Timika, – KABAR EKSPRES II Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memilih wakil rakyat yang akan memimpin bangsa dan negara. Pemilu yang damai adalah wujud keberhasilan rakyat yang berbudaya dan bermartabat yang ditandai dengan suasana yang aman, tertib, dan kondusif dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
Hal itulah yang disampaikan oleh Pasiter Kodim 1710/Mimika Kapten Inf Teguh Heru Ponco saat acara adat Bakar Batu yang digelar Kodim 1710/Mimika bersama masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah jelang Pemilu 14 Februari 2024 besok, bertempat di Kel. Harapan, Distrik Kwamki Narama, Kab. Mimika, Senin (12/02/2024).
Pasiter Kodim 1710/Mimika Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas Keamanan Di Wilayah Jelang Pemilu 14 Februari Besok
Selain mengajak warga agar tidak Golput dalam Pemilu besok, Pasiter juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Pemilu yang damai, diperlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, penyelenggara Pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan suasana Pemilu yang damai.
“Pemerintah harus menjamin keamanan dan ketertiban selama Pemilu berlangsung. Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu dengan jujur dan adil. Partai politik harus berkampanye secara santun dan bermartabat. Masyarakat sipil harus mengawasi jalannya Pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu,” katanya.
Selanjutnya Pasiter menyampaikan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan Pemilu yang damai. Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Timika, – KABAR EKSPRES IIPastikan pendistribusian logistik Pemilu 2024 lancar, Kasdim 1710/Mimika Mayor Inf Abdul Munir bersama pihak Kepolisian dan Pemda Mimika monitoring kegiatan pendistribusian Logistik Pemilu bertempat di Hanggar Penerbad, Distrik Kwamki Narama, Senin (12/02/2024).
Kasdim 1710/Mimika menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kodim 1710/Mimika dalam mendukung kelancaran proses Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Mimika. “Monitoring dan pengawasan pendistribusian logistik Pemilu 2024 ini dilakukan untuk memastikan logistik Pemilu sampai ke tujuan dengan aman,” ujarnya.
Yakinkan Berjalan Lancar Dan Aman Sampai Tujuan, Kasdim 1710/Mimika Bersama Pihak Polri Dan Pemda Mimika Monitoring Sekaligus Mengawasi Pendistribusian Pemilu 2024
Lebih lanjut, Kasdim menjelaskan bahwa personel yang terlibat pengamanan telah dikerahkan untuk mengawal proses pendistribusian logistik Pemilu tersebut guna mengantisipasi potensi gangguan atau hambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses Pemilu.
“Kami menyiapkan personel siaga untuk mengawal pendistribusian logistik Pemilu ini, agar prosesnya dapat berjalan lancar dan aman karena kegiatan pengamanan dan pengawalan logistik Pemilu ini merupakan bagian dari tanggung jawab aparat TNI/Polri,” imbuhnya.
KENDAL, – KABAR EKSPRES IIDalam rangka memastikan keamanan Logistik Pemilu, Kapolsek Patebon AKP Kusfitono, S.H., M.H. bersama anggota melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan dari PPK Patebon ke PPS se Kec. Patebon, Senin (12/2/2024).
Pada kegiatan ini Kapolsek Patebon bersama Camat, Danramil, Ketua PPK dan Ketua Panwascam Patebon melaksanakan pemantauan langsung kegiatan pengamanan dan pendistribusian logistik Pemilu.
Kapolsek Patebon mengungkapkan bahwa Polri bersama dengan Stakeholder terkait akan menjamin logistik Pemilu aman sehingga akan siap digunakan pada saat pencoblosan tanggal 14 februari 2024 nanti.
Pastikan Logistik Pemilu Aman, Polsek Patebon Kawal Kotak Suara Dari PPK ke PPS
“Pelaksanaan distribusi logistik Pemilu diangkut dengan menggunakan 2 KBM Truk Diesel dengan didampingi Petugas PPK dan Panwascam serta dikawal oleh anggota Polsek dan Koramil”, ungkap AKP Kusfitono
Camat Patebon Bpk. Abdul Muhfid. S.H., M.H. menambahkan bahwa hari ini akan dilaksanakan pendistribusian logistik pemilu dari PPK ke PPS sejumlah 18 Desa.
“Sampai dengan saat ini masih berlangsung proses pendistribusian, berjalan aman dan lancar”, imbuh Camat Patebon.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau hoax.
Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa Surat Telegram Rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para Kapolda.
Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan Pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da’i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.
Selain itu, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.
Polri Tegaskan Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 Hoax
Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa informasi yang beredar adalah menyesatkan atau hoax.
“Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda hoax,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/2/2024).
Sandi menuturkan, masyarakat diminta tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
“Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Sandi menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
“Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat,” katanya.
BANDUNG, – KABAR EKSPRES II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri Forum Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024, beberapa waktu lalu di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (12/2/2024), acara tersebut dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat mewakili Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, lingkup perguruan tinggi, serta lingkup Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Narasumber pada sesi pertama acara dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Direktorat SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Satgas DAS Citarum.
Pada pertemuan itu disampaikan bahwa saat ini isu global yang sedang dihadapi berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Tiga isu tersebut dikenal dengan Triple Planetary Crisis.
Selanjutnya, juga disampaikan arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip tersebut sangat kuat terintegrasi ke dalam RPJPN 2025-2045 yang terdiri dari 17 goals, 8 Agenda Perubahan, dan 45 Indikator.
Pengelolaan Sampah dan Gas Rumah Kaca Jadi Prioritas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sementara itu, reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi salah satu dari 20 upaya transformasi super prioritas (Game-Changer).
Untuk penurunan intensitas emisi GRK menjadi salah satu dari 5 sasaran utama untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.
Sementara untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, diperlukan suatu transformasi ekonomi dengan strategi ekonomi hijau. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan.
Berkaitan dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi “backbone” dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau.
Salah satu upaya dalam penguatan perencanaan pembangunan ke depan yaitu dengan mensinkronkan RPJPN dan RPJPD. Berkaitan dengan hal tersebut, Kemendagri dan Bappenas telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) No. 600.1/176/SJ; No.1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.
Selain itu, untuk mendukung hal tersebut Kemendagri sesuai dengan UU 23/2014 tentang pemerintahan Daerah, menyelenggarakan Kortekrenbang dan evaluasi dokumen perencanaan daerah.
Sementara itu, KLHS dapat menjadi jembatan analisis dalam merumuskan skenario kebijakan yang lebih tepat dan akurat dalam RPJPN/RPJPD, yang mana hasil dari KLHS memberikan rekomendasi terhadap penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) untuk beberapa bidang prioritas di dalam penyusunan RPJPN/RPJPD.
Perencanaan lingkungan di daerah perlu selaras dengan RPJMN 2025-2029 dengan penyusunan KLHS RPJMD yang mengakomodir prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Terakhir, berkaitan dengan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di daerah, alokasi anggaran terbesar yakni pada sub bidang persampahan dengan persentase lebih dari 50% total anggaran urusan lingkungan hidup. Namun demikian hingga saat ini, salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di daerah adalah minimnya pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi daerah dan sumber-sumber pendanaan di luar APBD untuk dapat mendukung pengelolaan sampah yang baik di daerah.
Semarang, – KABAR EKSPRES IIPolda Jateng melaksanakan Apel Serpas (Pergeseran Pasukan) dalam rangka pengamanan tahap pemungutan suara pada Pemilu 2024, Apel di laksanakan di Lapangan Simpang Lima Semarang Jawa Tengah. Senin (12/2/2024).
Hadir dalam Apel tersebut Kapolda Jateng Irjen.Pol. Drs. Ahmad Luthfi, PJ Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs Nana Sudjana A.S., M.M, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tandyo Budi Revita, Kabinda Jateng, Wakapolda Jateng, Ketua KPU Jateng, Ketua Bawaslu Jateng, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Danrem 072/PMK, Danlanud Adi Soemarmo, PJU Polda Jateng, Kapolres/tabes/ta jajaran Polda Jateng dan peserta apel sebanyak 1.700 personil terdiri dari 610 Polri, 469 TNI, 121 pasukan POH (Power on Hand) dan 500 orang Linmas.
Bertindak selaku pimpinan Apel adalah PJ Gubernur Jateng yang di damping Kapolda Jateng dan Pangdam IV/ Diponegoro, dalam amanat nya PJ Gubernur Jateng menegaskan bahwa kondisi Ekonomi Politik serta Keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2004 berjalan dengan baik dan kondusif.
Apel pergeseran pasukan dalam rangka Pengamanan tahap Pemungutan Suara Pemilu 2024: Polda Jateng kerahkan puluhan ribu personel.
“ terima kasih atas kerjasama kebersamaan dan sinergitas yang baik hingga saat ini situasi kondisi baik stabilitas ekonomi politik serta keamanan dalam pelaksanaan pemilu 2004 berjalan dengan kondusif, tentunya harus kita pertahankan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara dan pasca pemungutan suara. Saat ini kita melaksanakan Apel Pergeseran Pasukan yang menunjukkan bahwa Polda Jateng, Kodam IV Diponegoro dan jajarannya serta Pemprov Jawa Tengah, KPU dan Bawaslu selalu bersinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024 utamanya di tahap inti yaitu tahap pemungutan suara, maka hari ini petugas pengamanan pemungutan suara yang akan bertugas di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya adalah Pengamanan di 117. 299 TPS se Jawa Tengah, petugas yang akan kita berangkatkan hari ini terdiri dari 15. 647 personil Polri, 3.732 personil TNI yang terdiri dari Angkatan Darat Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang akan bertugas di 558 Polsek sejajaran Polda Jawa Tengah, untuk Pemprov Jateng sendiri menugaskan 237.882 orang anggota Sat linmas guna mendukung pelaksanaan pengamanan di TPS ” Kata PJ Gubernur Jateng
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Jateng juga menegaskan terkait Netralitas serta kondisi beberapa wilayah yang terdapat kerawanan dalam tahap Pemungutan suara.
“ Pesan saya agar para petugas pengamanan Pemilu bisa menjalankan tugasnya dengan baik bersikap jujur dan Netral serta mampu mengawasi pelaksanaan pemungutan suara demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Kembali saya ingatkan bahwa sebagian besar provinsi Jawa Tengah kondisinya Rawan Sedang, kita memiliki 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori Rawan Tinggi yaitu Kota Semarang, Sukoharjo, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang dan Kendal. kita waspadai situasi di 7 wilayah tersebut kita siaga penuh dalam pelaksanaan masa tenang serta pemungutan suara ” Imbuh Komjen.Pol. (Pur) Drs. Nana Sujana
Kaitannya dengan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah PJ Gubernur Jateng menyampaikan telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan.
” antisipasi selanjutnya terkait dengan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti Banjir dan Tanah longsor, saat ini kita memasuki masa di mana cuaca sedang tidak bersahabat, di perkirakan hujan intensitas tinggi akan terjadi sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 bahkan di beberapa daerah seperti Grobogan dan Demak sudah dilanda bencana banjir, tentunya kita menyiapkan skenario jika kemungkinan itu terjadi sehingga perlu dari awal melaksanakan antisipasi khususnya dalam rangka menjaga dan mengamankan distribusi logistik ” ungkap PJ Gubernur Jateng
Dalam kesempatan yang sama di hadapan awak media yang hadir Kapolda Jateng menyampaikan penjelasan terkait angkah yang di tempuh dalam pengamanan tahap Pemungutan suara di Lokasi yang terdampak banjir.
“ untuk wilayah Demak (yang terkena banjir) saya sudah koordinasi dengan KPU, termasuk hari ini dilakukan pengecekan terhadap 15.000 pengungsi, untuk pengungsi sebagian dari wilayah Demak ada yang akan di geser ke Kudus, sehingga hari ini rekomendasinya dari 15.000 pengungsi yang tersebar di 117 TPS nanti akan kita rekomendasikan untuk mengadakan susulan itupun masih menunggu petunjuk dari KPU Pusat yang mengeluarkan rekomendasi ” Ungkap Kapolda Jateng
Seperti sebelumnya telah di beritakan bahwa Polda Jateng telah mempersiapkan kurang lebih 22 ribu anggota TNI-Polri untuk pengamanan pemungutan suara di seluruh wilayah Polda jateng yang terbagi menjadi 117. 299 TPS yang sudah dikategorikan sesuai kerawanan diantaranya 9 TPS yang Sangat Rawan, ada 549 TPS Rawan dan 116. 741 TPS Kurang rawan.
BREBES, – KABAR EKSPRES IITindak asusila terhadap pelajar hingga kini masih terus saja terjadi. Dan baru-baru ini dikabarkan kalau salah satu oknum guru yang mengajar di SMK Nurul Huda Losari diduga telah melakukan tindak pelecehan terhadap siswa didiknya.
Kabar tersebut bermula dari adanya keresahan warga atas perbuatan oknum guru tersebut. Hingga akhirnya, salah seorang warga pemilik akun @Ogah jetet memposting kabar tersebut di grup Fb Losari Dalam Berita.
Berawal dari informasi itu, awak media kemudian berupaya menelusuri tentang kebenaran kabar tersebut. Hingga akhirnya awak media berhasil bertemu dengan pria berinisial UM yang tidak lain adalah orang tua salah satu korban tindak asusila oleh oknum guru dimaksud.
Kepada awak media, UM menceritakan tentang dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru SMK Nurul Huda Losari terhadap anaknya. Awalnya ia kurang yakin dengan informasi yang di dapat dari warga. Namun setelah mendapat pengakuan dari anaknya secara langsung pada Senin lalu, ia baru yakin kalau oknum guru DI itu telah melakukan perbuatan cabul terhadap sejumlah siswa didiknya.
Dari pengakuan anaknya itu, ia bersama warga lainnya lalu mendatangi sekolah untuk mengadukan hal itu ke pihak Kepala Sekolah dan Yayasan. Namun apa boleh dikata, pihak sekolah malah tidak begitu percaya atas pengaduan orang tua siswa. Namun karena sudah terlanjur geram dengan perbuatan oknum guru DI, beberapa pemuda yang ikut datang ke sekolah langsung menghampiri DI dan memukulnya. Mendapat perlakuan itu, DI lalu lari ke balai desa untuk menghindar dari amukan warga.
Menurut UM, warga sebenarnya sudah resah dengan perbuatan DI selama mengajar di SMK Nurul Huda Losari. Bahkan perbuatan itu sudah dilakukan dari tahun lalu. Namun tidak ada warga yang berani mengadukan perbuatannya ke pihak sekolah. Hal itu lantaran oknum DI merupakan menantu dari kepala sekolah dan ketua yayasan.
Oknum Guru SMK Nurul Huda Losari Diduga Lecehkan Siswa Didiknya, Orang Tua dan Warga Datangi Sekolah
“Namun dengan kejadian ini, saya berharap agar saudara DI dikeluarkan dari sekolah. Karena sudah membuat resah orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya disitu. Dan meminta pihak berwenang untuk menindaklanjuti persoalan itu agar tidak terjadi hal serupa,”pinta UM Selasa, 6 Februari 2024.
Dan upaya penyelesaian terhadap masalah tersebut pun sempat dilakukan di balai Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari. Namun perdamaian antara oknum guru DI dengan orang tua korban masih sebatas lisan. Dan sesuai rencana, mediasi akan kembali dilakukan untuk kedua kalinya di balai desa.
Terpisah, Ketua Yayasan SMK Nurul Huda, Nurul Huda Arifin kepada awak media menyebut kalau persoalan itu hanya kesalahpahaman saja. Dimana, apa yang diperbuat oleh guru DI terhadap siswanya bukanlah kesengajaan. Menurutnya, kejadian itu berlangsung di ruang laboratorium yang memang kondisinya sempit. Sehingga saat sedang ada proses pembelajaran disana, mereka saling bersenggolan. Termasuk antara guru DI dengan siswa yang merasa menjadi korban pelecehan.
Kronologi itu, lanjut dia, juga sudah disampaikan kepada pihak Polsek Losari yang saat itu melakukan kroscek ke lokasi kejadian. Dan terkait dengan tuntutan warga, pihaknya akan mempertimbangkannya kembali. Sebaliknya, pihak sekolah akan menelusuri pemilik akun @Ogah Jetet yang dianggap telah menyebarkan berita bohong. “Kalau sudah ketemu, nanti kita jelaskan ke awak media,” pungkas dia.
Gunungkidul, – KABAR EKSPRES IISetelah dinobatkan sebagai Desa Mandiri Budaya Tahun 2023, Pemerintah Kalurahan Semanu mendapatkan gelontoran dana sebesar Rp 1 Miliar dari anggaran dana keistimewaan (Danais) tahun anggaran 2023.
Anggaran tersebut untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Padukuhan Mijahan akan menelan anggaran Rp 680 juta. RTH tersebut akan menjadi sentral pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Semanu.
“Tujuan pembangunan joglo tersebut untuk mengembangkan potensi budaya dan wisata yang akan terpusat di wilayah Sambirejo.” Jelas Lurah Semanu Harto Muadzan.
Pembangunan RTH dan Joglo wisata Tahun 2023 di wilayah Semanu Diduga Asal-Asalan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menelan anggaran Rp 680 juta, RTH tersebut Terlihat Asal-asalan dalam pelaksanaannya.Pada saat awak media ke lokasi terlihat bangunan joglo tiang Utama mengambang,karena tanah di bawah ompak ambles.
Terlihat beberapa pekerja memperbaiki pasangan batu pondasi, mereka mengatakan bahwa tanah ini ambles karena pemadatan asal-asalan dan dibawah ompak tidak ada pasngan batu pondasi, ucap salah satu pekerja.
Pembangunan infrastruktur desa yang di gadang gadang oleh pemerintah melalui program dana desa dengan maksud agar masyarakat dapat menikmati pembangunan secara merata , dan sejahtera sesuai amanat undang undang 1945 dan pancasila yang tertuang dalam sila ke 2 dan ke 5 juga permendes No 8 tahun 2022/ 2023.
Namun itu semua hanya isapan jempol belaka dan berbanding terbalik dengan pembangunan yang ada di lokasi.
Pembangunan di kerjakan asal jadi dan penuh aroma korupsi pasal nya pembangun tersebut dapat di lihat dengan kasat mata. Kegiatan yang anggaran nya cukup lumayan besar namun matrial yang di gunakan di duga tidak sesuai ketentuan .
Hal ini yang Diduga Mengerjakan asal jadi pasalnya Bahan Kayu terlihat seperti ada yang kayu bekas, batu yang Dipasang bukan batu yang berkwalitas baik juga campuran semen yang di gunakan juga di duga berkwalitas jelek tidak Standar.
Hal itu juga Disampaikan para pekerja yang ada di lokasi yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan,kami ini hanya pekerja pak dan tidak tau apa kalau menurut saya baik batu dan semen nya ya kurang baik lah ,tapi agar jelas tanya saja ke pak kades nya pak jangan tanya kami pekerja.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bambang Soesatyo Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Borobudur, Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA)
KETIKA setiap warga negara yang berhak memilih masuk bilik suara untuk memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen, pada detik itulah dia menyerahkan mandat kepada sosok calon presiden (Capres) dan sosok calon anggota legislatif (Caleg) yang dipilihnya. Mandat segenap rakyat itu sudah dimeteraikan dalam pembukaan atau mukadimah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, yakni UUD 1945.
Mandat rakyat dalam pembukaan UUD 1945 itu bertitah bahwa pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat yang lahir dari setiap pemilihan umum (Pemilu) wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Semua kewajiban itu selaras dengan dasar dan falsafah bangsa-negara, yakni lima sila Pancasila.
Karena pemerintah bersama MPR, DPR, DPD hingga semua DPRD wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pelaksanaan pemungutan suara dalam momentum Pemilu tahun 2024 hingga proses pengumpulan dan penghitungan suara, hendaknya berjalan dengan aman dan lancar, damai, jujur serta bermartabat.
Catatan Ketua MPR RI Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
Momentum itu akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, hari ketika rakyat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memilih sosok presiden dan sosok anggota legislatif. Bersamaan dengan memilih, rakyat yang juga menyerahkan mandat tentang hidup berbangsa-bernegara sebagaimana telah ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 itu.
Esensi dari mandat rakyat itu adalah kewajiban konstitusional. Maka, kepada presiden terpilih dan anggota legislatif terpilih hendaknya tidak sekadar menerima mandat itu, melainkan wajib memahami, memenuhi dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan memenuhi dan melaksanakan mandat itu, presiden dan anggota legislatif terpilih memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dengan begitu, pemahaman akan hasil Pemilu jangan hanya sebatas kalah-menang, melainkan kesadaran dari mereka yang terpilih untuk menyerap, memahami dan berupaya memenuhi aspirasi rakyat selaku pemberi mandat.
Pemilu yang Jujur dan bermartabat sudah barang tentu sangat penting, karena semua elemen rakyat sangat-sangat mendambakan hasil Pemilu yang legitimate. Pelaksanaan Pemilu yang jujur juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan hak azasi manusia. Semua kalangan yakin dan percaya bahwa dari hasil Pemilu yang bermartabat akan lahir pemerintahan baru yang legitimate.
Tampilnya pemerintah baru yang legitimate menjadi jaminan bagi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, terjaganya ketertiban umum dan terawatnya stabilitas ekonomi. Lebih dari itu, semua elemen masyarakat tidak ragu untuk melaksanakan ragam kegiatan produktif. Dan, sudah barang tentu bahwa citra positif negara-bangsa dalam pergaulan antar-bangsa pun akan tetap terjaga dengan baik.
Sebaliknya, semua orang tentu paham dan mampu memprediksi akibatnya jika masyarakat ragu akan legitimasi hasil Pemilu 2024. Keraguan itu akan mereduksi derajat kepercayaan terhadap pemerintahan baru. Keraguan akan legitimasi hasil Pemilu pun berpotensi menjadi benih instabilitas politik dan keamanan, yang eksesnya akan menjalar ke sektor ekonomi dan bisnis, serta aspek kehidupan lainnya
Untuk mengikis atau menutup ruang keraguan terhadap legitimasi hasil Pemilu 2024, pilihan yang tersedia hanya satu, yakni mengakui dan menghormati kedaulatan rakyat pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Siapa pun harus bersedia menghormati setiap individu pemegang hak pilih sebagai pribadi yang merdeka dalam menentukan pilihannya berdasarkan suara nuraninya sendiri.
Ketika berbicara tentang Pemilu yang jujur dan bermartabat, sudah barang tentu peran penyelenggara Pemilu menjadi faktor utama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan semua instrumen pelaksana di lapangan diharapkan mau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar, seturut peraturan yang telah disepakati bersama.
Cukup beralasan untuk mendorong KPU dan semua instrumennya agar mencerna dan menghayati dinamika di ruang publik, akhir-akhir ini. Mendekati waktu pemungutan suara, berbagai elemen masyarakat telah menyatakan sikap dan menyuarakan aspirasi. Dinamika seperti itu hendaknya dipahami sebagai upaya publik melakukan pengawasan terhadap setiap tahap dan proses pelaksanaan Pemilu 2024. Karena itu, kesalahan sekecil apa pun tidak boleh ditolerir, utamanya tahap penghitungan suara.
Hasil Pemilu 2024 harus produktif, dalam arti menjadi langkah lanjutan dari proses pembangunan nasional. Maka, hasil Pemilu 2024 pun harus memberi jaminan bagi terwujudnya stabilitas nasional, karena melanjutkan pembangunan nasional butuh suasana kondusif pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagaimana telah menjadi pemahaman bersama bahwa sejak persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang di berbagai kawasan yang menyebabkan disrupsi rantai pasok serta gangguan pada aspek lalu lintas barang dan jasa. Perubahan iklim menyebabkan anjloknya produktivitas sektor tanaman pangan. Harga energi (minyak) pun mahal. Belum lagi faktor tingginya suku bunga acuan yang memberi tambahan beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), utamanya beban membayar bunga utang luar negeri.
Semua ekses Ketidakpastian global itu sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat mulai mempersoalkan naiknya harga beras. Dengan fakta ini, ada kewajiban regulator untuk berupaya menurunkan harga beras, dan kerja menurunkan harga beras butuh suasana yang kondusif atau berkepastian.
Maka, pelaksanaan Pemilu 2024 dan hasilnya tidak boleh menjadi faktor yang menyulut ketidakpastian di dalam negeri. Semua pihak diminta berkontribusi untuk mewujudkan kondusifitas itu. Dengan suasana kehidupan bernegara yang konfusif, segenap warga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia akan terlindungi. Lebih dari itu, selalu ada peluang untuk meningkatkan kesejahteraan segenap warga bangsa.
PURBALINGGA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi pelantikan Pengurus Besar Gerakan Pemuda Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) Masa Bakti 2024-2027, dibawah kepemimpinan Ketua Umum Usamah Hisyam. Dalam dunia Islam, pemuda memiliki peran penting dan strategis. Sejarah syiar Islam mencatat, pemuda adalah motor penggerak yang berjuang dengan gigih berani di garda terdepan.
“Narasi tentang karakteristik pemuda Islam yang ideal, juga banyak ditemukan rujukannya dalam ajaran Islam. Antara lain, berakhlak mulia, berani membela yang haq (kebenaran), memiliki semangat rela berkorban, membangun solidaritas (kepedulian sosial), menjaga soliditas kebangsaan (ukhuwah), menyeru pada kebaikan (amar ma’ruf) dan menjauhkan diri dari kejahatan (nahi mungkar); tegak lurus pada ajaran agama (akidah), dan masih banyak lagi,” ujar Bamsoet dalam sambutan virtual pada diskusi publik dan pelantikan PB PARMUSI dari Purbalingga, Minggu (11/2/2024).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, keteladanan karakter pemuda Islam juga dapat ditemukan referensinya dalam Al Qur‘an. Misalnya tentang kisah Ashabul Kahfi, sebagaimana dituliskan dalam surat Al Hujurat, tentang beberapa pemuda yang memiliki keteguhan dan integritas moral yang tidak mudah “tergadai“ oleh tekanan otoritas penguasa. Para pemuda ini tidak menjual murah keimanan mereka, atau terbuai oleh kenyamanan hidup.
Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Para Pemuda Persaudaraan Muslimin (PARMUSI) Bersikap Kritis dan Berfikir Visioner
“Dalam konteks ke-Indonesiaan, seiring perkembangan zaman, peran pemuda Islam dalam pembangunan juga semakin signifikan. Pemuda Islam dituntut untuk dapat menempatkan diri dalam menjalankan berbagai peran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagai kekuatan moral, pemuda Islam diharapkan mampu memberikan keteladanan akhlak, sikap dan perilaku yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Penguatan komitmen generasi pemuda Islam sebagai kekuatan moral ini terasa kian penting, karena seiring dengan pesatnya laju modernitas zaman, tantangan dalam menghadapi dekadensi moral generasi muda bangsa akan semakin kompleks dan dinamis.
“Sebagai bagian dari agen perubahan, pemuda Islam harus mengawal dan mengambil peran dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat madani yang maju, dengan tetap menjadikan keberadaban dan jatidiri ke-Indonesiaan sebagai dasar pijakan. Sebagai penggerak perubahan, pemuda Islam dituntut untuk dapat bersikap kritis, berfikir visioner dan melihat jauh ke depan, serta mempunyai daya kreasi dan imajinasi yang kuat mengenai kondisi ideal yang dicita-citakan,” pungkas Bamsoet.
