Kategori: Nasional

Palembang, – KABAR EKSPRES II Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni turun tangan guna membenahi manajemen Sriwijaya FC agar tidak terdegradasi. Hasilnya, saat ini Sriwijaya FC telah kembali memiliki manajemen baru.

Sebelumnya, Fatoni melalui Melalui Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Sumsel Rudi Irawan telah memfasilitasi rapat pembahasan tentang pemegang saham PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) dan kepengurusan Sriwijaya FC di ruang rapat Dispora Sumsel, Rabu (24/1/2024). Setelah rapat tersebut, kemudian mereka melanjutkan pembahasan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membentuk pengurus baru yang memang peduli dengan keberlangsungan Sriwijaya FC.

“Pesan Pak Pj Gubernur mengucapkan terima kasih telah berlangsungnya RUPS ini tadi dan mengucapkan selamat kepada manajemen PT SOM yang baru. Pak Gubernur berharap semoga bisa dilakukan percepatan perbaikan manajemen dan tata kelola PT SOM. Misi kita sementara ini menyelamatkan Sriwijaya FC dari degradasi,” ungkap Rudi.

Melalui RUPS, PT SOM menyerahkan 96% saham dari Hendri Zainudin kepada Komisaris PT SOM Asfan Fikri.
“Selanjutnya membentuk manajemen baru yang akan melaksanakan tugas menyelesaikan kompetisi yang menyisakan 2 pertandingan lagi dan menyelamatkan SFC tetap bertahan di Liga 2,” jelasnya.

Rudi mengatakan dirinya diinstruksikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni untuk bergerak cepat melakukan langkah penyelamatan SFC dari degradasi.

“Kami Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu senantiasa mensupport perjuangan Sriwijaya FC,” ujarnya.

Selain itu, rapat ini bertujuan sebagai upaya nyata dari Pemprov Sumsel guna menyatukan visi misi seluruh pihak. Diharapkan juga mereka dapat bersinergi dalam menyelamatkan Sriwijaya FC agar bertahan di Liga 2.

“Itu dulu karena kita ini masuk dalam babak play-off jangan sampai kita terdegradasi ke Liga 3. Samakan dulu visi kita, kita tinggalkan dulu kepentingan pribadi dan lainnya,” kata Rudi.

Reporter: Yani

PEKANBARU, – KABAR EKSPRES II Tameng Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) lakasanakan seminar dengan tema Pemilu Damai dan Kesatuan Bangsa serta Deklarasi Pemilu Aman dan Damai. Kegiatan dilaksanakan di hotel Grand Central, Jl sudirman Kota Pekanbaru, Kamis (25/01/24).

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau Datuk H.R. Marjohan Yusuf mengatakan seminar ini merupakan bentuk usaha mewujudkan cita-cita besar LAMR dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan sukseskan Pemilihan Umum (pemilu) damai 2024.

Dalam kesempat itu, beliau mengajak seluruh masyarakat Provinsi Riau juga turut ambil bagian dalam mensukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai.

“Kita boleh berbeda pilihan sesuai hati nurani masing-masing, tetapi kesatuan dan persatuan itu diatas dari segala-galanya,” ucapnya singkat.

Anggota Bawaslu Provinsi Riau Nanang Wartono, SH.,MH mengatakan dalam menyambut pesta demokrasi pemilu 2024, bawaslu tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam melaksanakan pemilu damai pada 14 Februari 2024 mendatang.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu selain melakukan tugas-tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran, juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Pendidikan politik dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi pengawasan bagi masyarakat, khususnya dalam melakukan pengawasan partisipatif, dan menghindari terjadinya politik uang,” ucap nanang.

Pada kesempatan yang sama, dirinya juga menyampaikan dalam menciptakan pemilu damai itu tergantung dari penyelenggaranya, peserta pemilu, dan juga masyarakatnya.

“Ada dua poin utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis, yaitu tergantung manusianya dan yang kedua aturannya. Jika ini semua tercapai maka pemilu damai akan berjalan dengan baik” ucapnya.

Bawaslu Riau atas peritah oleh undang-undang jika adanya temuan terkait politik uang, bagi-bagi sembako itu termasuk dalam kategori politik uang maka peserta pemilu akan di diskualifikasi.

“Jika nanti ada caleg yang terbukti atas putusan pengadilan, terbukti secara sah melakukan tindak pidana politik uang, maka caleg tersebut dapat di diskualifikasi,” ucapnya tegas.

Permasalahan isu sara, politik identitas dan ujaran kebencian sangat marak terjadi disetiap kontestasi Pemilu, terlebih lagi pada masa tahapan kampanye. Persoalan yang seringkali terjadi adalah penyebaran informasi yang keliru tentang proses Pemilu, sehingga informasi yang diterima tidak berdasarkan fakta.

“Praktek kampanye yang menjelek-jelekan mengandung ujaran kebencian cenderung mengarah kepada politik identitas selama proses Pemilu juga sering terjadi,” katanya.

Selanjutnya Kegiatan seminar dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan peserta seminar.

Red