Kategori: Olaraga

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Data kependudukan memberikan informasi tentang jumlah penduduk, distribusi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Informasi ini sangat penting untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan.

Itu sebabnya Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Naker) Kementerian Tenaga Kerja berminat memperpanjang perjanjian kerja sama (PKS) hak akses pemanfaatan data kependudukan yang telah terbina sejak tahun 2016 dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sangat membutuhkan data kependudukan untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif. Misalnya, dengan mengetahui jumlah penduduk usia produktif, kami dapat merencanakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja yang sesuai,” kata Kepala Barenbang Naker Kemenaker Estiarty Haryani saat berbincang dengan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi sebelum bersama-sama menandatangani PKS di ruang kerjanya, di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi sendiri menyambut baik dan mengapresiasi kerja sama yang terus berlanjut dengan Barenbang Naker dari Kemenaker. “Kami berharap data kependudukan bisa membantu dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran. Dengan data yang akurat, Barenbang Naker akan mudah mengidentifikasi sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja dan merancang program-program yang mendukung,” kata Dirjen Teguh Setyabudi.

Dirjen Teguh menyatakan, banyak hal yang bisa dilakukan dengan perjanjian kerja sama yang strategis ini. Misalnya, data kependudukan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program ketenagakerjaan seperti program pelatihan kerja, program penempatan tenaga kerja, dan program perlindungan tenaga kerja.

“Dengan data yang tepat, Barenbang Naker ini dapat mengukur dampak program-program tersebut dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, data kependudukan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan,” kata Dirjen Teguh Setyabudi.

Hadir mendampingi Kepala Barenbang Naker Kemenaker, yakni Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Prof. Farid Ma’ruf beserta Sub Koordinator Pengembangan Sistem Informasi dan Staf Pengembangan Sistem. Sementara Dirjen Dukcapil didampingi Plt. Direktur IDKN Mensuseno beserta jajaran.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memastikan MPR RI siap menggelar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, mulai pukul 09.30 WIB di Gedung Nusantara Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD. Presiden Joko Widodo akan hadir dan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024.

“Sidang Tahunan MPR menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sidang Tahunan MPR tahun ini adalah Sidang Tahunan MPR yang terakhir bagi MPR masa jabatan 2019-2024,” ujar Bamsoet usai meninjau persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, Sidang Tahunan MPR akan diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR dan DPD. Sidang Tahunan MPR akan dihadiri kurang lebih 2.022 undangan, yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area plaza Gedung Nusantara IV Komplek Gedung DPR/MPR/DPD.

Undangan terdiri dari presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan Ketua MPR/DPR/DPD, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR, menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat setingkat menteri, ketua umum partai politik, ketua lembaga pemerintah non-kementerian dan badan-badan, pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, ketua ormas keagamaan, serta perwakilan teladan dari seluruh tanah air.

“Berbagai persiapan telah dilakukan oleh MPR untuk memastikan agenda Sidang Tahunan MPR 2024 berjalan lancar dan sukses, antara lain melalui pertemuan konsultasi dengan Presiden RI pada tanggal 28 Juni 2024. Untuk memantapkan persiapan, tadi sudah dilaksanakan gladi bersih di Gedung Nusantara Komplek Gedung DPR/MPR/DPR RI,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini, menjelaskan selain agenda Sidang Tahunan MPR 2024, MPR juga akan menyelenggarakan beberapa agenda nasional. Antara lain seminar nasional dengan dalam rangka Hari Konstitusi serta peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus yang akan diselenggarakan di Gedung Nusantara IV Komplek Gedung DPR/MPR/DPD. Presiden Joko Widodo direncanakan hadir dalam peringatan Hari Konstitusi.

“Peringatan Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus, merupakan rangkaian kesejarahan yang tidak terpisahkan dengan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni, dan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Tanggal 18 Agustus adalah momentum yuridis konstitusional atas kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tanggal yang sama, Bung Karno dan Bung Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan dalam rangka Hari Konstitusi, MPR RI juga mengadakan lomba karya jurnalistik bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Peserta lomba adalah Anggota KWP 2024, yakni jurnalis media cetak dan online yang terverifikasi Dewan Pers.

“Masih dalam rangkaian peringatan HUT ke-79 MPR, akan diselenggarakan Fun-Walk dan Fun-Run yang akan digelar pada pada tanggal 31 Agustus 2024, di lapangan halaman Gedung Nusantara III dan IV Komplek Gedung DPR/MPR/DPD. Selain itu, dilaksanakan pula Pameran Perpustakaan MPR RI pada tanggal 29 hingga 31 Agustus 2024 yang diikuti oleh perpustakaan dari BPK, DPD, Komisi Yudisial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Dani

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memperoleh gelar tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia jelang HUT Kemerdekaan RI ke-79 dari Presiden RI Joko Widodo. Bamsoet memperoleh Bintang Mahaputera Adipradana. Penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana diberikan kepada Bamsoet sebagai wujud penghargaan negara terhadap jasa dan sumbangsih yang telah dilakukan selama menjadi Ketua MPR RI pada periode 2019-2024.

“Suatu kehormatan besar bagi saya mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana. Penghargaan ini saya dedikasikan kepada segenap keluarga besar serta para pimpinan MPR yang telah berkerjasama selama lima tahun membantu saya memimpin MPR RI. Khususnya, dalam menjalankan wewenang dan tugas MPR RI sesuai dengan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bamsoet usai menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (14/8/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM & Keamanan ini menjelaskan, Bintang Adipradana termasuk Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera bagi putra terbaik bangsa. Bintang Mahaputera Adipradana diberikan oleh presiden kepada seseorang yang dinilai mempunyai jasa yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Sebelum mengemban amanah sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024, Bamsoet dipercaya sebagai Ketua DPR RI tahun 2018-2019 dan Ketua Komisi IIi DPR RI tahun 2016-2018. Bamsoet sendiri terpilih sebagai wakil rakyat dari Dapil VII Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen di tahun 2009.

“Pada tahun 2020 saya juga memperoleh tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Jokowi. Penghargaan diberikan sebagai wujud penghargaan negara selama saya menjabat sebagai Ketua DPR pada sisa periode 2017-2019. Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keppres RI Nomor 52/TK/Tahun 2020, tanggal 22 Juni 2020,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Presiden Jokowi pada tahun ini memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 64 orang. Para penerima anugerah itu berasal dari kalangan menteri, wakil menteri KIM, pejabat lembaga tinggi negara, pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, pejabat TNI dan Polri serta WNI dengan latar belakang profesi dan budayawan.

Dimana penerima Medali Kepeloporan sebanyak 1 orang, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama sebanyak 2 orang, tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana 22 orang, tanda kehormatan Bintang Mahaputera utama 7 orang, tanda kehormatan Bintang Mahaputera Pratama 2 orang.

Tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya 10 orang, Bintang Mahaputera 1 orang, tanda kehormatan Bintang Jasa Utama 11 orang, tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama 6 orang, dan tanda kehormatan Bidang Budaya Parama Dharma sebanyak 2 orang.

“Lima pimpinan MPR juga mendapatkan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia tahun ini. Diantaranya, penghargaan Bintang Mahaputera Nararya yang diterima Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat dan Jazilul Fawaid. Selain itu, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama,” ujar Bamsoet.

Sebelumnya Bamsoet juga menerima Penghargaan Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI-AL, Brevet Warga Kehormatan Brimob Polri dan Brevet Warga Kehormatan Badan Intelejen Negara (BIN).

Reporter: Casroni