Netemnanu, NTT, – KABAR EKSPRES II Pos Oepoli Sungai Satgas Yonkav 6/Naga Karimata laksanakan pengamanan di sekitar Jalan tikus yang diduga sering menjadi tempat pelintasan Ilegal para pelaku Pelintas Batas Ilegal yang ada di Desa Netemnanu, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (17/6/2024)
Dalam rangka menjalankan tugas pengamanan di sekitar wilayah Perbatasan, Pos Oepoli Sungai Satgas Yonkav 6/Naga Karimata melaksanakan pengamanan tambahan di sekitar jalur-jalur tidak resmi yang ada di perbatasan. Jalur-jalur tidak resmi ini sering kali digunakan oleh para penyelundup dan pelaku kejahatan lainnya untuk melakukan aktivitas ilegal. Oleh karena itu, tugas TNI adalah memastikan bahwa jalur-jalur tidak resmi tersebut tidak digunakan sebagai jalur ilegal dan menciptakan situasi yang aman di daerah perbatasan.
Gelar Pengamanan Di Perbatasan, Pos Oepoli Sungai Satgas Yonkav 6/Naga Karimata Sigap Dalam Menanggapi Laporan Masyarakat
“Patroli ini perlu kami laksanakan berdasarkan informasi dari masyarakat. Kami memperoleh informasi bahwa terdapat pelintas batas ilegal yang sering melewati jalur tikus tersebut. Oleh karena itu, kami menindaklanjuti laporan tersebut.” Ungkap Danpos Oepoli Sungai Letda Kav M. Bimantara Arianto. (Yonkav 6/NK)
https://kabarekspres.co.idco.id II Masyarakat adat dan keraton patut diposisikan sebagai penjaga, pemelihara dan pengembangan tradisi budaya serta segenap unsur hasil kerajinan, kesenian serta model gaya hidup yang khas masyarakat setempat. Sehingga dengan begitu, nilai-nilai seni budaya serta adat istiadat masing-masing warga masyarakat dari segenap suku bangsa Nusantara yang telah disatukan menjadi satu bangsa dan satu bahasa serta satu tanah air, yaitu Indonesia dapat menjadi dan memberi nilai tambah bagi negara dan bangsa Indonesia yang dapat dikemas menjadi satu paket wisata budaya yang dapat dilihat, dibaca dan didengar untuk dipelajari serta dipahami oleh bangsa-bangsa lain.
Kekayaan budaya dari masing-masing suku bangsa Indonesia yang sangat kaya dan sungguh potensial untuk memperkukuh budaya bangsa Indonesia dengan sikap dan kepribadiannya yang khas, selama ini telah diabaikan — tidak dipandang sebagai asset bangsa — yang juga memiliki nilai ekonomi, sehingga bisa memperkuat ketahanan dalam berbagai aspek kehidupan untuk bercampur gaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Rumah Adat Yang Bercagak di Semua Daerah Bisa Memberi Nilai Tambah Ekonomi dan Nilai Budaya yang Memperkaya Batin Kita
Karena itu, setiap daerah — mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kecamatan — idealnya dapat segera dibangun pusat pemelihara, pengembangan serta pelestari seni budaya serta segenap kekayaan khas yang dimiliki daerah setempat. Adapun instansi yang layak dan patut menjadi pelaksananya adalah masyarakat adat dan masyarakat keraton yang ada di daerah tersebut.
Agaknya, hanya dengan begitu komitmen pemerintah terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan serta pelestarian budaya dari masing-masing suku bangsa Indonesia yang ada dapat menjadi aset nasional yang tidak sia-sia. Dan dengan upaya serupa ini pula, budaya suku bangsa Indonesia dapat ikut memperkaya corak dan warna budaya manusia di muka bumi ini.
Untuk mewujudkan tersebut, setiap daerah pada masing-masing level patut segera dibangun pusat pemeliharaan, pengembangan yang mengkoleksi semua bentuk dan model dari beragam kekayaan seni budaya masyarakat setempat, sehingga sekaligus mempunyai fungsi pemeliharaan, pendataan dan pengumpulan beragam macam hasil karya seni maupun budaya masyarakat setempat.
Sebagai ilustrasinya yang lebih ideal, di komplek rumah adat tersebut dapat dilengkapi dengan semua menu minuman dan makanan khas dari masing-masing daerah, sehingga dapat mengikut sertakan warga masyarakat setempat berpartisipasi dan memberi dukungan langsung maupun dukungan tidak langsung dari keberadaan rumah adat yang bisa menjadi sumber penghidupan warga masyarakat sekitarnya.
Maka itu, beragam upacara adat tradisional maupun yang kontemporer sekalipun dapat memanfaatkan ruang yang disediakan dengan nilai sewa yang ringan hingga terjangkau oleh warga masyarakat kebanyakan yang hendak menggunakan fasilitas yang ada di komplek rumah adat yang perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat mencerminkan pandangan hidup dari warga masyarakat setempat.
Bisa saja untuk masyarakat keraton pusat pemeliharaan dan pengembangan budaya bisa saja memanfaatkan — untuk sementara misalnya atau boleh juga secara permanen — memanfaatkan bangsa yang di keraton. Artinya, jika setiap bulan pemerintah pusat mau menanggung biaya pengelolaannya setiap Provinsi sebesar Rp 1 milyar, toh setiap tahun cuma memerlukan dana tak lebih Rp 500 milyar. Sedangkan untuk seluruh kabupaten di Indonesia pun lebih dari cukup digelontor dengan yang bernilai sama dengan Provinsi Rp. 500 milyar. Begitu juga untuk kecamatan yang merangkum semua kampung yang ada di daerahnya masing-masing.
Jadi idealnya peran masyarakat adat dan masyarakat keraton dapat dimaksimalkan dengan melibatkan para ahli, seniman, budayawan maupun mereka yang memiliki perhatian terhadap adat, budaya serta seni budaya hingga para empu maupun pengrajin (handicraft) yang hidup dalam masyarakat.
Acara pementasan seni, pameran karya seni kerajinan hingga suguhan menu khas, dapat disajikan setiap hari sehingga dapat melengkapi aktivitas ekonomi yang dapat memberi nilai tambah.
Hanya dari beragam macam kopi saja, para pelancong bisa menikmatinya dalam beragam rasa serta cita rasa. Mulai dari kopi Lampung, kopi Bengkulu, kopi Medan hingga kopi Aceh dan kopi khas Jember, pasti akan memberi sensasi spiritual yang berbeda untuk memperkaya cita rasa batin.
Keragaman macam dari suguhan menu makanan dan minimun yang khas masyarakat setempat, pasti akan memiliki nilai tambah budaya ekonomi dalam suasana yang bernuansa spiritual. Seperti sambel plecak khas Jawa Timur, Seruit dari Lampung, rusip dari Bangka atau pepesan khas Bengkulu hingga sayur lodeh rebung, serta minuman air nira dan buah lontar yang semakin langka itu, perlu disajikan oleh masing-masing daerah setempat untuk mempertegas dan memperjelas kekayaan budaya lokal setempat. Sehingga wisata kuliner pun dapat bertumbuh di masing-masing komplek rumah adat
Setidaknya hanya dengan cara begitu suku bangsa Indonesia mampu mempertahankan sikap kepribadiannya yang khas, yang tidak tergerus habis oleh budaya hedonis yang merasa lebih unggul dari produk bangsa asing.
https://kabarekspres.co.idco.id II Redaksi Bersama Jajarannya menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H dengan penuh semangat dan harapan. Senin (17/6/2024).
Dalam pernyataannya, Redaksi Media https://kabarekspres.co.idco.id “Mengungkapkan bahwa perayaan Idul Adha tahun ini jatuh pada hari ini Senin, 17 Juni 2024 yang bertepatan dengan 10 Dzulhijjah dalam kalender Islam.”
“Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah”
Taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum.
Redaksi Media KABAR EKSPRES Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah / 2024.
Semoga Allah SWT menerima amal kita semua dan mengizinkan kita bertemu dengan Ramadhan berikutnya. Semoga Allah Sang Maha Pengasih senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa merayakan hari kemenangan dengan makna yang lebih mendalam.
Semoga Allah Sang Maha Pengampun mengampuni seluruh dosa kita, dosa orang tua kita, dan dosa orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Sang Maha Pengabul mengabulkan seluruh doa umat Muslim. Aamiin yaa rabbal ‘alamin.juga jikalau selama ini aku mempunyai salah sma kakak baik disengaja ataupun tidak aku minta maaf kak ya yg sebesar besarnya dari lubuk hati yg terdalam Minal Aizin Wafaizin kak Mohon Maaf Lahir Dan Batin.
Dalam momentum Idul Adha ini, mari kita pererat tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat,
Semoga Idul Adha kali ini membawa berkah dan kebahagiaan bagi kita semua. “Mari kita maknai perayaan ini dengan memperbanyak amal ibadah dan berbagi kepada sesama”, sebutnya.”
Semoga semangat berkurban dan kebersamaan selalu hadir dalam kehidupan kita.
“Harapan Redaksi, Hari Raya Idul Adha 1445 H dapat menjadi inspirasi bagi Anggota maupun masyarakat lain agar bisa memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial selama perayaan Idul Adha,”Redaksi
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIAsosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) kembali hadir mendukung penyelenggaraan ke-24 IndoBuildTech Expo 2024 di Indonesia. Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH bersama jajarannya hadir langsung mengikuti pameran building material, arsitektur dan interior terbesar di Indonesia.
Pameran ini kali ini selain menawarkan beragam pilihan produk, kualitas, harga kompetitif, dan peluang kemitraan bisnis berkelanjutan, juga menghadirkan sinergitas B2B Suppliers global dan lokal.
Pameran untuk para pemasok ragam produk komponen pendukung konstruksi di IndoBuildTech Expo Part 1 – 2024, 12 – 16 Juni 2024 kali ini berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD-City Tangerang Banten dan peresmian dilakukan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi PUPR, Rachman Arief Dienaputra.
Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso mengatakan, ini merupakan kehormatan bagi APTIKNAS karena untuk kesekian kalinya diundang khusus mengikuti pameran ini.
“Pameran ini merupakan solusi terbaik atas kebutuhan ragam produk terbaru yang memberikan keuntungan dan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat pebisnis maupun konsumen untuk mendapatkan pilihan produk lebih banyak, kualitas dan harga yang kompetitif dan peluang kemitraan bisnis berkelanjutan,” ungkap Hoky sapaan akrab Ketum APTIKNAS saat ditemui di sela pembukaan pameran di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD-City Tangerang Banten pada (Rabu 12/6/2024).
APTIKNAS Kembali Berkontribusi Pada IndoBuildTech Expo 2024
Turut hadir pengurus APTIKNAS saat opening ceremony IndoBuildTech Expo Part 1 – 2024, Sekjen Fanky Christian dan Bendahara Andri Sugondo serta Ketua Komtap Cyber Security Awareness Alfons Tanujaya.
APTIKNAS hadir menyambut kegiatan akbar ini dengan kembali memfokuskan kepada teknologi Smart Building. Teknologi Smart Building atau dikenal juga dengan Bangunan Gedung Cerdas sudah memiliki dasar pondasi hukum, yaitu PUPR No.10 Tahun 2023.
Pada kesempatan ini juga, APTIKNAS membuat sesi khusus membahas Workshop Sertifikasi Smart Building yang diadakan pada 13 Juni 2024. Dalam kegiatan Workshop tersebut, hadir anggota APTIKNAS yang membagikan pengalaman implementasinya dalam dunia Smart Building.
Sekjen APTIKNAS, Fanky Christian juga hadir menyampaikan materi awal terkait tren Smart Building dan PUPR No.10 Tahun 2023. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Gensly dari Adwil Kemendagri, yang selama ini menjadi pengampu dalam kegiatan Smart City- Smart Building dan Smart Nation dari APTIKNAS.
Kegiatan dilakukan secara hybrid, diikuti oleh 55 orang secara onsite, dan 25 orang secara online melalui media Zoom yang disediakan EVENTCERDAS IT Talents. “Dengan adanya kegiatan Workshop ini diharapkan semakin banyak pihak yang mengerti teknologi dan implementasi Smart Building atau Bangunan Gedung Cerdas di Indonesia,” ungkap Fanky.
IndoBuildTech Part2 akan diadakan di bulan Agustus 2024. Menurut Fanky, kemungkinan besar APTIKNAS akan kembali mengadakan Workshop sejenis untuk terus mengedukasi pentingnya Bangunan Gedung Cerdas.
“Dengan Smart Building, kita menuju Smart City dan mengarah ke Smart Nation,” ujar Fanky.
Sementara itu, pameran kali ini hadir dengan lebih banyak B2B Global Suppliers yang menempati International Pavillions China, Jepang, Singapore dan Korea Selatan, dan Vietnam. IndoBuildTech Expo Part 1 – 2024 tampil menjadi The Home of World Class Building Material, Architecture and Interior Brands in Indonesia bersama ratusan top brands nasional berteknologi internasional seperti Delica, Fortress, Philips Easy Key, Panelku, dan Kayu Asri.
Dengan hadirnya global dan local B2B suppliers, IndoBuildTech Expo Part 1 – 2024 memberi solusi kebutuhan kemitraan kerjasama bisnis kalangan, retailer dan distributor sekaligus memenuhi kebutuhan para konsumen end-users akan beragam produk untuk proyek konstruksi maupun renovasi bangunan kategori residensial, komersial atau industrial.
Pada kesempatan ini, pihak penyelenggara juga menginisiasi program penganugerahan “IndoBuildTech Architecture Prize” sebagai bentuk penghargaan tertinggi yang diberikan kepada para biro arsitektur yang telah berkontribusi besar dalam memajukan dunia arsitektur di Indonesia melalui karya-karya arsitektural yang inovatif, kreatif, dan artistik dalam beberapa tahun terakhir.
IndoBuildTech Architecture Prize akan dilaksanakan pada hari ke-4 penyelenggaraan IndoBuildTech Expo Part 1 – 2024 tepatnya pada hari Sabtu,15 Juni 2024.
IndoBuildTech Architecture Prize terbagi dalam 12 kategori yang meliputi High Rise Building, Residential Building, Commercial Building, Private House, Sport Facility, Public Landscape, Hospital & Healthcare, Religion Building, Cultural & Community Center, Hotel & Leisure, Public Transportation, dan Education Building.
Bersamaan dengan IndoBuildTech Expo Part 1 – 2024 yang menempati lokasi mulai dari Hall Nusantara hingga Hall 10 ICE BSD-City, juga digelar conjunction event yaitu Indonesia Sport Facility Expo (ISFEX) yang menawarkan pilihan solusi kebutuhan fasilitas dan infrastruktur di industri olahraga.
Jakarta,- KABAR EKSPRES IIBertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jaksa Agung Prof. Dr. ST Burhanuddin, S.H., M.M. selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa memberikan sambutan pada kegiatan Penutupan Asesmen Lapangan (Akreditasi oleh BAN-PT) terhadap STIH Adhyaksa. Jum’at (14/6/2024)
Jaksa Agung menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Ketua STIH Adhyaksa beserta seluruh jajaran dan seluruh Tim Asesmen Lapangan/Akreditasi, atas upaya dan kerja kerasnya dalam melakukan asesmen demi menjamin kualitas mutu pendidikan di kampus STIH Adhyaksa.
“Berbicara mengenai akreditasi, pasti tidak bisa jauh dari penilaian kualitas dan mutu pendidikan. Akreditasi ini memegang peranan penting pada keberlangsungan lembaga dalam menjalankan visi dan misi,” ujar Jaksa Agung.
Salah satu urgensi dari adanya akreditasi adalah untuk menjamin kualitas dan mutu pendidikan sesuai dengan standar perguruan tinggi demi menghasilkan lulusan yang berkualitas. Untuk itu, STIH Adhyaksa berupaya untuk dapat mencapai akreditasi dengan predikat unggul.
Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST Burhanuddin: Akreditasi Merupakan Langkah Tepat Meningkatkan Mutu Pendidikan STIH Adhyaksa Berdaya Saing Unggul
“Hal ini semakin menguatkan bahwa adanya akreditasi ini merupakan langkah yang tepat untuk semakin meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas lulusan STIH Adhyaksa agar bisa berdaya saing unggul, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum saat ini yang semakin progresif,” imbuh Jaksa Agung.
Menurut Jaksa Agung, setidaknya ada tiga hal utama yang dihasilkan dari adanya akreditasi yaitu:
Pertama, akreditasi menjadi salah satu indikator atau cerminan kualitas pendidikan;
Kedua, akreditasi juga memberikan dampak yang besar bagi lulusan yang akan terjun ke dunia kerja, karena lembaga pencari kerja secara tidak langsung akan melihat akreditasi atau melihat mutu pendidikan lulusan dari akreditasi yang diperoleh;
Ketiga, akreditasi juga menciptakan iklim studi yang baik.
Dengan mutu akreditasi yang bagus, maka semua elemen atau sivitas akademika akan terbiasa dengan sistem dan iklim pendidikan yang bagus pula. Dengan demikian, sivitas akademika akan percaya diri untuk bersaing dengan lembaga lain, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
Jaksa Agung berharap tahapan akreditasi ini dapat dijadikan pemicu untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat bersaing menghadapi perkembangan global yang semakin terbuka di era Society 5.0.
“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan berharap semoga ikhtiar kita bersama untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas di STIH Adhyaksa demi menghadirkan generasi unggul dalam menyongsong Indonesia Emas 2024 dapat terwujud,” pungkas Jaksa Agung.
Hadir dalam kegiatan ini yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. selaku Ketua Pengurus Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa, Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc, Prof. Tim Asesor BAN-PT Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., Dewan Pembina Yayasan Karya Bakti Adhyaksa Maya Miranda Ambarsari S.H., M.I.B., Dewan Guru Besar Universitas Borobudur Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H., dan juga Ketua STIH Adhyaksa Hasbullah, S.H., M.H. (K.3.3.1)
Batang, – KABAR EKSPRES IISatresnarkoba Polres Batang berhasil mengungkap kasus peredaran psikotropika di wilayah Kabupaten Batang. Petugas menangkap seorang tersangka berinisial NS (18 tahun) yang diduga sebagai pengedar narkoba.
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa berbagai jenis obat psikotropika, antara lain: 30 lembar berisi masing-masing 10 butir Alprazolam, total 300 butir, 2 lembar obat Dumolid, total 19 butir dan 2 lembar berisi masing-masing 10 butir Riklona, total 20 butir, serta 1 lembar obat Merlopam Lorazepam, total 10 butir. Satu kardus yang digunakan sebagai bungkus paket di depan salah satu kantor ekspedisi di Bandar.
“NS, yang beralamat di Krajan, Desa Candi, Kecamatan Bandar, tertangkap basah pada Jumat, 7 Juni 2024. Tersangka kedapatan memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika jenis Alprazolam, Riklona, Dumolid, dan Merlopam Lorazepam dengan total keseluruhan mencapai 349 butir,” ungkap Kasatresnarkoba Polres Batang AKP Erdi Nuryawan pada Jumat (14/6/2024).
Penangkapan Pengedar Narkoba di Batang: Barang Bukti Psikotropika Disita Polisi
Setelah penangkapan, tersangka beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batang untuk proses penyidikan lebih lanjut. NS akan dijerat dengan Pasal 62 atau Pasal 60 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang mengatur tentang larangan kepemilikan dan peredaran psikotropika.
AKP Erdi menegaskan bahwa Polres Batang komitmen dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. “Kami akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk peredaran narkoba. Kerja sama dengan masyarakat sangat penting dalam upaya ini,” tegasnya.
Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku peredaran narkoba dan menjadi peringatan bagi yang lainnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Polres Batang mengimbau masyarakat untuk selalu melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba agar tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan lebih efektif.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIBertempat di Halaman Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan sambutan pada Acara Penyerahan Hewan Kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 H/2024 M. Jum’at (14/6/2024).
Adapun hewan yang akan dikurbankan di lingkungan Kejaksaan Agung yakni sejumlah 36 ekor sapi dan 3 ekor kambing.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan momen perayaan Idul Adha merupakan perwujudan pengorbanan yang dilakukan sebagai media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.
Perintah untuk berkurban diturunkan dalam Firman-Nya pada Al-Qur’an Surat Al-Kautsar ayat 2 yang memerintahkan kepada umat muslim untuk menjalankan salat karena Allah Subhanahu Wata’ala dan perintah melaksanakan kurban.
“Secara syari’at, kurban adalah kewajiban menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu bagi yang mampu sebagai bagian dari syiar Islam.
Jaksa Agung Tekankan Semangat Rela Berkorban Bagi Para Insan Adhyaksa.
Namun penyembelihan hewan kurban tidak semata sebagai ritual simbolik belaka untuk menggugurkan kewajiban bagi yang mampu untuk berbagi daging hewan kurban kepada orang-orang yang berhak,” ujar Jaksa Agung.
Menurut Jaksa Agung, terdapat nilai-nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang mendalam ketika kita berkurban. Salah satu aspek utama dari ibadah kurban adalah pengorbanan, ketika seseorang memilih untuk menyembelih hewan kurban berarti ia mengorbankan sebagian dari harta yang telah diberikan Allah Subhanahu Wata’ala kepadanya, hal ini mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu Wata’ala serta rasa syukur atas segala karunia-Nya, Selain pengorbanan, ibadah kurban juga mengajarkan nilai solidaritas dan kepedulian sosial.
Dengan membagikan daging kurban kepada yang membutuhkan maka menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya berbagi rezeki dengan sesama.
Bagi Jaksa Agung, hal ini juga menjadi cerminan tentang pentingnya memperhatikan kaum lemah dan mendorong terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.
Maka berkurban tidak hanya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala tetapi juga untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama umat manusia.
“Meskipun penyembelihan hewan kurban terasa berat dan menyakitkan secara emosional bagi sebagian orang, namun dalam melaksanakan tugas tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan keteguhan hati yang tulus.Hal ini dapat memberikan pelajaran hidup bagi kita agar dapat meningkatkan pengendalian diri dan ketabahan dalam melalui segala ujian,” imbuh Jaksa Agung.
Selain itu, Jaksa Agung menyampaikan ibadah kurban yang dilakukan muslimin mempunyai dua dimensi pokok, yaitu dimensi vertikal atau hubungan dengan Allah Subhanahu Wata’ala sebagai landasan iman dan takwa, serta dimensi horizontal atau hubungan dengan sesama manusia sebagai bentuk nyata hubungan sosialnya.
Mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung mengajak segenap umat Islam yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala sekaligus menumbuhkan rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara, khususnya bagi Institusi Kejaksaan Republik Indonesia.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan beberapa Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.
MALANG, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Pendiri PT Sapta Inti Perkasa Bambang Soesatyo meresmikan operasional PT Sapta Inti Perkasa, sebagai pabrik amunisi pertama di Indonesia. Keberadaannya dibawah pembinaan Kementerian Pertahanan RI, sesuai penetapan sebagai Industri Pertahanan Swasta dengan Nomor Surat: SP/14/IV/2020/DJPOT. Serta Pemberian Ijin Produksi dengan Nomor Surat: SIPROD/11/ V/2020/DJPOT.
PT Sapta Inti Perkasa berkomitmen menjadi lini produksi amunisi terintegrasi. Dari mulai awal proses penyediaan bahan baku (CoilStrip) CuZn28 dan CuZn10, BrassCup, pembuatan selongsong, proses asembling amunisi, quality control hingga packing proses.
“Kehadiran PT. Sapta Inti Perkasa berkontribusi dalam membangun kemandirian dan kekuatan pertahanan Indonesia melalui industri pertahanan swasta yang mandiri, solid dan berdaya saing tinggi. Saat ini telah berhasil memproduksi brasscup dan selongsong kaliber 5.56 mm dan kaliber 9 mm dengan target produksi masing-masing 100 juta amunisi pertahun untuk kaliber 5.56 mm dan 100 juta amunisi pertahun untuk kaliber 9 mm yang kemudian akan ditingkatkan bertahap hingga mencapai 500 juta amunisi pertahun,” ujar Bamsoet saat meresmikan operasional PT Sapta Inti Perkasa, di Karang Ploso, Malang, Jumat (14/6/2024).
Ketua MPR RI Bamsoet Resmikan Operasional Pabrik Amunisi Swasta Pertama di Indonesia
Hadir antara lain, Direktur Utama PT Sapta Inti Perkasa Richard CH, Komandan Pusdik Arhanud Brigjen TNI Edi Setiawan, dan Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa tidak hanya Indonesia yang membutuhkan peluru. Dunia saat ini juga kekurangan peluru. Sementara PINDAD baru mampu mensuplai sekitar 400an juta amunisi. Padahal sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto, kebutuhan amunisi nasional per tahun mencapai 5 miliar amunisi untuk menyuplai kebutuhan operasional dan cadangan institusi TNI.
“Karena itu melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha swasta untuk memperkuat Industri Pertahanan Nasional. Sehingga kebutuhan amunisi bisa diperoleh dari industri dalam negeri, dan tidak terus menerus bergantung pada impor,” jelas Bamsoet
Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri Indonesia (PERIKHSA) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, amunisi hasil produksi PT Sapta Inti Perkasa telah melalui uji tembak di lapangan tembak Pusdik Arhanud Malang, disaksikan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Piek Budyakto. Serta telah melalui uji balistik di Puslitbang Polri.
“Kementerian Pertahanan diwakili Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Piek Budyakto, serta Laboratorium Teknologi Kepolisian Puslitbang Polri diwakili Kabaglabtekpol Puslitbang Polri Kombes Pol Pratikno, juga telah meninjau langsung proses produksi amunisi yang dilakukan oleh PT Sapta Inti Perkasa. Memastikan seluruh prosesnya dari tahap awal hingga akhir telah dijalankan sesuai ketentuan, sehingga kualitas produksinya terjamin dan tidak diragukan,” ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, berdasarkan data BPS, di pertengahan tahun 2023 saja, Indonesia mengimpor senjata dan amunisi serta bagiannya sebesar 202,73 juta dolar AS atau setara Rp 3,52 triliun. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat di tahun 2024 dan 2025. Jika nilai tersebut bisa dialihkan ke dalam negeri, akan memberikan multiplier effect economy yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
“Tidak ada salahnya Indonesia belajar dari Turki, yang dalam dua dekade terakhir telah mampu melepaskan sekitar 70 persen ketergantungan atas suplai impor alat pertahanan. Beberapa industri pertahanan milik swasta di Turki bahkan telah masuk 100 besar dunia. Seperti Alsesan, Turkish Aerospace Industry, dan Roketsan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah Turki yang membuka pintu masuknya sektor swasta di industri pertahanan mereka,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIDalam upaya menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang berkelanjutan di perumahan dan permukiman, Pemerintah Daerah perlu mengelola PSU secara transparan dan sesuai aturan.
Salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan ini adalah penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya pengelolaan PSU yang transparan dan sesuai aturan demi memastikan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi penghuni.
Pernyataan ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengaturan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Luminor Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2024.
“Pengelolaan PSU harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan untuk memastikan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi penghuni,” ujar Restuardy Daud.
Kemendagri Tekankan Pentingnya Pengelolaan PSU Transparan dan Sesuai Aturan
Aturan terkait pengelolaan PSU tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009.
PSU yang mencakup fasilitas seperti jaringan jalan, drainase, penyediaan air minum, sanitasi, tempat pembuangan sampah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), sarana umum, jaringan listrik, dan pemadam kebakaran harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kemudian dikelola sebagai Barang Milik Daerah (BMD).
“Penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagai jaminan nilai keberlanjutan PSU,” tambahnya.
Setelah diserahkan, PSU tersebut menjadi aset pemerintah daerah yang harus dikelola, dipelihara, dan ditingkatkan kualitasnya oleh pemerintah daerah untuk kepentingan publik.
Untuk menindaklanjuti amanat Permendagri tersebut, pemerintah daerah diharapkan segera menyusun Perda PSU yang mengatur sanksi terhadap pengembang atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan PSU, transparansi aturan dan pemetaan PSU, serta sosialisasi PSU kepada masyarakat.
Langkah awal untuk meningkatkan penyerahan PSU adalah keberadaan sistem informasi data mengenai PSU. “Dengan adanya data yang sesuai karakteristik di lapangan, akan mempermudah membuat rencana aksi penanganan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” jelas Restuardy Daud.
Pemerintah daerah juga dapat mereplikasi bantuan PSU kepada pengembang, sehingga dapat berkontribusi secara langsung dalam pengurangan angka backlog perumahan.
Selain itu, Restuardy Daud menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyerahan dan pengelolaan PSU.
“Kerjasama antara pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas PSU,” ungkapnya.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaan PSU, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. “Dengan SDM yang kompeten dan penggunaan teknologi yang tepat, pengelolaan PSU dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujar Restuardy Daud.
Dalam rapat tersebut, beberapa pemerintah daerah juga berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan PSU, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.
“Melalui berbagi pengalaman, kita bisa saling belajar dan memperbaiki sistem pengelolaan PSU di seluruh Indonesia,” tutupnya.
Jeddah, – KABAR EKSPRES IIMenteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS) bin Abdulaziz Al Saud di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (12/6/2024).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak meninjau hubungan bilateral antara dua negara, aspek kerja sama di berbagai bidang, dan cara-cara untuk mendukung dan mengembangkannya. Adapun keduanya meninjau situasi global saat ini, termasuk situasi di Palestina.
Menhan Prabowo dalam kesempatan itu menekankan pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dan kolaborasi kedua negara untuk berbagai upaya perdamaian internasional. “Arab Saudi bagi Indonesia merupakan mitra utama dalam dialog dan penyelesaian isu-isu kawasan dan global,” ujar Menhan Prabowo.
“Saya telah menyaksikan keteguhan Yang Mulia dalam menegaskan kepemimpinan Arab Saudi di kawasan dan sekitarnya, termasuk dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas untuk saudara-saudara kita di Palestina. Isu Palestina sangat dekat dengan hati kita,” jelasnya.
Menhan Prabowo juga memaparkan bahwa dalam KTT Call for Action untuk Gaza di Amman, Yordania beberapa hari lalu, dirinya menekankan dukungan kokoh Indonesia untuk Palestina dan perlunya tindakan bersatu dan konkret untuk mendorong gencatan senjata segera dan permanen.
Menhan Prabowo Kunjungi MBS ke Arab Saudi, Bahas Isu Global dan Palestina
Indonesia juga mendorong kepatuhan Israel terhadap perintah Mahkamah Internasional, keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan mendukung pekerjaan kemanusiaan di lapangan, termasuk UNRWA sebagai penyedia layanan utama bagi pengungsi Palestina.
“Saya mengandalkan kepemimpinan Anda dalam membela perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan untuk Palestina,” sambung Menhan.
Adapun Menhan Prabowo mengapresiasi hubungan perdagangan Indonesia dan Arab Saudi yang kuat. Meskipun ketidakpastian global yang masih ada, perdagangan bilateral kedua negara mempertahankan tren positif.
Menhan Prabowo mendorong kedua negara untuk terus bekerja sama meningkatkan perdagangan dengan menjajaki peluang baru, termasuk memperluas potensi perdagangan produk industri pertahanan, teknologi pertanian, industri halal, dan industri kreatif.
MBS pada kesempatan tersebut mengapresiasi hubungan dekat antara kedua negara, di mana Indonesia dianggap rumah kedua bagi Arab Saudi. Ia juga menyorot perlunya peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi dengan Indonesia.
MBS juga menyoroti isu yang sama terkait masalah Palestina, di mana gencatan senjata masih mempunyai syarat yang belum ada titik temu.
Pertemuan juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Arab Saudi, di antaranya Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz, Menteri Pertahanan, Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Negara, Menteri Dewan Menteri, Penasihat Keamanan Nasional, Dr. Musaed bin Mohammed Al-Oeban. (Biro Humas Setjen Kemhan)
