Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Populer Religi Sosial Teknologi

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Atlet Fudokan Indonesia Raih Juara di 9th World Fudokan Karate Championship Serbia

padaTinggalkan Komentar pada Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Atlet Fudokan Indonesia Raih Juara di 9th World Fudokan Karate Championship Serbia

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Indonesian Fudokan Federation (INAFF) Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan para atlet Fudokan Indonesia yang berhasil meraih sejumlah mendali di ajang 9th World Fudokan Karate Championship pada tanggal 20-26 November 2023 di Belgrade, Serbia. Dari delapan atlet Fudokan Indonesia yang dikirim ke 9th World Fudokan Karate Championship, lima atlet Fudokan Indonesia berhasil meraih gelar juara.

“Selamat kepada para atlet Fudokan Indonesia yang telah meraih juara di ajang 9th World Fudokan Karate Championship yang digelar di Belgrade, Serbia. Kesuksesan para atlet Fudokan Indonesia mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional merupakan suatu kebanggaan luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Besar Indonesia Fudokan Federasi di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Pengurus Besar Indonesia Fudokan Federasi yang hadir antara lain Ketua Umum Eben Heizer Sembiring, Ketua Harian Joeslin Nasution, Sekjen Robi Cahyadi, Bidang Luar Negeri Arsyad Achmadin, Atlet Fudokan Indonesia Heizmy Gursylfa, Ahmad Munif Tsaqib, Chilla Nabia Muharandi dan Surya Pagi Asa.

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Keberhasilan Atlet Fudokan Indonesia Raih Juara di 9th World Fudokan Karate Championship Serbia

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dua atlet Fudokan Indonesia meraih mendali emas, yaitu Eben Heizer Sembiring di kelas kumite veteran dan Heizmy Gursylfa di kelas kata cadets putri. Sementara, tiga atlet Fudokan Indonesia lainnya meraih mendali perunggu, yaitu Ahmad Munif Tsaqib, Chilla Nabia Muharandi dan Surya Pagi Asa.

“Kontingen Indonesia juga mendapatkan plakat penghargaan kehormatan dari World Fudokan Federation (WFF) sebagai peserta dari Asia. Kesuksesan para atlet Indonesia meraih kemenangan di ajang 9th World Fudokan Karate Championship semakin membuktikan kemampuan atlet Fudokan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini berharap Indonesia Fudokan Federasi dapat segera merealisasikan pembentukan Asia Fudokan Federation. Diharapkan nantinya Asia Fudokan Federation bisa berkantor di Indonesia. Sehingga bisa meningkatkan country branding Indonesia di mata dunia.

“Kita harapkan juga Fudokan bisa masuk sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di ajang Olimpiade. Langkah World Fudokan Federation memperjuangkan Fudokan dipertandingkan sebagai eksebisi di Olimpiade Los Angeles, Amerika 2028 atau Olimpiade Brisbane Australia 2032 patut kita dukung bersama,” pungkas Bamsoet.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Populer Sosial Teknologi

Kemendagri dan Bappenas Luncurkan SEB untuk Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045

padaTinggalkan Komentar pada Kemendagri dan Bappenas Luncurkan SEB untuk Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045

Jakarta – KABAR EKSPRES II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Monoarfa meluncurkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri-Bappenas tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045, yang di tandatangani Rabu, 10 Januari 2024 di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Prosesi penandatanganan tersebut dihadiri oleh pejabat Eselon 1 dan 2 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dari daerah turut hadir secara daring, Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Sekretaris DPRD dan Inspektur Provinsi seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito mengatakan bahwa, acara penandatanganan SEB, memiliki makna besar karena kebijakan yang akan menentukan arah pembangunan 20 tahun ke depan akan disusun. Dokumen tersebut (RPJPN 2025-2045) akan menjadi pegangan pemerintahan untuk perencanaan pembangunan selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini nantinya akan dibentuk melalui produk undang-undang, yang bertujuan untuk meletakkan fondasi pembangunan Indonesia selama dua dekade mendatang.

“Jadi 20 tahun ke depan, (dokumen RPJPN) ini yang menjadi pegangan. Kalau dulu ada GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), tapi sudah diubah, sehingga tidak ada lagi GBHN dan yang berlaku adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang dibentuk nanti jadi produk undang-undang,” kata Mendagri Tito, di sela-sela penandatanganan SEB di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri.

Kemendagri dan Bappenas Luncurkan SEB untuk Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045

Mendagri Tito juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari pemerintah di daerah terkait hasil penyelarasan ini. Hal ini sebagai langkah kunci untuk memastikan implementasi yang efektif dari perencanaan nasional dan daerah yang telah disepakati.

Lebih lanjut, kepala daerah baik yang definitif maupun penjabat (Pj) bertanggung jawab menuntaskan RPJPD di daerah masing-masing.

“Keputusan-keputusan strategis ini diharapkan dapat memperkuat landasan pembangunan nasional dan daerah dalam periode 2025-2045, serta menciptakan arah yang kokoh dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan di masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan bahwa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJP) bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.

“RPJP memiliki makna penting sebagai alat untuk mencapai visi-misi Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Dalam konteks ini, pembuatan RPJP diharapkan dilakukan secara jelas dan terukur, dengan memperhatikan keragaman dan karakteristik khas daerah masing-masing,” ungkap Suharso.

Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa RPJP merupakan manifestasi dari visi Indonesia untuk menjadi negara nusantara yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan, dalam kerangka Indonesia Emas 2045. RPJP dianggap sebagai pedoman untuk semua pemangku kepentingan dan dapat menjadi arahan bagi seluruh unsur masyarakat.

Surat Edaran (SE) bersama antara Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan Menteri PPN (Pembangunan Perencanaan Nasional) menjadi langkah bersama untuk menyelaraskan muatan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Pendek) dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) agar tercipta koherensi dan terkoordinasinya arah pembangunan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menambahkan bahwa, selain panandatanganan SEB oleh Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang akan menjadi acuan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJPD 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi, sekaligus upaya menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Dengan ditetapkannya Inmendagri ini, akan tersusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional, serta memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, sesuai semangat otonomi daerah,” kata Restuardy Daud. (ev/tu)

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial TNI

KEMENDAGRI BANGUN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL UNTUK MEMPERMUDAH MASYARAKAT MENGAKSES LAYANAN PEMERINTAH

padaTinggalkan Komentar pada KEMENDAGRI BANGUN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL UNTUK MEMPERMUDAH MASYARAKAT MENGAKSES LAYANAN PEMERINTAH

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional, melalui Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembayaran digital (digital payment), dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik yang berorientasi kepada pengguna.

Presiden mengharapkan Identitas Digital sudah bisa digunakan sebagai kunci akses untuk mendapatkan pelayanan pemerintah melalui layanan SPBE prioritas pada bulan Juni 2024.

Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

KEMENDAGRI BANGUN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL UNTUK MEMPERMUDAH MASYARAKAT MENGAKSES LAYANAN PEMERINTAH

Mempercepat upaya tersebut, Kemendagri bersama Kemenkominfo, Kemen-PAN RB, Perum Peruri serta kementerian/lembaga terkait terus membangun kolaborasi untuk mempercepat realisasi arahan Presiden.

*IKD sebagai Identitas Digital Nasional*

Identitas digital adalah alat bagi seseorang untuk membuktikan identitasnya secara online ketika mengakses layanan pemerintah dan swasta. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendagri telah membangun aplikasi identitas digital melalui gawai (smartphone), yaitu Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

IKD diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi masyarakat terhadap layanan pemerintah maupun swasta. Pertama, IKD dapat memvisualisasikan KTP secara digital (menjadi “KTP Digital”) agar tidak diperlukan lagi fotocopy KTP. Kedua, IKD dapat berperan sebagai Single Sign On (SSO) bagi seseorang untuk memverifikasi identitas mereka secara online, menjadi kunci untuk mengakses layanan secara online, serta sebagai mekanisme untuk memberikan persetujuan pemanfaatan data (consent). Itu artinya tidak diperlukan lagi foto selfie sambil memegang KTP untuk mendaftar dan mendapatkan sebuah layanan secara online. Ketiga, Aplikasi IKD juga dapat berperan sebagai Digital Wallet yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya.

_Saat ini, IKD diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Sejak IKD diluncurkan pada tahun 2022 hingga saat ini (10 Januari 2024), lebih dari 7.316.449 jiwa telah memiliki Identitas Digital. Saat ini Bank seperti BNI, Bank Jatim, BPR Urban Bali dan BPR Danagung Ramulti sudah menggunakan IKD untuk proses pembukaan rekening secara lebih cepat dan aman. Selain itu, di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat melakukan pelayanan adminduk seperti melaporkan kelahiran anak, melaporkan kematian, permohonan surat keterangan pindah, pisah atau pecah Kartu Keluarga, dan lainnya._

Ke depan, pengayaan fitur akan terus dilakukan untuk meningkatkan user experience dan kemudahan pengguna dalam melakukan aktivasi IKD tanpa harus datang ke kantor Dinas Dukcapil.

*Kesiapan Kemendagri*

Saat ini, pemerintah Indonesia gencar melakukan percepatan pengembangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Menyadari pentingnya pengembangan SPBE, Ditjen Dukcapil berkolaborasi bersama seluruh institusi terkait. Secara spesifik, Ditjen Dukcapil memiliki peran penting dalam penyediaan identitas kependudukan digital (IKD) dan menjadi basis dalam proses pertukaran data (data exchange, terutama dalam memastikan keamanan dan keandalan data kependudukan.

Dengan demikian, Ditjen Dukcapil bekerjasama bersama dengan KemenPAN-RB dan Kementerian Kominfo untuk memastikan IKD siap mendukung aplikasi SPBE prioritas pada bulan Juni 2024. Ditjen Dukcapil juga secara intensif berdiskusi dengan Perum Peruri sebagai institusi Govtech / INA Digital yang ditugaskan untuk mengelola integrasi aplikasi SPBE prioritas, seperti portal nasional pelayanan publik.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial Teknologi TNI

Ketua Umum IMI Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 di IEC BSD Tangerang

padaTinggalkan Komentar pada Ketua Umum IMI Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 di IEC BSD Tangerang

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung digelarnya ajang Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024. Diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 6 Oktober 2024, pelaksanaan IMX 2024 yang ke tujuh kalinya ini akan digelar di Hall 8 dan 9 Indonesia Convention Exhibition (ICE) kawasan BSD, Tangerang Selatan, Banten.

“Saya yakin pelaksanaan IMX 2024 akan menyajikan acara yang semakin menarik dan kreatif. Selalu ada perkembangan sangat signifikan dari tahun ke tahun dan selalu ada keunikan meriah yang wajib diikuti. Apalagi tahun ini IMX akan menggelar serie internasionalnya di Osaka dan di Las Vegas,” ujar Bamsoet saat menghadiri Kick Off Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 di Jakarta, Rabu (10/1/24).

Hadir antara lain Founder NMAA dan Direktur IMX Andre Mulyadi serta Strategic Brand Partner NMAA Indonesia Edy Vertu.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, seperti tahun sebelumnya, IMX 2024 akan menampilkan serangkaian program penuh terobosan dengan lebih dari 40 supporting program. Antara lain Blackstone Livemodz, super giveaway berupa tiga unit mobil untuk pengunjung, IMX overseas guest, IMX Garage Sale, IMX Special Deals dan masih banyak lagi.

Ketua Umum IMI Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 di IEC BSD Tangerang

“Platform IMX adalah tempat network industri otomotif, komunitas, hingga publik pecinta modifikasi dan life style bertemu. Dimana brand produk peserta IMX bisa bertemu langsung dengan para influencer, artis, dealer baru, hingga kesempatan berinteraksi dan berkolaborasi antar industri aftermarket dengan industri pabrikan,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, sejak awal IMX memiliki passion dan sarana untuk anak bangsa menyalurkan berbagai kreativitasnya dalam bidang otomotif. Dari mulai modifikasi, spareparts aftermarket maupun aksesoris kendaraan yang jumlahnya terus bertambah serta semakin variatif.

“Keberadaan IMX turut mendorong industri after market menjadi tumbuh berkembang. Dari yang sebelumnya hanya bermain di tingkat lokal, sekarang mampu mengekspor produknya ke berbagai negara. Ini prestasi sekaligus tantangan bagi IMX untuk terus konsisten menjaga semangat kreativitas dalam bisnis otomotif yang menjanjikan,” pungkas Bamsoet.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial TNI

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Notaris Jaga Kepastian Hukum dan Berpolitik Secukupnya Guna Menghindari Keterbelahan

padaTinggalkan Komentar pada Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Notaris Jaga Kepastian Hukum dan Berpolitik Secukupnya Guna Menghindari Keterbelahan

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan kepastian hukum adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Kepastian hukum tersebut harus dimaknai sebagai sesuatu yang nyata, membumi dan dapat dirasakan oleh setiap elemen masyarakat.

“Segala aspek kehidupan saat ini banyak yang bersentuhan dengan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung secara hukum pidana maupun hukum perdata. Terkait dengan itu, profesi notaris merupakan profesi yang mulia, karena tugas dan jabatan yang diemban dan diabdikannya untuk melayani kepentingan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum,” ujar Bamsoet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Rabu (10/1/24).

Hadir antara lain Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Irfan Ardiansyah, Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia Amriyati Amin serta jajaran pengurus Ikatan Notaris Indonesia periode 2023-2026;

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengajak agar para notaris dengan pengaruh dan jabatannya untuk terus menjaga persatuan dan persatuan dengan berpolitik secukupnya, tidak membabi buta dan saling menyakiti sesama anak bangsa.

“Apalah artinya kemenangan, kalau kemudian membuat bangsa ini terpecah belah,” tegas Bamsoet.

Dosen Pascasarjana Bidang Hukum Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menjelaskan, dalam sistem hukum di tanah air, peran penting dan strategis dari notaris adalah membantu mencegah terjadinya kesalahan, manipulasi, atau penipuan dalam transaksi hukum. Notaris juga memiliki perang penting untuk memastikan bahwa semua dokumen yang dibuat dan disaksikan, telah memenuhi persyaratan hukum, serta memiliki kekuatan pembuktian yang kuat ketika dibutuhkan di pengadilan.

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Notaris Jaga Kepastian Hukum dan Berpolitik Secukupnya Guna Menghindari Keterbelahan

“Karenanya, setiap notaris harus senantiasa memegang teguh dan menjaga kemuliaan profesinya, menjunjung tinggi etika, serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam mewujudkan tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya kontribusi organisasi Ikatan Notaris Indonesia sangat penting dalam menjaga agar notaris bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, pentingnya dimensi hukum dalam kehidupan masyarakat tercermin dari persepsi masyarakat mengenai penegakan hukum di Indonesia. Merujuk pada data survei Indikator Politik yang dirilis pada akhir Desember 2023, masih ada sekitar 32,9 persen masyarakat yang menilai penegakan hukum di tanah air buruk. Hanya 35,4 persen yang menilai baik, sedangkan 29,3 persen menilai sedang.

“Sebelumnya, hasil survei Indopol yang dirilis bulan November 2023 mencatat sekitar 49,68 persen responden menyatakan kondisi penyelenggaraan hukum di Indonesia baik. Sedangkan, sebanyak 41,77 persen responden mengatakan buruk,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, berdasarkan hasil survei tersebut menyiratkan bahwa kinerja di bidang penyelenggaraan hukum di tanah air belumlah optimal. Sebagian dari solusi untuk mereduksi persoalan tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan peran penting notaris. Khususnya, melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

“Di sisi lain, dengan peran strategisnya itu, maka notaris adalah elemen masyarakat yang sangat potensial menjadi ‘duta’ untuk menyebarluaskan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan yang akhir-akhir ini semakin terkikis oleh derasnya arus globalisasi dan terpinggirkan oleh desakan dinamika zaman,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial Teknologi TNI

Pencurian Kendaraan Roda Dua (Motor) Siang Hari Berhasil Tertangkap Warga Perumahan Villa Kencana Cikarang

padaTinggalkan Komentar pada Pencurian Kendaraan Roda Dua (Motor) Siang Hari Berhasil Tertangkap Warga Perumahan Villa Kencana Cikarang

Bekasi – KABAR EKSPRES II Satu dari dua yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor ditangkap warga, sekitar pukul 14.30 Wib lokasi di Perumahan Villa Kencana Cikarang Blok N 11 No 17 RT001/013, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Selasa 9 Januari 2024.

Binmas Pol dan Babinsa Desa Karang Sentosa langsung bergegas mengamankan terduga pelaku curanmor ke kantor Polisi, Polsek Cikarang Utara untuk menghindari amukan masa.

Saat digeledah, di dalam tas pelaku ditemukan satu buah kunci leter T, Tramadol dan 7 unit Handphone. Satu pelaku berhasil melarikan diri. Saat ini penanganan Polsek Cikarang Utara.

Pencurian Kendaraan Roda Dua (Motor) Siang Hari Berhasil Tertangkap Warga Perumahan Villa Kencana Cikarang

Kendati Demikian saat awak media mengkonfirmasi melalui sambungan pesan WhatsApp pada Rabu 10 Januari 2024 kepada Kanit Intel Polsek Cikarang Utara (Aparat Penegak Hukum) Polsek Cikarang Utara mengatakan,” SIAP kami akan mengembangkan kasus pencurian kendaraan bermotor dan bekerja sama dengan Unit Reskrim dimana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cikarang Utara, tepatnya beralamat di Perumahan Villa Kencana Cikarang, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, “Tandasnya.

Red/Haris Pranatha

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial TNI

BSKDN dan BPSDM Kemendagri Jalin Kerja Sama Tingkatkan Pemanfaatan Inovasi Melalui Proyek Perubahan

padaTinggalkan Komentar pada BSKDN dan BPSDM Kemendagri Jalin Kerja Sama Tingkatkan Pemanfaatan Inovasi Melalui Proyek Perubahan

Jakarta – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat menjalin kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri guna meningkatkan pemanfaatan inovasi melalui proyek perubahan. Hal itu disampaikan Kepala BSDKN Yusharto Huntoyungo saat memberi sambutan dalam acara Webinar Kolaborasi Pemanfaatan Proyek Perubahan dalam Pelaporan Sistem Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Aplikasi Tuxedovation. Kegiatan tersebut dilakukan secara daring dari Aula BSKDN pada Selasa, 09/01/2024.

“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing-masing lembaga, baik BPSDM yang menghasilkan proyek perubahan yang dapat terimplementasi di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan bagi BSKDN ini akan menjadi input utama dalam pemanfaatan inovasi daerah ke depan,” ungkap Yusharto.

Dia menjelaskan dalam era global yang dinamis, pemerintah dituntut untuk mampu mengembangkan diri dan meningkatkan daya saing agar dapat berkompetisi di tingkat global. Salah satu faktor penting dalam peningkatan daya saing adalah kualitas pengembangan kompetensi pejabat instansi pemerintah melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)Tingkat II dan III. Pelatihan tersebut kerap disebut proyek perubahan yang menampung gagasan atau ide inovasi dari para peserta pelatihan.

BSKDN dan BPSDM Kemendagri Jalin Kerja Sama Tingkatkan Pemanfaatan Inovasi Melalui Proyek Perubahan

“Usulan ini merupakan embrio (inovasi) yang sangat baik, juga merupakan bagian dari pelaporan inovasi daerah tahap inisiatif,” tambahnya.

Guna meningkatkan kualitas inovasi, Yusharto mengatakan pihaknya juga mengajak BPSDM untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan inovasi hasil PKN secara berkala. Upaya tersebut untuk memastikan usulan atau ide inovasi dapat terlaksana dengan dengan baik. “Dengan demikian tidak ada kesan (usulan inovasi) hanya diperlukan untuk kebutuhan diklat semata,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Sugeng Haryono mengatakan produk yang dihasilkan dalam proyek perubahan masih bersifat inisiasi para peserta pelatihan. Menurutnya, pelatihan selama 2-3 bulan dinilai tidak cukup untuk menjadikan produk proyek perubahan menjadi inovasi yang benar-benar diterapkan. “Maka di sini lah kita perlu bersinergi bagaimana pemanfaatan produk ini tidak berhenti sekedar sebagai dokumen pertanggungjawaban dari proses pembelajaran,” jelasnya.

Kata Sugeng, dalam mengusulkan inovasi penting untuk memperhatikan beberapa hal, satu di antaranya proyek tersebut harus dapat menjadaw permasalahan ang organisasi hadapi. “Bagaimana inovasi yang diajukan peserta dapat menjawab (berbagai) permasalahan (seperti) mengentaskan kemiskinan, meningkatkan investasi, bagaimana administrasi pemerintahan yang digital dan berbagai isu-isu lain yang terus berkembang,” pungkasnya.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial TNI

Terima Pengurus GP PARMUSI, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Generasi Muda Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

padaTinggalkan Komentar pada Terima Pengurus GP PARMUSI, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Generasi Muda Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak generasi muda mampu beradaptasi dan berinovasi agar tidak tertinggal dalam kompetisi global yang berkembang pesat. Generasi muda harus mampu menjadi kekuatan pendobrak yang mengubah tantangan menjadi peluang dan menjadikan peluang sebagai keberhasilan guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Derasnya arus perubahan global dapat dirasakan, ketika kita belum sepenuhnya selesai berurusan 11 era revolusi industri 4.0, kita sudah dihadapkan pada era society 5.0. Karenanya, peningkatan kompetensi generasi muda sebagai sumberdaya pembangunan harus menjadi prioritas utama,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Besar Gerakan Pemuda Persaudaraan Muslimin Indonesia (GP PARMUSI) di Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Pengurus Besar GP PARMUSI hadir antara lain Ketua Umum Kifah Giblartar Bey, Sekjen Fuzail A. Hakim, Wakil Sekjen ⁠Alfian Azmi, Bendahara Umum ⁠Eka Marsella dan Kepala Pusat Kemitraan Hafidz A. Lubis.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, GP PARMUSI sebagai organisasi kepemudaan dituntut mampu mengoptimalkan peran penting generasi muda dalam menjalankan fungsi sosial politiknya. Antara lain sebagai kontrol sosial, agen perubahan, kekuatan moral, penjaga nilai kebangsaan serta sebagai penerus kepemimpinan nasional di masa depan.

Terima Pengurus GP PARMUSI, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Generasi Muda Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

“Sebagai kontrol sosial, generasi muda berperan untuk memperjuangkan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial. Generasi muda dituntut mempunyai kejelian dalam melihat dan menyelami realitas sosial yang terjadi di sekitar, mendorong terwujudnya kesetaraan dan kesinambungan pembangunan untuk mengikis disparitas sosial dan kesenjangan kesejahteraan,” kata Bansoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, sebagai agen perubahan, generasi muda adalah katalisator yang mendorong lahirnya perubahan ke arah perbaikan dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda dituntut untuk dapat bersikap kritis, berpikir visioner dan melihat jauh ke depan, serta mempunyai daya kreasi dan imajinasi yang kuat mengenai kondisi ideal yang dicita-citakan.

“Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda adalah sumberdaya potensial bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Generasi muda bangsa diharapkan tumbuh menjadi ‘manusia-manusia tangguh’ yang mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika zaman. Pemuda tidak hanya sekedar cerdas dan terampil, tetapi juga berkarakter dan berwawasan kebangsaan,” pungkas Bamsoet.

Red

Berita terkini Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial TNI

Korban Tenggelam Danau Metland Cibitung Zendo Rayan Pratama Diketemukan oleh TIM SAR

padaTinggalkan Komentar pada Korban Tenggelam Danau Metland Cibitung Zendo Rayan Pratama Diketemukan oleh TIM SAR

Bekasi, Jabar – KABAR EKSPRES II Tim SAR gabungan akhirnya menemukan anak 14 tahun yang tenggelam di Danau WTP (Water Treatment Plant) Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Korban Zendo Rayan Pratama, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Senin, 8 Januari 2024 sekitar pukul 08.15 WIB.

Korban Tenggelam Danau Metland Cibitung Zendo Rayan Pratama Diketemukan oleh TIM SAR

Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian melalui proses penyelaman oleh tim SAR gabungan pada kedalaman 7 meter dan radius 5 meter dari lokasi kejadian.

Tim SAR kemudian menyerahkan korban ke keluarganya untuk dikebumikan. Pihak berwenang mengimbau kepada masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang suka bermain di danau atau kali.

Diketahui korban tenggelam ketika sedang berenang bersama teman-temannya pada minggu (7/1/24) sekitar pukul 11.00 WIB di Danau WTP (Water Treatment Plant) Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.Tutup

Red/Haris Pranatha

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sulawesi Teknologi TNI

Urgensi Perumusan Masalah dan Isu Strategis Penyusunan RPJPD Sulawesi Barat

padaTinggalkan Komentar pada Urgensi Perumusan Masalah dan Isu Strategis Penyusunan RPJPD Sulawesi Barat

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang diwakili Plh. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Suprayitno, hadir sebagai narasumber dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045.

Kegiatan secara hybrid beberapa waktu laku di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk mensosialisasikan substansi ranwal RPJPD Prov. Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 serta memperoleh masukan dan saran terhadap ranwal tersebut sebagai bahan penyempurnaan untuk menjadi Rancangan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045.

Dalam kesempatan ini, Suprayitno menyampaikan bahwa urgensitas penyusunan RPJPD secara substantial adalah keberhasilan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis jangka panjang pembangunan daerah. Pemerintah Daerah harus memastikan perwujudan visi dan misi daerah secara

Urgensi Perumusan Masalah dan Isu Strategis Penyusunan RPJPD Sulawesi Barat

melalui penentuan Arah Kebijakan/Pentahapan Pembangunan 5 tahunan yang akan menjadi dasar strategis penyusunan RPJMD, diselaraskan dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 dan RPJPD 2025-2045.

“Permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah jangka panjang adalah langkah penting dalam proses perencanaan jangka panjang yang membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul pada masa depan” ujar Suprayitno, lewat rilis yang diterima redaksi, Selasa (9/1/2024).

Suprayitno menambahkan agar terfokus pada hal-hal utama yang perlu diatasi sebagai dasar penentuan visi dan misi daerah, proses perencanaan harus dibahas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, tidak hanya dari pihak pemda dan akademisi, tetapi juga pelaku/subyek dari isu yang akan dibahas.

Forum Konsultasi Publik RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 dibuka oleh Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Barat dan dimulai dengan sambutan dari Pj. Gubernur Sulawesi Barat serta dihadiri oleh Direktur Regional II Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Forkopimda, instansi vertikal, OPD, akademisi, tokoh masyarakat serta insan pers.

“Visi dalam Ranwal RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045, yaitu Sulawesi Barat yang Malaqbi, Sejahtera dan Berkelanjutan, terdiri dari 7 misi pembangunan daerah dan 18 sasaran pokok”, ujar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Pj. Gubernur Sulawesi Barat dalam sambutannya.

Suprayitno menambahkan bahwa forum iini merupakan tahapan penting dalam penyusunan RPJPD guna menampung berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Termasuk DPRD dan masyarakat secara luas dalam rangka mempertajam substansi perencanaan strategis yang dirumuskan, untuk dituangkan dalam berita acara sebagai bahan penyempurnaan.

Forum Konsultasi Publik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2045 berakhir dengan penandatanganan berita acara hasil konsultasi publik oleh perwakilan peserta.

Red