Kategori: Populer

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menekankan pentingnya regulasi terkait pelayanan perizinan “Satu Payung, Satu Pintu” untuk kegiatan ekonomi kreatif seperti acara pertunjukan seni, konser, dan olahraga.

Sehingga bisa memangkas waktu perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara kegiatan (event organizer/EO) yang seringkali mengeluhkan soal ketidakpastian perizinan yang biasanya baru terbit beberapa hari bahkan beberapa jam sebelum kegiatan berlangsung.

“Salah satu langkah yang bisa ditempuh yakni melalui digitalisasi. Sehingga para EO bisa dengan mudah mengajukan dan mendapatkan perizinan. Untuk konser-konser besar diharapkan 3 bulan sebelum konser digelar izinnya sudah bisa keluar. Sementara untuk konser-konser yang lebih kecil diharapkan 1 bulan sebelum konser digelar perizinannya sudah keluar. Jadi tidak last minute izinnya keluar yang seringkali membuat EO dag dig dug dan menganggu jalannya proses penyelenggaraan acara,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran PT. Pemuda Untung Kreatif (San Bejo) perusahaan berbasis komunitas dari kalangan Generasi Z, di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Jajaran PT. Pemuda Untung Kreatif yang hadir antara lain, CEO Wildan, CFO Maulana Rizki, serta Kepala Promotor Arviafla Faiz Barqi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif sangat penting. Mengingat sektor ekonomi kreatif terbukti berperan besar terhadap ekonomi nasional. Di tahun 2022 saja, kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai Rp 1280 triliun. Kontribusi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif pada nasional pun pada 2022 mencapai 17,7 persen.

“Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kemenparekraf, terlihat pertumbuhan ekonomi kreatif pada 2019 yakni sebesar 3,9 persen. Kemudian pada 2020 menurun karena terdampak COVID-19 yaitu -0,5 persen. Kemudian naik kembali menjadi 2,9 persen pada 2021, lalu pada 2022 naik menjadi 9,49 persen,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mendukung rencana penyelenggaraan event Jos Gandos yang digagas PT. Pemuda Untung Kreatif (San Bejo) pada Juni, Juli, dan Oktober 2024 di berbagai daerah. Sebuah festival musik dangdut yang juga menampilkan musisi lintas genre dengan mengusung konsep pesta rakyat. Sekaligus menghadirkan festival kuliner, bazaar, dan permainan.

“Tiket yang ditawarkan mulai dari Rp 40 ribuan. Sehingga sangat terjangkau oleh berbagai kalangan. Pengunjungnya ditargetkan mencapai 15 ribuan pengunjung, sehingga bisa memberikan multiplier effect economy yang besar bagi masyarakat lokal setempat,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus pendiri Blackstone Cargo Airlines dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong pemerintah bersama Pertamina untuk segera mengatasi tingginya harga Avtur di Indonesia yang lebih tinggi 20 persen dibanding di Singapura dan Malaysia.

Sehingga mengganggu mata rantai usaha sektor logistik dan kargo. Rata-rata biaya avtur berkontribusi sekitar 35 sampai 40 persen terhadap biaya operasi pesawat.

Tidak hanya mengganggu penerbangan penumpang berjadwal, kenaikan harga avtur yang semakin tinggi ditambah menguatnya kurs dollar juga telah menyebabkan industri penerbangan kargo terkena dampaknya.

Perusahaan kargo rata-rata telah menandatangani kontrak selama setahun dengan perusahaan jasa pengiriman dalam negeri untuk mengangkut berbagai muatannya. Namun karena kondisi harga avtur yang terus melejit, membuat industri penerbangan kargo juga menjerit.

“Jangan sampai dampaknya menyebabkan terjadinya pemangkasan lapangan pekerjaan. Terlebih industri penerbangan kargo merupakan bagian dari ekosistem pengembangan ekonomi digital Indonesia yang membantu UMKM memasarkan berbagai produknya secara digital.

Sehingga pemasarannya tidak hanya di lokasi sekitar tempatnya berusaha, melainkan bisa menjangkau berbagai wilayah lain dari Sabang hingga Merauke melalui penerbangan kargo,” ujar Bamsoet usai menerima President Director Blackstone Cargo Airlines Zack Isaak, di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pemerintah juga perlu melindungi industri kargo nasional dengan membatasi pengiriman kargo melalui pesawat angkutan penumpang. Sehingga antara industri pesawat kargo dan angkutan penumpang tidak terjadi saling tumpang tindih, maupun menegasikan satu sama lainnya.

“Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan membatasi penerbitan izin AOC (Air Operator Certificate) agar jangan sampai pemain di industri kargo terlalu banyak, yang pada akhirnya membuat persaingan tidak sehat. Karena di negara lain seperti Malaysia, pemberian izin AOC untuk perusahaan kargo sangat ketat dan dibatasi. Sehingga pelaku industri kargo bisa tumbuh pesat,” jelas Bamsoet.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2001-2004 dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi perjalanan Blackstone Cargo Airlines yang beroperasi sejak Maret 2022. Sebagai bagian dari Asia Cargo Network yang mengoperasikan tiga pesawat Boeing 737-300F untuk mengangkut kargo udara di seluruh wilayah Indonesia. Memiliki tiga kantor, yakni di Indonesia yang terletak di Menara JB, Jl. Kebon Sirih; Malaysia di Wisma UOA 19 Jalan Pinang; serta Singapura di Asia Square Tower.

“Kehadiran Blackstone Cargo Airlines telah membantu menyelesaikan masalah logistik yang dihadapi UMKM. Para pelaku UMKM bisa dengan mudah mengurus distribusi dan logistik pengiriman hasil barangnya. Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah yang senantiasa menekankan bahwa salah satu penghambat UMKM untuk maju dan berkembang tak lain karena masalah logistik,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan memimpin serah terima jabatan Kepala Pusat Pengadaan (Kapusada) TNI, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024).

Dalam sambutannya, Kasum TNI menyampaikan bahwa serah terima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan memiliki arti penting karena sangat berkaitan dengan proses kesinambungan pembinaan secara utuh dan menyeluruh, baik pembinaan organisasi maupun pemilihan personel serta regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan.

“Dalam setiap pergantian jabatan diharapkan adanya penajaman visi dan misi untuk menjamin konsistensi serta kesinambungan kebijakan yang telah ada dalam rangka peningkatan peran fungsi dan tugas-tugas satuan agar mampu menghadapi tantangan tugas TNI”, ujarnya.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI merupakan salah satu siklus kegiatan dari pembinaan materiil yang mempunyai peran penting dalam menjamin ketersediaan materiil atau bekal dalam kualitas, kuantitas, waktu, kondisi dan kemampuan yang tepat dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI.

Pihak atau tim yang ditunjuk dalam proses pengadaan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal serta laporan kemajuan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun fisiknya. “Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan Panglima TNI di mana dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, akuntabel dan tertib administrasi serta senantiasa dievaluasi secara berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi”, papar Kasum TNI.

“Kondisi ini tentunya memerlukan pimpinan Pusada TNI yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu dapat meningkatkan kemampuan profesional serta memberdayakan satuan yang dipimpinnya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI”, tegas Kasum TNI.

Mengakhiri sambutannya, Kasum TNI mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Mayjen TNI Jamallulael Sos., M.Si beserta istri atas pengabdian dan pelaksanaan tugas selama ini yang begitu penuh dedikasi, loyalitas, militan dan profesional serta ikut membina para prajurit dijajaran IKKT Pragati Wira Anggini. “Kepada Kolonel Czi Muhammad Andhy Kusuma Sos., M.M., Saya ucapkan selamat melaksanakan tugas semoga sukses selalu mengemban amanah jabatan yang baru. Segera integrasikan diri dengan lingkungan tugas yang baru di jajarannya agar tidak terjadi masa transisi apalagi stagnasi sehingga dinamika dan kinerja satuan kerja dapat terus dipelihara dan ditingkatkan”, pungkasnya.

Red

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut Agung Saptoadi

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bambang Soesatyo Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Universitas Borobudur Jakarta

PEMBOBOLAN penerimaan negara yang tak berkesudahan terus menumbuhkan pemikiran dan gagasan untuk mencari jalan atau strategi baru yang dapat mengamankan penerimaan negara.

Kehendak seperti ini tidak baru, melainkan sudah berkembang sejak lama. Dari pemikiran panjang dan tawaran ragam gagasan itu, kini muncul wacana untuk segera membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) yang diharapkan bisa direalisasikan oleh pemerintah baru hasil Pemilu 2024.

Ragam kisah tentang bagaimana penerimaan negara diselewengkan oleh oknum aparatur negara sudah lama menjadi pengetahuan dan juga bahan obrolan masyarakat. Modus pembobolan penerimaan negara pun beragam. Ada pembobolan skala kecil, seperti oknum yang memilih meminta uang suap dan meniadakan denda resmi karena melanggar peraturan di jalan raya. Salah satu contoh pembobolan berskala lebih besar adalah membiarkan barang selundupan masuk pasar dalam negeri sehingga negara dirugikan karena tidak memperoleh bea masuk. Ada juga penyelewenagan berskala ratusan juta hingga miliaran rupiah yang lazim terjadi ketika seorang pejabat memanfaatkan wewenangnya untuk berkolusi dengan pemilik modal yang ingin membangun usaha dengan dengan cara kotor atau korup. Begitu banyak fakta yang bisa diceritakan tetapi tak mungkin untuk dirinci di ruang ini.

Namun, untuk ilustrasi dan sekadar menyegarkan ingatan, patut untuk menyebut tiga kasus atau mega skandal pembobolan penerimaan negara yang diungkap pada tahun 2023. Pertama adalah heboh kasus transaksi janggal senilai Rp 189 triliun. Dalam kasus ini, ditemukan pemalsuan data kepabeanan terkait emas batangan seberat 3,5 ton pada periode 2017-2019, yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dari pungutan pajak penghasilan sesuai Pasal 22.

Kedua, heboh kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun, dan ketiga heboh kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Andhi Pramono. Di pengadilan, Majelis Hakim menegaskan bahwa Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi Rp 10 miliar serta terbukti melakukan TPPU dengan menyamarkan hasil korupsinya. Dia divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Sedangkan Andhi Pramono yang mantan Kepala Bea Cukai Makassar dituntut pidana penjara 10 tahun dan 3 bulan karena diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 56,23 miliar.

Wacana membentuk BLPN tentu saja tidak semata-mata dipicu oleh tiga mega skandal tersebut. Wacana itu sudah pasti berpijak pada rentetan kasus sebelumnya, baik yang sudah terungkap maupun yang belum atau tidak terungkap. Publik tentu masih ingat dengan kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, pegawai pajak Golongan IIIA yang saat kasusnya terungkap pada 2010 masih berusia usia 31 Tahun. Dia, yang belum genap 10 tahun bekerja, terlibat dalam sejumlah kasus mafia pajak. Total uang yang disita negara dari Gayus mencapai Rp 74 miliar dari berbagai rekening dan deposito. Para pelaku dari semua kasus yang terungkap ke publik sudah dijatuhi sanksi hukum.

Di masa lalu, tepatnya di paruh kedua era 80-an, sebuah institusi negara yang mengelola penerimaan negara pernah dijatuhi sanksi yang amat berat. Ini adalah kisah tentang institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Seperti sekarang, pada era itu pun masyarakat setiap hari bergunjing tentang perilaku oknum yang menyalahgunakan wewenang di direktorat itu. Komunitas pebinis terus mengeluh karena harus menyerahkan uang suap di banyak meja pejabat. Presiden (saat itu) Soeharto menugaskan para menteri dan sejumlah orang kepercayaannya untuk membenahi Ditjen Bea Cukai, termasuk menempatkan perwira tinggi Departemen Hankam (sekarang Kementerian Pertahanan) Bambang Soejarto.

Berbagai upaya itu tak kunjung membuahkan hasil. Tak hanya eksportir-importir lokal yang gusar, para pengusaha asing yang berbisnis di Indonesia pun mengeluh. Tak ingin kecenderungan buruk itu berlarut-larut, Presiden dan Kabinet-nya saat itu akhirnya sampai pada sebuah opsi kebijakan yang boleh jadi dirasakan cukup ekstrim, yakni membebastugaskan Ditjen Bea dan Cukai dari sebagian besar tugas dan funginya. Sebagai gantinya, pemerintah menunjuk institusi swasta asing untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Bea Cukai.

Didukung para para menteri dan juga berpijak pada penilaian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Soeharto pun menerbitkan dan memberlakukan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Tidak lanjut dari instruksi itu adalah menyerahkan dan memercayakan sebagian besar wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada institusi swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS), bekerjasama dengan PT Surveyor Indonesia.

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan baru dipulihkan belasan tahun kemudian, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mulai efektif berlaku pada 1 April 1997. UU ini kemudian direvisi dengan UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan.

Jadi, kalau di masa lalu sebuah institusi negara yang mengelola penerimaan negara bisa dibebastugaskan dengan instruksi presiden, langkah serupa tapi tak sama tentu saja bisa dilakukan pada era sekarang. Karena itu, menjadi sangat beralasan jika muncul opsi membentuk BPN. Opsi seperti ini patut dipahami sebagai upaya bersama untuk terus mencari jalan dan strategi baru yang efektif guna melindungi dan mengamankan semua potensi penerimaan negara.

Publik tahu dan memahami adanya dua sumber penerimaan negara, yakni pajak dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak). PNBP diatur dalam UU No.20/1997. Sumber PNBP antara lain hasil pengelolaan dana pemerintah dan kekayaan negara lainnya, hasil atau pembayaran atas jasa-jasa yang diberikan pemerintah, penerimaan dan denda berdasarkan keputusan pengadilan, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) serta hibah. Dalam lingup pajak, penerimaan negara antara lain dari Pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea meterai (cukai), pajak bumi dan bangunan(PBB), perkebunan, perhutanan dan pertambangan, serta ragam pajak yang dikelola pemerintah daerah.

Hari-hari ini, terungkapnya sebuah kasus baru mega korupsi pengelolaan SDA timah sedang menyita perhatian masyarakat. Kasusnya adalah penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah. Karena illegal, sudah pasti negara dirugikan. Menurut Kejaksaan Agung, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 271 triliun. Nilai kerugian ini dihitung dari aspek kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan dan kerugian biaya pemulihan lingkungan.

Jadi, sudah menjadi bukti bahwa pembobolan penerimaan negara adalah fakta yang tak berkesudahan. Maka, menjadi sangat relevan jika muncul gagasan membentuk BPN yang bisa menjadi strategi baru melindungi dan mengamankan penerimaan negara.

Reporter: Casroni