Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

HUT ke-77 BPK RI, Jemput Bola Dukcapil Hasilkan 2.219 Output Layanan

padaTinggalkan Komentar pada HUT ke-77 BPK RI, Jemput Bola Dukcapil Hasilkan 2.219 Output Layanan

Jakarta – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan jemput bola ke instansi pemerintah. Kali ini, untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta membuka pelayanan jemput bola aktivasi IKD bagi seluruh pegawai BPK mulai Rabu (10/1/2024) hingga Kamis (11/1/2024) hari ini.

Perencana Ahli Madya pada Direktorat Dafdukcapil Ditjen Dukcapil, Ahmad Ridwan menjelaskan, pihaknya melakukan berbagai terobosan untuk menaikkan jumlah aktivasi IKD. Mulai dari jemput bola ke berbagai instansi hingga ke banyak perguruan tinggi untuk menyasar mahasiswa.

Sejak diluncurkan pada 2022, IKD hingga per 10 Januari 2024 telah digunakan oleh 7.316.449 jiwa penduduk di Indonesia. “Namun demikian, Ditjen Dukcapil terus menggenjot pelayanan aktivasi IKD agar lebih banyak lagi masyarakat mengaktivasi KTP Digital ini di smartphone yang berbasis Android maupun IoS,” kata Ahmad Ridwan yang juga Ketua Tim Jemput Bola Aktivasi IKD di BPK RI.

Tampak sejak hari pertama ratusan pegawai BPK RI memadati lokasi pelayanan aktivasi IKD yang berada di Lobby Menara 7 Komplek Kantor BPK RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka dilayani tak kurang 15 petugas teknis dari Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta.

HUT ke-77 BPK RI, Jemput Bola Dukcapil Hasilkan 2.219 Output Layanan

Tak heran pada Rabu sore petugas berhasil melayani  sebanyak 1.120 out put layanan. Jumlah ini terdiri aktivasi IKD 901 orang; cetak ulang KTP-el karena pergantian foto sebanyak 53 keping; cetak ulang KTP-el karena rusak dan hilang sebanyak 164 keping; dan perekaman KTP-el kepada 2 pemohon.

Selanjutnya pada hari kedua Kamis sore ini petugas berhasil melayani sebanyak 1.099 output layanan. Terdiri aktivasi IKD sebanyak 808 orang; cetak ulang KTP-el karena pergantian foto sebanyak 51 keping; cetak ulang KTP-el karena rusak dan hilang sebanyak 239 keping, dan perekaman KTP-el kepada 1 orang pemohon.

“Walhasil selama dua hari layanan di kantor BPK RI, Tim Jemput Bola Dukcapil berhasil melayani sebanyak 2.219 output layanan,” kata Ahmad Ridwan.

Dalam berbagai kesempatan, Direktur Dafdukcapil AS Tavipiyono selalu mengingatkan Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk mengakselerasi cakupan aktivasi IKD. Caranya setiap warga yang mengurus keperluan dokumen kependudukan atau melakukan perekaman KTP-el di kantor Dinas Dukcapil, diwajibkan untuk mengaktivasi IKD.

Meski demikian, untuk saat ini penggunaan IKD tidak serta merta menggantikan KTP-el, namun saling melengkapi sehingga KTP-el tetap berlaku hingga ada pengaturan lebih lanjut.

“Kami Dukcapil tidak mewajibkan masyarakat untuk aktivasi IKD, sifatnya masih imbauan dan dilakukan secara bertahap,” kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam kesempatan terpisah.

Teguh mengatakan, IKD merupakan terobosan di tengah era digitalisasi. Dengan aktivasi layanan ini, warga tidak perlu menenteng fisik KTP dalam menjangkau pelayanan publik.

Selain itu, di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat melakukan pelayanan adminduk seperti melaporkan kelahiran anak, melaporkan kematian, mengajukan permohonan surat keterangan pindah, pisah atau pecah Kartu Keluarga, dan lainnya.

“Ke depan, pengayaan fitur akan terus dilakukan untuk meningkatkan user experience dan kemudahan pengguna dalam melakukan aktivasi IKD tanpa harus datang ke kantor Dinas Dukcapil,” demikian Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial TNI

Kapolres Metro Kabupaten Bekasi Pererat Silaturahmi Dengan Media Massa dan Influencer

diperbarui padaTinggalkan Komentar pada Kapolres Metro Kabupaten Bekasi Pererat Silaturahmi Dengan Media Massa dan Influencer

Bekasi – KABAR EKSPRES II Menunjukkan komitmen kuat untuk mempererat hubungan dengan media massa dan influencer diwilayah. Kapolres mengadakan acara silaturahmi dan makan siang bersama di Desa Mekarmukti, Cikarang Utara. Jumat (12/1/2024)

Kegiatan tersebut diinisiasi sebagai bagian dari persiapan menjelang pesta demokrasi, di mana keamanan dan situasi kondusif di Kabupaten Bekasi menjadi perhatian utama. Kapolres, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran media dan influencer dalam menyampaikan informasi yang akurat, serta mencegah penyebaran hoaks yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

“Kita jaga situasi kondisifitas memberikan informasi kepada publik, dan bersama sama kita tangkal hoax,” ucap Twedi

Dalam suasana santai makan siang, para wartawan, influencer, dan Kapolres Metro Bekasi saling bertukar pikiran dan pengalaman. Diskusi yang hangat membuka peluang untuk membangun kerjasama yang lebih erat dalam menghadapi tantangan pesta rakyat, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang sesuai fakta, benar dan positif di era digital.

Kapolres Metro Kabupaten Bekasi Pererat Silaturahmi Dengan Media Massa dan Influencer

“Kami ingin menjalin kolaborasi yang baik dengan rekan-rekan media dan influencer untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan membantu menjaga ketertiban serta keamanan di Kabupaten Bekasi,” ujar Kapolres Metro Bekasi.

Dengan pendekatan bijak terhadap penggunaan media sosial dan kehadiran yang positif dari pihak kepolisian, diharapkan masyarakat Kabupaten Bekasi dapat merasakan manfaat positif dalam menjaga keberlangsungan pesta demokrasi. Diharapkan tercipta hubungan saling percaya antara pihak kepolisian, media massa, dan influencer.Tutup

Red/Haris Pranatha

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi

Banyak Janji Saat Kampanye Pemilu 2024, Sjarifuddin Hasan: Jangan Mengumbar Janji

padaTinggalkan Komentar pada Banyak Janji Saat Kampanye Pemilu 2024, Sjarifuddin Hasan: Jangan Mengumbar Janji

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan SE. MM. MBA, mendukung ucapan Presiden VI Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif tidak mengumbar janji dalam kampanye Pemilu 2024.

Menurut Sjarifuddin Hasan, sebaiknya peserta pemilu memberi janji yang sekiranya bisa ditepati. Hal demikian diungkap oleh Politisi Partai Demokrat (PD) itu saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2024.

Ditegaskan oleh Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden SBY itu, jangan sampai rakyat diberi janji yang sulit dicapai atau ditepati. “Jadi kita harus realitis jangan mengumbar janji”, tegasnya.

Dituturkan, janji adalah hutang, rakyat akan menagih janji yang sudah diucapkan sehingga kalau tidak ditepati menurutnya kasihan rakyat. “Yang berjanji pun juga menjadi salah tingkah”, paparnya. “Ada yang sudah berjanji namun gagal menepati, jadi sebaiknya realistis saja”, tambahnya.

Pria yang menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu memberi contoh bagaimana Presiden SBY menaikkan gaji pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri, setiap tahun dalam masa pemerintahannya. “Itu menunjukan keberpihakan pada rakyat”, paparnya.

Bagi Presiden SBY, menurut Sjarifuddin Hasan, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. “Gaji perlu dinaikkan apalagi sudah ada inflasi”, tuturnya. Bila gaji dinaikkan maka daya beli rakyat bisa terjaga. “Dengan demikian rakyat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”, ujar pria asal Sulawesi Selatan itu.

Banyak Janji Saat Kampanye Pemilu 2024, Sjarifuddin Hasan: Jangan Mengumbar Janji

Beberapa hari ini SBY turun gunung menemui rakyat untuk memberi masukan kepada semua. Disebut oleh Sjarifuddin Hasan, Presiden SBY memang memprioritaskan kesejahteraan rakyat. “Ini menjadi prinisp beliau”, tuturnya.

Ditambahkan, dalam setiap kesempatan presiden kelahiran Pacitan, Jawa Timur, itu mengatakan rakyat tidak boleh susah, rakyat harus sejahtera. “Itu yang menjadi prioritas beliau sampai saat ini”, tegasnya.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Populer Religi Sosial Teknologi

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Atlet Fudokan Indonesia Raih Juara di 9th World Fudokan Karate Championship Serbia

padaTinggalkan Komentar pada Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Atlet Fudokan Indonesia Raih Juara di 9th World Fudokan Karate Championship Serbia

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Indonesian Fudokan Federation (INAFF) Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan para atlet Fudokan Indonesia yang berhasil meraih sejumlah mendali di ajang 9th World Fudokan Karate Championship pada tanggal 20-26 November 2023 di Belgrade, Serbia. Dari delapan atlet Fudokan Indonesia yang dikirim ke 9th World Fudokan Karate Championship, lima atlet Fudokan Indonesia berhasil meraih gelar juara.

“Selamat kepada para atlet Fudokan Indonesia yang telah meraih juara di ajang 9th World Fudokan Karate Championship yang digelar di Belgrade, Serbia. Kesuksesan para atlet Fudokan Indonesia mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional merupakan suatu kebanggaan luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Besar Indonesia Fudokan Federasi di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Pengurus Besar Indonesia Fudokan Federasi yang hadir antara lain Ketua Umum Eben Heizer Sembiring, Ketua Harian Joeslin Nasution, Sekjen Robi Cahyadi, Bidang Luar Negeri Arsyad Achmadin, Atlet Fudokan Indonesia Heizmy Gursylfa, Ahmad Munif Tsaqib, Chilla Nabia Muharandi dan Surya Pagi Asa.

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Atlet Fudokan Indonesia Raih Juara di 9th World Fudokan Karate Championship Serbia

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dua atlet Fudokan Indonesia meraih mendali emas, yaitu Eben Heizer Sembiring di kelas kumite veteran dan Heizmy Gursylfa di kelas kata cadets putri. Sementara, tiga atlet Fudokan Indonesia lainnya meraih mendali perunggu, yaitu Ahmad Munif Tsaqib, Chilla Nabia Muharandi dan Surya Pagi Asa.

“Kontingen Indonesia juga mendapatkan plakat penghargaan kehormatan dari World Fudokan Federation (WFF) sebagai peserta dari Asia. Kesuksesan para atlet Indonesia meraih kemenangan di ajang 9th World Fudokan Karate Championship semakin membuktikan kemampuan atlet Fudokan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini berharap Indonesia Fudokan Federasi dapat segera merealisasikan pembentukan Asia Fudokan Federation. Diharapkan nantinya Asia Fudokan Federation bisa berkantor di Indonesia. Sehingga bisa meningkatkan country branding Indonesia di mata dunia.

“Kita harapkan juga Fudokan bisa masuk sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di ajang Olimpiade. Langkah World Fudokan Federation memperjuangkan Fudokan dipertandingkan sebagai eksebisi di Olimpiade Los Angeles, Amerika 2028 atau Olimpiade Brisbane Australia 2032 patut kita dukung bersama,” pungkas Bamsoet.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Populer Sosial Teknologi

Kemendagri dan Bappenas Luncurkan SEB untuk Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045

padaTinggalkan Komentar pada Kemendagri dan Bappenas Luncurkan SEB untuk Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045

Jakarta – KABAR EKSPRES II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Monoarfa meluncurkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri-Bappenas tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045, yang di tandatangani Rabu, 10 Januari 2024 di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Prosesi penandatanganan tersebut dihadiri oleh pejabat Eselon 1 dan 2 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dari daerah turut hadir secara daring, Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Sekretaris DPRD dan Inspektur Provinsi seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito mengatakan bahwa, acara penandatanganan SEB, memiliki makna besar karena kebijakan yang akan menentukan arah pembangunan 20 tahun ke depan akan disusun. Dokumen tersebut (RPJPN 2025-2045) akan menjadi pegangan pemerintahan untuk perencanaan pembangunan selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini nantinya akan dibentuk melalui produk undang-undang, yang bertujuan untuk meletakkan fondasi pembangunan Indonesia selama dua dekade mendatang.

“Jadi 20 tahun ke depan, (dokumen RPJPN) ini yang menjadi pegangan. Kalau dulu ada GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), tapi sudah diubah, sehingga tidak ada lagi GBHN dan yang berlaku adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang dibentuk nanti jadi produk undang-undang,” kata Mendagri Tito, di sela-sela penandatanganan SEB di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri.

Kemendagri dan Bappenas Luncurkan SEB untuk Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045

Mendagri Tito juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari pemerintah di daerah terkait hasil penyelarasan ini. Hal ini sebagai langkah kunci untuk memastikan implementasi yang efektif dari perencanaan nasional dan daerah yang telah disepakati.

Lebih lanjut, kepala daerah baik yang definitif maupun penjabat (Pj) bertanggung jawab menuntaskan RPJPD di daerah masing-masing.

“Keputusan-keputusan strategis ini diharapkan dapat memperkuat landasan pembangunan nasional dan daerah dalam periode 2025-2045, serta menciptakan arah yang kokoh dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan di masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan bahwa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJP) bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.

“RPJP memiliki makna penting sebagai alat untuk mencapai visi-misi Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Dalam konteks ini, pembuatan RPJP diharapkan dilakukan secara jelas dan terukur, dengan memperhatikan keragaman dan karakteristik khas daerah masing-masing,” ungkap Suharso.

Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa RPJP merupakan manifestasi dari visi Indonesia untuk menjadi negara nusantara yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan, dalam kerangka Indonesia Emas 2045. RPJP dianggap sebagai pedoman untuk semua pemangku kepentingan dan dapat menjadi arahan bagi seluruh unsur masyarakat.

Surat Edaran (SE) bersama antara Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan Menteri PPN (Pembangunan Perencanaan Nasional) menjadi langkah bersama untuk menyelaraskan muatan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Pendek) dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) agar tercipta koherensi dan terkoordinasinya arah pembangunan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menambahkan bahwa, selain panandatanganan SEB oleh Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang akan menjadi acuan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJPD 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi, sekaligus upaya menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Dengan ditetapkannya Inmendagri ini, akan tersusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional, serta memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, sesuai semangat otonomi daerah,” kata Restuardy Daud. (ev/tu)

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial TNI

KEMENDAGRI BANGUN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL UNTUK MEMPERMUDAH MASYARAKAT MENGAKSES LAYANAN PEMERINTAH

padaTinggalkan Komentar pada KEMENDAGRI BANGUN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL UNTUK MEMPERMUDAH MASYARAKAT MENGAKSES LAYANAN PEMERINTAH

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional, melalui Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembayaran digital (digital payment), dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik yang berorientasi kepada pengguna.

Presiden mengharapkan Identitas Digital sudah bisa digunakan sebagai kunci akses untuk mendapatkan pelayanan pemerintah melalui layanan SPBE prioritas pada bulan Juni 2024.

Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

KEMENDAGRI BANGUN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL UNTUK MEMPERMUDAH MASYARAKAT MENGAKSES LAYANAN PEMERINTAH

Mempercepat upaya tersebut, Kemendagri bersama Kemenkominfo, Kemen-PAN RB, Perum Peruri serta kementerian/lembaga terkait terus membangun kolaborasi untuk mempercepat realisasi arahan Presiden.

*IKD sebagai Identitas Digital Nasional*

Identitas digital adalah alat bagi seseorang untuk membuktikan identitasnya secara online ketika mengakses layanan pemerintah dan swasta. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendagri telah membangun aplikasi identitas digital melalui gawai (smartphone), yaitu Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

IKD diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi masyarakat terhadap layanan pemerintah maupun swasta. Pertama, IKD dapat memvisualisasikan KTP secara digital (menjadi “KTP Digital”) agar tidak diperlukan lagi fotocopy KTP. Kedua, IKD dapat berperan sebagai Single Sign On (SSO) bagi seseorang untuk memverifikasi identitas mereka secara online, menjadi kunci untuk mengakses layanan secara online, serta sebagai mekanisme untuk memberikan persetujuan pemanfaatan data (consent). Itu artinya tidak diperlukan lagi foto selfie sambil memegang KTP untuk mendaftar dan mendapatkan sebuah layanan secara online. Ketiga, Aplikasi IKD juga dapat berperan sebagai Digital Wallet yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya.

_Saat ini, IKD diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Sejak IKD diluncurkan pada tahun 2022 hingga saat ini (10 Januari 2024), lebih dari 7.316.449 jiwa telah memiliki Identitas Digital. Saat ini Bank seperti BNI, Bank Jatim, BPR Urban Bali dan BPR Danagung Ramulti sudah menggunakan IKD untuk proses pembukaan rekening secara lebih cepat dan aman. Selain itu, di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat melakukan pelayanan adminduk seperti melaporkan kelahiran anak, melaporkan kematian, permohonan surat keterangan pindah, pisah atau pecah Kartu Keluarga, dan lainnya._

Ke depan, pengayaan fitur akan terus dilakukan untuk meningkatkan user experience dan kemudahan pengguna dalam melakukan aktivasi IKD tanpa harus datang ke kantor Dinas Dukcapil.

*Kesiapan Kemendagri*

Saat ini, pemerintah Indonesia gencar melakukan percepatan pengembangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Menyadari pentingnya pengembangan SPBE, Ditjen Dukcapil berkolaborasi bersama seluruh institusi terkait. Secara spesifik, Ditjen Dukcapil memiliki peran penting dalam penyediaan identitas kependudukan digital (IKD) dan menjadi basis dalam proses pertukaran data (data exchange, terutama dalam memastikan keamanan dan keandalan data kependudukan.

Dengan demikian, Ditjen Dukcapil bekerjasama bersama dengan KemenPAN-RB dan Kementerian Kominfo untuk memastikan IKD siap mendukung aplikasi SPBE prioritas pada bulan Juni 2024. Ditjen Dukcapil juga secara intensif berdiskusi dengan Perum Peruri sebagai institusi Govtech / INA Digital yang ditugaskan untuk mengelola integrasi aplikasi SPBE prioritas, seperti portal nasional pelayanan publik.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial Teknologi TNI

Ketua Umum IMI Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 di IEC BSD Tangerang

padaTinggalkan Komentar pada Ketua Umum IMI Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 di IEC BSD Tangerang

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung digelarnya ajang Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024. Diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 6 Oktober 2024, pelaksanaan IMX 2024 yang ke tujuh kalinya ini akan digelar di Hall 8 dan 9 Indonesia Convention Exhibition (ICE) kawasan BSD, Tangerang Selatan, Banten.

“Saya yakin pelaksanaan IMX 2024 akan menyajikan acara yang semakin menarik dan kreatif. Selalu ada perkembangan sangat signifikan dari tahun ke tahun dan selalu ada keunikan meriah yang wajib diikuti. Apalagi tahun ini IMX akan menggelar serie internasionalnya di Osaka dan di Las Vegas,” ujar Bamsoet saat menghadiri Kick Off Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 di Jakarta, Rabu (10/1/24).

Hadir antara lain Founder NMAA dan Direktur IMX Andre Mulyadi serta Strategic Brand Partner NMAA Indonesia Edy Vertu.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, seperti tahun sebelumnya, IMX 2024 akan menampilkan serangkaian program penuh terobosan dengan lebih dari 40 supporting program. Antara lain Blackstone Livemodz, super giveaway berupa tiga unit mobil untuk pengunjung, IMX overseas guest, IMX Garage Sale, IMX Special Deals dan masih banyak lagi.

Ketua Umum IMI Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 di IEC BSD Tangerang

“Platform IMX adalah tempat network industri otomotif, komunitas, hingga publik pecinta modifikasi dan life style bertemu. Dimana brand produk peserta IMX bisa bertemu langsung dengan para influencer, artis, dealer baru, hingga kesempatan berinteraksi dan berkolaborasi antar industri aftermarket dengan industri pabrikan,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, sejak awal IMX memiliki passion dan sarana untuk anak bangsa menyalurkan berbagai kreativitasnya dalam bidang otomotif. Dari mulai modifikasi, spareparts aftermarket maupun aksesoris kendaraan yang jumlahnya terus bertambah serta semakin variatif.

“Keberadaan IMX turut mendorong industri after market menjadi tumbuh berkembang. Dari yang sebelumnya hanya bermain di tingkat lokal, sekarang mampu mengekspor produknya ke berbagai negara. Ini prestasi sekaligus tantangan bagi IMX untuk terus konsisten menjaga semangat kreativitas dalam bisnis otomotif yang menjanjikan,” pungkas Bamsoet.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial TNI

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Notaris Jaga Kepastian Hukum dan Berpolitik Secukupnya Guna Menghindari Keterbelahan

padaTinggalkan Komentar pada Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Notaris Jaga Kepastian Hukum dan Berpolitik Secukupnya Guna Menghindari Keterbelahan

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan kepastian hukum adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Kepastian hukum tersebut harus dimaknai sebagai sesuatu yang nyata, membumi dan dapat dirasakan oleh setiap elemen masyarakat.

“Segala aspek kehidupan saat ini banyak yang bersentuhan dengan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung secara hukum pidana maupun hukum perdata. Terkait dengan itu, profesi notaris merupakan profesi yang mulia, karena tugas dan jabatan yang diemban dan diabdikannya untuk melayani kepentingan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum,” ujar Bamsoet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Rabu (10/1/24).

Hadir antara lain Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Irfan Ardiansyah, Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia Amriyati Amin serta jajaran pengurus Ikatan Notaris Indonesia periode 2023-2026;

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengajak agar para notaris dengan pengaruh dan jabatannya untuk terus menjaga persatuan dan persatuan dengan berpolitik secukupnya, tidak membabi buta dan saling menyakiti sesama anak bangsa.

“Apalah artinya kemenangan, kalau kemudian membuat bangsa ini terpecah belah,” tegas Bamsoet.

Dosen Pascasarjana Bidang Hukum Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menjelaskan, dalam sistem hukum di tanah air, peran penting dan strategis dari notaris adalah membantu mencegah terjadinya kesalahan, manipulasi, atau penipuan dalam transaksi hukum. Notaris juga memiliki perang penting untuk memastikan bahwa semua dokumen yang dibuat dan disaksikan, telah memenuhi persyaratan hukum, serta memiliki kekuatan pembuktian yang kuat ketika dibutuhkan di pengadilan.

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Notaris Jaga Kepastian Hukum dan Berpolitik Secukupnya Guna Menghindari Keterbelahan

“Karenanya, setiap notaris harus senantiasa memegang teguh dan menjaga kemuliaan profesinya, menjunjung tinggi etika, serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam mewujudkan tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya kontribusi organisasi Ikatan Notaris Indonesia sangat penting dalam menjaga agar notaris bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, pentingnya dimensi hukum dalam kehidupan masyarakat tercermin dari persepsi masyarakat mengenai penegakan hukum di Indonesia. Merujuk pada data survei Indikator Politik yang dirilis pada akhir Desember 2023, masih ada sekitar 32,9 persen masyarakat yang menilai penegakan hukum di tanah air buruk. Hanya 35,4 persen yang menilai baik, sedangkan 29,3 persen menilai sedang.

“Sebelumnya, hasil survei Indopol yang dirilis bulan November 2023 mencatat sekitar 49,68 persen responden menyatakan kondisi penyelenggaraan hukum di Indonesia baik. Sedangkan, sebanyak 41,77 persen responden mengatakan buruk,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, berdasarkan hasil survei tersebut menyiratkan bahwa kinerja di bidang penyelenggaraan hukum di tanah air belumlah optimal. Sebagian dari solusi untuk mereduksi persoalan tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan peran penting notaris. Khususnya, melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

“Di sisi lain, dengan peran strategisnya itu, maka notaris adalah elemen masyarakat yang sangat potensial menjadi ‘duta’ untuk menyebarluaskan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan yang akhir-akhir ini semakin terkikis oleh derasnya arus globalisasi dan terpinggirkan oleh desakan dinamika zaman,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Tengah Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial TNI

Dandim Brebes Sambangi Koramil “Jaga Netralitas TNI dan Jaga Kesehatan, Karena Anak dan Istri dirumah Menunggu”

padaTinggalkan Komentar pada Dandim Brebes Sambangi Koramil “Jaga Netralitas TNI dan Jaga Kesehatan, Karena Anak dan Istri dirumah Menunggu”

Brebes – KABAR EKSPRES II Komandan Kodim (Dandim) 0713 Brebes, Letkol Infanteri Sapto Broto, S.E., M.Si mengingatkan anggotanya untuk menjunjung tinggi netralitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Hal ini diungkapkannya saat kunjungan kerja ke Koramil 11 Paguyangan, Koramil 12 Bantarkawung, Koramil 13 Salem dan Koramil 14 Banjarharjo yang disambut oelh Forkopimca dan seluruh anggota jajaran Koramil. Rabu (10/01/2024).

“Saya tekankan kepada anggota untuk menjaga netralitasnya pada pemilu, ini harus dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam pelaksanaan tugas di lapangan” ungkap Dandim.

Letkol Infanteri Sapto Broto menerangkan, tidak hanya kepada prajurit TNI, penekanan untuk netralitas juga berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Kodim 0713 Brebes.

Dalam menjaga netralitasnya, sambungnya, anggota TNI dan ASN dilarang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam aktivitas kampanye pihak manapun. Sebagai prajurit harus mengutamakan kepentingan negara di atas segala hal.

Dandim Brebes Sambangi Koramil “Jaga Netralitas TNI dan Jaga Kesehatan, Karena Anak dan Istri dirumah Menunggu”

“Mari kita jaga pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman dan damai,” tegasnya.

Dirinya pun mengimbau, kepada Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Cabang XXIII Dim 0713 Koorcab Rem 071 PD IV Diponegoro agar tetap memberikan hak pilihnya pada pemilu sesuai dengan hati nurani.

“Kepada persit atau anggota keluarga lainnya agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing, jangan sampai golput (golongan putih),” tandasnya.

Selain penekanan Netralitas TNI, Dandim juga mengingatkan untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga di rumah karena selama berdinas, kepulangannya ditunggu oleh anak dan istri dirumah.

Ditambahkan Dandim, sebagai anggota teritorial harus tahu wilayah di sekitar Koramil, Banbisa harus tahu desa-desa binaan, kenali tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pemuda serta lainnya guna mendukung tugas dalam menjaga NKRI. (Pen0713).

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial Sumatera Teknologi TNI

Pangdam I/BB Buka Sosialisasi Tata Cara Pengelolaan PNBP & Penatausahaan Pemanfaatan Aset BMN Tahun 2024

padaTinggalkan Komentar pada Pangdam I/BB Buka Sosialisasi Tata Cara Pengelolaan PNBP & Penatausahaan Pemanfaatan Aset BMN Tahun 2024

Medan – KABAR EKSPRES II Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Mochammad Hasan membuka secara resmi Sosialisasi Tata Cara Pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Penatausahaan Pemanfaatan Aset BMN (Barang Milik Negara) Tahun 2024 bertempat di Aula Manunggal Lt V Makodam Bukit Barisan, Jl Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Selasa (9/1/2024).

Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Itjen Kemhan RI bekerjasama dengan Kanwil DJPb Provinsi Sumut dan KPKNL Kota Medan.

Pangdam menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas bagi para pejabat yang menangani Simak BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) khususnya di wilayah Kodam I/Bukit Barisan.

Karena, dari 465 objek (aset BMN) berupa tanah dan/atau bangunan yang ada di Kodam I/Bukit Barisan beserta jajarannya, sebanyak 57 objek lagi yang belum mendapatkan rekomendasi dari Kemenkeu RI.

Pangdam I/BB Buka Sosialisasi Tata Cara Pengelolaan PNBP & Penatausahaan Pemanfaatan Aset BMN Tahun 2024

“Oleh sebab itu, melalui sosialisasi ini saya berharap para pejabat yang terkait, kedepannya dapat semakin profesional dan proporsional dalam menyusun laporan yang akurat, sehingga benar-benar tercapainya tertib administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan akuntabel,” ungkap Mayjen Hasan.

Di sisi lain, Mayjen Hasan juga mendorong para pejabat yang menangani Simak BMN untuk dapat menyampaikan berbagai kesulitan yang dihadapi selama ini, serta mengkoordinasikan hal-hal teknis yang selama ini belum dimengerti ke tim sosialisasi, sehingga apa yang diharapkan dari sosialisasi ini dapat dijadikan pegangan untuk diterapkan dalam mengelola Simak BMN kedepannya.

“Semoga sosialisasi ini dapat mendorong terwujudnya mekanisme Simak BMN dan penyusunan laporan keuangan yang lebih baik, sehingga berbagai kemungkinan kekeliruan yang dapat menghambat tercapainya tujuan pelaksanaan tugas pokok dapat dihindari,” tutup Pati TNI AD abituren Akmil 1989 itu mengakhiri sambutannya.

Adapun Tim Sosialisasi yang hadir, terdiri dari Irjen Kemhan RI, Letjen TNI Budi Prijono, ST, MM, CFrA, bersama Brigjen TNI Ade Kurnianto, Marsma TNI Rudi Surbakti, Kolonel Sulfiantara, dan Letkol Laut Novi Shobi.

Dari BPK RI, hadir Tortama KN I BPK RI, Dr Akhsanul Haq, MBA, beserta Hendrawan Budi dan Tim BPK RI lainnya, serta dari DJKN, Ambi Gultom dan Abdullah Fahmi.

Sedangkan Pangdam I/BB didampingi Kasdam, Brigjen TNI Refrizal, Irdam, Brigjen TNI Boni Cristian Pardede, Danlantamal I Belawan, Laksma TNI Dores Afrianto Ardi, para Danrem, Danrindam, Danlanud Soewondo, Asrendam serta Aslog Kasdam I/BB.

Sumber: Pendam I/BB

Red