Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Kalimantan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Pratu Abdurrahman Harumkan Kodam VI/Mulawarman, Juara Festival Film Nasional Dokumenter Budi Luhur

padaTinggalkan Komentar pada Pratu Abdurrahman Harumkan Kodam VI/Mulawarman, Juara Festival Film Nasional Dokumenter Budi Luhur

BALIKPAPAN – KABAR EKSPRES II Prestasi gemilang kembali diukir personel Penerangan Komando Daerah Militer (Pendam) VI Mulawarman pada ajang Festival Film Nasional Dokumenter Budi Luhur 2023 yang diselenggarakan di Jakarta pada Januari lalu.

Festival yang cukup bergengsi itu diikuti para peserta dari berbagai penjuru nusantara. Pada ajang tersebut, Pratu Abdurrahman selaku Sutradara dan Sertu Yudha sebagai Tim Kreatif berhasil meraih Juara II dalam kategori Film Dokumenter 60 Detik Festival tersebut diselenggarakan di Auditorium Grha Mahardika Bujana Budi Luhur.

Kepala Penerangan Kodam VI/Mulawarman, Kolonel Kav. Kristyanto mengaku bangga dan memberikan apresiasi kepada personelnya yang telah berhasil mengukir prestasi dan mengharumkan nama Kodam VI/Mulawarman di tingkatkan nasional.

“Saya selaku Kapendam VI/Mlw sangat bangga dan apresiasi kepada anggota kami, Pratu Abdurahman yang telah terpilih sebagai juara II Festival Film Dokumenter Budi Luhur tingkat nasional tahun 2023,” ujarnya, Sabtu (13/1/2024).

Kapendam juga berharap prestasi yang berhasil diraih anggotanya tersebut ke depan dapat dimanfaatkan dan bisa mendukung pelaksanaan tugas -tugas khususnya di bidang penerangan Angkatan Darat.

Pratu Abdurrahman Harumkan Kodam VI/Mulawarman, Juara Festival Film Nasional Dokumenter Budi Luhur

“Saya berharap kemampuan Pratu Abdurahman dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas penerangan Kodam VI Mulawarman. Saya ucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh Pratu Abdurrahman,” tambahnya.

Sebelumnya, perayaan 1 dekade Festival Film Dokumenter Budi Luhur 2023 ini diselenggarakan oleh Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.

Film dokumenter yang digarap dengan mengangkat tentang aktivitas pegiat lingkungan yang didalamnya melibatkan Agus Bei dan kawan-kawan.

Dalam kegiatan itu bertempat berada di Kalimantan Timur yang mana kontribusinya secara nyata terhadap penyelamatan bumi dari dampak buruk emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global dengan menggencarkan penanaman mangrove.

Prof. Agus Setyo Budi, M.SC. Selaku Rektor Universitas Budi Luhur, dalam sambutannya menyampaikan bahwa event ini merupakan ajang dan sarana penyaluran kreatifitas kepada para sineas di seluruh Indonesia melalui film dokumenter.

Pratu Abdurrahman mengunkapkan “Pertama kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan rasa terimakasih kami kepada seluruh unsur Komando dan pimpinan Kodam VI/MLW yang selalu memberikan dukungan dan support kepada kami, serta salam hormat kami kepada seluruh pihak panitia penyelengga festival film Dokumenter Budi Luhur 2023 yang mana ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa bagi kami, untuk menjadikan ajang ini sebagai penyaluran kreatifitas di kalangan Sineas bukan hanya untuk kami sendiri tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia lebih khususnya”.

“Kami berharap semoga kedepannya budi luhur terus konsisten untuk mengadakan event ini dengan menitik kepada Sineas-Sineas berbakat diseluruh penjuru Indonesia”, tutupnya.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Hadiri Pengukuhan Guru Besar Universitas Trisakti, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Dorong Peningkatan Aksesibilitas Perguruan Tinggi

padaTinggalkan Komentar pada Hadiri Pengukuhan Guru Besar Universitas Trisakti, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Dorong Peningkatan Aksesibilitas Perguruan Tinggi

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Penguji Tamu Doktoral Fakultas Hukum UNPAD Bambang Soesatyo menuturkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan tinggi sangat penting. Karena seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, persaingan global akan semakin ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki setiap negara.

“Harus tertanam dalam benak kita, bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang ingin bertumbuh. Dengan semakin kompleksnya tantangan dan dinamika zaman, seluruh komunitas global saat ini sedang berlomba-lomba meningkatkan kualitas SDM melalui bidang pendidikan untuk meningkatkan daya saing,” ujar Bamsoet usai menghadiri pengukuhan empat guru besar Universitas Trisakti di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

 

Empat Guru Besar Trisakti yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Eleonora Sofilda, SE, Msi, Prof. Dr. Ir. Rianti Dewi Sulamet-Ariobimo, ST,M.Eng, IPM, Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, SH, Mhum, MKn dan Prof. Dr. Bahtiar Usman, SE, MMCIFM, CIERM.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pendidikan adalah salah satu kata kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karenanya, para pemangku kepentingan di sektor pendidikan harus bersama membangun sinergi, bahu membahu meneguhkan komitmen dalam semangat perbaikan dan pembaruan, serta berupaya sebaik mungkin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

“Saat ini terdapat tiga masalah fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia. Yakni kebodohan, kemiskinan, serta ketidakadilan. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci utama untuk mengatasi ketiga permasalahan tersebut,” kata Bamsoet.

Hadiri Pengukuhan Guru Besar Universitas Trisakti, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Dorong Peningkatan Aksesibilitas Perguruan Tinggi

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia manambahkan, keberadaan perguruan tinggi swasta yang berada di berbagai daerah bisa menjadi solusi bagi pemerataan akses pendidikan tinggi terhadap berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, setidaknya terdapat sekitar 3,7 juta lulusan pendidikan tingkat menengah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau sekitar 48,6 persen terpaksa bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“Statistik Pendidikan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia mayoritas masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah. Hingga pertengahan 2023, jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada sekolah menengah atau sederajat tercatat sebesar 30,22% persen, sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya 10,15% persen. Salah satu penyebabnya karena daya tampung perguruan tinggi negeri yang terbatas,” pungkas Bamsoet.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Nasional NTT Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial

Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran polri untuk berkomitmen harus netral

padaTinggalkan Komentar pada Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran polri untuk berkomitmen harus netral

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kami perlu sampaikan, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menghadiri perayaan dan ibadah Natal 2023. Kemudian bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut dimana pesan pesan bapak kapolri terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman kemudian juga terkait cooling system.

Perlu kami jelaskan, yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden Pertama Insinyur Soekarno sampai Presiden ke-7 Insinyur Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Estafet kepemimpinan tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru dan apapun program yang dibawanya.

Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran polri untuk berkomitmen harus netral

Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran polri untuk berkomitmen bahwasanya Polri netral sebagaimana amanah pada Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2.

Tentunya polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial Sumatera TNI

TNI Turut Aktif Dalam Upaya Penanganan Bencana Banjir Provinsi Jambi

padaTinggalkan Komentar pada TNI Turut Aktif Dalam Upaya Penanganan Bencana Banjir Provinsi Jambi

Jambi, – KABAR EKSPRES II TNI turut aktif dalam upaya penanganan bencana banjir di Provinsi Jambi, dengan menurunkan pasukan TNI dari berbagai satuan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc., melalui rilis tertulisnya bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/1/2024).

Lebih lanjut Kapuspen TNI menyampaikan bahwa, sejumlah personel TNI bekerja sama dengan tim penanggulangan bencana setempat. “Mereka menyediakan bantuan logistik, melakukan evakuasi, dan memberikan pertolongan medis kepada warga yang membutuhkan,” katanya.

Kapuspen TNI juga menyampaikan perintah langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bahwa seluruh prajurit TNI harus menjadi solusi mengatasi kesulitan masyarakat dan membantu masyarakat yang terdampak bencana alam ini. “TNI siap memberikan segala bentuk dukungan untuk memastikan keselamatan masyarakat sekitar Sungai Kerinci. Kita bersama-sama menjalankan misi kemanusiaan ini,” ujarnya.

Panglima TNI mengapresiasi kontribusi prajurit TNI dalam upaya penanganan bencana, dan membantu proses evakuasi dan distribusi bantuan kepada korban banjir. “Ini adalah sinergi positif antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi bencana alam,” katanya.

“Bantuan yang disediakan oleh TNI meliputi: tenda darurat, makanan, air bersih, serta obat-obatan. Semua ini diupayakan untuk memberikan dukungan segera kepada warga yang kehilangan tempat tinggal atau terisolasi akibat banjir,” tegas Kapuspen TNI.

TNI Turut Aktif Dalam Upaya Penanganan Bencana Banjir Provinsi Jambi

TNI bersama Pemerintah Daerah terus melakukan koordinasi agar proses evakuasi dan pendistribusian bantuan dapat berlangsung dengan cepat dan efisien. “Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti petunjuk evakuasi yang diberikan oleh petugas di lapangan,” pungkas Kapuspen TNI.

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Papua Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi

Kemendagri Gelar Rapat Tindak Lanjut Pendanaan dan Updating Data Beasiswa Siswa Unggul Papua

padaTinggalkan Komentar pada Kemendagri Gelar Rapat Tindak Lanjut Pendanaan dan Updating Data Beasiswa Siswa Unggul Papua

Jakarta – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat tindak lanjut pendanaan dan updating data beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP). Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo itu dilaksanakan di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Wempi menegaskan, rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi, pemahaman, dan mencari solusi seputar permasalahan yang berkaitan dengan beasiswa SUP. “Sehingga dapat ditindaklanjuti mengenai pendanaannya,” kata Wempi.

Lebih lanjut, Wempi juga meminta pemerintah daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota se-wilayah Papua agar segera menyelesaikan pendataan terhadap mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus (otsus) tersebut. Hal ini untuk mempermudah pencairan biaya perkuliahan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan dalam menganggarkan pada APBD TA 2023 untuk biaya pendidikan, khususnya bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri, harus melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu,” jelas Wempi.

Kemendagri Gelar Rapat Tindak Lanjut Pendanaan dan Updating Data Beasiswa Siswa Unggul Papua

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menegaskan, pihaknya terus berfokus menindaklanjuti penyelesaian pendanaan beasiswa SUP TA 2023 tersebut. Pemerintah provinsi (Pemprov) se-wilayah Papua diminta untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi beasiswa SUP.

“Guna menuntaskan permasalahan ini maka pemerintah provinsi se-wilayah Papua perlu membentuk tim monitoring dan evaluasi beasiwa SUP yang ditetapkan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Surat Keputusan Gubernur di masing-masing wilayah, yang dibebankan kepada pemerintah provinsi,” ujar Maurits.

Selain itu, Maurits mengatakan, Pemprov DOB diperkenankan untuk membantu Pemprov Papua selaku daerah induk terkait pembayaran beasiswa SUP tersebut. Namun demikian, hal itu harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.

“Dalam hal pemerintah provinsi DOB berkeinginan membantu Pemerintah Provinsi Papua (induk) terkait pembayaran beasiswa SUP dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian bantuan keuangan khusus dengan kemampuan keuangan daerah,” tutur Maurits.

Sebagai informasi, rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Pj. Gubernur Papua Selatan, Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Asisten II Sekda Provinsi Papua Barat, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, serta pejabat daerah dari kabupaten/kota di wilayah Papua.

Puspen Kemendagri

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

HUT ke-77 BPK RI, Jemput Bola Dukcapil Hasilkan 2.219 Output Layanan

padaTinggalkan Komentar pada HUT ke-77 BPK RI, Jemput Bola Dukcapil Hasilkan 2.219 Output Layanan

Jakarta – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan jemput bola ke instansi pemerintah. Kali ini, untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta membuka pelayanan jemput bola aktivasi IKD bagi seluruh pegawai BPK mulai Rabu (10/1/2024) hingga Kamis (11/1/2024) hari ini.

Perencana Ahli Madya pada Direktorat Dafdukcapil Ditjen Dukcapil, Ahmad Ridwan menjelaskan, pihaknya melakukan berbagai terobosan untuk menaikkan jumlah aktivasi IKD. Mulai dari jemput bola ke berbagai instansi hingga ke banyak perguruan tinggi untuk menyasar mahasiswa.

Sejak diluncurkan pada 2022, IKD hingga per 10 Januari 2024 telah digunakan oleh 7.316.449 jiwa penduduk di Indonesia. “Namun demikian, Ditjen Dukcapil terus menggenjot pelayanan aktivasi IKD agar lebih banyak lagi masyarakat mengaktivasi KTP Digital ini di smartphone yang berbasis Android maupun IoS,” kata Ahmad Ridwan yang juga Ketua Tim Jemput Bola Aktivasi IKD di BPK RI.

Tampak sejak hari pertama ratusan pegawai BPK RI memadati lokasi pelayanan aktivasi IKD yang berada di Lobby Menara 7 Komplek Kantor BPK RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka dilayani tak kurang 15 petugas teknis dari Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta.

HUT ke-77 BPK RI, Jemput Bola Dukcapil Hasilkan 2.219 Output Layanan

Tak heran pada Rabu sore petugas berhasil melayani  sebanyak 1.120 out put layanan. Jumlah ini terdiri aktivasi IKD 901 orang; cetak ulang KTP-el karena pergantian foto sebanyak 53 keping; cetak ulang KTP-el karena rusak dan hilang sebanyak 164 keping; dan perekaman KTP-el kepada 2 pemohon.

Selanjutnya pada hari kedua Kamis sore ini petugas berhasil melayani sebanyak 1.099 output layanan. Terdiri aktivasi IKD sebanyak 808 orang; cetak ulang KTP-el karena pergantian foto sebanyak 51 keping; cetak ulang KTP-el karena rusak dan hilang sebanyak 239 keping, dan perekaman KTP-el kepada 1 orang pemohon.

“Walhasil selama dua hari layanan di kantor BPK RI, Tim Jemput Bola Dukcapil berhasil melayani sebanyak 2.219 output layanan,” kata Ahmad Ridwan.

Dalam berbagai kesempatan, Direktur Dafdukcapil AS Tavipiyono selalu mengingatkan Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk mengakselerasi cakupan aktivasi IKD. Caranya setiap warga yang mengurus keperluan dokumen kependudukan atau melakukan perekaman KTP-el di kantor Dinas Dukcapil, diwajibkan untuk mengaktivasi IKD.

Meski demikian, untuk saat ini penggunaan IKD tidak serta merta menggantikan KTP-el, namun saling melengkapi sehingga KTP-el tetap berlaku hingga ada pengaturan lebih lanjut.

“Kami Dukcapil tidak mewajibkan masyarakat untuk aktivasi IKD, sifatnya masih imbauan dan dilakukan secara bertahap,” kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam kesempatan terpisah.

Teguh mengatakan, IKD merupakan terobosan di tengah era digitalisasi. Dengan aktivasi layanan ini, warga tidak perlu menenteng fisik KTP dalam menjangkau pelayanan publik.

Selain itu, di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat melakukan pelayanan adminduk seperti melaporkan kelahiran anak, melaporkan kematian, mengajukan permohonan surat keterangan pindah, pisah atau pecah Kartu Keluarga, dan lainnya.

“Ke depan, pengayaan fitur akan terus dilakukan untuk meningkatkan user experience dan kemudahan pengguna dalam melakukan aktivasi IKD tanpa harus datang ke kantor Dinas Dukcapil,” demikian Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial TNI

Kapolres Metro Kabupaten Bekasi Pererat Silaturahmi Dengan Media Massa dan Influencer

diperbarui padaTinggalkan Komentar pada Kapolres Metro Kabupaten Bekasi Pererat Silaturahmi Dengan Media Massa dan Influencer

Bekasi – KABAR EKSPRES II Menunjukkan komitmen kuat untuk mempererat hubungan dengan media massa dan influencer diwilayah. Kapolres mengadakan acara silaturahmi dan makan siang bersama di Desa Mekarmukti, Cikarang Utara. Jumat (12/1/2024)

Kegiatan tersebut diinisiasi sebagai bagian dari persiapan menjelang pesta demokrasi, di mana keamanan dan situasi kondusif di Kabupaten Bekasi menjadi perhatian utama. Kapolres, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran media dan influencer dalam menyampaikan informasi yang akurat, serta mencegah penyebaran hoaks yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

“Kita jaga situasi kondisifitas memberikan informasi kepada publik, dan bersama sama kita tangkal hoax,” ucap Twedi

Dalam suasana santai makan siang, para wartawan, influencer, dan Kapolres Metro Bekasi saling bertukar pikiran dan pengalaman. Diskusi yang hangat membuka peluang untuk membangun kerjasama yang lebih erat dalam menghadapi tantangan pesta rakyat, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang sesuai fakta, benar dan positif di era digital.

Kapolres Metro Kabupaten Bekasi Pererat Silaturahmi Dengan Media Massa dan Influencer

“Kami ingin menjalin kolaborasi yang baik dengan rekan-rekan media dan influencer untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan membantu menjaga ketertiban serta keamanan di Kabupaten Bekasi,” ujar Kapolres Metro Bekasi.

Dengan pendekatan bijak terhadap penggunaan media sosial dan kehadiran yang positif dari pihak kepolisian, diharapkan masyarakat Kabupaten Bekasi dapat merasakan manfaat positif dalam menjaga keberlangsungan pesta demokrasi. Diharapkan tercipta hubungan saling percaya antara pihak kepolisian, media massa, dan influencer.Tutup

Red/Haris Pranatha

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi

Banyak Janji Saat Kampanye Pemilu 2024, Sjarifuddin Hasan: Jangan Mengumbar Janji

padaTinggalkan Komentar pada Banyak Janji Saat Kampanye Pemilu 2024, Sjarifuddin Hasan: Jangan Mengumbar Janji

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan SE. MM. MBA, mendukung ucapan Presiden VI Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif tidak mengumbar janji dalam kampanye Pemilu 2024.

Menurut Sjarifuddin Hasan, sebaiknya peserta pemilu memberi janji yang sekiranya bisa ditepati. Hal demikian diungkap oleh Politisi Partai Demokrat (PD) itu saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2024.

Ditegaskan oleh Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden SBY itu, jangan sampai rakyat diberi janji yang sulit dicapai atau ditepati. “Jadi kita harus realitis jangan mengumbar janji”, tegasnya.

Dituturkan, janji adalah hutang, rakyat akan menagih janji yang sudah diucapkan sehingga kalau tidak ditepati menurutnya kasihan rakyat. “Yang berjanji pun juga menjadi salah tingkah”, paparnya. “Ada yang sudah berjanji namun gagal menepati, jadi sebaiknya realistis saja”, tambahnya.

Pria yang menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu memberi contoh bagaimana Presiden SBY menaikkan gaji pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri, setiap tahun dalam masa pemerintahannya. “Itu menunjukan keberpihakan pada rakyat”, paparnya.

Bagi Presiden SBY, menurut Sjarifuddin Hasan, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. “Gaji perlu dinaikkan apalagi sudah ada inflasi”, tuturnya. Bila gaji dinaikkan maka daya beli rakyat bisa terjaga. “Dengan demikian rakyat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”, ujar pria asal Sulawesi Selatan itu.

Banyak Janji Saat Kampanye Pemilu 2024, Sjarifuddin Hasan: Jangan Mengumbar Janji

Beberapa hari ini SBY turun gunung menemui rakyat untuk memberi masukan kepada semua. Disebut oleh Sjarifuddin Hasan, Presiden SBY memang memprioritaskan kesejahteraan rakyat. “Ini menjadi prinisp beliau”, tuturnya.

Ditambahkan, dalam setiap kesempatan presiden kelahiran Pacitan, Jawa Timur, itu mengatakan rakyat tidak boleh susah, rakyat harus sejahtera. “Itu yang menjadi prioritas beliau sampai saat ini”, tegasnya.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Populer Religi Sosial Teknologi

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Atlet Fudokan Indonesia Raih Juara di 9th World Fudokan Karate Championship Serbia

padaTinggalkan Komentar pada Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Atlet Fudokan Indonesia Raih Juara di 9th World Fudokan Karate Championship Serbia

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Indonesian Fudokan Federation (INAFF) Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan para atlet Fudokan Indonesia yang berhasil meraih sejumlah mendali di ajang 9th World Fudokan Karate Championship pada tanggal 20-26 November 2023 di Belgrade, Serbia. Dari delapan atlet Fudokan Indonesia yang dikirim ke 9th World Fudokan Karate Championship, lima atlet Fudokan Indonesia berhasil meraih gelar juara.

“Selamat kepada para atlet Fudokan Indonesia yang telah meraih juara di ajang 9th World Fudokan Karate Championship yang digelar di Belgrade, Serbia. Kesuksesan para atlet Fudokan Indonesia mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional merupakan suatu kebanggaan luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Besar Indonesia Fudokan Federasi di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Pengurus Besar Indonesia Fudokan Federasi yang hadir antara lain Ketua Umum Eben Heizer Sembiring, Ketua Harian Joeslin Nasution, Sekjen Robi Cahyadi, Bidang Luar Negeri Arsyad Achmadin, Atlet Fudokan Indonesia Heizmy Gursylfa, Ahmad Munif Tsaqib, Chilla Nabia Muharandi dan Surya Pagi Asa.

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Atlet Fudokan Indonesia Raih Juara di 9th World Fudokan Karate Championship Serbia

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dua atlet Fudokan Indonesia meraih mendali emas, yaitu Eben Heizer Sembiring di kelas kumite veteran dan Heizmy Gursylfa di kelas kata cadets putri. Sementara, tiga atlet Fudokan Indonesia lainnya meraih mendali perunggu, yaitu Ahmad Munif Tsaqib, Chilla Nabia Muharandi dan Surya Pagi Asa.

“Kontingen Indonesia juga mendapatkan plakat penghargaan kehormatan dari World Fudokan Federation (WFF) sebagai peserta dari Asia. Kesuksesan para atlet Indonesia meraih kemenangan di ajang 9th World Fudokan Karate Championship semakin membuktikan kemampuan atlet Fudokan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini berharap Indonesia Fudokan Federasi dapat segera merealisasikan pembentukan Asia Fudokan Federation. Diharapkan nantinya Asia Fudokan Federation bisa berkantor di Indonesia. Sehingga bisa meningkatkan country branding Indonesia di mata dunia.

“Kita harapkan juga Fudokan bisa masuk sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di ajang Olimpiade. Langkah World Fudokan Federation memperjuangkan Fudokan dipertandingkan sebagai eksebisi di Olimpiade Los Angeles, Amerika 2028 atau Olimpiade Brisbane Australia 2032 patut kita dukung bersama,” pungkas Bamsoet.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Populer Sosial Teknologi

Kemendagri dan Bappenas Luncurkan SEB untuk Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045

padaTinggalkan Komentar pada Kemendagri dan Bappenas Luncurkan SEB untuk Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045

Jakarta – KABAR EKSPRES II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Monoarfa meluncurkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri-Bappenas tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045, yang di tandatangani Rabu, 10 Januari 2024 di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Prosesi penandatanganan tersebut dihadiri oleh pejabat Eselon 1 dan 2 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dari daerah turut hadir secara daring, Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Sekretaris DPRD dan Inspektur Provinsi seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito mengatakan bahwa, acara penandatanganan SEB, memiliki makna besar karena kebijakan yang akan menentukan arah pembangunan 20 tahun ke depan akan disusun. Dokumen tersebut (RPJPN 2025-2045) akan menjadi pegangan pemerintahan untuk perencanaan pembangunan selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini nantinya akan dibentuk melalui produk undang-undang, yang bertujuan untuk meletakkan fondasi pembangunan Indonesia selama dua dekade mendatang.

“Jadi 20 tahun ke depan, (dokumen RPJPN) ini yang menjadi pegangan. Kalau dulu ada GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), tapi sudah diubah, sehingga tidak ada lagi GBHN dan yang berlaku adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang dibentuk nanti jadi produk undang-undang,” kata Mendagri Tito, di sela-sela penandatanganan SEB di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri.

Kemendagri dan Bappenas Luncurkan SEB untuk Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045

Mendagri Tito juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari pemerintah di daerah terkait hasil penyelarasan ini. Hal ini sebagai langkah kunci untuk memastikan implementasi yang efektif dari perencanaan nasional dan daerah yang telah disepakati.

Lebih lanjut, kepala daerah baik yang definitif maupun penjabat (Pj) bertanggung jawab menuntaskan RPJPD di daerah masing-masing.

“Keputusan-keputusan strategis ini diharapkan dapat memperkuat landasan pembangunan nasional dan daerah dalam periode 2025-2045, serta menciptakan arah yang kokoh dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan di masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan bahwa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJP) bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.

“RPJP memiliki makna penting sebagai alat untuk mencapai visi-misi Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Dalam konteks ini, pembuatan RPJP diharapkan dilakukan secara jelas dan terukur, dengan memperhatikan keragaman dan karakteristik khas daerah masing-masing,” ungkap Suharso.

Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa RPJP merupakan manifestasi dari visi Indonesia untuk menjadi negara nusantara yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan, dalam kerangka Indonesia Emas 2045. RPJP dianggap sebagai pedoman untuk semua pemangku kepentingan dan dapat menjadi arahan bagi seluruh unsur masyarakat.

Surat Edaran (SE) bersama antara Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan Menteri PPN (Pembangunan Perencanaan Nasional) menjadi langkah bersama untuk menyelaraskan muatan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Pendek) dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) agar tercipta koherensi dan terkoordinasinya arah pembangunan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menambahkan bahwa, selain panandatanganan SEB oleh Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang akan menjadi acuan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJPD 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi, sekaligus upaya menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Dengan ditetapkannya Inmendagri ini, akan tersusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional, serta memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, sesuai semangat otonomi daerah,” kata Restuardy Daud. (ev/tu)

Red