Kodim 1710/Mimika Gelar Program Analisa Deradikalisasi Tingkat Kodim, Dari Tim Analis Sdirpit Pusterad

Timika, – KABAR EKSPRES II Kodim 1710/Mimika gelar kegiatan Program Analis Deradikalisasi Tingkat Kodim, dari Tim Analis Sdirpit Pusterad, bertempat di Pendopo Darmawangsa Kodim 1710/Mimika, Kab. Mimika, Rabu (21/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi dalam sambutannya mengatakan tujuan kegiatan Analisa Deradikalisasi ini merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme.

“Untuk menetralkan paham-paham radikal perlu melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, pendidikan dan sosial budaya, sehingga mereka bisa kembali menjadi masyarakat biasa sebagaimana masyarakat lainnya. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mencegah dan menangkal paham radikal atau deradikalisasi perlu evaluasi, masukan dan saran dari para responden sekalian, melalui kegiatan sosialisasi dan analisa ini”, jelasnya.

Kodim 1710/Mimika Gelar Program Analisa Deradikalisasi Tingkat Kodim, Dari Tim Analis Sdirpit Pusterad

“Untuk itu saya berharap agar bapak ibu (responden) untuk ikut berperan aktif memberikan masukan sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi TNI dalam menentukan kebijakan kedepan”, pungkas Dandim.

Sementara itu, Ketua Tim dari Pusterad Kolonel Inf Athobari, S.I.P mengatakan, bahwa Satkowil berperan aktif dalam mengatasi segala bentuk ancaman aksi terorisme serta paham radikal yaitu dengan melaksanakan kegiatan deradikalisasi yang terdiri dari pendataan dan pembinaan terhadap narapidana, mantan napi aksi teroris, kelompok yang berkaitan paham radikal beserta keluarganya.

“Untuk itu Pusterad selaku pembina tehnis perlu mendapat saran dan masukan dari berbagai komponen bangsa tentang pelaksanaan program deradikalisasi ini. Saran dan masukan tersebut nantinya akan dianalisa guna mendapatkan kesimpulan tentang program deradikalisasi atau cegah tangkal radikalisme,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Instansi Pemerintahan diantaranya MUI Kab. Mimika, Kesbangpol, FKUB Kab. Mimika, Dishub, Disnaker, Disdukcapil dan Pol PP Kab. Mimika serta Perwakilan Polres Mimika.

Autentikasi: Pen Kodim 1710/Mimika

Red

Aniaya Wartawan, PJS Sumut Minta Kapolres Labuhanbatu Dicopot

Medan, – KABAR EKSPRES II Aksi kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini dilakukan Kapolres Labuhanbatu AKBP Bernhard L Malau yang menganiaya Samuel Tampubolon, jurnalis media Tribrata TV di Labuhanbatu.

Keterangan dari Samuel yang juga Bendahara Umum DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Sumatera Utara, penganiayaan itu terjadi di depan Hotel Nuansa Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat, Selasa (20/2/2024) malam sekira pukul 20.00 WIB.

“Saya sebelumnya memang sudah ada janji untuk bertemu dengan Kapolres melalui Kasat Narkoba AKP Roberto P Sianturi,” kata Samuel.

Atas penganiayaan ini, Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Sumatera Utara, Sofyan Siahaan mengecam keras tindak kekerasan itu.

Aniaya Wartawan, PJS Sumut Minta Kapolres Labuhanbatu Dicopot

“Aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi justru melakukan tindak kekerasan, ini tidak bisa ditolerir. Apalagi dilakukan oleh seorang Kapolres bersama beberapa anggotanya,”tegas Sofyan.

Ia minta kepada Kapolri dan Kapolda Sumut untuk segera menindak Kapolres Labuhanbatu dan beberapa personil lainnya yang ikut memukul, termasuk Kasat Narkoba.

“Tindakan ini sangat mencoreng nama baik institusi kepolisian. Disaat Kapolri tengah gencar membangun image baik kepolisian, justru dirusak oleh jajarannya,” ujarnya lagi .

“Kami desak Kapolri mencopot AKBP Bernhard Malau dari jabatannya karena tidak mencerminkan aparat penegak hukum yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat,” kata Sofyan.

Reporter: Rizky/Tim/RI-1

Musrenbang kecamatan Naga Juang tahun 2024 

Madina sumut, – KABAR EKSPRES II Musrenbang rencana pembagunan kecamatan Naga Juang kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara 21/02/2024 , di Aula Kantor Camat Naga Juang kegiatan langsung di hadiri beberapa opd dari tingkat kabupaten ,dan unsur forkopincam serta kepala desa , BPD sekcamatan Naga Juang dengan total keseluruhan -+100 orang dari segala unsur.

Musrenbang tingkat kecamatan adalah suatu forum musyawarah antar pemangku kepentingan kepentingkan untuk membahas dan menyepakati langkah langkah pemahaman program kegiatan perioritas yang tercantum yang termasuk dalam rencana, kegiatan pembangun desa yang di integrasikan dengan perioritas pembangunan desa kabupaten atau kota

Dalam sambutanya camat Naga Juang Parlindungan Panggabean menegaskan bahwa hasil dari pembahasan dan kesepkan Musrenbang kecamatan ini akan di gunakan sebagai bahan penyusunan rencana akhir RKPD yang bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan dan perioritas pembangunan daerah.

Menyepakati kegiatan prioritas kegiatan pembangun di wilayah kecamatan naga juang yang belum tercakup dalam perioritas pembangunan Desa, dan menyepakati pengelompokan kegiatan perioritas pembangunan wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan pungsi perangkat daerah, terang Panggabean

Musrenbang kecamatan Naga Juang tahun 2024

Panggabean menambahkan dalam Musrenbang ini di bagi menjadi 7 bidang antara lain bidang inspratruktur dan pembangunan wilayah bidang ekonomi dan pertanian serta bidang sosial pemerintah dan kesejarahan masyarakat dan mengusulkan membuat BPJS bagi masyarakat ungkapnya’

Hadir dalam acara tersebut antara lain pimpinan opd yang mewakili ,dinas pertanian ,dinas PU ,dinas Ketapang ,kabag kesra ,baperida,Polsek siabu ,kapos malintang,kepala desa Se- kecamatan naga juang,dan BPD,serta tokoh masyarakat,para bidan desa ,dan korwil,lintas sektoral.

Peporter: Magrifatulloh

Kunjungi Demak dan Kudus, Sat Brimobda Jateng Bagikan Ribuan Paket Bansos pada Warga Terdampak Banjir

SEMARANG, – KABAR EKSPRES II Polda Jateng|Brimobda Jawa Tengah mengerahkan sekitar 50 personel beserta 6 truk dan dua bus, ke Kabupaten Demak dan Kudus untuk melakukan kegiatan bakti sosial di sejumlah kawasan terdampak banjir. Kegiatan dipimpin langsung Dansat Brimobda Kombes Pol Noor Hudaya pada Selasa (20/2/2024).

Kegiatan bhakti sosial dilakukan di sejumlah tempat, dan sejumlah bantuan bahan kebutuhan sehari-hari berisikan beras, minyak dan gula, diberikan kepada para warga.

“Tim bansos meluncur ke Demak serta mengunjungi beberapa lokasi. Di Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar, tim membagikan 800 paket bansos. Kemudian tim mengunjungi warga yang dievakuasi sementara di SBPU Wonoketingal dan membagikan bansos sejumlah 800 Paket” kata Kombes Noor Hudaya.

“Selanjutnya tim bergeser ke kantor IPHI Kecamatan Gajah, membagikan bansos sejumlah 800 Paket, kemudian mengunjungi warga terdampak banjir di di Wonorejo untuk membagikan 1350 paket bansos,” tambahnya

Di Kabupaten Kudus, tim mengunjungi masyarakat terdampak banjir yang diungsikan sementara di sekitar Terminal Jati serta membagikan 300 buah paket bansos.

Kunjungi Demak dan Kudus, Sat Brimobda Jateng Bagikan Ribuan Paket Bansos pada Warga Terdampak Banjir

Kombes Noor Hudaya menuturkan, pemberian bantuan sosial merupakan salah satu bentuk aksi kepedulian Polda Jateng pada musibah yang menimpa masyarakat.

Selain membagikan bantuan sosial, Brimobda Jateng juga menyiagakan sejumlah dapur lapangan di Kabupaten Demak untuk menyediakan makanan bagi warga.

“Personel lengkap beserta dapur lapangan masih standby, mereka juga disiagakan untuk melakukan bantuan-bantuan lain yang dibutuhkan masyarakat disana (Demak),” kata Kombes Noor Hudaya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda jateng, Kombes Pol Satake Bayu Setianto menuturkan pihaknya terus memantau perkembangan situasi di Kabupaten Demak. Berdasar laporan yang diterima, genangan banjir mulai surut namun banyak warga yang masih tinggal di lokasi pengungsian sementara.

Polda Jateng, mengerahkan puluhan personel untuk melakukan pengamanan serta bantuan layanan kesehatan serta layanan trauma healing.

“Sementara untuk personel Polres Demak dikerahkan untuk kerja bakti membantu pembersihan sisa-sisa banjir di kantor pemerintah dan rumah warga. Semoga banjir lekas surut dan aktivitas warga dapat kembali normal,” tutupnya

Reporter: Casroni

Puluhan Prajurit Berjibaku Demi Wujudkan Mimpi Warga

Karangasem, Bali. – KABAR EKSPRES II Perbukitan yang tinggi bukanlah halangan bagi satu Kompi Pasukan TNI. Mereka berjibaku mulai dari pagi hingga sore hari mengangkut batu, semen dan pasir melalui medan yang cukup terjal dan licin saat diguyur oleh hujan demi sebuah mimpi warga Bukit Catu untuk memiliki akses jalan yang dulunya terisolir.

Pasukan tersebut merupakan Satgas TMMD ke-119 Kodim 1623/Karangasem yang sedang mengerjakan sasaran fisik berupa pembukaan jalan sepanjang ± 2760 Meter di Desa Selumbung, Kec. Manggis Kabupaten Karangasem, yang saat ini telah mencapai prosentase hasil 20%. Proses pengerjaan saat ini adalah pembuatan senderan pada bahu jalan mengingat kondisi tanah di daerah tersebut sangat riskan terjadi longsor disaat hujan, yang pengerjaannya saat ini baru mencapai 5%.

Puluhan Prajurit Berjibaku Demi Wujudkan Mimpi Warga

Meski kondisi cuaca tidak menentu, mereka tidak kenal lelah membantu alat berat mengerjakan sasaran fisik utama yang masuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-119 Tahun 2024. “Semoga cuaca terus mendukung agar hasil yang dicapai bisa maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Pasiterdim 1623/Karangasem Kapten Inf Marjuli, Rabu (21/2/2024).

Dalam kesempatan lain, Dandim menuturkan “Pembangunan jalan ini disamping untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat nantinya, juga untuk membuka jalur transportasi di wilayah tersebut sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Dandim Letkol Inf Sutikno, S.M.

Red/Pen Kodim 1623/Karangasem

Dirjen Dukcapil Yakinkan IKD Siap Dukung 9 Layanan SPBE Prioritas

Bandung, – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kini sangat fokus menyiapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar bisa berlaku secara nasional pada Juni 2024.

“Saya minta jajaran Dinas Dukcapil provinsi hingga kabupaten/kota secara bersama perjuangkan betul pemberlakuan IKD secara nasional. Target kita sampai Triwulan III sudah bisa diresmikan atau di-launching Presiden Joko Widodo sebelum berakhir masa tugasnya pada Oktober 2024,” kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi saat membuka Forum Perangkat Daerah Disdukcapil Jawa Barat bertema “Transformasi Digital dan Penataan SDM Pelayanan Adminduk Provinsi Jabar” di Bandung, Senin (19/2/2024).

Dirjen Dukcapil menjelaskan, Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. “Salah satu yang dibahas di regulasi ini adalah percepatan kehadiran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE Prioritas) terintegrasi di 9 layanan pemerintah paling lambat kuartal III/2024.”

Dirjen Dukcapil Yakinkan IKD Siap Dukung 9 Layanan SPBE Prioritas

Tugas Dukcapil, sambung Dirjen Teguh Setyabudi, adalah menyukseskan 9 layanan prioritas SPBE ini. Yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online. “IKD berperan menjadi basis dari semua layanan tersebut. Bahkan IKD sudah terintegrasi dengan aplikasi SatuSehat, dan seterusnya diintegrasikan dengan program Presisi Polri. Ini harus kita raih sampai akhir Juni 2024 sudah terselesaikan. Kemudian kita lanjutkan hingga September 2024 implementasinya sudah dinikmati privat sector.”

Dirjen Teguh menekankan jajarannya agar mempersiapkan langkah-langkah yang benar sebagai cipta kondisi mencapai target tersebut. “Maka yang terutama kita lakukan adalah penguatan infrastruktur meliputi aspek teknologi informasi, sistem, jaringan dan keamanan meliputi aspek regulasi IKD, interoperabilitas data kependudukan, penguatan sistem keamanan, perlindungan data pibadi, kualitas data kependudukan, penguatan dan peningkatan inovasi layanan, monitoring dan evaluasi.”

Selanjutnya, penguatan SDM yang meliputi aspek kebutuhan SDM, pengembangan SDM, penataan dan pembinaan jabatan fungsional, labolatorium TIK Dukcapil, beasiswa, e-learning, dan book of knowledge (Dukcapilpedia) dan learning management system (LMS).

Dirjen Dukcapil menambahkan, pihaknya memandang perlu pembaruan peralatan perekaman KTP-el (mobile enrollment) yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan di berbagai Dinas Dukcapil kabupaten/kota di berbagai provinsi.

“Kami mengharapkan dukungan para kepala daerah untuk mensupport hal ini melalui APBD. Jangan sampai perekaman biometrik KTP-el bagi masyarakat yang belum merekam–terutama pemilih pemula–menjadi terhambat karena tidak ada peralatan mobile enrollment,” tandasnya.

Dirjen menyebut penduduk yang sudah mengaktivasi IKD hingga 18 Februari 2024 berjumlah 8.101.771 jiwa. “Oleh karena itu saya mendorong Dinas Dukcapil se-Jabar agar mengejar target 30 persen dari yang sekarang mencapai 11,87 persen.”

Red

Irjen Kemendagri Apresiasi Program Toilet Bersih Pemprov Sulbar

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Wastama Itjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Azwan mengapresiasi program toilet bersih Pemprov Sulbar.

Hal itu disampaikan saat menyampaikan Laporan Evaluasi Penjabat Gubernut Triwulan III di Irjen , Selasa , (20/2/2024).

Menurut Wastama Itjen Kemendagri, evaluasi tersebut, Pemprov dibawah kepemimpinan Prof.Zudan Arif Fakrulloh telah membawa citra positif bagi provinsi ke 33 ini. Salah satunya melalui program toilet bersih.

Diketahui program ini mulai dijalankan pada akhir 2023, sebagaimana gagasan dari Mendagri Tito Karnavian. Olehnya Prof. Zudan menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengajak OPD untuk menjalankan program toilet bersih, dimulai dari lingkup perkantoran Pemprov Sulbar.

“Saya sudah mengingatkan kepala OPD dan salah satu kekurangan OPD kita lambat merespon isu, lambat merespon arahan dan lambat merespon instruksi pimpinan dan hampir semua saya liat memang toiletnya harus dibersihkan lagi,” kata Zudan.

Irjen Kemendagri Apresiasi Program Toilet Bersih Pemprov Sulbar

Sestama BNPP ini juga mengemukakan, program tersebut menjadi penting, sebab pada prinsipnya harus dimulai dari hal sederhana, jika tidak bisa merawat dan memelihara, dari yang sederhana maka masalahnya akan semakin kompleks.

“Kalau merawat toilet dan membersihkan toilet itu tidak bisa, apalagi harus mengurus rakyat. Bagaimana mengurus yang lebih besar , maka mari memulai dari yang sederhana,seperti toilet harus bersih,”ucap Zudan.

Untuk itu, mantan Dirjen Dukcapil ini mendorong agar seluruh OPD dan seluruh fasilitas layanan umum dan fasilitas layanan kantor se-Sulawesi Barat agar memperhatikan betul kondisi toilet.

Reporter: Casroni

Ditjen Bina Bangda Kemendagri Dorong Pemprov Kaltim Pertimbangkan Aspek Lingkungan dalam Penyusunan Dokrenda

BALIKPAPAN, – KABAR EKSPRES II Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto membuka acara Diskusi Multipihak: Pendalaman terkait Pengintegrasian KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah di Kalimantan Timur, Selasa (20/2/2024).

Acara ini bertujuan untuk mendorong terbangunnya forum diskusi antarpemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan dan menguatkan penguatan susbstansi transisi energi dalam KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD di Kalimantan Timur.

Pada kesempatan itu, Gunawan Eko Movianto memberikan arahan bahwa terdapat tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia atau triple planetary crisis meliputi: perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta kehilangan keanekeragaman hayati. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, beberapa permasalahan lingkungan hidup, di antaranya terkait kerusakan lingkungan akibat pertambangan, pelepasan kawasan hutan, permasalahan sampah dan lainnya.

Sebagai amanat Pancasila dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 45, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta Permendagri 86 Tahun 2017, Gunawan menekankan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah yang di antaranya yaitu berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Ditjen Bina Bangda Kemendagri Dorong Pemprov Kaltim Pertimbangkan Aspek Lingkungan dalam Penyusunan Dokrenda

“Untuk menjamin keberlanjutan dan keberlangsungan kehidupan manusia, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu mempertimbangkan aspek lainnya, terutama aspek lingkungan,” kata Gunawan.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan instrumen untuk menjamin aspek keberlanjutan dalam perencanaan, yaitu KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD yang di dalamnya telah memuat indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Guna mendukung hal tersebut, Kemendagri telah menerbitkan Surat kepada Bupati/Walikota Nomor 6600/5113/Bangda dan Gubernur Nomor 660/5113/Bangda perihal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Stratgeis (KLHS) RPJPD dan KLHS RPJMD serta Surat kepada Gubernur Nomor 660.11.2/8754/Bangda Nomor 660.11/8755/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD yang menjadi arahan kepada Pemda untuk melaporkan perkembangan pembuatan dan pelaksanaan menyampaikan Petunjuk Teknis Pembuatan, sistematika laporan, dan alur proses validasi dan verifikasi laporan, dan memuat matriks integrasi dan matriks verifikasi KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD serta.

Hasil dari laporan yang didapatkan oleh Kemendagri, 34 Provinsi telah dalam proses penyusunan KLHS RPJPD dan 8 provinsi sudah dalam proses penyusunan KLHS RPJMD. Sementara itu sebanyak 254 kabupaten/kota sudah dalam proses penyusunan KLHS RPJPD dan 78 kabupaten/kota sudah dalam proses penyusunan KLHS RPJMD. Sedangkan Kalimantan telah dilaporkan 4 kabupaten/kota sudah dalam proses penyusunan KLHS RPJPD, dan sebanyak 3 kabupaten/kota terlapor sudah dalam proses penyusunan KLHS RPJMD.

Acara ini turut mengundang narasumber dari Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian LHK, Direktorat SUPD I Kemendagri, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesian Center for Environmental Law guna memberikan pengayaan dan penyempurnaan materi untuk penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD

Red

Upaya Polres Batang Jaga Kesehatan Personel: Pemeriksaan Kesehatan dan Pemberian Vitamin Rutin

BATANG, – KABAR EKSPRES II Guna memastikan kesehatan personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata Candi dalam pengamanan tahapan Pemilu 2024, Tim Dokter Polres Batang secara rutin melaksanakan pelayanan kesehatan keliling. Ini adalah langkah proaktif yang diambil untuk menjaga kesehatan dan kebugaran mereka yang terlibat dalam tugas penting ini.

Pelayanan kesehatan keliling yang dilakukan oleh Tim Dokkes Polres Batang tidak hanya ditujukan untuk anggota Polri, tetapi juga untuk anggota Linmas, serta instansi lain yang terlibat dalam pengamanan. Bahkan, pelayanan ini juga tersedia bagi warga masyarakat umum.

dr. Cipto Waluyo, Kasi Dokkes Polres Batang, menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan mencakup berbagai aspek penting.

“Mulai dari pemeriksaan tensi darah, skrining kesehatan awal, hingga pemberian vitamin dan obat-obatan yang diperlukan. Tujuannya jelas, untuk menjaga kebugaran tubuh para personel saat melaksanakan tugas pengamanan,” ujarnya saat ditemui pada Selasa (20/2/2021).

Tim Dokkes Polres Batang Siaga Layani Pemeriksaan Kesehatan Personel Ops Mantap Brata Candi

Dengan memantau kondisi kesehatan dan kebugaran para personel secara intensif, diharapkan potensi risiko dapat diminimalisir.

“Dengan adanya pemeriksaan kesehatan secara intensif, kami dapat memantau kondisi dan kebugaran anggota pengamanan. Semoga dengan langkah ini, para personel yang terlibat dalam pengamanan tahapan Pemilu tetap dalam kondisi yang optimal,” ungkap dr. Cipto.

Pelayanan kesehatan keliling yang dilakukan oleh Tim Dokter Polres Batang merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran para personel yang terlibat dalam tugas pengamanan Ops Mantap Brata Candi.

Red

Polres Puncak Jaya Intensifkan Giat Patroli Dialogis dan Himbau Masyarakat Agar Tidak Membawa Sajam dan Alat Perang

Puncak Jaya, – KABAR EKSPRES II Guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif pasca tahapan pemungutan suara Pemilu 2024, Kepolisian Resor Puncak Jaya mengintensifkan kegiatan patroli dialogis sekaligus pemberian himbauan-himbauan agar tidak membawa sajam dan alat perang kepada seluruh masyarakat Kab. Puncak Jaya, Selasa (20 Februari 2024).

Dalam pelaksanaan kegiatan patroli dialogis yang dipimpin oleh Wakapolres Puncak Jaya Kompol Sarifudin Ahmad siang tadi, selain melintasi jalur-jalur yang dianggap rawan akan gangguan Kamtibmas sesekali para personel juga menyambangi masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas terutamanya larangan membawa sajam dan alat perang.

Polres Puncak Jaya Intensifkan Giat Patroli Dialogis dan Himbau Masyarakat Agar Tidak Membawa Sajam dan Alat Perang

Wakapolres Puncak Jaya Kompol Sarifudin Ahmad saat dikonfirmasi mengatakan bahwa setelah beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan pesta demokrasi yakni Pilpres dan Pileg 2024 dan hari ini untuk memastikan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif kami dari Polres Puncak Jaya terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis.

Lebih lanjut Kompol Sarifudin Ahmad juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kab. Puncak Jaya agar bersama-sama dengan pihak keamanan untuk menjaga kondusifitas dan kestabilan situasi agar terus aman.

” Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak membawa senjata tajam seperti parang, pisau, kampak dan alat perang seperti panah maupun kertapel karena dapat menganggu kenyamanan masyarakat lainnya, itu bisa membuat masyarakat lainnya menjadi ketakutan sehingga harapan kami agar tidak lagi membawa barang-barang tersebut, apabila kami sudah menghimbau namun tidak diindahkan akan kami lakukan penyitaan ” tutup Wakapolres Puncak Jaya.

Red