Kategori: TNI

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Dalam rangka meningkatkan ketertiban administrasi pemerintahan serta identifikasi wilayah administratif di wilayah perbatasan antar negara, rapat pusat dan daerah telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 hingga 28 Februari 2024.

Rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak tersebut bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan klarifikasi atas usulan pemberian atau perubahan nama pulau, serta memberikan penegasan terhadap status wilayah administrasi pulau dengan memanfaatkan sistem informasi nama rupabumi (SINAR) dan sistem informasi pulau, serta teknologi pemetaan menggunakan citra satelit.

Rapat ini didasarkan pada beberapa dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, serta beberapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait tata kelola wilayah administratif.

“Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mengkoordinasikan data pulau serta mengklarifikasi usulan perubahan nama pulau di wilayah perbatasan antar negara. Tindakan ini dianggap penting dalam pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta pulau untuk tahun 2023, dan juga sebagai langkah implementasi dari kebijakan satu data di Indonesia. Beliau menegaskan pentingnya mematuhi prosedur pembakuan nama rupabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai upaya menjaga konsistensi dan kejelasan dalam penamaan pulau,” ungkap Amran, Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Rapat dihadiri oleh 48 peserta, terdiri dari perwakilan dari kementerian, lembaga pemerintah terkait, serta daerah-daerah yang berbatasan dengan negara tetangga. Para narasumber yang hadir membahas hasil validasi pulau, data pemetaan, serta penamaan rupabumi pulau. Materi yang disampaikan narasumber kemudian dibahas dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator.

Pelaksanaan rapat juga mencakup pembagian kelompok terkait pendampingan teknis validasi data pulau-pulau kecil terluar. Dengan demikian, rapat tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan ketertiban administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan tentang kedudukan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki hubungan langsung dengan sepuluh negara tetangga serta berbatasan dengan dua benua dan dua samudera. Beliau menguraikan hak Indonesia untuk menetapkan garis pangkal kepulauan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional, yang menjadi jembatan penghubung antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Hal ini penting karena garis pangkal kepulauan menjadi landasan yang menyatukan wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, sejalan dengan deklarasi Juanda tahun 1957.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama OSIS SMA Labschool Kebayoran akan bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam rangkaian event SKYNATION 2024. Didalamnya juga terdapat berbagai rangkaian lomba seperti lomba paskibraka ketangkasan baris-berbaris (LKBB), variasi, dan formasi. Target peserta 40 tim Paskibra SMP dan 40 tim Paskibra SMA.

“Lebih dari sekadar ajang lomba, SKYNATION juga dirancang untuk memperkuat kedisiplinan dan menciptakan pengalaman berharga bagi para siswa. Sehingga diharapkan dapat membentuk jiwa kepemimpinan sekaligus memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme generasi muda agar semakin kuat,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus OSIS SMA Labschool Kebayoran, di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Hadir antara lain, Ketua OSIS SMA Labschool Kebayoran Amia Kirana, Ketua Bidang 1 OSIS SMA Labschool Kebayoran Melati Herawati, Ketua Pelaksana SkyNation 2024 Ruby Aliya, dan PO Teknis SkyNation 2024 Severnaya Alifa.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia memiliki momentum emas dengan hadirnya bonus demografi. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen atau sebanyak 227 juta jiwa adalah kelompok usia produktif.

“Bonus demografi adalah momentum penting yang tidak boleh begitu saja kita lewatkan. Kita perlu belajar dari pengalaman berbagai negara yang telah sukses mengoptimalkan periode bonus demografi, seperti Korea Selatan, Tiongkok dan Jepang. Setiap negara tersebut berhasil memanfaatkan momentum bonus demografi dengan cara masing-masing,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengingatkan masih adanya fenomena kekerasan dan vandalisme, paham radikal, sikap intoleran, dan berbagai arus pemikiran yang menegaskan ideologi serta menggerus nilai-nilai kearifan lokal bangsa. Berbagai virus ideologi tersebut jika tidak ditangkal sejak saat ini, dapat membuat bonus demografi berubah menjadi bencana demografi.

“Hadirnya berbagai virus ideologi yang merongrong kehidupan generasi muda memang tidak mudah untuk kita diagnosa secara kasat mata, namun dapat kita rasakan dalam kehidupan keseharian. Misalnya dalam gaya hidup, cara berpakaian, bersikap dan bertingkah laku, dimana kecenderungan menjadikan budaya asing sebagai kiblat dan rujukan. Karena itu, membekali generasi muda kita dengan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan, untuk melindungi jatidiri dan identitas kebangsaan kita di masa depan, menjadi sebuah keniscayaan,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni