Puncak Jaya – KABAR EKSPRES II Bertempat di Ruang Aula Sosialisasi Mapolres Puncak Jaya, Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H memimpin langsung pelaksanaan Sosialisasi DIPA RKA-KL, Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan Rendisgar Polres Puncak Jaya Tahun Anggaran 2024, Selasa (16 Januari 2024).
Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yakni Wakapolres Puncak Jaya Kompol Sarifudin Ahmad, Kabag Ops Polres Puncak Jaya Kompol R. Ahmad Hari Junianto, S.Kom, Kabag Ren AKP Nurdin Rahmati, S.H, Kabag SDM AKP Yohanes Louis Maryan serta seluruh Perwira dan Bamin dari masing-masing Subsatker.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H dalam sambutannya mengatakan bahwa tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Kabag Ren terkait alokasi DIPA Tahun 2024 sehingga diharapkan kepada para kasatfung agar kedepannya dapat menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dalam penyerapan agar lebih aktif lagi.
Lebih lanjut orang nomor satu di Kepolisian Resor Puncak Jaya juga menambahkan bahwa tahun ini kita mengalami kenaikan PAGU Anggaran kurang lebih sekitar 6 Milyar, dimana peruntukannya untuk tahun ini mengalami kenaikan dikarenakan kita mendapatkan pembangunan perumahan dinas sebanyak 8 unit.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dilanjutkan dengan penyerahan Rendisgar Polres Puncak Jaya T.A 2024.
Brebes – KABAR EKSPRES II LSM GMBI KSM Tanjung menggelar Audensi terkait Perpanjangan sewa lahan BTS yang berada di Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.Audensi yang dihadiri dari puluhan Anggota LSM GMBI KSM Tanjung ini di gelar di Aula Kecamatan Tanjung sekitar pukul 10.15.Wib.pada hari Selasa,16/01/2024.
Turut hadir dalam acara Audensi ini Perwakilan dari PT.Towerindo Yudi Yulianto,Pihak Perijinan kabupaten Brebes Afroni SH,PLT Kapolsek Tanjung Iptu Imam Priyadi Danramil Tanjung yang diwakili Serka Muji
Sekcam Tanjung Nanang Raharjo SE.MH.Kades Krakahan Sugeng Heni Puji Setiawati serta Pemilik Lahan Dori dan perwakilan masyarakat Desa Krakahan.
Dalam Audensi ini telah sepakat antara pihak PT.Towerindo dengan Pihak Masyarakat,Bahwa pihak PT.Towerindo akan memberikan untuk lingkungan sebesar Rp. 3 juta,selama 1 tahun.sedangkan untuk , pemilik lahan bersedia memberikan tali Asih Sebesar Rp.20 juta selama kontrak perjanjian tersebut.
Menurut LSM GMBI KSP Tanjung Jumani”Kami melakukan Audensi agar persoalan ini cepat selesai dan Alhamdulillah semua sudah sepakat”ujar Jumani selaku ketua KSP Tanjung LSM GMBI.
Suwitno selalu perwakilan warga Desa Krakahan juga memberikan keterangan”Dengan saling menyadari kedua belah pihak telah sepakat,kami selaku warga berterima kasih kepada semua pihak yang telah andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini”ujarnya
Sementara itu dari Pihak Perijinan Afroni SH.menjelaskan”bahwa Perijinan itu awal saat PT. Towerindo melakukan perjanjian awal, jadi tidak ada perpanjangan perijinan lagi, ini hanya perpanjangan kontrak sewa lahan saja,itu sudah diatur dalam perundang-undangan “jelasnya.
PLT.Kapolsek Tanjung juga berharap”kondusifitas dan edukasi ke Masyarakat agar lebih memahami dan dapat saling menerima satu sama lain sehingga tercipta rasa Adil Aman dan bersahaja.”ujarnya.
Sekcam Tanjung Nanang Raharjo SE.MH.juga memberikan Apresiasi kepada Segenap LSM GMBI KSP Tanjung juga instansi yang terkait yang telah melakukan MOU kesepakatan,semoga ini menjadi edukasi kepada masyarakat yang lainya terkhusus Masyarakat Kabupaten Brebes “ucapnya.
Kades Krakahan Sugeng Heni Puji Setiawati juga mengatakan”sebagai Kades saya senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk warganya,agar Masyarakat saya lebih Nyaman dan Aman”jelasnya.
Selama kegiatan berlangsung aman tertib dan terkendali.pihak dari TNI/Polri mengawal sampai berakhir nya acara kegiatan ini
Cilacap – KABAR ESKPRES II Sebanyak 194.418 anak usia 0-7 tahun di Kabupaten Cilacap menjadi target Sub-PIN (Pekan Imunisasi Nasional) Polio. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus polio yang ditemukan dibeberapa daerah di Indonesia.
Pencanangan Sub-PIN Polio secara simbolis dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sujito, di Posyandu Sejahtera 5 Dusun Ciawitali Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur pada Senin (15/1/2024).
Acara ini dihadiri oleh para Asisten Sekda, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dr. Pramesti Griana Dewi, para Kepala OPD, Forkopimcam, dan tokoh masyarakat setempat.
Hal tersebut disampaikan Pj Sekda Cilacap, Sujito saat menyampaikan sambutan mewakili Pj Bupati Awaluddin Muuri pada acara pencanangan Sub-PIN Polio tingkat Kabupaten Cilacap.
Dia mengatakan, sebenarnya Indonesia telah menerima sertifikat bebas Polio di tahun 2014, namun pada tahun 2022 lalu, ditemukan lagi kasus Polio di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat. Kemudian, di tahun 2023 ditemukan juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga dengan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) itu, maka Komite Imunisasi Nasional (KIN) merekomendasikan untuk dilakukan Sub PIN Polio.
194.418 Anak Usia 0-7 Tahun di Kabupaten Cilacap Jadi Sasaran Sub-PIN Polio
“Kepada sasaran usia 0- 7 tahun 11 bulan 29 hari tanpa memandang status imunisasi sebelumnya di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY,” katanya.
Dia menambahkan, di Kabupaten Cilacap pelaksanaan Sub Pin Polio dibagi ke dalam dua putaran yaitu pertama dilaksanakan pada 15 Januari 2024 dan putaran kedua dilaksanakan pada 19 Februari 2024. Demi tercapainya target 99 persen sasaran, Pemkab Cilacap mengimbau kepada seluruh pihak untuk ikut menyukseskan Sub PIN Polio.
“Dengan Jargon Tetes Manis Untuk Kaki Sehat, saya mengimbau kepada seluruh pihak untuk ikut menyukseskan kegiatan ini,” imbuhnya.
Pj Sekda juga mengajak jajarannya seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Camat untuk ikut mensosialisasikan Sub PIN Polio di wilayahnya masing-masing. “Kami mengajak juga kepada OPD dan para Camat untuk ikut menyukseskannya,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Cilacap, Pramesti Griana Dewi juga menjelaskan sebenarnya di Kabupaten Cilacap juga telah dinyatakan bebas Polio tepatnya di tahun 2016. Namun, demi langkah preventif agar Kabupaten Cilacap tidak ditemukan kasus Polio, maka hari ini Kabupaten Cilacap melaksanakan Sub-PIN Polio.
“Sebenarnya Kabupaten Cilacap di tahun 2016 sudah bebas Polio. Ini juga demi langkah preventif agar Kabupaten Cilacap tetap bebas Polio,” tuturnya.
Jakarta – KABAR EKSPRES II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo bicara mengenai pentingnya pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing secara optimal. Tidak terkecuali bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yang perlu terus meningkatkan upayanya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Dalam hal ini, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang diinisiasi BSKDN merupakan salah satu instrumen yang dapat mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan audiensi untuk mendalami IPKD yang coba meningkatkan pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik. Sehingga bisa menghasilkan indeks yang menggambarkan kondisi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” ungkap Yusharto saat menerima audiensi Pemkot Tidore Kepulauan di Ruang Video Conference BSKDN pada Senin, 15 Januari 2024.
Dia melanjutkan, untuk mendapat gambaran pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel, Pemkot Tidore Kepulauan perlu meningkatkan kontribusinya dalam penginputan data IPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pengukuran IPKD menjadi penting bagi daerah untuk mengetahui keadaan pengelolaan keuangan di wilayahnya, laporkan data yang diminta sesuai ketentuan,” jelasnya.
Untuk memudahkan daerah dalam mengakses aplikasi IPKD, Yusharto mengatakan, pihaknya telah membagi penginputan data ke dalam 11 regional. Setiap regional diberi waktu 1 minggu untuk melakukan penginputan data.
Terima Audiensi Pemkot Tidore Kepulauan, Kepala BSKDN Bicara Upaya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah secara Optimal
Kendati telah membagi penginputan ke dalam 11 regional, Yusharto mengatakan masih ada daerah yang tidak menginput data IPKD. Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu daerah yang tidak menginput data IPKD pada tahun 2023 tersebut. “Kami memahami, setiap daerah kondisinya beda-beda jadi kita berpikir untuk terjadi simplifikasi dengan adanya aplikasi, ini yang akan kita lakukan terus, bagaimana aplikasi mudah bekerja berdasarkan prinsip dasar, bagaimana membentuk database jangan ada yang kelewat,” tambahnya.
Menurutnya, ke depan konsolidasi dengan pemerintah provinsi harus terus dilakukan guna membangun pemahaman yang utuh terkait penginputan data IPKD di tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, pengukuran IPKD di tingkat kabupaten dan kota akan semakin membaik.
“Semoga Tidore Kepulauan dapat menjadi lebih baik lagi, dan kita juga akan membuat surat edaran ke provinsi untuk memastikan langkah-langkah yang harus dilakukan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait batas waktu (penginputan) berikut tusi dari provinsi selaku pembina kabupaten kota itu apa saja, harus diperhatikan,” pungkasnya.
Kutai Kartanegara. – KABAR EKSPRES II Komandan Kodim 0906/Kutai Kartanegara (Kkr), Letkol Inf. Jeffry Satria menghadiri apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penyerahan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Capaian Tahun 2023 yang digelar di lapangan upacara Kantor Bupati Kukar jalan Wolter Monginsidi kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). senin (15/01/2024).
Apel gabungan dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Drs. Edi Damansyah dan di hadiri oleh jajaran Forkopimda, seluruh kepala OPD, Assisten, Kabag dan para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional ahli madya dan ahli muda di lingkungan Pemkab Kukar serta seluruh Camat dan kepala KUA se- kabupaten Kukar.
Mengawali amanatnya, Bupati Kukar mengucapkan terimakasih kepada jajaran Forkopimda yang telah memberikan kontribusinya terkait peran fungsi dan pola hubungan kerjasama Forkopimda dengan beberapa komponen-komponen masyarakat yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara.
“Salah satu Panji keberhasilan yang diterima oleh kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara itu adalah pola hubungan kerja bersama Forkopimda dengan beberapa komponen-komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara”, kata Bupati.
Apel Gabungan, Bupati Kukar Apresiasi Keberhasilan Kodim 0906/Kkr Di BidangPertanian
Selanjutnya Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada Dandim 0906/Kkr yang telah berhasil menciptakan kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait peningkatan infrastruktur pertanian yang ada di wilayah kabupaten Kukar.
“Yang kedua terima kasih kepada jajaran Kodim 0906/Kkr melalui Dandim bahwa program karya bakti TNI kita berkaitan dengan peningkatan infrastruktur pertanian juga itu salah satu variabel sehingga ada dua Panji yang kita dapatkan di bidang pertanian ini juga tidak terlepas dari kolaborasi dan kerja kita bersama”, tuturnya.
Menutup amanatnya, Bupati berharap realisasi kegiatan dan serapan anggaran pada tahun 2024 terkait pelaksanaan kegiatan agar lebih baik dan tepat serta terarah sehingga dapat melebihi capaian 81% dari catatan evaluasi pada tahun 2023.
Jakarta. – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomisi Tohir yang diwakilkan kepada Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga mengapresiasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni. Apresiasi ini diberikan setelah paparan Fatoni atas Capaian Kinerja 106 Indikator dan 10 Program Prioritas dari Provinsi Sumatera Selatan pada periode Triwulan I sejak 2 Oktober 2023 hingga 2 Januari 2024 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (4/1/2024).
“Kami mengapresiasi kepada kinerja Pak Gub di beberapa indikator secara nasional yang dibutuhkan sangat baik, yaitu stunting, kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi dan lainnya,” ucap Kastorius.
Sebagai informasi, terdapat 10 indikator prioritas Pemprov Sumsel, di antaranya kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan dan pengangguran.
Senada dengan Kastorius, Inspektur III Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Elfin Ilyas mengapresiasi kinerja dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan. Terutama terkait penanganan inflasi di Provinsi Sumsel yang cukup rendah.
“Pak Pj Gubernur Sumsel kami apresiasi inflasinya cukup rendah, cukup baik 3,17 persen. Ini pasti disupport juga oleh kota yang terpilih untuk mengukurnya ini kan ada dua Palembang dan Lubuk Linggau itu lah yang masuk dalam pencacahan untuk mengetahui perilaku perubahan harga,” kata Elfin.
Selain itu, apresiasi juga datang dari Inspektur IV Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arsan Latif. Dia mengaku sangat bangga atas capaian serta prestasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan.
“Kami bangga pak, kami apresiasi terhadap banyaknya prestasi dan kinerja Pak Gubernur yang kami baca dari laporan ini data dan informasinya lengkap, langkah-langkahnya juga konkret,” ujar Arsan.
Apresiasi lainnya juga diucapkan oleh Inspektur II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ucok Abdul Rauf Damenta. Dia mengapresiasi kinerja tim Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan yang telah menyelesaikan hasil evaluasi RJPBD Tahun 2005-2025 dengan tepat waktu.
Dalam kesempatan yang sama, Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kemendagri Dimyati sangat mengapresiasi kinerja dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni. Menurutnya, laporan kinerja yang disampaikan pada triwulan I sangatlah membanggakan.
“Pak Pj Gub Sumsel kami apresiasi terhadap laporan yang disampaikan triwulan I saja sudah segini pak apalagi triwulan II,” ucap Dimyati.
Selain itu dari aspek lain seperti bidang persampahan menurut Tim Evaluator Inspektur Jenderal Kemendagri Aswan menilai apa yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah baik. Aswan secara pribadi juga mengapresiasi kinerja dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni.
“Jadi Pak Gubernur ini merupakan Bapak Inovasi, Pak kami banyak belajar dari dia. Saya fokus di persampahan, jadi untuk skala provinsi itu sudah cukup. Saya terima kasih, saya apresiasi pak gubernur sudah banyak regulasi mengenai pengurangan persampahan, kebijakan persampahan, regulasi dan lain sebagainya. Sekali lagi saya apresiasi pak gubernur ini luar biasa untuk triwulan I ini,” kata Aswan.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tim Evaluator Inspektur Jenderal Kemendagri Heri yang menyoroti pelayanan publik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, pelayanan publik di wilayah ini hampir sudah dilengkapi semuanya.
Terakhir, apresiasi juga datang dari Tim Evaluator Inspektur Jenderal Kemendagri Wira. Menurutnya, dari segi kepatuhan melaksanakan kebijakan dinilai hampir 100 apabila kebijakan mandatory spending mendapat angka sempurna. Dari beberapa prestasi ini bisa dikatakan sudah sangat memuaskan.
“Saya dari aspek kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah, ini sebetulnya nilainya hampir 100,” ujar Wira.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan masukan yang diberikan oleh Tim Evaluator Inspektur Jenderal Kemendagri. Fatoni berkomitmen akan menindaklanjuti segala masukan yang diberikan oleh Tim Evaluator Inspektur Jenderal Kemendagri.
“Kami sudah mencatat semua masukan dan perlu ditindaklanjuti. Ini sengaja kami membawa hadir kepala OPD, Bupati dan Walikota agar langsung mendengar ini gunanya biar tidak ada miss dalam informasi biar segera ditimdaklanjuti baik itu laporan maupun untuk kinerja. Ini akan kami tindaklanjuti segera,” ucap Fatoni.
Kemudian, terkait penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan lebih intens lagi dalam penanganannya. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki program orang tua asuh bagi anak yang menderita stunting atau termasuk dalam kategori kurang mampu.
Sementara itu, terkait penanganan inflasi saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memilki program pasar murah yang dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumsel. Kegiatan ini akan berlangsung pada hari Selasa, Kamis dan Jumat setiap minggunya.
“Jadi ini respon dari kami pak tidak ada yang terlewat, kami berterima kasih banyak. Pertemuan semacam ini penting sebenernya, kalaupun untuk setiap bulan kami siap. Bukan apa untuk mengingatkan pak, itu penting, kami secara rutin juga melakukan anev pak. Meskipun tidak secara formal kami mohon bapak bisa beri arahan bimbingan kepada kami,” tutup Fatoni.
Palembang. – KABAR EKSPRES II Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni secara resmi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Ir. Asmar Wijaya sebagai Pj Bupati OKI pasca habisnya masa jabatan Dja’far Shodiq sisa masa jabatan tahun 2019-2024 per 15 Januari 2024. Pelantikan ini dilakukan di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/1/2024).
Pelantikan Asmar Wijaya sebagai Pj Bupati OKI tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Nomor: 100.2.1.3-70 Tahun 2024 tanggal 7 Januari tahun 2024 tentang pengangkatan penjabat Bupati Kabupaten OKI. Usai pelantikan Pj Bupati OKI, dirangkaikan dengan Pelantikan Pj Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten OKI Sukmawati Asmar Wijaya oleh Pj Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Tyas Agus Fatoni, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Pj Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Nomor : 02/Kep/PKK Prov/I/2024 tanggal 12 Januari tahun 2024. Fatoni menyampaikan ucapkan selamat kepada Pj Bupati dan Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten OKI yang baru saja dilantik, dia berharap Asmar Wijaya mampu menjalankan amanah jabatan tersebut dengan penuh dedikasi.
“Saya mengucapkan selamat atas nama masyarakat dan seluruh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami mendoakan agar Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten OKI diberikan kelancaran, kekuatan, kesuksesan serta diberikan petunjuk, bimbingan dan lindungan oleh Allah subhanahu wa ta’ala dalam mengemban tugas,” ucap Fatoni.
Fatoni mengatakan Kabupaten OKI merupakan Kabupaten yang strategis di Provinsi Sumsel, selain wilayahnya luas, Kabupaten OKI juga memiliki potensi sangat besar. Oleh karena itu, dia berharap Pj Bupati yang baru dilantik dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dan mengoptimalkan potensi strategis kekayaan yang ada di Kabupaten OKI.
“Pejabat Bupati diangkat untuk maksimal satu tahun, tetapi bisa diberhentikan kapan saja, pejabat Bupati dievaluasi setiap tiga bulan, tetapi kapan saja juga bisa diberhentikan, oleh karena itu saya berharap Bupati harus bisa memastikan bahwa pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya. tugas-tugas yang dijalankan oleh penjabat kepala daerah sama dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya kepala daerah,” kata Fatoni.
Pj Gubernur Agus Fatoni Lantik Ir. Asmar Wijaya sebagai Penjabat Bupati OKI
“Tugas penjabat kepala daerah adalah melanjutkan pemerintahan dan juga harus bisa memastikan bahwa pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya,” sambungnya.
Menurut Fatoni, luasnya wilayah Kabupaten OKI juga terdapat potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terlebih lahan gambut yang ada di wilayah ini rawan kebakaran. Bahkan, akhir tahun 2023 lalu di Kabupaten OKI terdapat titik api terbanyak di di Provinsi Sumsel.
“Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah daerah dan juga Forkopimdanya serta masyarakat bisa mengantisipasi kebakaran hutan ini sejak sekarang, bukan hanya pada saat terjadi kebakaran tetapi perlu diantisipasi dan dipersiapkan,” tegasnya.
Fatoni mengakui keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan ditandai dengan dua hal, yakni yang pertama titik apinya berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini menjadi bukti Pemprov, Pemkab, Forkopimda semua serta masyarakat berhasil melakukan pencegahan. Kemudian yang kedua, pemadaman api yang sudah terjadi dilakukan secara cepat dan bersama-sama, penyiapan sarana dan prasarana, memberikan bantuan sosial dan juga upaya-upaya lain strategis yang bisa dilakukan.
“Alhamdulillah kita berhasil menangani dengan baik dan kita mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diberikan kesempatan pada waktu yang lalu untuk menyampaikan keberhasilan penanganan karhutla di Sumsel di Dubai ini perlu kita pertahankan dan kita optimalkan kembali,” jelas Fatoni.
“Kita bersyukur di provinsi Sumsel kebakaran hutan dan lahan bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. kita berhasil menangani karhutlah bersama dengan Forkopimda provinsi dan kabupaten kota,” sambungnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni, Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Yulianto, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumsel Zulkarnain, Danlanal Palembang Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan, Bupati OKI Periode 2014-2024 Iskandar dan Bupati OKI aisa Periode 2019-2024 Djafar Shidiq, Forkopimda OKI dan Kepala OPD lainnya.
PANGKALPINANG – KABAR EKSPRES II Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil menurunkan angka inflasi yang cukup signifikan dari angka 3,87% pada Bulan November 2023, menjadi 2,65% di Bulan Desember 2023. Keberhasilan tersebut tentu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi mempertahankan angka inflasi agar tidak kembali naik.
Salah satu strategi Penjabat (Pj) Gubernur Kep. Babel Safrizal ZA dalam menurunkan angka inflasi dengan melakukan pemanfaatan, dan penanaman komoditas pangan melalui “Kick-off Penanaman Perdana Tanaman Komoditas Pertanian Cabai & Tanaman Obat Keluarga”, memanfaatkan peluang tersedianya lahan kosong di Rumah Dinas Gubernur sebagai percontohan.
Penanaman komoditas yang digaungkan sebagai gerakan “Semarak Babel” (Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung) ini dilakukan Pj. Gubernur Safrizal didampingi istri Safriati Safrizal yang juga Ketua TP PKK Kep. Babel, Sekda Babel, Forkopimda Babel, instansi vertikal, perwakilan BUMN, pihak perbankan, seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel, dan perwakilan kabupaten/kota, Senin (15/1/2024).
“Saya melihat potensi yang bisa kita manfaatkan, ada beberapa titik lahan yang masih kosong untuk dimanfaatkan, ditanami komoditas pangan, agar harga pangan stabil, dan persentase inflasi tetap terjaga dengan baik. Akan kita manfaatkan lahan di sini secara maksimal,” jelas Pj. Gubernur Safrizal.
Gaungkan Semangat Menanam, Pj Gubernur Safrizal: Rumah Dinas Sebagai Percontohan
Ide cemerlang alumnus terbaik IPDN angkatan pertama ini dalam memanfaatkan lahan dengan menanam 1000 tanaman komoditi dan obat keluarga mengadopsi konsep urban framing. Untuk itu, program pada sektor swasembada komoditi ini akan dilaksanakan secara konsisten setiap bulan sepanjang tahun.
“Kami akan melaksanakan sepanjang tahun hingga Desember (2024), sehingga harga (komoditas) stabil. Ini niat baik kita mempertahankan swasembada, menghasilkan produksi yang mengalir, harga tenang, petani pun semangat, dan terus menyebar ke masyarakat,” katanya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh forkopimda, kepala daerah, dan masyarakat Babel untuk memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki agar dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Bahkan, “kebun” di Halaman Rumah Dinas Gubernur Babel ini, kata Safrizal, dapat dijadikan tempat edu agriculture, atau mengedukasikan anak-anak untuk mengetahui tentang tanaman.
“Saya minta juga kepala daerah mengajak forkopimda masing-masing, sehingga harga tidak jatuh, dan inflasi tidak tinggi di mata pusat. Dari sini juga bagi Ibu-Ibu PKK yang punya program, bisa mengajak anak-anak kemari, mengedukasikan mereka mencintai tanaman sejak dini. Tebarkan semangat ini ke kabupaten/kota,” katanya.
Dalam konferensi pers bersama awak media, Safrizal yang juga Dirjen Adwil Kemendagri menegaskan, jika gerakan yang juga terlahir dari semangat Babel Betanem, Babel Bekebon ini tidak sekadar seremonial, tetapi akan dilakukan secara berjenjang dan dikelola sebaik mungkin.
“Kita akan buktikan praktiknya sampai ke penghujung tahun. Kita akan mengontrol, memonitor, bukan semata-mata seremonial, tetapi betul-betul semangat dalam rangka mencukupi sektor produksi bidang pertanian, mencukupi produksi, dan menekan inflasi. Semoga forkopimda sudah menyiapkan lahan masing-masing sebagai untuk men-support gerakan ini,” katanya.
SEMARANG – KABAR EKSPRES II Pemerintah Kota Tegal menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023.
Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono bersama Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro menerima secara langsung LHP dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho di Ruang Aditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Senin (15/1) pagi.
Hadir Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono dan Kepala Inspektorat Kota Tegal, Budi Hartono.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho berharap kedepan temuan BPK akan semakin sedikit karena meningkatnya kinerja dari Pemerintah Daerah.
“Kami berharap bahwa dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang saat ini dilakukan maka akan semakin transparan dan akuntabel laporan keuangannya, lebih efektif dan lebih bisa dipertanggungjawabkan, itu harapan kami dan itu merupakan goal kami sehingga kedepan akan semakin berkurang temuan dari BPK,”ujar Hari Wiwoho.
Pemkot Tegal Terima LHP BPK
Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengucapkan terima kasih kepada BPK.
“Terima kasih kepada BPK RI atas kinerjanya. Fungsi kontrol ini sangat penting, fungsi pengawasan sangat dibutuhkan. Intinya bagaimana kita memajukan sesuatu negara. Terima kasih atas bimbingan dan pembinaannya,” ujar Nana.
Nana Sudjana juga menambahkan bahwa kemitraan sangat penting untuk publik terhadap penyelenggaran pemerintahan di Jawa Tengah.
“Yang diharapkan makin transparan dan akuntabel. Kemitraan ini tetap berjalan sehingga Pemprov meraih prestasi, 12 kali meraih predikat WTP. Ini prestisius, dan ini menunjukkan pengeloaan seluruh Pemda di Jateng telah sesuai dengan peraturan undang-undangan,” ujar Nana.
Kota Tegal – KABAR EKSPRES II Sebuah bangunan tempat hiburan Karaoke di Jalan Veteran Kelurahan Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal mengalami kebakaran, Senin, (15/1/2024).
Kapolres Tegal Kota AKBP Rully Thomas mengatakan, Polres Tegal Kota menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran. Titik api pertama kali terlihat sekitar pukul 08.00 WIB.
Menindaklanjuti laporan tersebut, lanjut Kapolres, personel dari Polres dan Polsek langsung bergerak mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dan bersama masyarakat langsung membantu untuk mengevakuasi para penghuni atau korban.
“Setelah menerima informasi adanya kebakaran, kami segera menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dan anggota langsung mendatangi TKP dengan membawa mobil AWC milik Polres. Hal tersebut kita lakukan untuk membantu petugas damkar memadamkan api,” kata Kapolres.
Kebakaran Tempat Karaoke, Polres Tegal Kota Kerahkan Mobil AWC Bantu Padamkan Api
Kapolres menerangkan, untuk menangani kebakaran tersebut Polres Tegal Kota mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran, satu mobil crane milik Dishub dan satu mobil Armoured Water Cannon (AWC) milik Polres.
“Bersyukur penanganan kebakaran ini dapat segera kita atasi. Sehingga tidak berdampak merembet ke pertokoan yang lain. Untuk jumlah korban akibat kejadian ini sementara ada 9 orang. Dan 6 dari mereka pihak Rumah Sakit menyatakan sudah Meninggal Dunia (MD) akibat lemas menghirup asap (CO2). Sedangkan lainnya masih dalam perawatan medis. Untuk saat ini korban seluruhnya masih berada di Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal,” terang Kapolres.
Kapolres juga menambahkan, untuk penyebab kebakaran belum kita ketahui secara pasti karena masih dalam penyelidikan.
“Berkaitan dengan penyebab kebakaran, kami belum bisa menyimpulkan. Karena masih dalam penyelidikan dari penyidik Sat Reskrim. Dan kita juga sudah meminta bantuan pihak Puslabfor dari Polda Jateng untuk memback up penanganan kejadian ini,” pungkas Kapolres.
