Kategori: Religi

“UNDANGAN ELEKTRONIK”

Jakarta, – KABAR EKSPRES II PELUNCURAN BUKU terbaru Bamsoet, Rabu 17 Januari 2024 Pukul 13.00 – 16.00 WIB di Parle Senayan Cafe & Rest Senayan Park (SPARK).

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, kembali merilis buku terbaru ke-32 berjudul ‘Konstitusi Butuh Pintu Darurat: Urgensi Memulihkan Wewenang Subjektif Superlatif MPR RI’.

Dalam buku ini, Bamsoet mengulas tentang UUD NRI 1945 pasca reformasi tanpa pintu darurat jika terjadi _dispute_ atau kebuntuan konstitusi dan kebuntuan politik.

Bamsoet mengingatkan pentingnya Indonesia memiliki pintu darurat dalam UUD 1945 dan protokol kedaruratan ketika terjadi kekosongan kekuasaan akibat pemilu tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu akibat terjadinya ‘kerusuhan’ atau sangketa hukum yang berkepanjangan.

Dalam pandangan Bamsoet, sangat penting bagi MPR memiliki kembali wewenang subjektif superlatif. Dengan wewenang ini, MPR RI memiliki kuasa membuat, menerbitkan dan memberlakukan Ketetapan (Tap) MPR yang bersifat mengikat _(regeling)_. Tap MPR yang bersifat mengikat itu menjadi solusi manakala negara-bangsa dihadapkan pada berbagai kebuntuan, seperti kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik, dan bahkan kebuntuan hukum.

Lebih jauh lagi menurut Bamsoet, ternyata kita sampai saat ini belum memiliki ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan hasil pemilu tidak tepat waktu. Yakni, sebelum 1 Oktober untuk Pileg (DPR dan DPD), dan 20 Oktober untuk Pilpres.

Di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR masih dapat menetapkan berbagai Ketetapan yang bersifat pengaturan atau regeling untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi.

jika sekiranya terjadi keadaan-keadaan yang membuat kesinambungan kepemimpinan bangsa dan negara terhenti, baik karena pelaksanaan pemilu yang tidak selesai maupun adanya bencana alam, adanya pandemi, adanya pemberontakan dan kerusuhan atau krisis keuangan, maka keadaan-keadaan demikian mungkin saja dapat diatasi oleh presiden dan wakil presiden dengan menyatakan negara dalam keadaan bahaya, sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun bagaimana jika sekiranya terjadi situasi di mana presiden dan wakil presiden, berikut _triumvirat_ yakni menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan beserta jajaran yang lain lumpuh, atau berhalangan tetap secara serentak? Dengan demikian, situasi keadaan bahaya itu sama sekali tidak dapat diatasi oleh organ-organ konstitusional yang ada.

“Atau bagaimana jika keadaan darurat negara menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi? Maka secara hukum, tentunya tidak ada presiden dan atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk Pemilu. Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban atau kewenangan hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut?,” tanya Bamsoet.

Idealnya UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau _”constitutional deadlock”_. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, maka prinsip kedaulatan rakyatlah yang harus dikedepankan untuk mengatasi keadaan keadaan bahaya tersebut.

“Sebagai representasi dari prinsip kedaulatan rakyat, maka seharusnya MPR kembali memiliki kewenangan subyektif superlatif. Sehingga dengan kewenangan tersebut dapat mengambil keputusan atau penetapan-penetapan yang bersifat _regeling_ guna mengatasi dampak dari suatu keadaan _kahar fiskal_ maupun _kahar politik_ yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar,” tegas Bamsoet.

Red

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Penguji Tamu Doktoral Fakultas Hukum UNPAD Bambang Soesatyo menuturkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan tinggi sangat penting. Karena seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, persaingan global akan semakin ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki setiap negara.

“Harus tertanam dalam benak kita, bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang ingin bertumbuh. Dengan semakin kompleksnya tantangan dan dinamika zaman, seluruh komunitas global saat ini sedang berlomba-lomba meningkatkan kualitas SDM melalui bidang pendidikan untuk meningkatkan daya saing,” ujar Bamsoet usai menghadiri pengukuhan empat guru besar Universitas Trisakti di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

Empat Guru Besar Trisakti yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Eleonora Sofilda, SE, Msi, Prof. Dr. Ir. Rianti Dewi Sulamet-Ariobimo, ST,M.Eng, IPM, Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, SH, Mhum, MKn dan Prof. Dr. Bahtiar Usman, SE, MMCIFM, CIERM.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pendidikan adalah salah satu kata kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karenanya, para pemangku kepentingan di sektor pendidikan harus bersama membangun sinergi, bahu membahu meneguhkan komitmen dalam semangat perbaikan dan pembaruan, serta berupaya sebaik mungkin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

“Saat ini terdapat tiga masalah fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia. Yakni kebodohan, kemiskinan, serta ketidakadilan. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci utama untuk mengatasi ketiga permasalahan tersebut,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia manambahkan, keberadaan perguruan tinggi swasta yang berada di berbagai daerah bisa menjadi solusi bagi pemerataan akses pendidikan tinggi terhadap berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, setidaknya terdapat sekitar 3,7 juta lulusan pendidikan tingkat menengah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau sekitar 48,6 persen terpaksa bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“Statistik Pendidikan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia mayoritas masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah. Hingga pertengahan 2023, jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada sekolah menengah atau sederajat tercatat sebesar 30,22% persen, sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya 10,15% persen. Salah satu penyebabnya karena daya tampung perguruan tinggi negeri yang terbatas,” pungkas Bamsoet.

Red