Siap Amankan Pemudik, Polres Tegal Kota Laksanakan Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Candi 2024

Kota Tegal, – KABAR EKSPRES II Untuk mengecek kesiapan akhir jelang pengamanan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1445 H. Polres Tegal Kota melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi 2024 bertempat di halaman Mapolres, Kamis(4/4/2024).

Pj. Wali Kota Tegal Dadang Somantri memimpin langsung kegiatan apel gelar pasukan. Turut hadir mendampinginya Kapolres Tegal Kota bersama jajaran Forkopimda dan Kepala Instansi Terkait lainnya.

Kemudian untuk peserta apel terdiri dari petugas gabungan TNI-Polri, Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pokdarkamtibmas, Bantuan Senkom dan Pramuka Saka Bhayangkara.

Pj. Wali Kota Tegal saat membacakan amanat dari Kapolri menyampaikan, hari ini Polri secara serentak di seluruh Indonesia melaksanakan apel gelar pasukan. Dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri 1445 H.

Siap Amankan Pemudik, Polres Tegal Kota Laksanakan Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Candi 2024

“Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2024. Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata, sinergitas Polri dengan stakeholder terkait. Untuk mengamankan arus mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1445 H,” ungkap Pj. Wali Kota.

Pj. Wali Kota Tegal juga menyampaikan apresiasinya terhadap TNI-Polri dan stakeholder terkait. Atas kesiapannya menghadapi pelaksanaan Operasi Ketupat Candi tahun 2024.

Karena Polri bersama stakeholder terkait sudah berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan secara maksimal. Yaitu melalui kegiatan operasi terpusat dengan sandi Operasi Ketupat Candi 2024.

“Alhamdulilah, setelah kita lakukan pengecekan, semuanya sudah siap. Kami minta dukungan dari seluruh stakeholder untuk mensukseskan kegiatan Operasi Ketupat Tahun 2024. Yang mengambil tagline “mudik ceria penuh makna,” tutur Pj. Wali Kota.

Sementara itu Kapolres Tegal Kota AKBP Rully Thomas menambahkan, Operasi Ketupat Candi 2024 akan tergelar selama 13 hari. Yaitu mulai hari ini tanggal 4 sampai dengan 16 April 2024.

Sedangkan personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Candi 2024 adalah seluruh petugas gabungan dari lintas sektoral.

“Untuk personel yang kita kerahkan adalah Polri, TNI, serta stakeholder terkait total ada 644 personel. Selain kita gelar pada lokasi keramaian masyarakat juga kita gelar pada pos-pos pengamanan.

Semua ada 5 pos, mulai Pos Terpadu depan terminal, Pos Pelayanan Simpang Maya dan Pos Pelayanan Taman Pancasila. Kemudian ada Pos Pengamanan Simpang Coyo serta Pos Pengamanan Rel KA Tirus,” terang Kapolres.

Pada prinsipnya, lanjut Kapolres, kami bersama lintas sektoral lainnya siap mengamankan arus mudik dan arus balik 2024,” imbuhnya.

Kapolres berharap, kegiatan mudik tahun ini berjalan aman dan kondusif. Sehingga masyarakat yang melaksanakan mudik dapat bersuka cita menikmati lebaran Idul Fitri 1445 H bersama keluarga.

Kemudian Kapolres juga berpesan, agar warga yang melaksanakan mudik untuk tetap menjaga keamanan rumahnya. Salah satunya dengan melapor kepada RT, RW, Bhabinkamtibmas atau Babinsa.

“Untuk masyarakat yang mudik keluar kota, agar tetap berhati-hati dan jaga keselamatan. Serta jangan lupa sebelum mudik untuk berkordinasi dengan ketua RT/RW atau Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Silahkan titipkan rumahnya, agar dapat terpantau. Dan tak kalah pentingnya copot saja aliran listrik yang tidak perlu. Untuk menghindari konsleting yang dapat menimbulkan kebakaran,” pungkas Kapolres.

Reporter : (Ahmad S).

Panglima TNI dan Kapolri Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Idul Fitri 1445 H Tahun 2024

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., bersama Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memimpin Apel Gelar Operasi “Ketupat-2024″ dalam rangka Pengamanan Idul Fitri 1445 H Tahun 2024, di Lapangan Silang Monas Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Apel Gelar Pasukan Operasi “Ketupat 2024” ini dilaksanakan secara serentak hari ini di seluruh Indonesia, dalam rangka pengecekan akhir kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan sebagai wujud komitmen nyata sinergitas TNI-Polri dengan Stakeholder terkait. Pengamanan Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 dengan sandi “Ketupat-2024”, di mulai dari tanggal 4 April s.d. 16 April 2024, dengan melibatkan 155.000 personel yang di tempatkan di 3.772 Pos Pengamanan, 1.532 Pos Pelayanan, dan 480 Pos Terpadu, guna menjamin keamanan pada puncak arus mudik yang diperkirakan akan terjadi mulai tanggal 6 s.d 8 April 2024 dan puncak Arus balik pada tanggal 14 s.d 15 April 2024.

Panglima TNI dan Kapolri Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Idul Fitri 1445 H Tahun 2024

Dalam amanatnya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, TNI siap mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan bersinergi dengan Polri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar. “TNI menyiapkan 67.955 prajurit untuk mendukung Polri, dan TNI akan membantu pengamanan di pusat-pusat keramaian, tempat ibadah, bandara, pelabuhan, penyeberangan laut, terminal bus, stasiun kereta api, tempat peristirahatan mudik, mall, pasar, dan tempat rekreasi serta sarana umum lainnya,” ujar Panglima TNI.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menko PMK, Wamenkes, Wamenag, Sekjen Kemen PUPR, Pj. Gubernur DKI Jakarta beserta Forkopimda, Pejabat Utama Kepolisian RI, Pejabat utama Mabes TNI, Plt. Sestama Bappenas, Kabasarnas, Dirut Jasa Raharja, Dirut PT. Marga Lingkar Jakarta, Dirjen Hubdat Kemenhub, Kapus Meteorologi Penerbangan, Personel TNI-Polri, Kementerian/Lembaga, Stakeholder, dan para Undangan lainnya.

Red

 

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Kemendagri Dukung Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, belum lama ini menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan secara hybrid bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Utama BP2MI, Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Direktur Bina P2MI Kemnaker, Direktur Usia Produkif dan Usia Lanjut Kemenkes, Deputi Bidang Operasional dan Layanan BPJS Ketenagakerjaan, Kadis Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dan para pejabat atau perwakilan Sekretariat Wakil Presiden, Kemenko Polhukam, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri (Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Dukcapil), ILO, IOM dan asosiasi Pekerja Migran Indonesia (Migrant Care, SBMI, Apjati dan Aspataki).

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan amanat Presiden RI yang dimuat dalam Keppres No. 4 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024.

Dalam proses penyusunannya, Panitia Antar Kementerian telah melakukan pembahasan sejak Agustus 2023 hingga Maret 2024 sebanyak 37 kali pertemuan/rapat dengan melibatkan 28 kementerian/lembaga. Kegiatan konsultasi publik ini merupakan tahapan dalam proses pembentukan perundangan-undangan sebelum disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk memperoleh tanda tangan Presiden.

Kemendagri Dukung Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Berkaitan dengan tata kelola pendataan Pekerja Migran Indonesia, Sekretaris Utama BP2MI menyampaikan dalam hal pendataan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI telah memiliki database sebanyak 4,9 juta pekerja migran, sedangkan info yang didapat Kemlu juga memiliki database terkait portal Peduli WNI yang mencapai 2,2 juta WNI yang jika dikolaborasikan maka dapat menciptakan sebuah ekosistem yang besar yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

”Kami Kemlu mencatat dalam 53 ribu kasus WNI di luar negeri, 28 ribu di antaranya adalah kasus keimigrasian. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja migran kita berangkat tidak sesuai prosedur, hal tersebutlah yang menjadi salah satu pemicu untuk melakukan perbaikan tata kelola,” jelas Yudha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (4/4).

Sebelumnya, telah terdapat regulasi mengenai kesehatan Pekerja Migran Indonesia yaitu Permenkes No. 29 Tahun 2013 dan Permenkes No. 26 Tahun 2015 yang mana harus disesuaikan dengan UU No. 17 Tahun 2018 dan PP No. 59 Tahun 2021 yang tidak hanya mengamanatkan terkait pemeriksaan kesehatan fisik calon pekerja migran tetapi juga mengenai psikologinya. ”Untuk itu, Kemenkes sedang berproses untuk melakukan revisi Permenkes No. 29 Tahun 2013 dan Permenkes No. 26 Tahun 2015”, ucap Direktur Usia Produktif dan Usia Lanjut Kemenkes dalam penyampaiannya.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Heri Supriyanto menyampaikan peran dan dukungan Kemendagri terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sesuai Arah Kebijakan Prioritas pada Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Pemerintah Daerah diminta untuk melaksanakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu, Kemendagri juga telah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk menganggarkan sub kegiatan terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia, melalui Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 yang merupakan pemutakhiran ke-3 dari Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

”Kemendagri juga menerbitkan beberapa surat kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di antaranya hal Dukungan Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penanganan dan Pencegahan Online Scamming, Pemberitahuan Pencegahan Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” lanjut Heri dalam paparannya.

Pelaksanaan kegiatan konsultasi publik ini diharapkan dapat memperoleh berbagai masukan dari Pemerintah Daerah dan juga stakeholders terkait sehingga pada saat Rancangan Perpres ini terbit dapat segera diimplementasikan dengan baik oleh berbagai pemangku kepentingan.

Reporter: Casroni

Terima Pengurus PT. Pemuda Untung Kreatif, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menekankan pentingnya regulasi terkait pelayanan perizinan “Satu Payung, Satu Pintu” untuk kegiatan ekonomi kreatif seperti acara pertunjukan seni, konser, dan olahraga.

Sehingga bisa memangkas waktu perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara kegiatan (event organizer/EO) yang seringkali mengeluhkan soal ketidakpastian perizinan yang biasanya baru terbit beberapa hari bahkan beberapa jam sebelum kegiatan berlangsung.

“Salah satu langkah yang bisa ditempuh yakni melalui digitalisasi. Sehingga para EO bisa dengan mudah mengajukan dan mendapatkan perizinan. Untuk konser-konser besar diharapkan 3 bulan sebelum konser digelar izinnya sudah bisa keluar. Sementara untuk konser-konser yang lebih kecil diharapkan 1 bulan sebelum konser digelar perizinannya sudah keluar. Jadi tidak last minute izinnya keluar yang seringkali membuat EO dag dig dug dan menganggu jalannya proses penyelenggaraan acara,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran PT. Pemuda Untung Kreatif (San Bejo) perusahaan berbasis komunitas dari kalangan Generasi Z, di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Terima Pengurus PT. Pemuda Untung Kreatif, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif

Jajaran PT. Pemuda Untung Kreatif yang hadir antara lain, CEO Wildan, CFO Maulana Rizki, serta Kepala Promotor Arviafla Faiz Barqi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif sangat penting. Mengingat sektor ekonomi kreatif terbukti berperan besar terhadap ekonomi nasional. Di tahun 2022 saja, kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai Rp 1280 triliun. Kontribusi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif pada nasional pun pada 2022 mencapai 17,7 persen.

“Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kemenparekraf, terlihat pertumbuhan ekonomi kreatif pada 2019 yakni sebesar 3,9 persen. Kemudian pada 2020 menurun karena terdampak COVID-19 yaitu -0,5 persen. Kemudian naik kembali menjadi 2,9 persen pada 2021, lalu pada 2022 naik menjadi 9,49 persen,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mendukung rencana penyelenggaraan event Jos Gandos yang digagas PT. Pemuda Untung Kreatif (San Bejo) pada Juni, Juli, dan Oktober 2024 di berbagai daerah. Sebuah festival musik dangdut yang juga menampilkan musisi lintas genre dengan mengusung konsep pesta rakyat. Sekaligus menghadirkan festival kuliner, bazaar, dan permainan.

“Tiket yang ditawarkan mulai dari Rp 40 ribuan. Sehingga sangat terjangkau oleh berbagai kalangan. Pengunjungnya ditargetkan mencapai 15 ribuan pengunjung, sehingga bisa memberikan multiplier effect economy yang besar bagi masyarakat lokal setempat,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Soroti Pengembangan Bisnis Airlines Cargo, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemerintah Atasi Tingginya Harga Avtur

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus pendiri Blackstone Cargo Airlines dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong pemerintah bersama Pertamina untuk segera mengatasi tingginya harga Avtur di Indonesia yang lebih tinggi 20 persen dibanding di Singapura dan Malaysia.

Sehingga mengganggu mata rantai usaha sektor logistik dan kargo. Rata-rata biaya avtur berkontribusi sekitar 35 sampai 40 persen terhadap biaya operasi pesawat.

Tidak hanya mengganggu penerbangan penumpang berjadwal, kenaikan harga avtur yang semakin tinggi ditambah menguatnya kurs dollar juga telah menyebabkan industri penerbangan kargo terkena dampaknya.

Perusahaan kargo rata-rata telah menandatangani kontrak selama setahun dengan perusahaan jasa pengiriman dalam negeri untuk mengangkut berbagai muatannya. Namun karena kondisi harga avtur yang terus melejit, membuat industri penerbangan kargo juga menjerit.

“Jangan sampai dampaknya menyebabkan terjadinya pemangkasan lapangan pekerjaan. Terlebih industri penerbangan kargo merupakan bagian dari ekosistem pengembangan ekonomi digital Indonesia yang membantu UMKM memasarkan berbagai produknya secara digital.

Soroti Pengembangan Bisnis Airlines Cargo, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemerintah Atasi Tingginya Harga Avtur

Sehingga pemasarannya tidak hanya di lokasi sekitar tempatnya berusaha, melainkan bisa menjangkau berbagai wilayah lain dari Sabang hingga Merauke melalui penerbangan kargo,” ujar Bamsoet usai menerima President Director Blackstone Cargo Airlines Zack Isaak, di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pemerintah juga perlu melindungi industri kargo nasional dengan membatasi pengiriman kargo melalui pesawat angkutan penumpang. Sehingga antara industri pesawat kargo dan angkutan penumpang tidak terjadi saling tumpang tindih, maupun menegasikan satu sama lainnya.

“Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan membatasi penerbitan izin AOC (Air Operator Certificate) agar jangan sampai pemain di industri kargo terlalu banyak, yang pada akhirnya membuat persaingan tidak sehat. Karena di negara lain seperti Malaysia, pemberian izin AOC untuk perusahaan kargo sangat ketat dan dibatasi. Sehingga pelaku industri kargo bisa tumbuh pesat,” jelas Bamsoet.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2001-2004 dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi perjalanan Blackstone Cargo Airlines yang beroperasi sejak Maret 2022. Sebagai bagian dari Asia Cargo Network yang mengoperasikan tiga pesawat Boeing 737-300F untuk mengangkut kargo udara di seluruh wilayah Indonesia. Memiliki tiga kantor, yakni di Indonesia yang terletak di Menara JB, Jl. Kebon Sirih; Malaysia di Wisma UOA 19 Jalan Pinang; serta Singapura di Asia Square Tower.

“Kehadiran Blackstone Cargo Airlines telah membantu menyelesaikan masalah logistik yang dihadapi UMKM. Para pelaku UMKM bisa dengan mudah mengurus distribusi dan logistik pengiriman hasil barangnya. Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah yang senantiasa menekankan bahwa salah satu penghambat UMKM untuk maju dan berkembang tak lain karena masalah logistik,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Arus Mudik Naik 4 persen, GT Kalikangkung Jadi Perhatian Khusus Kapolri

Semarang, – KABAR EKSPRES II Polda Jateng: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI dan sejumlah menteri mengunjungi Gerbang Tol (GT) Kalikangkung. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan Polda Jateng hadapi arus mudik Lebaran 2024. Rabu, (3/4/2024) sore.

“Tadi pagi kita laksanakan apel yang gelar pasukan menandai dimulainya Operasi Ketupat dalam rangka pengamanan arus mudik. Kali ini kita cek kesiapan sejumlah daerah, kemarin di Merak, sekarang di GT Kalikangkung,” ujar Kapolri di hadapan media.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri mendengarkan langsung paparan kesiapan Polda Jateng dalam menangani berbagai permasalahan yang berpotensi terjadi selama arus mudik dan balik di Jawa Tengah.

Berdasarkan survey dari Kementerian Perhubungan, diprediksi arus mudik yang melintas di GT Kalikangkung tahun ini akan meningkat sebesar 4 persen.

Kapolri Tinjau Kesiapan Polda Jateng Hadapi Arus Mudik di GT Kalikangkung

Kapolri menyebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus yang pertama potensi kepadatan arus lalin dan cara penguraiannya.

“Tadi sudah dipaparkan upaya yang dilakukan dengan menambah pintu exit tol, penambahan petugas dan card reader. Ini sebagai upaya mempercepat antrian dan mengurai kemacetan di gerbang tol,” jelasnya.

Berikutnya potensi terjadinya bencana banjir di sejumlah daerah dan ruas jalan yang dilalui pemudik. Terkait hal ini, Kapolri menyebut sudah disiapkan sejumlah rute alternatif yang bisa dilalui oleh pemudik.

“Jalur-jalur alternatif tersebut bisa jadi pilihan masyarakat apabila terjadi genangan air,” lanjut Kapolri.

Kapolri turut berpesan kepada masyarakat untuk tidak memaksakan diri demi cepat sampai ke tujuan. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah rest area yang bisa digunakan untuk beristirahat.

“Demikian juga di jalur arteri banyak tersedia tempat untuk beristirahat. Hindari beristirahat di bahu jalan karena sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan laka lantas,” himbaunya.

Dirinya juga menghimbau untuk menghindari keberangkatan di puncak arus mudik. Hal ini sebagai upaya mencegah terjadinya kepadatan arus lalin.

“Manfaatkan sarana mudik gratis yang disiapkan pemerintah di tanggal 6 dan 7. Selain sebagai upaya cegah kemacetan, ini juga jadi alternatif angkutan yang bisa dipilih selain kereta api dan pesawat,” tandas Kapolri

Dalam kegiatan tersebut Kapolri turut memberikan bingkisan kepada para petugas yang melaksanakan Operasi Ketupat Candi 2024 di GT Kalikangkung.

Reporter: A. Sugiarto

Kasum TNI Pimpin Serah Terima Jabatan Kapusada TNI

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan memimpin serah terima jabatan Kepala Pusat Pengadaan (Kapusada) TNI, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024).

Dalam sambutannya, Kasum TNI menyampaikan bahwa serah terima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan memiliki arti penting karena sangat berkaitan dengan proses kesinambungan pembinaan secara utuh dan menyeluruh, baik pembinaan organisasi maupun pemilihan personel serta regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan.

“Dalam setiap pergantian jabatan diharapkan adanya penajaman visi dan misi untuk menjamin konsistensi serta kesinambungan kebijakan yang telah ada dalam rangka peningkatan peran fungsi dan tugas-tugas satuan agar mampu menghadapi tantangan tugas TNI”, ujarnya.

Kasum TNI Pimpin Serah Terima Jabatan Kapusada TNI

Kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI merupakan salah satu siklus kegiatan dari pembinaan materiil yang mempunyai peran penting dalam menjamin ketersediaan materiil atau bekal dalam kualitas, kuantitas, waktu, kondisi dan kemampuan yang tepat dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI.

Pihak atau tim yang ditunjuk dalam proses pengadaan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal serta laporan kemajuan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun fisiknya. “Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan Panglima TNI di mana dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, akuntabel dan tertib administrasi serta senantiasa dievaluasi secara berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi”, papar Kasum TNI.

“Kondisi ini tentunya memerlukan pimpinan Pusada TNI yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu dapat meningkatkan kemampuan profesional serta memberdayakan satuan yang dipimpinnya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI”, tegas Kasum TNI.

Mengakhiri sambutannya, Kasum TNI mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Mayjen TNI Jamallulael Sos., M.Si beserta istri atas pengabdian dan pelaksanaan tugas selama ini yang begitu penuh dedikasi, loyalitas, militan dan profesional serta ikut membina para prajurit dijajaran IKKT Pragati Wira Anggini. “Kepada Kolonel Czi Muhammad Andhy Kusuma Sos., M.M., Saya ucapkan selamat melaksanakan tugas semoga sukses selalu mengemban amanah jabatan yang baru. Segera integrasikan diri dengan lingkungan tugas yang baru di jajarannya agar tidak terjadi masa transisi apalagi stagnasi sehingga dinamika dan kinerja satuan kerja dapat terus dipelihara dan ditingkatkan”, pungkasnya.

Red

 

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut Agung Saptoadi

Oknum BPN Jakarta Timur Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Pembangunan RSPON

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Proses ganti rugi pengadaan tanah untuk Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada pemilik lahan ternyata masih menyisakan masalah.

Ada 2 (dua) bidang tanah yang dianggap belum diketahui keberadaannya, termasuk uang konsinyasi dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ahli waris almarhum Mutjitaba Bin Mahadi selaku pemilik sah tanah seluas 3.686 meter persegi ini cukup dibuat bingung atas sikap pejabat Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang tidak mengakui kepemilikan tanahnya.

Padahal, sejak dilakukan proses sosialisasi pengembangan RSPON tersebut, ahli waris Mutjitaba melalui cucunya Syatiri, ternyata telah menyerahkan dokumen lengkap kepada Satgas A Panitia Pengadaan Tanah pengembang RSPON, berupa surat girik letter C 615 dan C 472, surat keterangan tanah dari kelurahan, surat IPEDA, tanda pembayaran Pajak Bumi Bangunan, surat tidak sengketa dan sporadik, surat model PM1, keterangan rencana kota, dan dokumen lainnya pada tanggal 16 September 2022.

”Tanah ini sudah jelas milik ahli waris Mutjitaba. Eugendom sudah dinyatakan tidak ada keberadaannya oleh surat Kanwil BPN Jakarta tahun 2016 dan 2023. Kami pernah mengajukan pengukuran pada tahun 2016 akan tetapi jawaban BPN adalah tidak berani mengadakan pengukuran karena ada preman diatas tanah tersebut. Kenapa institusi pemerintah bisa takut dengan preman,” kata Syatiri dalam keterangannya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Sementara itu dari kantor hukum Sekar Anindita and Partners yang mendampingi ahli waris Mutjitaba, menyatakan bahwa sejak adanya sosialisasi pemberian ganti rugi tersebut, muncul sebanyak 7 (tujuh) orang yang mengklaim tanah tersebut. Enam orang mengaku dengan alashak eugendom dan penggarap, sedangkan satu orang menggunakan girik.

Padahal, mengacu dari surat Kanwil BPN Jakarta tahun 2016 menyatakan bahwa eugendom pihak yang mengklaim hak atas tanah dimaksud ternyata tidak tercatat di lokasi tersebut.

Oknum BPN Jakarta Timur Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Pembangunan RSPON

Bahkan, sebelumnya Lurah Cawang pernah menyatakan bahwa Girik Letter C 1580 milik Amsar Bin Tego yang diklaim Nurjaya tidak terdaftar di buku besar Kelurahan Cawang.

Sekar juga mengungkapkan, pihak Bareskrim Polri pada tanggal 15 Januari 2024 lalu telah mengeluarkan hasil penanganan pengaduan masyarakat tanah ini yang menyatakan milik kliennya dan merekomendasikan menaikkan ke LP karena patut diduga adanya surat dokumen palsu dan keterangan palsu yang dipakai oleh individu selain ahli waris Mutjitaba bin Mahadi.

“Harus ada pihak yang bertanggungjawab terhadap permasalahan ini. Siapapun yang bermain dan bekerjasama dengan mafia tanah harus diproses secara hukum,” tegas Sekar Anindita, SH.

Menurutnya, pihak Panitia Pengadaan Tanah diduga tidak mematuhi surat kanwil No. 3426/11.31/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang menyatakan alashak eugendom tidak tercatat. Patut diduga bahwa putusan munculnya NoName dalam penetapan uang konsinyasi di PN Jakarta Timur adalah penyalahgunaan wewenang yang melanggar peraturan pemerintah.

Akhirnya, lanjut dia, SAP Lawfirm melaporkan oknum BPN Jakarta Timur dan juga 7 (tujuh) orang yang ikut mengklaim tanah tersebut karena diduga adanya peristiwa dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam Jabatan, pemalsuan surat, memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP, Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP.

Pihak Terlapor adalah oknum berinisial DN, MP, NJY, MMN, dan beberapa lainnya pada tanggal 20 Februari 2024. “Sampai saat ini proses hukum kasus ini masih berlangsung di Bareskrim dengan pemanggilan klarifikasi saksi-saksi,” ungkapnya.

Red

Musnahkan Barang Bukti, Pos Wini Satgas Yonkav 6/Naga Karimata Berkolaborasi Dengan Polsek Insana Utara

NTT. – KABAR EKSPRES II Musnahkan barang bukti Penyelundupan, Pos Wini Satgas Yonkav 6/Naga Karimata berkolaborasi dengan Polsek Insana Utara.

untuk memusnahkan barang bukti hasil dari penangkapan ikan secara Ilegal yang dilaksanakan di Desa Humsu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), (3/4/2024).

Pos Wini Satgas Yonkav 6/Naga Karimata Bersama dengan Polsek Insana Utara berkolaborasi untuk memusnahkan barang bukti Hasil Penangkapan Ikan secara Ilegal. Turut Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Pos Wini dengan Kapolsek Insana Utara Ipda Begie Ferlando, Dansektor Brimob Ipda Bambanv Sujatmiko dan perwakilan dari Karantina Golongan IV/ C Bapak Abdul Bashit.

Kegiatan Pemusnahan ini dilaksanakan karena Hasil penangkapan ikan yang dilaksanakan ini melanggar UU tentang Perikanan. Tujuan dari pemusnahan ini juga sebagai penegakan hukum yang dilaksanakan agar mencegah terjadinya Kegiatan ilegal.

Musnahkan Barang Bukti, Pos Wini Satgas Yonkav 6/Naga Karimata Berkolaborasi Dengan Polsek Insana Utara

“Kegiatan pemusnahan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya Kerjasama antar Instansi sehingga kegiatan ini merupakan Bukti nyata dalam penegakan hukum di daerah perbatasan.” Ungkap Dan SSK III Kapten Kav Edianto Simangunsong. (Yonkav 6/NK)

Reporter: A. Sugiaro

Buka Puasa Bersama Gerak BS, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Perkuat Wawasan Kebangsaan

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan membangun wawasan kebangsaan di era digital seperti saat ini mempunyai tantangan yang sangat kompleks.

Derasnya arus globalisasi yang ditopang pesatnya kemajuan teknologi informasi, telah mengantarkan pada era disrupsi, era digital, era ‘the internet of things’, dan turut menghadirkan berbagai tantangan kebangsaan yang muncul dengan berbagai dimensinya.

“Perkembangan media informasi, media sosial dan komunikasi yang berkembang pesat telah mendorong percepatan proses diseminasi informasi yang nyaris tanpa batas. Lompatan kemajuan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua.

Di satu sisi menawarkan efisiensi dan simplifikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, disisi lain lain juga berpotensi menghasilkan residu dan dampak negatif pada dimensi kehidupan kebangsaan kita,” ujar Bamsoet dalam acara buka puasa bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) di Jakarta, Selasa malam (2/4/2024).

Buka Puasa Bersama Gerak BS, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Perkuat Wawasan Kebangsaan

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Hidang Hukum dan Keamanan DPR RI ini menjelaskan, tergerusnya wawasan kebangsaan dapat dirasakan dalam berbagai bentuk sikap perilaku.

Diantaranya, melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, tergerusnya kearifan lokal dan nilai-nilai luhur adat budaya bangsa, serta hadirnya paham-paham dan produk-produk yang dikemas menarik, khususnya bagi generasi muda.

“Ancaman degradasi moralitas terhadap masa depan bangsa sangat nyata. Budaya asing dianggap lebih modern, sehingga budaya sendiri cenderung dilupakan. Lebih berbahaya nilai-nilai asing yang tidak selaras dengan karakter dan jati diri bangsa, begitu mudahnya masuk tanpa filter melalui dunia maya. Seperti budaya kekerasan, aksi radikalisme, hingga perilaku yang merendahkan nilai-nilai moralitas,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Gerak BS dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, membangun wawasan kebangsaan bukan sesuatu yang dapat dilakukan instan, melainkan membutuhkan proses agar benar-benar matang dan membumi. Membangun wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara masif agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dan mengisi setiap ruang publik.

“Menyikapi dinamika kebangsaan yang semakin kompleks dan terus berkembang, penting bagi semua pihak untuk mengangkat kembali kesadaran wawasan kebangsaan dari segenap elemen bangsa. Khususnya generasi muda dan kelompok usia produktif yang saat ini mendominasi komposisi demografi di Indonesia,” pungkas Bamsoet.

Reporter: A. Sugiarto