Kategori: Nasional

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indinesia (KAI) Bambang Soesatyo menuturkan para advokat memberikan makna pada proses penegakan hukum sejak awal sebelum proses litigasi berlangsung hingga di meja peradilan. Para advokat inilah yang menjadikan masyarakat yang tidak paham tentang hukum berhak atas keadilan yang sama di mata hukum.

Advokat merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.

“Tidak ada alasan untuk mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi serta minim literasi hukum kemudian harus menjadi korban hukum yang membabi buta. Keberadaan advokat, khususnya anggota KAI, harus berdiri tegak memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan di atas Republik Indonesia tercinta ini,” ujar Bamsoet dalam sambutan secara daring pada Kongres ke-IV Kongres Advokat Indonesia (KAI), Minggu di Solo (9/6/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, munculnya kasus-kasus ketidak-adilan dalam penyelenggaraan hukum, baik yang bersifat pidana maupun perdata pada akhirnya akan membuat legitimasi negara hukum jatuh dihadapan rakyat. Hal ini lah yang menjadikan rakyat akan lebih memilih jalan kekerasan untuk mengakhiri masalah hukum yang dihadapinya karena rakyat tidak yakin bahwa penegakan hukum dapat berjalan.

Kekerasan dalam bentuk apapun, bukanlah solusi yang dapat dibenarkan dalam menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kekerasan hanya akan memperparah situasi dan menciptakan “lingkaran setan” yang sulit diputus. Tindakan kekerasan juga melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang seharusnya kita junjung tinggi.

“Namun, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu pemicu utama timbulnya kekerasan. Ketika rakyat merasa bahwa hukum tidak berpihak pada mereka, atau bahkan tidak mampu memberikan keadilan, rakyat akan cenderung mengambil jalan pintas yang destruktif,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (PADIH-UNPAD) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menjelaskan, hal yang sama juga menjadi catatan dari world bank, bahwa iklim investasi bangsa Indonesia akan sangat bergantung dengan persepsi para investor terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak investor minoritas di tengah roda bisnis perekonomian. Indonesia menempati peringkat ke-73 dari Easy Doing Business Index pada tahun 2023, dengan salah satu penilaian terburuknya adalah Enforcing Contract yang menempati peringkat 139 dari 190 negara. Dengan komponen penilaiannya adalah waktu, biaya dan kualitas sistem peradilan.

“Hal ini menjadikan investasi seret untuk masuk ke Indonesia, meskipun kita merupakan negara dengan PDB terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan tentu kekayaan serta potensi sumber daya alam, sumber daya manusia hingga kekayaan intangible kita luar biasa besar. Tetapi kita harus pasrah dengan kenyataan bahwa investasi yang masuk terseok-seok,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pada akhir 2023, Kementerian Investasi menyebutkan nilai investasi di Indonesia adalah sebesar Rp 1.147 triliun, atau senilai 88,6 miliar US dollar bila dihitung secara perkapita dengan 270 juta jiwa, maka hanya mencapai 328 US dollar per kapita. Sedangkan Singapura dengan penduduk 5,6 juta jiwa nilai investasinya mencapai 151 miliar US dollar atau 26,964 US dollar per kapita atau 82 kali dari total investasi kita secara per kapita.

“Situasi ini tidak dapat kita pungkiri, Singapura masih menempati nomor 2 dalam Easy Doing Business Index dan menempati nomor 1 dalam proses enforcing contract sehingga kepercayaan investor terhadap negaranya luar biasa besar meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Hal ini menjadi catatan kita bersama bahwa kualitas penegakan hukum menjadi pondasi utama bagi perkembangan perekonomian suatu negara,” pungkas Bamsoet.

Repoeter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Garuda Kencana Indonesia (GKI). Mengadakan rapat dengan tema Meningkatkan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Rapat DPP YLBH GKI tersebut, dihadiri oleh Dr.(Yuris) Dr.(MP) H. Teguh Samudera, SH, MH. selaku Ketua Dewan Pembina, Nevi Ariestawaty, SH, MH. selaku Ketua Umum, Leonardo Julyus, SH, selaku Sekretaris Umum, beserta jajaran dan anggota lainnya, pada Sabtu, (08/06/2024), yang berlokasi di Kantor Pusat YLBH Garuda Kencana Indonesia, Jl. Garuda Nomor 71 B, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Profesor Teguh Samudera mengatakan, bahwa YLBH GKI adalah wadah atau ladang untuk beramal, karena dapat membantu masyarakat terkait permasalahan hukum, dan juga dapat memberikan edukasi hukum, seperti pelatihan Paralegal.

“Selagi wadah ini ada, mari kita jadikan untuk aktivitas sosial, yang tentunya menjadi amal baik bagi kita semua.” Kata Profesor Teguh dalam sambutan rapat.

Selain itu, Nevi Ariestawaty dalam rapat DPP menyampaikan, peran pengurus pusat, sangat penting dalam menjaga dan mengontrol cabang di seluruh daerah.

“Perkembangan kita sangat pesat, terutama di daerah – daerah cabang, kita dihargai, dihormati, dan jangan sampai disalahgunakan. Namun jika ada penyalahgunaan wewenang, maka akan diberikan teguran keras, hingga dicabut keanggotaan nya.” Ucap Nevi menambahkan.

Dalam Rapat DPP tersebut, Leonardo juga menuturkan, bahwa YLBH Garuda Kencana Indonesia, berencana akan mengadakan acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) pada, Minggu, (18/08/2024) mendatang.

“Rencana nya kita akan menyelenggarakan acara RAKERNAS pada bulan Agustus, tanggal 18 yang bertepatan dengan hari lahir nya YLBH Garuda Kencana Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk agenda kita bersama.”(Slametra)

https://kabarekspres.co.idco.id II Oleh : Hence Mandagi

‘Kuburan’ masal Pers Indonesia menjadi pemandangan memalukan bagi perjalanan sejarah Pers Indonesia. Betapa tidak, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Hendri Bangun yang terlibat dugaan korupsi dan penggelapan uang rakyat dari anggaran BUMN, nyaris tak tersentuh media mainstream nasional dan jaringan media terverifikasi Dewan Pers.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tidak pernah memerintahkan dan mengintervensi secara terang-terangan terhadap lembaga peradilan, terus saja diobok-obok media nasional dan media jaringan konstituen Dewan Pers sampai hari ini.

Media nasional terus membombardir pemberitaan terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi merevisi usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dan kini giliran Mahkamah Agung ‘dipreteli’ media gara-gara merevisi batas usia pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Media nasional membangun opini secara telanjang bahwa Presiden Joko Widodo berada di balik semua ini.

Semua pengamat dan tokoh oposisi diekspolitasi menyerang Presiden dan keluarganya demi menaikan rating media dan pundi-pundi income perusahaan pers nasional, termasuk kepentingan politik para pemilik media mainstream. Presiden dan keluarganya diobok-obok terus-menerus tak ada hentinya dengan isu politik dinasti.

Demi keseimbangan berita isu dinasti politik, media nasional pun begitu gagah berani mengekspolitasi berita kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaaan Agung RI.

Lihat saja pada gemerlapnya pemberitaan tentang kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 300 triliun dan melibatkan suami seorang artis terkenal. Akibatnya satu negara pun bergosip miring terkait kasus ini.

Sayangnya, hingar-bingar isu politik dinasti yang menyerang Presiden Jokowi dan sederet kasus korupsi dengan kerugian negara triliunan rupiah, ternyata tak berlaku bagi petinggi organisasi PWI. Media seolah bungkam dan pura-pura amnesia demi melindungi ‘peternak koruptor’ PWI. (meminjam istilah Ketum PPWI Wilson Lalengke).

Dalam kasus dugaan korupsi dan penggelapan uang rakyat oleh Ketua PWI Hendri Bangun Cs, kehadiran media nasional dan media terverifikasi Dewan Pers menghilang dari peredaran bak ditelan bumi. Hanya tersisa satu media nasional bernama TEMPO yang aktif memberitakannya dan didukung sederet media online lokal dari jaringan media non konstituen Dewan Pers.

Dua orang tokoh pers Wilson Lalengke dan Jusuf Rizal begitu keras bersuara dan mengambil Langkah hukum dengan membuat laporan korupsi dan penggelapan dana BUMN miliaran rupiah untuk kegiatan Uji Komptensi Wartawan liar, terhadap Ketua PWI Hendri Cs ke Mabes Polri dan KPK. Selain itu ada Ketum WAKOMINDO Dedik Sugianto yang ikut melaporkan kasus yang sama ke pihak kejaksaan melalui Kejati Jatim.

Anehnya, persitiwa hukum laporan dugaan korupsi ini hanya media Tempo yang berani memberitakannya bersama ratusan media online lokal non terverifikasi Dewan Pers.

Pemberitaan dugaan korupsi dan penggelapan dana BUMN oleh Ketua PWI Hendri Cs oleh Media Tempo dan jaringan media non mainstream, rupanya tak didengar Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Parbowo. Karena sampai hari ini belum ada pernyataan resmi Kapolri terkait penanganan kasus yang maha dahsyat tersebut karena melibatkan petinggi organisasi pers tertua di Indonesia.

Serupa dengan Kapolri, Menteri BUMN Erick Thohir pun sama-sama diam seribu bahasa. Belum ada tindakan disiplin yang dilakukan Menteri Erick kepada bawahannya yang diduga terima suap dengan dalih dana cash back sebesar kurang lebih 1 miliar rupiah dari petinggi PWI.

Tak hanya Kapolri dan Menteri BUMN yang bungkam terkait PWI Gate ini, KPK dan Kejaksaan Agung pun ikut bungkam. Seolah ikut irama media nasional diam tak bersuara. Tak seperti biasanya petinggi KPK atau Kejagung pasti akan langsung bersuara ketika ada tokoh penting yang dilaporkan terlibat korupsi.

Padahal, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua PWI ini, prosesnya melibatkan Presiden RI Joko Widodo selaku pihak yang memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir sehingga dana miliaran pun digelontorkan untuk UKW liar yang berujung korupsi. Sehingga kasus ini selayaknya disebut sebagai Super Mega Skandal teranyar di Republik Indonesia ini.

Korupsi yang dilakukan Wartawan sejatinya sama jahatnya dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum yakni Jaksa, Hakim, Polisi, dan Pengacara. Bahkan mungkin melebihi batasan ekstra ordinary crime karena yang bekerja mengawasi Jaksa, Hakim, Polisi, dan Pengacara adalah wartawan.

Kalau wartawan korupsi dan dilindungi media, maka akibatnya Pilar Utama kontrol sosial pers yakni Wartawan dan Media menjadi runtuh dan hancur berkeping-keping. ‘Kuburan’ masal pers Indonesia pun terhampar di mana-mana.

Keputusan Dewan Kehormatan PWI memberi sanksi dan pemecatan terhadap petinggi PWI sayangnya tak bisa diamankan seluruh jajarannya hingga ke daerah. Semua seirama diam tak bersuara.

Rasanya malu mengaku sebagai wartawan. Saya mencoba merekayasa perbincangan kalangan bawah terkait kasus korupsi Ketum PWI Hendri Cs.

Dua tokoh rekayasa yakni si Unyil dan si Usro.
“Bro, tau gak kamu ada ketua wartawan korupsi? Tapi teman-teman medianya gak berani beritakan dan malah melindunginya,” kata Unyil kepada Usro temannya.

Usro pun lansung menanggapinya. “Wah enak banget ya jadi wartawan. Kalau korupsi gak ada beritanya di media nasional. Kita-kita ini kalau maling sesuatu dan ditangkap polisi pasti jadi berita menarik bagi media. Nah giliran dia maling uang rakyat, mana berita televisi, kok gak ada? Gue jadi gak percaya sama media,” kata Usro kesal.

Melihat kawannya kesal, si Unyil pun berkata : ”Pada kemana ya si Rocky Gerung, aktifis ICW, petinggi LSM anti korupsi, Ketua Dewan Pers bu Nining, Efendi Ghazali, dan para vokalis sok suci lainnya?”

Sebagai penutup, pertanyaan si Unyil tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. ***

Penulis adalah :
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia dan
Ketua LSP Pers Indonesia.