

Rahman menambahkan, hal tersebut sebab sudah melangkahi aturan-aturan dalam sebuah proyek dan bahwa hal tersebut telah melanggar aturan nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan masih banyak aturan-aturan yang sudah dilanggar.

LIMAPIA Desak Copot BPBD Padang Pariaman Proyek Mangkrak Jalan Sikayan-lubuk Simantung Dan Tanggung Jawab Kerugian.

Dalam menyampaikan aspirasi yang rahman Terima ia juga mengatakan:
1.mendesak kepala BPBD padang pariaman menjelaskan dan tanggung jawab atas mangkraknya proyek tersebut copot kepala BPBD padang pariaman.
2. Mendesak ketua DPRD padang pariaman segera membentuk TIM untuk mengaudit penggunaaan anggaran negara terhadap proyek yang dilakukan BPBD padang pariaman.
3. Copot kepala BPBD padang pariaman diduga lalai dan tidak profesionalitas atas kinerja CV terkas daya mandiri
4. Mendesak Ketua BNPB untuk turun dan pecat kepala BPBD pariaman sekarang juga.
5. Mendesak Pemerintah Kabupaten padang pariaman blacklist CV terkas daya mandiri dan membayar kerugiaan negara serta pada masyarakat.

“Jika dalam hal ini tidak secara cepat dan transparan kepada publik saya tidak akan membiarkan sampai semua tuntutan terpenuhi dan segera melaporkan kepada BNPB pusat agar uang negara yang digunakan dapat digunakan secara tepat”. Tutupnya.

Red

Pelayanan Publik Program ‘Halo Polisi’ Kembali Hadir di Jakarta Barat, Antusiasme Tinggi di Mall Slipi Jaya

Jakarta Barat – KABAR EKSPRES II Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Palmerah menggelar kembali program ‘Halo Polisi’ dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pada Sabtu, 20/1/2024,

kegiatan ini berlangsung di pusat keramaian, tepatnya di Mall Slipi Jaya, Jl S Parman Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat.

Program ‘Halo Polisi’ ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepolisian.

Inisiatif ini sesuai dengan instruksi Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi, yang menginginkan kehadiran polisi di tengah masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan yang lebih baik.

Menurut Kapolsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat, Kompol SUGIRAN, S.Pd, MM, program ini merupakan gagasan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, yang bertujuan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat dan memudahkan pelayanan.

Halo Polisi, Polres Jakbar dan Polsek Palmerah Hadir Di Mall Slipi Jaya Beri Kemudahan Pelayanan Kepolisian

” Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membuat surat laporan kehilangan, perpanjangan SKCK, dan mendapatkan solusi bagi berbagai masalah,” Ujar, Kompol SUGIRAN, S.Pd, MM saat dikonfirmasi, Sabtu, 20/1/2024.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Patroli Jalan Kaki, di mana personil Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Palmerah hadir untuk menyapa dan melayani kebutuhan seperti pembuatan surat kehilangan, SKCK, serta menerima laporan pengaduan.

SUGIRAN mengungkapkan bahwa program ‘Halo Polisi’ di Mall Slipi Jaya kali ini disambut dengan antusias tinggi oleh warga yang sedang berkunjung.

Pada hari tersebut, sebanyak 22 orang mendapatkan pelayanan, meliputi pembuatan 8 lembar SKCK, serta pelayanan surat laporan kehilangan dan pengaduan sebanyak 14 lembar.

Dimana program HALO POLISI ini mencerminkan komitmen polisi dalam memberikan pelayanan yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Jakarta Barat.

Red/Humas

Oknum PNS Dinkes Bekasi Diduga Main Proyek, Aktivis Akan Laporkan ke Penegak Hukum

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Seorang aktivis yang juga sebagai pengacara Firmansyah SH akan melaporkan oknum PNS Dinas Kesehatan (Dinkes) Bekasi, Jawa Barat (Jabar) berinisial ES atas dugaan main proyek ke penegak hukum.

“Asn yang main proyek sudah melangar peraturan pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil ( PNS ),” kata Firmansyah, Sabtu (20/1/2024).

Firmansyah mengatakan, kalau ada didalam satu instansi pemerintah dimana salah satu pegawai memiliki perusahaan dan bebas mengerjakan proyek yang ada didalam instansi tersebut, bisa dikatakan Kolusi.

”Saling pinjam perusahaan untuk mengambil proyek bisa dikatakan memanfaatkan jabatan. ASN juga dilarang berproyek,” ujar Firmansyah.

Pinjam Perusahaan Rekanan, Oknum PNS Dinkes Bekasi Diduga Bermain Proyek

Berita sebelumnya, oknum Staf Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar) berinisial ES diduga pinjam perusahaan orang lain atau rekanan melakukan pekerjaan proyek fiktif. Kegiatan tersebut, dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2022.

Oknum PNS Dinkes Bekasi Diduga Main Proyek Akan Dilaporkan ke Penegak Hukum

Oknum PNS itu, sudah dipercaya sebagai pengatur proyek yang juga menjembatani rekan untuk mengejarkan proyek Anggaran Pendapatan Bantuan Daerah (APBD) Dinkes Bekasi.

Pada tahun 2021, ES sudah beberapa kali dipanggil Polres Bekasi dugaan penyimpangan anggaran.

Red