Berita terkini

Ciamis Raih Penghargaan Bergengsi ASEAN untuk Kota Kecil Terbersih

Kabupaten Ciamis kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan meraih penghargaan dalam ajang bergengsi “The 6th ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC) Award and 5th Certificates of Recognition (CoR)” kategori kota kecil dalam hal “Clean Land” atau lahan bersih. Prestasi ini diumumkan dalam rangkaian kegiatan 18th ASEAN Ministerial Meeting on The Environment (AMME) yang diselenggarakan di Langkawi, Malaysia pada 2-3 September 2025.

 

Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Umum Kabupaten Ciamis Dr. Giyatno, S.IP., M.Si, mewakili Bupati Ciamis. Acara ini menjadi ajang penghargaan tertinggi tingkat ASEAN bagi kota-kota yang berhasil menunjukkan kepemimpinan dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dan lingkungan yang bersih.

 

Ciamis berdiri sejajar dengan sejumlah kota besar Indonesia lainnya seperti Kota Bandung, Kota Malang, Kota Padang, dan Kabupaten Banyumas yang juga menerima penghargaan untuk kategori berbeda. Tak hanya dari Indonesia, sejumlah kota dari negara-negara ASEAN lainnya juga memperoleh penghargaan, di antaranya Kota Johor Bahru, Kota Klang, dan Kota Melaka dari Malaysia; Kota Hai Phong dari Vietnam; serta beberapa kota dari Kamboja, Thailand, dan Filipina.

 

Pencapaian Kabupaten Ciamis tidak datang begitu saja. Kabupaten Ciamis dinilai berhasil menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan yang konsisten dan inovatif. Mulai dari sistem pemilahan dan pengumpulan sampah dari sumbernya, peningkatan cakupan layanan persampahan berbasis masyarakat, hingga dukungan terhadap ekonomi sirkular di tingkat lokal, semuanya menjadi indikator penting dalam meraih penghargaan ini.

 

Yang tak kalah penting, Ciamis juga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kelompok swadaya pengelola sampah, komunitas peduli lingkungan, hingga pelibatan lembaga pemerintah dan mitra pembangunan menjadi kekuatan utama dalam memperkuat tata kelola pengelolaan sampah secara efektif. Upaya ini berkontribusi langsung pada pengurangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

 

ESC Award sendiri merupakan program penghargaan yang diadakan setiap empat tahun sekali bertepatan dengan pertemuan tingkat menteri ASEAN bidang lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan dan motivasi kepada kota-kota yang telah menunjukkan praktik teladan dalam menciptakan kota yang bersih, hijau, dan layak huni di kawasan Asia Tenggara.

 

Dalam kesempatan lain, Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja sama semua pihak. Ia mengapresiasi kinerja para Camat, Lurah, Kepala Desa, serta komunitas peduli lingkungan seperti Pasukan Ungu, Bank Sampah Induk dan Unit, Kader ProKlim, TRADISI, Komposter, hingga penggiat maggot yang telah menunjukkan aksi nyata dalam menjaga lingkungan hidup.

 

“Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tapi milik seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis. Ini adalah hasil dari gotong royong dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan,” ujar Bupati Herdiat. Ia berharap, prestasi ini dapat menjadi motivasi agar semangat menjaga kebersihan terus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat.

 

“Semoga penghargaan ini bisa membangkitkan kesadaran, kepedulian, dan aksi nyata masyarakat Tatar Galuh dalam memelihara lingkungan. Mari bersama-sama kita jaga alam, agar alam menjaga kita,” pungkasnya.

Reporter . Ade Fadil

Anda mungkin juga suka...

Berita terkini Daerah DIY Yogyakarta

KPK Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta, Cegah Celah Korupsi Sejak Dini YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY. Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES) Identifikasi Hambatan dan Gangguan Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai: Hambatan Logistik: Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga. Gangguan Data: Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update). Tantangan Kualitas: Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga. Ancaman Korupsi: Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan. “Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi. Strategi Pencegahan dan Solusi KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *