Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Universitas Indonesia (UI) Racing Team Berlaga di Formula Student Czech 2024

JAKARTA, – KABAR EKAPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung para mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam UI Racing Team ikut dalam kompetisi Formula Student Czech 2024.

Formula Student Czech 2024 merupakan kejuaraan balap antar mahasiswa tingkat dunia yang diikuti puluhan tim dari berbagai negara, pada tanggal 5-10 Agustus 2024 di sirkuit internasional Autodrom Most, Czech.

“UI Racing Team merupakan sebuah tim riset mahasiswa yang melakukan desain, manufaktur, dan balap sebuah mobil formula. Para mahasiswa UI merakit sendiri kendaraan balap Formula yang akan digunakan dalam Formula Student Czech 2024. Mulai dari desain hingga manufaktur,” ujar Bamsoet usai menerima UI Racing Team, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Hadir dari UI Racing Team antara lain Dewan Penasehat Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Arfadhila Pyrenadi Adam, Muhammad Riffat Muntaz Heidir, Razan Taqy Isyra, Akmal Zaki Ihsani, Nabila Fahira Mulya, Naila Darin Anindya, Raden Jachregantravis Sumabrata dan Queena Lastama.

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Universitas Indonesia (UI) Racing Team Berlaga di Formula Student Czech 2024

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebanyak 22 orang dari UI Racing Team akan berangkat ke.Czech. Mobil balap buatan UI Racing Team yang diberi nama UIRT-02 memiliki spesifikasi antara lain mesin Kawasaki ER6N 649 cc, chassis Tubular, body lightweight fibre, shockbreaker Ohlins dan ECU menggunakan Haltech Elite 2500.

“Pengerjaan mobil balap yang akan digunakan sudah dilakukan sejak akhir tahun 2023. Saat ini pengerjaan sudah mencapai 85 persen. Diharapkan awal Mei sudah bisa dilakukan test drive dan tanggal 8 Juni 2024 akan dilakukan grand launching mobil balap UIRT-02,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, UI Racing Team sebelumnya juga telah mengikuti kompetisi Formula Student Czech Republic 2023. Hasilnya cukup membanggakan. Diikuti 60 tim dari berbagai negara, UI Racing Team berhasil meraih prestasi di beberapa kategori, yaitu posisi ke-7 di business plan, posisi ke-10 di cost and manufacturing, posisi ke-14th di engineering design, dan posisi ke-13 untuk keseluruhan.

“Selain itu, sejumlah prestasi juara pernah disabet UI Racing Team. Antara lain, Top 5 Formula Japan 2018, Juara 3 Endurance Event dalam ajang IIMS 2029, Juara 1 Business Event dalam ajang IIMS 2019, Top 5 Business Plan dalam ajang Formula Bharat 2022 dan Top 6 Engineering Design dalam ajang Formula Bharat 2022,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Ketua MPR RI: Gelar Lomba Asah Keterampilan Penggunaan Senjata Api Beladiri Tahun 2024

JAKARTA, – KABAR EKAPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri (Perikhsa) Bambang Soesatyo menuturkan Perikhsa akan kembali menyelenggarakan Lomba Asah Keterampilan Penggunaan Senjata Api Beladiri 2024. Bertema “Deffensive Shooting”, Lomba Asah Keterampilan Penggunaan Senjata Api Beladiri Perikhsa 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2024 di Lapangan Tembak Perbakin, Senayan, Jakarta.

“Lomba Asah Keterampilan Penggunaan Senjata Api Beladiri yang secara rutin diadakan tiap tahun oleh DPP Perikhsa ini bertujuan mengumpulkan semua anggota Perikhsa seluruh Indonesia dan juga para pemilik IKHSA (Izin Khusus Senjata Api Beladiri) sebagai ajang untuk melatih keterampilan menembak. Selain, sebagai sarana sosialisasi antar pemegang IKHSA untuk mendapatkan update tentang regulasi dari pihak kepolisian, dalam hal ini Baintelkam Polri,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Perikhsa di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Ketua MPR RI: Dukung Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri (PERIKHSA)

Pengurus Perikhsa hadir antara lain Eko S. Budianto, Charles Wicaksana, Heru Prakoso, Lukas Simanjuntak, Ronald Soebroto, Paulus Budhi, Agung Hambaka, Teddy Irawan dan Akbar
Marwan.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebelum lomba para peserta akan dibekali kembali ilmu tentang bagaimana teknik penembakan, teknik bergerak, hingga teknik reload magazine. Tidak kalah penting, juga pembekalan tentang keamanan senjata dan arena penembakan. Termasuk tentang filosofi pistol sebagai alat membela diri, bukan untuk ajang pamer ataupun gagah-gagahan.

“Perikhsa memiliki kewajiban memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada pemilik IKHSA agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Para pemilik senjata api harus bisa menjaga diri dan lingkungannya, sehingga izin kepemilikan yang sudah didapat bisa digunakan untuk kepentingan bela diri dan bela negara. Termasuk membantu mewujudkan pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Penasehat Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, saat ini anggota Perikhsa sudah mencapai lebih dari 300 anggota. Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring besarnya antusias para pemilik izin khusus senjata api beladiri bergabung dalam Perikhsa.

“Banyaknya anggota Perikhsa akan berkontribusi dalam pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak. Selain itu, para anggota Periksa juga dapat membantu polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan dapat dimanfaatkan sebagai komponen cadangan yang mendukung TNI sebagai bagian penjaga kedaulatan bangsa dan negara,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Peringati Hari Kartini di Medan Tugas, KOOPS HABEMA Bersama Para Kartini Papua Semarakkan Kegiatan Teritorial

Timika, – KABAR EKAPRES II Emansipasi wanita sebagai implementasi Hari Kartini, diwujudkan Komando Operasi TNI (KOOPS TNI) HABEMA bersama para Kartini Papua dalam peringatan yang mengusung tema “Bangkit Semangat Berjuang Membangun Indonesia, Perempuan Papua Hebat”.

Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kartini tahun 2024 kali ini, telah digelar kegiatan Teritorial oleh Satuan Jajaran KOOPS HABEMA di dua tempat yang berbeda pada hari Rabu (24/04/2024).

Meliputi Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya yang digelar oleh Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 509/BY Kostrad, dan Pos Batas Batu Kabupaten Nduga oleh Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 503/MK Kostrad.

Kedua lokasi kegiatan teritorial dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2024, dikoordinir oleh Satgas Teritorial KOOPS HABEMA pimpinan Kolonel Arm Stefie Jantje Nuhujanan. Secara spesifik, kegiatan teritorial kali ini diwujudkan dalam bentuk pembagian baju-baju daster untuk para Mama Papua, pengobatan gratis, serta kegiatan peduli stunting melalui pemberian makanan bergizi gratis bagi masyarakat setempat, secara serentak di dua wilayah, baik Sugapa maupun Batas Batu.

Peringati Hari Kartini di Medan Tugas, KOOPS HABEMA Bersama Para Kartini Papua Semarakkan Kegiatan Teritorial

Respon positif ditunjukkan oleh para Kartini Papua di kedua wilayah melalui partisipasi kehadiran yang cukup banyak mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Kartini kali ini. Bahkan saat pembagian baju daster, tidak jarang dari para Mama Papua yang langsung mencoba mengenakannya sebagai wujud sukacita menerima pemberian dari para Prajurit KOOPS HABEMA.

“Wujud penghargaan jasa Ibu RA Kartini ditunjukkan melalui kepedulian KOOPS HABEMA terhadap emansipasi wanita Papua yang berhak untuk terus berdaya secara hebat sesuai dengan keahliannya demi kemajuan pembangunan di Papua,” ucap Panglima KOOPS HABEMA pasca kegiatan.

Red

 

Wakil Ketua TKN Sayangkan PDIP Gugat PTUN Usai Kandas di MK, Berani Tidak Tarik Menterinya dari Kabinet?

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi manuver PDI Perjuangan (PDIP) yang menggugat dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Silfester Matutina menyayangkan PDIP membuat gugatan ke PTUN. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan mengikat.

“Kita tahu bahwa putusan MK itu udah final. Jadi memang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Seluruh penyelenggara pemilu harus mematuhi itu. Jadi tidak ada masalah,” ucap Silfester saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Dijelaskan Silfester, langkah PDIP yang akan membuat gugatan ke PTUN tidak akan bisa membatalkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Gara-Gara Gugat PTUN, Ketum Solmet : Kalau Berani Tarik Diri dari Kabinet Jokowi

Karena itu, ia pun meminta agar PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Presiden Jokowi. Baginya, gugatan PDIP ke PTUN hanya sebagai halusinasi.

“Maksud saya lebih baik daripada capek-capek untuk PTUN, yang paling gampang itu PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi. Karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang untuk dilakukan,” katanya.

“Kalau untuk gugat lagi di PTUN, saya pikir ngga lah. Kita semua tahu secara hukum dan ketatanegaraan barang ini nggak ada lah. Ini hanya seperti kalau orang itu halusinasi. Jadi menurut saya daripada capek-capek lebih baik PDI-P tarik seluruh menterinya. Itu lebih masuk akal dan gampang,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya akan menggugat dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Djarot menegaskan, gugatan tersebut akan diajukan bukan untuk membatalkan hasil Pemilu 2024.

“Ya untuk ke PTUN itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil Pemilu,” kata Djarot di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Dia menjelaskan, gugatan itu akan diajukan untuk menunjukkan telah terjadi praktik penyimpangan substansial dalam Pilpres 2024.

Menurut Djarot, hal itu setidaknya dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga KPU RI karena menerima pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran.

“Kemudian terjadi pelanggaran etik kepada KPU ketika menrima pendaftaran 02 ya sampai dengan pegerahan aparat di dalam memenangkan paslon tertentu,” ucap Djarot.

“Jadi ke PTUN dalam rangka itu untuk mencari keadilan,” ungkap Djarot menambahkan.

Djarot menuturkan, gugatan ini sangat penting agar praktik-praktik kecurangan tak kembali terjadi dalam Pemilu mendatang.

“Terutama yang paling dekat itu Pilkada 2024. Ini sebagai bagian koreksi kita,” tuturnya.

Reporter: Casroni

15 Kg Kayu Gaharu Ilegal Berhasil Diamankan Satgas Pamtas Yonarmed 10/ Bradjamusti

KALBAR, – KABAR EKSPRES II Sebanyak 15 Kg kayu Gaharu tanpa dilengkapi dokumen, diamankan Satgas Pamtas RI – Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI – Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti Letkol Arm Ady Kurniawan, M.Han., dalam rilis tertulisnya di Makotis Badau , Kecamatan Badau, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (25/04/2024).

Diungkapkan Dansatgas, kejadian bermula saat Pasiintel Satgas Lettu Arm Dhamis Amywisesa Wiratama bersama 1 org anggotanya Praka Ricky sedang melaksanakan patroli rutin bersama Bea Cukai Nanga Badau

Pada saat melaksanakan Patroli pengecekan jalur – jalur tikus , Pasiintel satgas menemukan sebuah karung mencurigakan yang disembunyikan di semak semak. Dan pada saat dibuka isi karung tab didapati beberapa bongkahan kayu yang menurut anggota Bea Cukai adalah Kayu Gaharu

Lebih lanjut dikatakan, Karung berisi 15 kg bongkahan kayu gaharu tsb diduga hendak diseludupkan oleh oknum tidak bertanggung kawab ke wilayah Indonesia dengan maksud untuk dijual.

Menurut Pasiintel Satgas, perdagangan kayu gaharu ini begitu menggiurkan karena memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan orang untuk memperoleh keuntungan yang banyak tanpa melalui aturan hukum yang berlaku.

15 Kg Kayu Gaharu Ilegal Berhasil Diamankan Satgas Pamtas Yonarmed 10/ Bradjamusti

“Seperti diketahui kayu gaharu ini banyak kegunaannya, salah satunya bahan dasar pembuat parfum, sebagai aksesoris, dekor interior, serta berbagai kerajinan kayu lainnya sehingga diminati banyak orang,” tutur Pasiintel Satgas.

Ditambahkan Dansatgas “Untuk mencegah penyeludupan kayu ini, personelnya akan lebih intensif lagi melakukan sweeping terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah Indonesia.”

“Saat ini barang bukti kayu jenis gaharu tersebut sudah kami serahkan kepada pihak Bea Cukai Nanga Badau,” pungkas Dansatgas

Autentikasi : Pen Satgas Pamtas RI-Mly Yonarmed 10/Bradjamusti Kostrad

Reporter: Imam

Mendagri Minta Pemda Lakukan Terobosan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Surabaya, – KABAR EKSPRES II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan terobosan kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dia menegaskan, tujuan dari otonomi daerah adalah memberikan kesempatan kepada daerah melalui kewenangan yang dimiliki agar mampu mencari terobosan kreatif meningkatkan PAD.

“Sehingga ketergantungan kepada pusat akan berkurang,” ujar Mendagri saat memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (25/4/2024).

Mendagri menegaskan, Pemda dengan PAD yang tinggi dapat membiaya berbagai program pembangunannya masing-masing. Mereka dapat menyelesaikan berbagai masalah secara mandiri, tanpa harus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Mendagri Minta Pemda Lakukan Terobosan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurutnya, momen peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi, evaluasi, dan membuka pikiran terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Apalagi saat ini Pemda tengah intens menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi faktor penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah masing-masing.

“Penyusunan APBD yang benar, perencanaan yang benar itu akan menyumbang 70 persen keberhasilan, perencanaan yang salah menyumbang 70 persen akan gagal pembangunan di daerah itu,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan sejumlah isu penting lainnya yang perlu menjadi perhatian Pemda salah satunya pengendalian inflasi. Menurutnya, inflasi penting untuk dikendalikan karena menyangkut ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dirinya bersyukur saat ini inflasi Indonesia secara nasional terkendali, yakni dengan angka 3,05 persen secara year on year pada Maret 2024. Namun demikian, upaya pengendalian inflasi tetap perlu terus dilakukan, termasuk oleh Pemda.

Reporter: Imam

Sesuai Tema Peringatan Hari Otda, Pj. Wali Kota Ajak Rawat Lingkungan

SURABAYA, – KABAR EKSPRES II Penjabat (Pj.) Wali Kota Tegal, Dadang Somantri sesuai tema Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXVIII tahun 2024, mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar.

“Benar bahwa kita harus mulai merawat lingkungan. Yuk, kita bareng-bareng menjaga lingkungan untuk masa depan untuk anak kita,” ungkap Dadang Somantri usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVIII tahun 2024 yang dilaksanakan dengan upacara yang berlangsung di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024) pagi.

Di beberapa kesempatan, Dadang juga menyampaikan perlunya untuk memberikan perhatian lebih kepada lingkungan. Sebab, semakin kesini semua jumlah penduduk semakin besar, kebutuhan lahan, kebutuhun oksigen juga semakin besar.

Dadang Somantri hadir di Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVIII tahun 2024 didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tegal, Mohammad Suharto dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tegal, Dorres Indrian Nugroho.

Sesuai Tema Peringatan Hari Otda, Pj. Wali Kota Ajak Rawat Lingkungan

Peringatan Hari Otda XXVIII tahun 2024 yang mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat” tersebut turut dihadiri oleh kepala daerah seperti gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam amanatnya menyampaikan bahwa tema yang dipilih pada peringatan Hari Otda tahun ini merupakan tekad bersama untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran pemerintah dan pemerintah daerah akan amanah untuk membangun keberlanjutan dan pengelolaan Indonesia.

“Termasuk sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka untuk mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan sekaligus menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi muda mendatang,” ujar Tito

Lebih lanjut Tito Karnavian mengungkapkan perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari 28 tahun merupakan momen yang tepat untuk melakukan evaluasi, koreksi dan instropeksi tentang bagaimana aplikasi otonomi daerah selama ini.

Selain itu Tito mengungkapkan bahwa tema yang dipakai pada tahun ini mengenai green economy dan ramah lingkungan tidak lain adalah sebagai konsekuensi yang harus dilakukan termasuk Indonesia dengan adanya bahaya yang tidak ringan dimasa mendatang yaitu perubahan lingkungan (climate change).

Pada upacara tersebut juga dilaksanakan penyematan dan penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Inspektur Upacara.
Usai upacara kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023 dan pentas seni budaya yang menampilkan tari-tarian dari berbagai daerah di Indonesia.

Reporter: Imam

Kemendagri Lakukan Bimtek Perencanaan dan Pengumpulan Data SPM Bidang Trantibumlinmas

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB. Chaerul Dwi Sapta mengatakan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah yang telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku, menyiratkan bahwa saat ini penerapan SPM bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), melainkan sebagai suatu pemenuhan dasar warga negara.

“Oleh karenanya, jenis pelayanan yang termuat dalam SPM bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,” kata Chaerul saat membuka rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka Bimbingan Teknis (Bimtek) perencanaan dan pengumpulan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas, Kamis (25/4/2024) di Sentral Cawang Hotel Jakarta.

Lebih lanjut, Chaerul mengatakan kesinambungan akan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan SPM yang diberikan oleh pemerintah daerah harus selalu ada setiap tahunnya yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggarannya serta menjadi salah satu isu strategis daerah.

“Terjaminnya pemenuhan SPM merupakan salah satu indikator dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang saat ini sedang mengalami proses revisi,” imbuh Chaerul.

Sebagai informasi, rata-rata capaian layanan SPM bidang Trantibumlinmas tahun 2023 di provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut: layanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi 87,13%; layanan ketentraman dan ketertiban umum kabupaten/kota 85,03%; layanan informasi rawan bencana 82,44%; layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 82,99%; layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 84,41%; dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 84,98%.

Melalui Rakor ini, Chaerul berharap dapat memberikan penguatan pemahaman kepada pemerintah daerah dalam menerapkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya empat tahapan penerapan SPM.

Selain itu, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan kewajiban Tim Penerapan SPM di daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui pengintegrasian hasil pengumpulan data beserta dengan hasil penghitungannya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah OPD pengampu SPM Trantibumlinmas.

“Indikator SPM urusan Trantibumlinmas menjadi isu prioritas di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan serta penganggaran harus tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,” pungkas Chaerul.

Rakor pusat dan daerah dihadiri secara luring oleh perwakilan Satpol PP, Dinas Damkar, BPBD, dan Bagian Program terdiri dari provinsi dan kabupaten/kota yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Banten, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, NTB, Sulawesi Selatan, Kabupaten Klaten, Siak, Aceh Barat, Sumedang dan Jeneponto serta provinsi, kabupaten/kota lainnya hadir secara daring.

Red

Optimalkan Profesionalisme Prajurit, Kodim 1710/Mimika Gelar UTP Jabatan

Timika, – KSN II Anggota Kodim 1710/Mimika optimalkan kemampuan prajurit melalui Uji Terampil Perorangan (UTP) Jabatan yang dilaksanakan di Makodim 1710/Mimika, Jl. Agimuga Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Kamis (25/04/2024).

Pasiops Kodim 1710/Mimika, Kapten Inf Heli Sukmajaya selaku koordinator kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menguji dan mengukur kemampuan, pengetahuan dan keterampilan prajurit sesuai dengan jabatannya.

Dalam kegiatan ini dilakukan pengujian kepada prajurit yang menjabat sebagai Bamin, Batuud dan Babinsa dimana kegiatan ini diikuti oleh sekitar 115 orang prajurit. Kegiatan ini akan dilakukan beberapa hari kedepan dengan materi uji yang berbeda-beda. Seluruh prajurit pun terlihat bersemangat dan mengikuti kegiatan dengan serius karena mereka menyadari bahwa UTP Jabatan ini sangat penting untuk menunjang kinerja aparat teritorial di lapangan.

Optimalkan Profesionalisme Prajurit, Kodim 1710/Mimika Gelar UTP Jabatan

Dalam kesempatan terpisah, Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi mengatakan bahwa pelaksanaan UTP Jabatan dilakukan untuk mengukur serta mengetahui kemampuan dan kecakapan prajurit yang disesuaikan tingkat tugasnya dan jabatannya. Dandim pun berharap melalui kegiatan ini setiap prajurit bisa memahami sejauh mana kemampuannya dalam mendukung tugas pokok dan memotivasi prajurit untuk meningkatkan kecakapannya.

Red

Musrenbang Kejaksaan RI 2024, Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045

Bali, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka dan memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2024 dengan tema “Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”. Kamis 25 April 2024 bertempat di Ayodya Resort Nusa Dua, Bali.

Jaksa Agung menyampaikan bahwa Musrenbang adalah salah satu langkah untuk melakukan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dengan memadukan dan memperkuat proses penyusunannya. Kejaksaan harus memastikan bahwa target yang hendak dicapai telah sesuai dengan arah pembangunan nasional, sebagaimana yang dimaksud dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Visi Indonesia, Visi dan Misi Presiden serta Rencana Kerja Pemerintah.

“Musrenbang merupakan pelaksanaan dari amanat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Nasional sekaligus Kejaksaan RI Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung RI (INSJA) Nomor 1 Tahun 2024,” ujar Jaksa Agung.

Musrenbang Kejaksaan RI 2024, Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045

Adapun tema Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024 ini mencerminkan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum turut memikul semangat untuk membawa Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur. Hal itu tercantum dalam Visi Indonesia Emas 2045.

“Saya melihat pemilihan tema Musrenbang tahun ini telah sesuai dengan tema RKP Tahun 2025 yang berjudul Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, sehingga saya yakin output dari Musrenbang kali ini akan menghasilkan program penegakan dan pelayanan hukum yang menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi,” imbuh Jaksa Agung.

Untuk diketahui, keseluruhan pembahasan dalam Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024 ini akan menjadi rumusan perencanaan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2025 sesuai ketersediaan anggaran yang ditetapkan pada pagu indikatif Kejaksaan. Lalu, rumusan tersebut akan dijadikan bahan Jaksa Agung dalam menghadiri Musrenbang Nasional atau Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat.

“Saya tekankan bahwa proses perencanaan saat ini menggunakan metode bottom up, dengan demikian ujung tombak dari perencanaan penganggaran berada pada Kejaksaan Negeri selaku unit organisasi pelaksana tugas dan fungsi Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung.

Dalam perkembangan kiprahnya, Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia diberikan kepercayaan untuk melaksanakan misi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia” sebagaimana tertuang dalam Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, misi tersebut dirincikan ke dalam 20 (dua puluh) upaya transformatif, salah satu di antaranya yang menjadi super prioritas atau game changer yaitu terkait “Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal”.

Terkait dengan upaya mewujudkan target transformasi super prioritas, maka melalui forum musrenbang ini akan dibahas poin-poin mengenai business process utama Kejaksaan antara lain:
Penanganan Perkara Pidana Umum.
Penanganan Perkara Pidana Khusus.
Penanganan Perkara Pidana Militer.

Pemulihan Aset. Pelakukan Operasi Intelijen dan Penerangan Hukum. Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pendidikan dan Pelatihan.
Dukungan Pencapaian Program Prioritas Pemerintah dan Pembiayaan Kegiatan Rupiah Murni.

Menutup arahannya, Jaksa Agung berharap keseriusan dalam menyusun anggaran dengan berbasis program dapat mengoptimalkan alokasi pendanaan program-program prioritas, tugas dan fungsi Kejaksaan yang selaras dengan ketetapan Pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia.

Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2023 dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada Rabu 24 April 2024 s/d Jumat 26 April 2024, yang dihadiri baik secara langsung maupun virtual, diantaranya yaitu PJ Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof. Pujiyono, Wakil Jaksa Agung RI Dr. Sunarta, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Dwi Teguh Wibowo mewakili Menteri Keuangan RI,

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung RI, Para Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kejaksaan Agung, Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Kepala Kejaksaan Negeri, Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Para Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Bangkok, Hongkong, Riyadh, dan Singapura. (K.3.3.1)

Red