Timika, – KABAR EKSPRES IIKodim 1710/Mimika menggelar Latihan Teknis Teritorial (Latnister) yang merupakan kegiatan program yang harus dilaksanakan Satuan Kodim dalam setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk memantabkan dan meningkatkan kemampuan teknik bagi satuan kewilayahan dalam pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan.
Latnister Kodim 1710/Mimika digelar di Makodim 1710/Mimika Jl. Agimuga, Mile 32, Kab. Mimika, dilaksanakan selama 5 hari sesuai program dengan beberapa materi diantaranya: Temu cepat lapor cepat, Manejemen Terorial, Penguasaan wilayah, Binwara, Komsos dan Sikap Ter. Senin (18/03/2024).
Dandim 1710/Mimika yang diwakili Pgs. Pasiops Kodim 1710/Mimika, Kapten Inf Helly Sukmajaya menyampaikan bahwa Latnister dilakukan untuk memelihara kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Babinsa dalam melaksanakan tugas sebagai aparat teritorial.
Tingkatkan Kemampuan Teritorial, Kodim 1710/Mimika Laksanakan Latnister
Lebih lanjut Dandim menyampaikan bahwa kemampuan teritorial harus dikuasai setiap Babinsa, yang secara langsung akan bersentuhan dengan masyarakat, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik.
“Sebagai aparat teritorial harus mampu memberikan informasi yang akurat, cegah dini, cepat dan lapor cepat serta keahlian dalam melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama masyarakat, selain itu manajemen teritorial dan kontrol wilayah serta pembinaan perlawanan rakyat harus benar-benar dikuasai,” tambahnya.
Harapannya kepada para peserta agar mengikuti kegiatan Latnister dengan sungguh-sungguh serta memperhatikan materi yang diberikan. Sehingga mampu menerapkan materi yang telah diperoleh guna menunjang tugas di lapangan.
Jawa Tengah, – KABAR EKSPRES IIPolda Jateng melalui Bagian Psicologi Biro SDM berikan trauma healing masyarakat terdampak banjir di wilayah Kab. Demak dan Kab. Kudus, Senin (18/3/2024).
Kegiatan diisi dengan permainan sederhana untuk proses pencairan suasana (ice breaking) dan pemberian semangat (enegizers) kepada masyarakat terdampak Banjir.
Dipimpin Karo SDM Polda Jateng Kombespol Yohanes Ragil Kegiatan trauma healing sebagai wujud rasa empati dari Polri sebagai bentuk kegiatan yang berlanjut dari setiap penanganan bencana.
“Kami melakukan kegiatan psikososial ini dengan membawa tim trauma healing polda jateng dan konselor Polres dengan bertujuan untuk membantu korban banjir atau bencana agar tidak mengalami stres, mengurangi kecemasan dan rasa sakit. Dapat juga menjaga kekebalan imun dan menjaga kesehatan mental,” ujar Kombespol Ragil.
Polda Jateng Terjunkan Tim Psicologi Berikan Trauma Healing Korban Banjir
Sementara itu AKBP. Novian Susilo Kabag psikologi Biro SDM Polda Jateng menjelaskan bahwa layanan pada masyarakat terdampak banjir, dalam kegiatan psikosoial (trauma healing) ini harapannya korban terdampak banjir mampu mengalihkan pikiran buruk terhadap bencana agar warga tidak berlarut-larut dalam kesedihan serta bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian.
“Biasanya korban mengalami tekanan psikis. Makanya kita laksanakan kegiatan motivasi dan membangkitkan semangat korban, untuk yang sudah berjalan saat ini peserta nya Anak – anak sebanyak 40 orang di Kab. Demak dan 110 Orang si Kab. Kudus,” sebutnya.
AKBP. Novian menambahkan dalam trauma healing Metode yang digunakan adalah Psychological First Aid (PFA) yaitu tindakan suportif berupa dukungan sosial dan emosional yang diberikan terhadap seseorang yang mengalami trauma akibat bencana yang dialaminya. Penerapan langsung prinsip dasar PFA dan intervensi penyembuhan trauma melalui Play Therapy.
“Khusus pada kelompok usia anak diberikan metode bermain agar tidak terhanyut dengan emosi sedih juga pemberian konseling psikologi kepada warga yang terdampak banjir,” imbuh AKBP Novian
Ditempat terpisah Kabidhumas Polda Jateng Kombespol Satake Bayu menyatakan sebagai wujud kehadiran polri dilapangan dalam kejadian bencana selain proses evakuasi terhadap korban maupun kebutuhan logistik polri juga memperhatikan psikologis korban.
“Jadi tidak hanya problem kesehatan fisik kita juga memperhatikan psikologis dari korban bencana sehingga kehadiran program trauma healing ini sesuai dengan tahapan manajemen penanggulangan bencana mengatasi dampak bencana tersebut,” pungkas Kabidhumas.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah anak-anak muda berprestasi yang tergabung dalam Komunitas Karya Pelajar Mengabdi Bangsa Indonesia (Komib) atas inovasinya menghadirkan mesin pemilah sampah otomatis yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Bahkan mesin pemilah sampah tersebut sudah dipesan United Tractor member of Astra untuk membantu solusi pemilahan sampah di kantor United Tractor.
Komib merupakan wadah bagi para pelajar di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK se-Indonesia untuk berani mengekspresikan dan mengimplementasikan ide, gagasan, atau kemampuan yang dimilikinya sehingga bisa menghasilkan karya yang bernilai.
“Mesin pemilah sampah ini menjadi terobosan agar proses pemilahan sampah bisa berjalan lancar. Khususnya dalam memisahkan sampah organik, non organik dan sampah B3. Membuat sampah menjadi ramah terhadap lingkungan. Pemilahan sampah merupakan langkah awal untuk menekan timbulan sampah di TPA,” ujar Bamsoet usia menerima pengurus Komib, di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Mesin Pemilah Sampah Karya Komunitas Karya Pelajar Mengabdi Bangsa Indonesia
Pengurus Komib yang hadir antara lain, Ketua Joel Mulyadi (SMA Penabur), Wakil Ketua Ethan Purwohardono (SMA JIS), Kepala Divisi Atika Aulia (SMAN 53), dan Kepala Divisi Dimas Kasfilah (SMAN 53).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 hasil input dari 202 kab/kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65.71 persen atau 13.9 juta ton dapat terkelola. Sedangkan sisanya 34,29 persen atau 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik.
“Sumber lain melaporkan, dilihat dari segi jenisnya, mayoritas timbulan sampah nasional pada 2022 berupa sampah sisa makanan dengan proporsi 40,7 persen, kemudian sampah plastik 18 persen, kayu/ranting 13 persen, kertas/karton 11,3 persen, logam 3 persen, kain 2,6 persen, kaca 2,2 persen, karet/kulit 2,1 persen, dan sampah jenis lainnya 7,1 persen. Berdasarkan sumbernya, mayoritas atau 38,4 persen timbulan sampah nasional berasal dari rumah tangga, kemudian dari pasar tradisional 27,7 persen, perniagaan 14,4 persen, kawasan komersial/industri 6,2 persen, fasilitas publik 5,4 persen, perkantoran 4,8 persen, dan sumber lainnya 3,2 persen,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, besarnya sampah di tanah air yang cenderung terus bertambah tiap tahun, merupakan problem laten. Bukan semata angkanya yang terus membesar, melainkan cara penanganannya. Sampah yang tidak tertangani dengan baik menjadi sumber pencemaran, baik di darat maupun perairan seperti sungai dan laut.
“Kesadaran kolektif masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting. Menjadi modal sosial untuk menciptakan budaya bersih sebagai bagian dari identitas dan karakter masyarakat Indonesia,” pungkas Bamsoet.
Tegal, – KABAR EKSPRES II Guna menjaga situasi Kabupaten Tegal yang aman dan kondusif Kepolisan Resor Tegal (Polres Tegal) laksanakan kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Senin (18/3/2024).
Kapolres Tegal AKBP Mochammad Sajarod Zakun. S.H., S.I.K melalui Kabag Ops Kompol Sardoyo. S.H., M.H menyampaikan kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Polres Tegal.
“Kami malaksanakan Patroli dalam rangka mengantisipasi terjadinya tawuran dan mencegah tindakan yang mengarah ke tindakan kriminalitas, khususnya di wilayah Kabupaten Tegal,” ungkap Kabag Ops.
Ia menambahkan kegiatan ini juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar menjaga situasi dengan melaksankaan Siskamling di lingkungan sekitarnya.
Polres Tegal Gelar KRYD
Kegiatan ini melibatkan seluruh fungsi yang ada di Kepolisian seperti Satlantas, Satreskrim, Satsamapta, Satintelkam serta personel Staf Polres Tegal dan didampingi oleh Propam.
Kasat Samapta Polres Tegal AKP Surahno S.H., M.H saat memimpin jalannya patroli menambahkan kami melaksanakan KRYD ini sebagai upaya preventif menjelang Idul Fitri 1445H/2024 agar masyarakat merasa aman dan nyaman dan aman saat melaksanakan ibadahnya.
“Kami berpesan kepada masyarakat apabila ada ganggunan keamanan agar melaporkan ke Call Center Polri 110 atau bisa langsung melaporkan ke kantor Polisi terdekat,” pungkasnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Perencanaan pembangunan kesehatan terbukti menjadi kunci dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (18/3/2024), melalui perencanaan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, terjadi peningkatan signifikan dalam angka UHH (Usia Harapan Hidup), yang menandakan adanya progres positif dalam kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, capaian tersebut juga diikuti oleh penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting.
Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. Peningkatan kinerja sistem kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga rujukan tingkat lanjut, telah membantu memastikan bahwa penduduk memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap layanan kesehatan.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, meskipun telah mencapai beberapa keberhasilan, capaian pelayanan kesehatan masyarakat masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pada 2023, belum ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mencapai target 100% dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Perencanaan Pembangunan Kesehatan Dorong Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat
“Saat ini, persentase rata-rata capaian untuk masing-masing jenis pelayanan pada SPM kesehatan kabupaten/kota secara nasional masih belum mencapai target yang diinginkan,” kata Restuardy Daud saat menjadi narasumber pada acara Pertemuan Pembahasan Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Primer sampai ke Tingkat Desa, di Hotel Pullman, Jakarta, belum lama ini.
Menyikapi kondisi tersebut, Restuardy menegaskan perlunya peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui transformasi pelayanan kesehatan primer. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong pemenuhan SPM dalam bidang kesehatan.
Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Kemendagri menyambut baik dan berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kesehatan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Restuardy Daud juga menegaskan bahwa, Kemendagri akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta peningkatan kompetensi tenaga medis.
“Tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan program layanan kesehatan primer menjadi hal yang penting. Ini termasuk menjamin adanya lahan untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan medik, serta biaya operasional beserta gaji dan insentif/tunjangan,” tambah Restuardy.
Restuardy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Bappeda, BPKAD, OPD Kesehatan, PUPR, APIP, organisasi masyarakat, kader, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan primer di tingkat lokal.
Dengan adanya komitmen serta kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan capaian dalam pelayanan kesehatan masyarakat dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kemenkes, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dirjen Kesmas Kemenkes, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Peserta Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia kecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIDirektorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat asistensi dan supervisi provinsi dalam rangka integrasi program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), di The Belleza Hotel – Suites, Jakarta, belum lama ini.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyoroti pentingnya upaya untuk mewujudkan ketahanan air dan mengantisipasi perubahan iklim yang telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian bencana pada wilayah sungai.
Restuardy mengutip data BNPB yang menunjukkan peningkatan hingga 82% dalam jumlah kejadian bencana alam dari tahun 2011 hingga 2020.
“Perubahan iklim yang terjadi saat ini secara nyata telah meningkatkan potensi dan frekuensi kejadian bencana dengan sangat drastis dan lebih ekstrem. Berdasarkan data BNPB dari tahun 2011 hingga 2020, tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam naik hingga 82 %,” kata Restuardy pada rapat tersebut, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (18/3/2024).
Kemendagri Dukung Konservasi Tanah dan Air Sebagai Upaya Mitigasi pada DAS Kritis
Sementara itu, dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan iklim terhadap SDA mencakup meningkatnya curah hujan ekstrim, banjir, kekeringan, gelombang panas, perubahan ekosistem, badai, tinggi gelombang, erosi pantai, dan invasi pasang air laut.
Restuardy menegaskan perlunya penyusunan, pemutakhiran, dan penyesuaian Pola dan Rencana Pengelolaan SDA wilayah sungai sebagai respons terhadap perubahan iklim.
“Yang perlu diperbaharui adalah kondisi hidrologis dan hidrometeorologis serta kondisi lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar data yang tersaji dalam dokumen sesuai kondisi terkini (eksisting) sehingga lebih kredibel untuk dijadikan sebagai dasar dalam penentuan arah kebijakan, strategi serta penyusunan program kegiatan pengelolaan SDA wilayah sungai,” imbuh Restuardy.
Perubahan iklim tidak hanya mengakibatkan gangguan pada siklus hidrologi, tetapi juga menimbulkan perubahan kondisi dan masalah di wilayah sungai. Oleh karena itu, penyesuaian yang cepat diperlukan untuk menemukan solusi yang tepat. Salah satu pendekatan yang diambil adalah adaptasi atau pengembangan strategis dalam model dan perencanaan pengelolaan sumber daya air. Di antaranya, dengan mengembangkan perencanaan berbasis mitigasi.
Penyusunan, pemutakhiran, dan penyesuaian Pola dan Rencana Pengelolaan SDA di wilayah sungai menjadi fokus dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Hal ini dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air atau Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah sungai, sesuai dengan tingkat kewenangannya.
Upaya ini penting dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim. Dengan melakukan pembaruan dalam pola dan rencana pengelolaan SDA, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dampak perubahan iklim serta menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya air di wilayah sungai.
“Oleh karena itu, saya sangat berharap pemerintah daerah dapat berperan serta berkontribusi secara aktif dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran sesuai skala prioritas yang didasarkan pada data, fakta, dan analisis yang lebih tajam,” ungkap Restuardy.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat ini akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah melalui harmonisasi dan sinkronisasi program kegiatan pengelolaan SDA sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.
Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan air dan mitigasi risiko bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IISebagai bentuk implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendukung kebijakan tersebut melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam proses administrasi persuratan. Aplikasi tersebut digunakan di lingkup Ditjen Bina Adwil Kemendagri mulai 15 Januari 2024.
“Kita sudah menggunakan aplikasi SRIKANDI ini sejak 15 Januari 2024 lalu, dan ini sudah hampir dua bulan tepat. Saya apresiasi kepada seluruh unit kerja yang terus melakukan adaptasi terhadap perubahan administrasi persuratan yang sebelumnya dilaksanakan secara manual, tapi saat ini kita sudah beralih ke digital,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Ditjen Bina Adwil Mey Rany saat pelaksanaan koordinasi internal administrasi persuratan di lingkup Ditjen Bina Adwil, Kamis (14/3/2024).
Ditjen Bina Adwil Terus Perkuat Transformasi Digital Persuratan melalui SRIKANDI
Ditjen Bina Adwil dapat dikatakan sebagai pionir di antara unit kerja eselon I lingkup Kemendagri yang telah menerapkan sistem persuratan elektronik dengan menggunakan SRIKANDI. Hal ini mulai dari registrasi surat masuk, nota dinas internal, sampai ke penandatanganan surat keluar.
Mey Rany menjelaskan, Ditjen Bina Adwil telah menyiapkan beberapa treatment dalam menghadapi beberapa tantangan penerapan SRIKANDI yang menjadi budaya dan pola kerja baru di masing-masing unit kerja.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Umum Ditjen Bina Adwil Rizza Kamajaya menjelaskan, selama dua bulan penggunaan SRIKANDI memang masih ditemui beberapa tantangan. Namun ia menegaskan, dukungan terus diberikan agar kendala tersebut dapat diatasi.
“Seperti yang telah disampaikan Ibu Plh. Sekretaris, sangat dipahami bahwa seluruh pegawai masih dalam proses menyesuaikan diri dari yang semula beproses secara manual, tetapi saat ini harus melihat layar perangkat elektronik untuk memproses surat. Ini bukanlah hal yang mudah tapi juga bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Selain itu juga kendala-kendala seperti jaringan, dan kendala teknis akan kita koordinasikan dengan baik,” pungkas Rizza.
Ditjen Bina Adwil akan rutin melaksanakan rapat koordinasi internal untuk mengevaluasi pelaksanaan digitalisasi persuratan. Selain itu, Ditjen Bina Adwil juga akan melakukan bimbingan teknis yang berkaitan dengan proses administrasi persuratan, sehingga seluruh pegawai memiliki pengetahuan yang baik dalam proses persuratan.
BALIKPAPAN, – KABAR EKSPRES IISetelah berkunjung ke Kalimantan Selatan, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto berkunjung ke Kalimantan Timur.
Tepat pukul 20.50 wita, Menhan Prabowo Subianto dan rombongan tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Ahad (17/3/2024). malam.
Tiba di Blikpapan, Prabowo disambut Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik, Forkopimda Kaltim dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
Tiba di Balikpapan, Menhan RI Disambut Pj Gubernur dan Forkopimda Kaltim
“Kedatangan Menhan dalam rangka kunjungan kerja meninjau dan monitoring perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara,” ucap Akmal Malik.
Kunjungan Menhan Prabowo menurut Akmal memberikan makna tersendiri bagi Provinsi Kaltim.
Karena bukti komitmen Pemerintah Pusat membangun Ibu Kota Nusantara di Benua Etam.
Tampak hadir menerima Menhan, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Danlanud Dhomber Balikpapan dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.(jay/yans/adpimprovkaltim)
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beserta jajaran, yang membahas terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi/fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Senin, (18/3/2024).
Jaksa Agung menyampaikan bahwa kredit ini terdiri dari beberapa tahapan (Batch), dengan Batch 1 yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total sebesar Rp2,504 triliun, perusahaan tersebut antara lain:
PT RII sebesar Rp1,8 triliun.
PT SMS sebesar Rp216 miliar.
PT SPV sebesar Rp144 miliar.
PT PRS sebesar Rp305 miliar.
“Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” ujar Jaksa Agung.
Kemudian, Jaksa Agung menambahkan bahwa akan ada Batch 2 yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam rangka recovery asset.
Pertemuan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan RI Bahas Adanya Dugaan Korupsi dalam Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI
Jaksa Agung mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan, agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana.
Untuk diketahui, laporan kredit LPEI ini terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan. Perusahaan-perusahaan debitur tersebut bergerak pada bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan dan nikel.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kunjungan kali ini merupakan bentuk sinergi Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum terkait dengan keuangan negara. Hal ini serupa dengan penanganan perkara dalam Satgas BLBI.
Kemudian, Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa LPEI akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. Selain itu, LPEI juga akan terus bekerja sama dengan JAM DATUN, BPKP RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu Tim Terpadu.
“Negara tetap mendukung LPEI melaksanakan perannya meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik, zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar peran strategisnya berjalan optimal sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009” imbuh Menteri Keuangan.
Reporter: Casroni Jakarta 18 Maret 2024 KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Medan, – KABAR EKSPRES IIPangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan memimpin acara serah terima jabatan (Sertijab) Danmenarhanud 2/SSM dan penyerahan jabatan Kabintaljarahdam I/BB serta Tradisi Korps Penerimaan/Pelepasan, bertempat di Balai Prajurit Makodam Bukit Barisan, Minggu (17/3/2024).
Danmenarhanud 2/SSM diserahterimakan dari Kolonel Arh Aji Prasetyo Nugroho, SSos, MM (Akmil 2000) kepada Letkol Arh R Jatmiko Adhi PC, SE, MIPol (Akmil 2001).
Sedangkan jabatan Kabintaljarahdam I/BB diserahkan Kolonel Caj Antony Tambunan (Akmil 1997) kepada Pangdam I/BB.
Di waktu dan tempat yang sama juga digelar Tradisi Korps Penerimaan Perwira Menengah (Pamen), yakni Kolonel Inf Mochammad Ridwan, SIP (Akmil 1994) sebagai Pamen Ahli Kodam I/BB yang baru.
Dalam kesempatan itu, Pangdam menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama beserta istri masing-masing, dan mendoakan sukses dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pada jabatan selanjutnya.
Pangdam I/BB Pimpin Sertijab Danmenarhanud 2/SSM dan Penyerahan Jabatan Kabintaljarahdam serta Tradisi Korps
Begitu juga kepada pejabat baru beserta istri masing-masing, Pangdam mengucapkan selamat datang dan bergabung menjadi Keluarga Besar Kodam I/BB.
“Segera beradaptasi dengan tugas dan lingkungan sekitar serta kembangkan hasil yang telah dicapai oleh pejabat lama dengan menciptakan kreasi dan inovasi baru agar kinerja satuan terus meningkat,” pesan Mayjen Hasan.
Hadir dalam acara, antara lain Kasdam, Irdam, Kapoksahli, para Pamen Ahli, para Asisten, LO TNI AL, LO TNI AU, para Kabalak serta para Dansat jajaran Kodam I/BB, dan Ketua Persit KCK PD I/BB beserta pengurus dan jajaran.
