Jateng, – KABAR RKSPRES IISi Humas Polresta Banyumas Polda Jateng gencarkan sosialisasi dan edukasi larangan penggunaan knalpot brong dengan membagikan stiker larangan knalpot brong dikalangan Pelajar.
Kegiatan ini dilakukan oleh personil Si Humas Polresta Banyumas bersama Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Selatan di SMK Telkom Purwokerto usai pelaksanaan apel pagi di sekolah tersebut, Senin (22/1/24).
“Kami bagikan stiker larangan penggunaan knalpot brong dengan sasaran para siswa/ pelajar, sekaligus mengedukasi agar tidak memasang knalpot brong karena dapat menganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat,” kata Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, SIK, MH, melalui Kasi Humas AKP Siti Nurhayati saat dikonfirmasi.
Menurut Kasi Humas, pelajar itu rawan dengan penggunaan knalpot brong. Oleh karena itu pihaknya menggencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Harapannya, pelajar di Kabupaten Banyumas dapat menjadi Pelopor Keselamatan Berlalulintas.
Edukasi Pelajar, Humas Polresta Banyumas Bagikan Stiker Larangan Knalpot Brong di Sekolah
Selain itu, hal ini juga sebagai upaya menyikapi situasi politik yang telah memasuki tahapan kampanye terbuka pemilu 2024, sebagai mana telah dilakukan deklarasi oleh perwakilan parpol, masyarakat serta pelajar tentang larangan knalpot brong.
“Dengan adanya edukasi yang semakin masiv, diharapkan penggunaan Knalpot Brong di wilayah Banyumas semakin berkurang dan masyarakat semakin sadar bahwa penggunaan knalpot itu sangat membuat tidak nyaman dan meresahkan masyarakat”, ujarnya.
Jakarta – KABAR EKSPRES IIPemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari tinggal 22 hari lagi. Untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai tanpa perpecahan, Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri mengunjungi tiga tokoh lintas agama.
Tiga tokoh yang disambangi yakni Ustaz Adi Hidayat (UAH), Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom. Kepada tiga tokoh tersebut, Irjen Asep meminta mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu memberikan imbauan untuk menghindari polarisasi yang menggunakan isu SARA.
Kunjungan pertama Kaops NCS ke Kantor Quantum Akhyar Institute (QAI) di Kota Bekasi Jawa Barat, Senin (22/1/2024). Jenderal bintang dua yang menjabat Wakabareskrim bersilaturahmi dengan pendiri QAI, Ustaz Adi Hidayat.
Kaops lalu menyampaikan maksud dan tujuan Operasi NCS. Dikatakannya kepada UAH, bahwa operasi ini membawa pesan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebagai upaya preemtif dan preventif. Dengan kunjungan ke Ustaz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sebelumnya, Polri berharap pelaksanaan pemilu bisa berjalan aman dan damai.
Wujudkan Pemilu Damai, Kaops NCS Polri Kunjungi Tiga Tokoh Lintas Agama
“Alhamdulillah, ustaz Adi Hidayat mendukung Polri dalam Operasi Nusantara Cooling System. Beliau mengatakan bahwa tugas Polri dalam mewujudkan keamanan dan kedamaian sesuai dengan peran ulama dalam memberikan kedamaian, ketentraman dan keteguhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Irjen Asep dalam keterangan tertulis.
Usai bertemu UAH, Kaops beserta rombongan bertolak menuju kantor PHDI di Palmerah, Jakarta Barat. Asep disambut Ketua Umum PHDI, Wisnu Bawa Tenaya beserta pengurus. Di sana, Asep meminta dukungan dari para tokoh-tokoh Hindu untuk mengajak untuk menjaga persatuan.
Sehingga lanjut, Asep bila terjadi kericuhan pihak PHDI bisa menenangkan umat. Namun, dirinya optimistis dengan kunjungan ke tokoh-tokoh agama dan masyarakat, isu polarisasi dan SARA bisa diredam.
“Alhamdulillah PHDI siap bekerjasama dengan Polri untuk wujudkan pemilu damai dan mengajak seluruh umat siapa pun pemimpinnya, pemilu ini harus berjalan dengan aman dan damai,” tandasnya.
Sementara kunjungan ketiga dilakukan ke Kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat. Asep dan rombongan disambut oleh Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom dan pengurus PGI.
Asep juga meminta dukungan kepada PGI untuk dapat mengajak jemaat gereja turut menjaga pelaksanan pemilu yang aman dan damai. “Puji syukur PGI yakin dengan kehadiran Operasi Nusantara Cooling System percayakan kepada Polri untuk keberlangsungan jalannya pemilu dengan baik,” pungkasnya.
Puncak Jaya – KABAR EKSPRES IIBertempat di Ruang Aula Sasana Kawonak Kantor Bupati Puncak Jaya, Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H menghadiri pelaksanaan kegiatan acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Senin (22 Januari 2024).
Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan penandatanganan NPHD siang tadi yakni Pj. Bupati Puncak Jaya H. Tumiran, S.Sos., M.Ap, Ketua DPRD Puncak Jaya Zakaria Telenggen, Dandim 1714/PJ Letkol Inf. Irawan Setya Kusuma, S.Hub.Int, Pj. Sekda Yubelina Enumbi, S.E., M.M., Ketua KPUD yang diwakili Komisioner Yemias Wonda, Ketua Bawaslu Marinus Wonda serta seluruh penerima hibah daerah.
Pj. Bupati Puncak Jaya H. Tumiran, S.Sos., M.Ap dalam sambutannya mengatakan bahwa hari ini kita telah bersama-sama menyaksikan acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024.
Kapolres Puncak Jaya Hadiri Acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2024
Lebih lanjut Pj. Bupati Puncak Jaya juga menjelaskan bahwa untuk Tahun ini kita sudah salurkan semua dana hibah terutamanya terkait pelaksanaan Pemilu Umum sehingga nominal untuk tahun ini agak besar, ini semua untuk mendukung setiap kegiatan guna terselenggaranya program Pemerintah Daerah Kab. Puncak Jaya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Sementara itu ditempat yang sama Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H mengatakan bahwa dengan pelaksanaan penandatanganan NPHD ini agar dipergunakan dengan sebaik mungkin dan untuk peruntukannya.
” Kami juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat baik itu Pemerintah Daerah dan Para Tokoh agar bersama-sama menjaga kondusifitas Sitkamtibmas agar tetap aman dan kondusif terutamanya menjelang Pemilu 2024 ” tutup AKBP Kuswara.
BANJARNEGARA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa isu terkait suku, ras dan agama (SARA) selalu menjadi isu yang sensitif. Terlebih dalam setiap penyelenggaraan Pemilu yang jika tidak disikapi dengan bijaksana, dapat menimbulkan kesalahpahaman, memantik konflik sosial, bahkan menjadi pintu masuk bagi radikalisme. Karena itu, eksistensi ormas keagamaan harus tetap bisa berperan menjadi filter untuk menetralisir isu-isu tersebut agar tidak kontra-produktif.
“Organisasi keagamaan seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDIII), adalah entitas sosial yang cenderung lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Karena di dalam kepengurusannya diisi oleh tokoh-tokoh agama yang menjadi panutan. Merujuk pada hasil survei LSI, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap himbauan tokoh agama memiliki persentasi yang cukup tinggi, mencapai 51,7 persen, lebih tinggi dibandingkan kepatuhan terhadap seruan yang disampaikan politisi yang hanya mencapai 11 persen,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI hari ke-5 kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah bersama LDII Jawa Tengah serta DPD dan DPC LDII Kabupaten Banjarnegara, di
Banjarnegara, Senin (22/1/2024).
Temui Kader LDII Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tolak Isu SARA dalam Pemilu
Turut hadir antara lain, Ketua DPD LDII Jawa Tengah Prof. Singgih Sulistiyono, Ketua Wanhat DPD LDII Kabupaten Banjarnegara Farid Abdurohman, Ketua DPD LDII Kabupaten Banjarnegara Wahyuiyanto, dan Sekretaris DPD LDII Kabupaten Banjarnegara Suko.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, setiap ormas keagamaan di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif, dan senantiasa mengedepankan sikap nasionalisme. Harus ada kesadaran dan komitmen kolektif, bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, melainkan negara yang berketuhanan.
“Dalam konteks wawasan kebangsaan, LDII adalah salah satu ormas keagamaan yang memiliki pandangan visioner. Tidak hanya tercermin dari visi organisasi yang inklusif dan nasionalis, bahkan LDII secara eksplisit menjadikan wawasan kebangsaan sebagai salah satu program prioritas pengabdian organisasi. Pandangan yang inklusif dan nasionalis ini penting menjadi jati diri ormas keagamaan, mengingat ormas keagamaan memiliki peran sentral dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, suara umat Islam Indonesia sangat punya andil terhadap berbagai penyelesaian permasalahan intoleransi maupun diskriminasi, khusunya yang mengatasnamakan agama yang kini tengah dihadapi masyarakat dunia. Dalam The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050 yang dikeluarkan lembaga think tank asal Amerika Serikat PEW Research Center, memperlihatkan 87 persen atau sekitar 229.620.000 jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Menempatkan umat Islam di Indonesia sebagai yang terbesar di dunia.
“Indonesia merupakan generator mercusuar peradaban Islam dunia. Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia tersebar ke berbagai organisasi massa, salah satunya LDII. Sebagai lima besar ormas Islam, LDII harus terus menjadi rujukan umat dalam menjawab problematika kebangsaan. Khususnya dalam menyemai toleransi dan menghilangkan diskriminasi. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan satu bumi untuk ditempati agar umat manusia bisa saling berbagi. Bukan justru saling berebut dan menyingkirkan satu sama lain,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IISebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dengan membagikan 300 paket Sembako ke Pesantren Asyifa dan warga masyarakat di Pamoyanan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung keberlangsungan kehidupan pesantren dan membantu meringankan beban warga. Paket Sembako yang terdiri dari bahan pangan pokok kebutuhan sehari-hari diserahkan secara simbolis kepada para pengurus pesantren oleh Panglima TNI.
Kegiatan Baksos ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan warga pesantren yang merasa terbantu dengan adanya bantuan Sembako tersebut. Kegiatan Baksos ini merupakan bagian dari program kepedulian sosial yang rutin diadakan oleh TNI sebagai salah satu manifestasi TNI PRIMA, yakni TNI akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
Panglima TNI Bagikan 300 Paket Sembako Untuk Pesantren dan Masyarakat
TNI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Baksos ini. Semoga bantuan ini dapat menjadi langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.
TNI berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat dan lembaga pendidikan. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan Baksos ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari santri dan mendukung keberlanjutan aktivitas pendidikan di pesantren serta dapat memberikan manfaat yang besar dan meningkatkan semangat gotong royong di tengah-tengah kita.
Autentikasi : Plh. Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil
MAMUJU – KABAR RKSPRES IIPemprov Sulbar melakukan Promosi, Mutasi, dan Demosi. Hal ini setelah Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mendapatkan persetujuan Kemendagri, BKN, dan rekomendasi KASN.
Pj Gubernur Prof. Zudan menjelaskan, dirinya selaku penjabat gubernur yang ditunjuk presiden dalam melaksanakan tugas tambahan di Sulbar memiliki pembatasan kewenangan, namun pembatasan kewenangan tersebut dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, termasuk Pertimbangan Teknis dari BKN dan Rekomendasi dari KASN.
Adapun dasar pelaksanaan mutasi promosi dan demosi antara lain yaitu: Surat Kepala BKN, No. 13773/B-AK.02.02/SD/K/20023, Tgl 27 Desember 2023, Hal Pertimbangan Teknis Mutasi, Pemberhentian, dan Demosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulbar; Surat Ketua KASN, No. B-140/JP.00.01/01/2024, Tgl 12 Januari 2024, Hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama Dalam Rangka Mutasi di Lingkungan Pemprov Sulbar; Surat Mendagri, No 100.2.2.6/408/SJ, Tgl 20 Januari 2024, Hal Persetujuan Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulbar.
Sestama BNPP ini menjelaskan, Pelantikan dan Mutasi adalah sesuatu yang sangat natural dalam organisasi dimanapun apalagi organisasi pemerintahan. Adapun beberapa alasan diadakannya pelantikan dan mutasi diantaranya Penyegaran Organisasi, Menyeimbangkan Kekuatan SDM pada OPD, Mengejar Target Skala Prioritas, Mengisi Kekosongan Jabatan, Inovasi Baru, Membangun Suasana Baru, Kaderisasi dan Regenerasi Organisasi.
“Pasti ada yang datang dan ada yang pergi Come and Go Tidak ada sesuatu yang abadi,” kata Prof. Zudan.
Prof. Zudan berharap, ASN siap ditempatkan dimana saja sesuai amanah Undang-Undang No. 5/2014 Tentang ASN. Setiap perubahan selalu ada Konflik yang bisa terlihat/terbuka (manifest) dan tersembunyi (laten). Biasanya konflik memunculkan sikap perbedaan pendapat, saling mendiamkan, tidak kerja, marah, saling mencurigai.
Kemendagri, BKN, dan KASN menyetujui usulan Promosi, Mutasi, dan Demosi Pemprov Sulbar
“Ketika terjadi perubahan ialah Bersyukur, Profesional, Belajar lebih cepat, menyesuaikan, semua didasarkan oleh hati yang bersih,” ungkapnya.
Menurut Prof. Zudan, Filosofi memposisikan diri dalam jabatan tertuang dalam Surat Yasin Ayat 40 “Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada porosnya”. Maksudnya adalah setiap orang sudah memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
Hal lain, Pj Gubernur berpesan agar pejabat yang menduduki suatu jabatan saat ini sebaiknya tidak melakukan komunikasi atau meminta bantuan pihak eksternal (lobi-lobi) dan Melakukan Framing melalui Media Sosial untuk dipromosi atau tidak dipindahkan.
“Ini fenomena kurang baik dalam mutasi ketika mendekati momen pelantikan,” kata Zudan.
“Pelantikan sebagai momentum pembenahan. Perlu diingat bahwa Jabatan bukanlah hak tetapi penghargaan agar disyukuri setiap saat jabatan harus siap untuk dikembalikan. Yang diharapkan dalam jabatan baru antara lain Loyal Kepada Pimpinan dan Aturan, Kerja Inovatif, Menjadi role model, Respon Lebih Cepat,”tambahnya.
Madina, – KABAR EKSPRES IISekolah Dasar Negeri 032 Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal (Madina ) Sumatera Utara (Sumut) , perlu belajar .
Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik , setiap badan publik yang menggunakan anggaran dana dari negara seharusnya terbuka untuk publik .
Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 setiap badan publik yang menghalangi untuk informasi publik dapat di pidana dengan kurungan 1 tahun dan denda Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah ).
Kepsek Sdn 032 Sinonoan Tidak Faham Administrasi
Magrifatulloh warga sinonoan kecamatan siabu kabupaten Madina menyanyangkan sikap kepala sekolah SD N 032 Sinonoan yang tidak mengerti maksud dan tujuan dari surat permohonan informasi tersebut .
Magrifatulloh mengatakan saya datang kesekolah dengan membawa surat permohonan informasi penggunaan Dana Boss namun kepala sekolah mengatakan saya tidak berani menanda tangani surat tanda terima saya harus konfirmasi dulu sama atasan saya kata kepala sekolah Sdn 032 sinonoan .
Kepala sekolah sdn 032 sinonoan mengatakan ” Untuk apa sama bapak Surat laporan pertanggung jawaban dana boss , sementara kata pak Kepala Inspektorat Madina tidak boleh di berikan kepada siapa pun . Tutupnya .
Cilacap – KABAR EKSPRES II Kabarekspres ll PKBM An-Nur merupakan sebuah sekolah ataupun tempat belajar bagi siapapun warga masyarakat yang putus sekolah maupun yang ingin melanjutkan kembali sekolah untuk kesetaraan paket B dan paket C.
Setiap tahun nya selalu bertambah jumlah murid dari warga masyarakat berbagai usia datang silih berganti yang lulus dan juga yang mendaftar baru sesuai ijasah yang akan dilanjutkan, selain lokasi aksesnya sangat mudah dijangkau dan juga para guru pendidiknya sangat berpengalaman di bidangnya. PKBM An-Nur sarat dengan prestasi dan sudah banyak piagam penghargaan maupun piala kejuaraan yang diikuti dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Nasional.
Hingga saat ini warga belajar yang telah mengikuti kesetaraan bukan hanya warga Desa setempat saja, namun juga banyak warga belajar dari luar Desa maupun juga dari luar Kecamatan Wanareja.
Dina Tazkiyyatunissa S.Hum Ketua dan Pengelola PKBM An-nur menjelaskan Penerimaan peserta didik baru PKBM An-Nur Cilacap tahun ajaran 2024 / 2025, PKBM An-Nur Cilacap membuka penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024 / 2025 untuk Paket C (Setara SMA) dan Paket B (Setara SMP) dan kami memfasilitasi masyarakat tanpa batas usia dan status sosial untuk mendapatkan hak-nya mengakses pendidikan.
Selanjutnya dikatakan Dina untuk pendaftaran bisa dilakukan secara Offline dengan datang langsung membawa berkas persyaratan pendaftaran ke kantor PKBM An-Nur yang beralamat di Dusun Tambleg, RT 02 / RW 05, Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah (Lingkungan Pendidikan Yayasan An-Nur Cilacap)
Waktu dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.30 Wib serta hari khusus untuk hari Jum’at libur. Untuk pendaftaran secara Online bisa menghubungi kontak di nomor 081911492741
atau mengisi data pada link https : //bit.ly/PPDBPKBMANNUR2324 terangnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIImbauan, Intruksi dan Edaran mengenai kode etik perilaku Jaksa sudah beberapa kali disampaikan baik melalui edaran, maupun dalam berbagai kesempatan. Jakarta, 22/01/2024.
Hal ini perlu menjadi perhatian kembali di masa perkembangan media sosial dan dunia digital yang sangat menghawatirkan, terlebih seorang Jaksa adalah bagian dari penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dan teladan.
Jaksa Agung memperhatikan dimulai dari hal yang sangat kecil yaitu cara berpakaian dan penggunaan pakaian sesuai dengan Gamjak (Seragam Jaksa), sehingga masayarakat bisa membedakan mana Jaksa mana yang aparat lainnya. Atribut tertentu, penempatan dan penggunaannya sangatlah penting untuk menambah performance, ada beberapa atribut yang melambangkan organisasi dan pendidikan yang digantikan dengan konsep kekinian oleh Jaksa Agung.
Jaksa Agung ST Burhanuddin, Membangun Personality Perfomance Jaksa dengan Menjaga Attitude di Masyarakat.
Menjadi seorang Jaksa tidak boleh sembarangan dalam berpenampilan, sejak mereka lulus dan dilantik menjadi seorang Jaksa pun sudah dibekali dengan Kode Perilaku Jaksa seperti tidak boleh bertato, tidak boleh berjenggot, tidak boleh bertindik sembarangan, tidak memakai pewarna rambut yang dilarang, termasuk tidak pamer kemewahan (Flexing) karena Jaksa itu melekat secara personality pada diri seseorang. Jaksa Agung juga menegaskan kembali bahwa Jaksa tidak boleh mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merugikan institusi seperti tempat hiburan malam dan sejenisnya.
Menjadi seorang Jaksa itu tidak mudah karena kerap mendapat sorotan di masyarakat, apalagi di era yang rentan viral, maka cara bertutur di masyarakat juga harus mengutamakan tata krama, adab, dan etika. Hal itu bagian dari hukum yang hidup di dalam masyarakat kita.
Ketika memiliki performance dan personality yang buruk, maka akan berpengaruh pada kinerja seseorang, terlebih lagi tentang penilaian seseorang yang negatif, sehingga apapun perbuatan baik yang kita lakukan menjadi tidak bernilai atau tidak memiliki value.
“Jaksa harus memiliki kepekaan sosial, rasa empati dan yang paling penting adalah Good Character, sehingga Jaksa sebagai penegak hukum yang humanis adalah cerminan Jaksa masa kini dan di masa mendatang.
Tidak ada larangan bermain media sosial yang bisa memperkenalkan Jaksa Humanis dan kinerja Kejaksaan di mata masyarakat. Jadilah Jaksa yang dicintai dan dipercaya masyarakat dalam segala hal,” tutup Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dr. KETUT SUMEDANA
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Andrie Wahyu Setiawan, SH., S.Sos., MH. / Kasubid Kehumasan
Hp. 081272507936
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id
