KETUA BAWASLU DAN KORDIV. P2H KABUPATEN OKU SELATAN HADIRI BIMTEK PEMBENTUKAN KPPS

Oku selatan – KABAR EKSPRES II Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembentukan KPPS dan Training of Tranainer (TOT) Fasilitator Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu Tahun 2024 se- Kabupaten OKU Selatan di Gedung Azmarateza, Kel.Batu Belang Jaya Kec.Muaradua. Selasa, 23/01/2024. Pagi

Acara tersebut dihadiri Oleh, Ketua Berserta Anggota Bawaslu Kabupaten OKU Selatan, Ketua dan anggota KPU, KEJARI, POLRES,POLPP, Kemenag, Assisten yang membidangi Politik, KESBANGPOL, Kodim, PKK dan PPS seluruh Kabupaten OKU Selatan, hingga Tamu undangan lainya.

Bimtek pembentukan KPPS dan TOT ini, bertujuan untuk memberi materi kepada penyelenggara Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Desa, agar mengimplementasikan di wilayah kerjanya masing-masing.

Nopiyansah anggota KPU Kabupaten OKU Selatan Divisi. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, menyampaikan dalam sambutannya, Peserta PPK ( Panitia Pemilih Kecamatan) dan PPS ( Panitia Pemungutan Suara) untuk fokus memahami materi yang akan disampaikan oleh Trainer.

KETUA BAWASLU DAN KORDIV. P2H KABUPATEN OKU SELATAN HADIRI BIMTEK PEMBENTUKAN KPPS

“Pada kesempatan hari ini, penting saya sampaikan, untuk peserta, baik PPK maupun PPS untuk fokus apa yang disampaikan fasilitator agar kinerja kita selama 20 bulan kebelakang tida ksia-sia” Pungkasnya

Ia juga menghimbau “agar PKK dan PPS harus netral agar tidak terjadi konflik”.

Sementara itu Doni Candra Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan menyampaikan perlunya kerjasama yang baik antar Pengawas TPS dan KPPS kelak, agar pemilu berjalan aman dan damai.

“Setelah Bimtek ini akan di adakan Pembentukan KPPS, kiranya nanti KPPS dapat berkerjasama dengan Pengawas TPS, supaya pemilu kita khususnya di Kabupaten OKU Selatan berjalan aman dan damai” ujarnya

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Reporter: Udin Iwo I okus

Kemendagri Dorong Pemkot Tangsel Jaga Netralitas Jelang Pemilu

Tangerang Selatan – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) agar terus menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024.

Pesan itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak 2024 di Kota Tangsel pada Selasa, 23 Januari 2024.

“Bapak Menteri Dalam Negeri selalu mengingatkan tentang netralitas ini agar dijaga terus untuk bisa ditegakkan, bukan hanya pegawai negeri sipil tapi seluruh penyelenggara pemerintahan,” ucap Yusharto di Kantor Wali Kota Tangsel.

Kemendagri Dorong Pemkot Tangsel Jaga Netralitas Jelang Pemilu

Yusharto berharap, pesan pentingnya menjaga netralitas tersebut terus digaungkan oleh jajaran Pemkot Tangsel. Wali Kota Tangsel dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diharapkan dapat terus membangun koordinasi yang solid sehingga netralitas dalam Pemilu 2024 terjaga. “Sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ini berlaku netral,” katanya.

Dia mengatakan, jika nanti Pemkot Tangsel menemukan adanya pihak yang melanggar nilai netralitas tersebut agar dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk diberi sanksi sesuai ketentuan. Selain itu, Yusharto mengapresiasi sejumlah persiapan yang dilakukan Pemkot Tangsel dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024.

Dalam kesempatan itu, Yushato juga menyampaikan komitmen Kemendagri dalam menyukseskan Pemilu 2024. Hal ini seperti dukungan terhadap pelayanan KTP sebagai bagian penting dari upaya menyukseskan pelaksanaan Pemilu. Dia mengatakan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota tersebut terus dioptimalkan hingga hari pemungutan suara.

“Teman-teman pemilih pemula yang kebetulan akan berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari nanti akan mendapatkan layanan penyediaan KTP sebagai syarat untuk bisa melakukan pencobolosan,” pungkasnya.

Red

Pencabulan Terhadap 24 Siswi: Oknum Guru Agama di Bengkulu Utara Dibekuk Polisi

Bengkulu Utara – KABAR EKSPRES II Geger melanda Bengkulu Utara setelah oknum guru agama, berinisial HR, terlibat dalam kasus pencabulan yang melibatkan 24 muridnya.

Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Lambe Patabang Birana, S.I.K, M.H, menggelar Press Conference di Command Center Polres pada Selasa, 23 Januari 2024, pukul 17.00 WIB, untuk memberikan informasi terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Tim gabungan dari Satreskrim Polres Bengkulu Utara dan Polsek Putri Hijau berhasil mengamankan HR sebagai tersangka utama dalam kasus ini.

HR, yang merupakan oknum guru Agama di salah satu Sekolah Dasar Kabupaten Bengkulu Utara, diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 24 siswinya.

Geger di Bengkulu Utara: Oknum Guru Agama Cabuli 24 Murid, Pelaku Dibekuk Polisi dalam Waktu Kurang dari 24 Jam

Korban-korban tersebut adalah siswi kelas 4, 5, dan 6, tempat HR bertugas mengajar.

Kapolres AKBP Lambe Patabang Birana menjelaskan bahwa peristiwa memilukan ini telah berlangsung lama dan terjadi di dalam kelas saat kegiatan sekolah berlangsung.

“Pengakuan korban kepada orangtuanya menunjukkan bahwa kejadian ini sering terjadi saat praktik pelajaran berlangsung. Guru agama tersebut diduga melakukan pencabulan dengan menyentuh bagian-bagian sensitif anak,” ujar Lambe Patabang saat dikonfirmasi, Selasa, 23/1/2024.

Saat praktik pelajaran berlangsung, HR diduga secara sengaja menyentuh bagian-bagian sensitif anak, bahkan beberapa korban mengalami perbuatan tersebut berulang kali.

Seluruh peristiwa ini membuat masyarakat terkejut, terutama karena pelaku merupakan seorang guru agama yang seharusnya memberikan teladan positif.

“Pelaku saat ini diamankan di Mapolres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dia akan dijerat dengan Pasal 82 ayat 1 dan 2 junto 76E Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana 20 tahun dan denda 5 milyar,” tutup Kapolres.

Reporter: Casroni

Ditjen Dukcapil Minta Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Padankan Data SIKP dengan Data Kependudukan

Jakarta – KABAR EKSPRES II Program Pembiayaan Ultra Mikro menghadapi sejumlah tantangan serius dan membutuhkan uluran tangan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasinya.

Itulah yang terungkap dalam rapat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Rapat dibuka oleh Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi Pusat Investasi Pemerintah Mas Soeharto, langsung mendiskusikan kebutuhan mendesak untuk akses layanan Dukcapil melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). SIKP dikelola oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Dalam rapat, Mas Soeharto menyoroti kendala dalam verifikasi data, khususnya validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Program Pembiayaan Ultra Mikro menjadi prioritas, namun masih banyak NIK yang tidak ditemukan selama proses verifikasi,” ungkap Mas Soeharto.

Menurut data Pusat Investasi Pemerintah Ditjen Perbendaharaan,  jumlah NIK tersebut mencapai sekitar 900 ribu. “Kesalahan format penginputan data yang disampaikan oleh penyalur menjadi penyebab utama,” ungkapnya.

Ditjen Dukcapil Minta Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Padankan Data SIKP dengan Data Kependudukan

Dalam merespons permasalahan validitas NIK, Kepala Subdit Layanan Teknis Hak Akses Integrasi Data Kependudukan Pusat pada Dit. Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil Kemendagri, Akhyar menekankan pentingnya pemeriksaan lebih lanjut.

“Dalam menangani permasalahan ini, Dukcapil perlu melihat lebih rinci NIK yang bermasalah,” tegasnya.

Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti isu ini, Akhyar memerintahkan Tim Teknis Dukcapil untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap validitas NIK yang bermasalah. “Solusinya adalah harus dilakukan pemadanan data SIKP dengan data kependudukan Dukcapil,” kata Akhyar.

Akhyar, Kasubdit LTHAIDKP, menyampaikan poin penting terkait sertifikasi ISO/IEC 27001 bagi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. “Tenggat waktu pengurusan sertifikat ISO telah berakhir sesuai naskah PKS pada 31 Desember 2023. Kami meminta Ditjen Perbendaharaan segera menyampaikan Sertifikat ISO kepada Ditjen Dukcapil sesuai amanat Pasal 18A Permendagri No. 17 Tahun 2023.”

Akhyar juga menyinggung belum dikembalikannya dokumen Petunjuk Teknis Tahun 2023 oleh Ditjen Perbendaharaan. “Dokumen Juknis tahun 2023 yang telah dibahas pada tahun lalu belum kami terima kembali. Kami berharap segera mendapatkan demi kelancaran program ini lebih lanjut,” tutup Akhyar.

Red

Delegasi Palestina Ingin Belajar Digital ID dari Ditjen Dukcapil

Jakarta – KABAR EKSPRES II Otoritas Moneter Palestina (PMA) merasa perlu mempercepat transformasi digitalnya. Itulah sebabnya, PMA memerlukan datang ke Indonesia untuk belajar tentang Digital ID dan kerangka regulasi e-KYC (electronic-Know Your Customer).

Demikian disampaikan Ketua Delegasi PMA, Anwar Jabr, saat bertemu dengan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi di ruang rapat Dirjen Dukcapil, Jl. Raya Pasar Minggu KM 19, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

“Kami merasa perlu mengakselerasi transformasi digital termasuk potensi ekonomi digital di wilayah Palestina yang belum sepenuhnya terwujud (karena pembatasan oleh Israel),” kata Anwar Jabr.

Delegasi Palestina Ingin Belajar Digital ID dari Ditjen Dukcapil

Delegasi PMA terdiri dari Anwar Jabr sebagai Ketua, Ali Sharkasi Director of The Technology Systems Department, dan Dr. Maram Alagha, FDID & eKYC Project Manager.

Sementara Dirjen Dukcapil didampingi Direktur PIAK Handayani Ningrum, Direktur Dafdukcapil AS Tavipiyono, Plh. Direktur IDKN Mensuseno, dan Plh. Sesditjen Dukcapil Adel Trilius.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan perkembangan transformasi Dukcapil yang dimulai dari tahapan sistem manual sebelum tahun 1995.

“Selanjutnya secara bertahap dilakukan pembaruan sistem. Hingga yang termutakhir saat ini adalah penerapan penerapan Identitas Digital yang berawal dari pelayanan online, tanda tangan digital, cetak dokumen kependudukan dengan kertas putih, hingga deliveri dokumen dalam bentuk file PDF,” urai Teguh rinci menjelaskan.

Selanjutnya, seluruh layanan publik di Indonesia menggunakan basis data kependudukan, termasuk untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Saat ini berbagai layanan pemerintah dan swasta menggunakan NIK sebagai basis data seperti untuk akses layanan publik jaminan sosial kesehatan, paspor, NPWP, SIM, layanan kesehatan, dan lainnya.

Ditambah lagi sebagai two factor authentication Dukcapil memberikan fasilitas pengenalan wajah (face recognition) yang telah digunakan oleh lembaga perbankan, financial technology (fintech) dan juga lembaga-lembaga yang melayani tanda tangan digital, dan sebagainya.

“Ke depannya, dan didukung oleh Bank Dunia, Ditjen Dukcapil tengah  memulai era baru Digital ID, yang memungkinkan otentikasi identifikasi online penuh yang akan semakin memperkuat ekonomi digital dan penyampaian layanan yang lebih inklusif,” kata Dirjen Teguh Setyabudi.

Selanjutnya Delegasi PMA diboyong untuk melihat dari dekat Command Center Dukcapil. Di sini rombongan asal Palestina itu banyak belajar bagaimana proses verifikasi dan validasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan yang bersifat tunggal.

“Pengalaman Dukcapil mengelola Administrasi kependudukan dan melakukan digitalisasi pelayanan dokumen kependudukan, semoga bisa menginspirasi dan memacu pelayanan publik di Palestina menjadi lebih baik lagi,” ujarnya memungkasi.

Reporter: Casroni

Bahas Kesiapan Pemilu 2024, Rutan Rengat Terima Kunjungan Kabudkum Polda Riau

RENGAT, RIAU – KABAR EKSPRES II Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau mendapatkan kunjungan dari Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Riau Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Mohamad Qori Oktohandoko, S.H., S.I.K., M.H.

Dalam rombongan tampak hadir mendampingi Wakapolres Inhu Kompol Teddy Ardian S.H., S.I.K., M.H, Kabag Ops Polres Inhu Kompol Rusyandi Zuhri Siregar, S.Sos., M.H dan Kapolsek Rengat Barat AKP Buha Siahaan, S.H.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Rutan Julius Barus, S.E., M.H bersama dengan pejabat struktural. Dalam kunjungannya, Kabidkum melakukan pertemuan dengan pejabat Rutan untuk membahas kesiapan dan koordinasi terkait pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS khusus Rutan Rengat.

Bahas Kesiapan Pemilu 2024, Rutan Rengat Terima Kunjungan Kabudkum Polda Riau

Secara keseluruhan, sebut Julius, Rutan Rengat sudah mengambil langkah stategis untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap tahanan dan warga binaan agar dapat memberikan hak-haknya dalam menentukan hak pilih sebagai Warga Negara Indonesia.

“Karutan menunjukkan secara langsung kepada Kabidkum Polda Riau lokasi TPS yang akan digunakan hingga alur pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti,” kata Julius, Selasa (23/01/2024).

Proses pemungutan suara ini, kata Julius, merupakan bagian penting dalam hal Pelayanan di Rutan Rengat.

“Rutan Rengat berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama Pemilu tahun ini,” ujar Julius.

Setelah melakukan pertemuan Karutan mengajak Kapolsek Rengat Barat beserta rombongan melihat Karya Warga Binaan (KAWAN) Yang berada di Zona Pintar Kreatif Rutan.

Red

Polda Jawa Tengah Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Selama Masa Kampanye Terbuka

Semarang – KABAR EKSPRES II Polda Jateng|Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Satake Bayu, mengimbau seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk bersama-sama menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), terutama pada masa kampanye terbuka yang di gelar pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024, Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Jawa Tengah, Selasa (23/01/24) pagi, Kombes Pol Satake Bayu menegaskan pentingnya partisipasi aktif warga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas, terutama selama masa kampanye terbuka ini. Keberhasilan menciptakan situasi yang aman dan damai memerlukan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat,” ujar Kombes Pol Satake Bayu.

Beliau juga menekankan pentingnya saling menghargai perbedaan pilihan politik.

“Meskipun kita memiliki pilihan politik yang berbeda, kita tetap satu sebagai masyarakat Jawa Tengah. Mari kita tunjukkan sikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, dan menghindari konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum,” tambahnya.

Selain itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah juga menyoroti masalah penggunaan knalpot brong yang sering kali mengganggu ketertiban umum.

Polda Jawa Tengah Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Selama Masa Kampanye Terbuka

“Kami mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot yang menghasilkan suara bising yang mengganggu ketertiban umum, Ini adalah langkah signifikan dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua, terutama masa Kampanye seperti ini ” tegas Kombes Pol Satake Bayu.

Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan Patroli dan pengawasan selama masa kampanye terbuka, serta bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menyuarakan pendapatnya menjelang pemilihan.

Polda Jawa Tengah berharap, melalui kolaborasi antara Kepolisian dan masyarakat, situasi Kamtibmas dapat tetap kondusif, memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus mengorbankan keamanan bersama.

Red

Bahas Ketersediaan Pangan dan Bencana Alam, Kapolres Puncak Jaya Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda

Puncak Jaya – KSN II Bertempat di Ruang Aula Sasana Kawonak Kantor Bupati Puncak Jaya, Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H menghadiri kegiatan rapat koordinasi bersama Forkopimda di Lingkungan Pemerintah Kab. Puncak Jaya, Selasa (23 Januari 2024).

Dalam pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pj. Bupati Puncak Jaya H. Tumiran, S.Sos., M.Ap dan diikuti Dandim 1714/PJ Letkol Inf. Irawan Setya Kusuma, S.Hub.Int, Pj. Sekda Yubelina Enumbi, S.E., M.M adalah membahas tentang bencana alam berupa tanah longsor yang terjadi dibeberapa titik yang ada di wilayah Kab. Puncak Jaya serta ketersediaan bahan pokok dampak kejadian bencana alam tersebut.

Pj. Bupati Puncak Jaya H. Tumiran, S.Sos., M.Ap dalam arahannya mengatakan bahwa beberapa hari terakhir ini memang kita akui diwilayah kita sedang mengalami hambatan bencana alam berupa tanah longsor di beberapa titik sehingga membuat kendaraan lajuran ataupun akses masyarakat terputus yang mengakibatkan bahan pokok dan terutamanya barang logistik Pemilu terhambat.

Lanjutnya, kami juga dari Pemerintah Daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki jalan yang putus akibat longsor dengan mendatangkan beberapa alat berat dan mudahkanlah waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama sehingga transportasi dapat kembali normal seperti biasanya.

Bahas Ketersediaan Pangan dan Bencana Alam, Kapolres Puncak Jaya Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda

“Kami juga berharap dari TNI-POLRI dan Tokoh Agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun jemaatnya agar tidak lagi melakukan aksi pemalakan di jalan-jalan serta rekan-rekan yang ada di Pos-pos untuk bersama-sama menciptakan Sitkamtibmas yang aman dan kondusif terutamanya menjelang Pemilu 2024 ” harap Pj. Bupati Puncak Jaya.

Sementara itu ditempat yang sama Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H dalam arahannya mengatakan bahwa terkait dengan bencana alam yang terjadi sehingga membuat keterhambatan pendistribusian bahan pokok yang menggunakan mobil lajuran agar ini tidak dijadikan moment untuk menaikkan harga barang dengan seenaknya, kami akan terus melakukan pemantauan dan bagi pedagang-pedagang yang nakal akan kami berikan teguran.

“Dan terkait perkembangan situasi Kamtibmas akhir-akhir ini agar marilah kita semua yang ada agar bersama-sama menjaga dan menciptakan situasi agar tetap aman dan kondusif karena menjaga keamanan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI-POLRI tetapi menjadi tanggung jawab kita semua terutamanya menjelang Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan aman dan damai ” tutup AKBP Kuswara.

Red

Latih Kekompakan, Pegawai Pemkab Brebes Ikuti Lomba Karaoke Beregu

Brebes, – KABAR EKSPRES II Untuk mendapatkan tim kerja yang kompak dibutuhkan kebersamaan dan saling menjaga ritme dan nada yang pas perlu dilatih terus menerus. Untuk mewujudkan hal tersebut, digelar Lomba Karaoke Beregu dalam rangka Hari Jadi ke-346 Kabupaten Brebes. Sehingga diharapkan kekompakan dalam bekerja bisa tercipta untuk mencapai tujuan bersama.

Demikian harapan Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar saat membuka lomba karaoke beregu yang digelar di lantai 5 gedung KPT Brebes, Senin (22/1/2024).

Menyanyi itu mudah, namun harus tahu bagaimana awal mengangkat nada pertama, pengaturan nafas dan gerak tubuh. Kalau dilakukan sendirian terasa agak mudah tetapi kalau beregu, sulitnya bukan main dan harus ada penyesuaian atau latihan yang terus menerus agar kompak.

Demikian pula dalam bekerja, bisa saja seseorang melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing tetapi ketika harus berkolaborasi, membutuhkan waktu, ketekunan, ketelitian, saling pengertian dan lain untuk mewujudkan team work yang kompak.

Latih Kekompakan, Pegawai Pemkab Brebes Ikuti Lomba Karaoke Beregu

Lomba yang digelar dalam rangkaian memperingati Hari Jadi Brebes yang ke 346 tahun diikuti perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Brebes. Peserta membawakan salah satu dari sepuluh lagu yang ditentukan panitia kegiatan dengan anggota grup sebanyak 5-8 orang.

Sebagainana disampaikan Ketua Pelaksana Kegiatan Nurul Hidayat, lomba karaoke beregu ini baru pertama kali digelar. Biasanya karaoke hanya dilombakan dengan satu penyanyi, namun kini dilombakan dengan beregu. Sebanyak 34 regu yang tampil dan membawakan satu lagu.

Yayat, demikian sapaan akrabnya, menjelaskan penilaian dilakukan tiga orang juri profesional. Unsur yang dinilai antara lain penampilan, vokal, dan performance atau pertunjukan masing-masing peserta. Setelah melalui penilian yang cukup ketat, akhirnya tampil sebagai juara 1 Dinas Kesehatan, juara 2 Dinperwaskim, juara 3 Dinas Pertanian, juara harapan 1 Dinbudpar, dan juara harapan 2 BPSDMD.

Untuk juara pertama mendapatkan tropi, piagam penghargaan dan sejumlah uang pembinaan sebesar Rp1 juta, juara 2 Rp750 ribu, juara 3 Rp600 ribu, dan untuk juara harapan masing-masing mendapatkan Rp500 ribu.

Reporter: Bambang S/Wasdiun

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kampus Politeknik Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Minta Mahasiswa Jadi Pemilih Cerdas

Banjarnegara, – KABAR EKSPRES II – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta para mahasiswa menjadi pemilih cerdas dan tidak terjebak pada sikap prakmatis, berpikir sempit dan instan. Seperti NPWP atau Nomor Piro Wani Piro pada pilpres dan pileg 2024.

Selain soal politik praktis, Bamsoet juga memaparkan tentang pendidikan yang berkualitas, khususnya di perguruan tinggi. Yakni, belum mampunya Indonesia menyediakan supply sumberdaya manusia yang siap pakai. Salah satunya tercermin dari kualitas pendidikan di tanah air yang menurut data worldtop20org, peringkat pendidikan Indonesia berada di urutan ke-67 dari total 209 negara di seluruh dunia.

“Tingkat kelulusan sekolah menengah atas (SMA) hanya mencapai 78 persen, dan tingkat kelulusan Perguruan Tinggi jauh lebih sedikit lagi, yaitu 19 persen. Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif dan mengandalkan kualitas SDM sebagai pilar utama, tentu persoalan pendidikan menjadi isu yang urgent dan prioritas untuk kita sikapi,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI hari ke-6 dalam kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah bersama sivitas akademika Politeknik Banjarnegara, di Auditorium Politeknik Banjarnegara, Selasa 23/1/2024.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kampus Politeknik Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Minta Mahasiswa Jadi Pemilih Cerdas

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam menghadapi tantangan menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai tersebut, kehadiran perguruan tinggi vokasi seperti Politeknik Banjarnegara sangat penting. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi vokasi di Banjarnegara, Politeknik Banjarnegara telah berkontribusi dalam melahirkan sumberdaya manusia siap kerja yang kompeten dan profesional, khususnya di bidang kebidanan, kesehatan lingkungan, dan agroindustri.

“Pendidikan vokasi dan profesi menawarkan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Keberhasilan pendidikan vokasi dan profesi jangan hanya diukur dari perspektif penyedia layanan pendidikan, seperti banyaknya lulusan penerima ijazah, banyaknya penerima sertifikat, tingginya nilai ujian, atau sejenisnya. Keberhasilan pendidikan vokasi dan profesi harus diukur berdasarkan perspektif penerima kerja. Misalnya serapan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, peningkatan penghasilan, kepuasan stakeholder, dan sejenisnya,” jelas Bamsoet.

Dosen Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Borobudur, UT, Universitas Pertahanan (UNHAN) dan Universitas Perwira Purbalingga ini menerangkan, pendidikan yang berorientasi terhadap kebutuhan dapat diwujudkan dengan mengembangkan mekanisme koordinasi sistemik antara penyedia pendidikan, para pemegang kebijakan perekonomian, lembaga sertifikasi profesi terkait, dan para penerima kerja sebagai pengguna.

“Jika perubahan orientasi ini dapat dilakukan, maka kita tidak akan mendengar lagi anomali bahwa pendidikan vokasi dan profesi malah cenderung menghasilkan pengangguran dibanding mengatasi pengangguran. Karenanya, program link and match antara pendidikan dengan dunia industri perlu terus dikembangkan. Target untuk mencetak satu juta lulusan pendidikan vokasi harus mendapat dukungan dari dunia perguruan tinggi,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni