Tim Tabur Kejaksaan Agung Berhasil Mengamankan DPO Terpidana Muhammad Arbi Bakar bin (Alm) LA Ucu

Jakarta, – KABAR EKSPRES II ekitar pukul 22.40 WIB bertempat di sekitar wilayah Taman Sari, Jakarta Barat, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Senin, (22/01/2024).

Identitas Terpidana yang diamankan, yaitu:
Nama : Muhammad Arbi Bakri bin (Alm) La Ucu Tempat lahir : Enrekang
Usia/tanggal lahir : 58 tahun / 12 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Dermaga Gang Mawar Putih RT 006, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 62/Pid.B/LH/2023/PN.Tnr Terpidana melanggar Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Terpidana Muhammad Arbi Bakri bin (Alm) La Ucu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Mengganggu Usaha Pertambangan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan Yang Sah” dan menjatuhkan pidana kurungan selama 11 bulan.

Tim Tabur Kejaksaan Agung Berhasil Mengamankan DPO Terpidana Muhammad Arbi Bakar bin (Alm) LA Ucu

Saat diamankan, Terpidana Muhammad Arbi Bakri bin (Alm) La Ucu bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses selanjutnya.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (K.3.3.1)

Jakarta, 23 Januari 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Dr. KETUT SUMEDANA
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Andrie Wahyu Setiawan, S.H., S.Sos., M.H. / Kasubid Kehumasan
Hp. 081272507936
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

Red

Wujudkan Pemilu Damai, Kaops NCS Polri Kunjungi Tiga Tokoh Lintas Agama

Jakarta – KABAR EKSPRES II Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari tinggal 22 hari lagi. Untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai tanpa perpecahan, Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri mengunjungi tiga tokoh lintas agama.

Tiga tokoh yang disambangi yakni Ustaz Adi Hidayat (UAH), Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom. Kepada tiga tokoh tersebut, Irjen Asep meminta mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu memberikan imbauan untuk menghindari polarisasi yang menggunakan isu SARA.

Kunjungan pertama Kaops NCS ke Kantor Quantum Akhyar Institute (QAI) di Kota Bekasi Jawa Barat, Senin (22/1/2024). Jenderal bintang dua yang menjabat Wakabareskrim bersilaturahmi dengan pendiri QAI, Ustaz Adi Hidayat.

Kaops didampingi didampingi Wakaops NCS, Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji, Kasatgas Humas Brigjen Gatot Repli Handoko, Wakasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono, Kasubsatgas Intelijen Kombes Tony Budhi Susetyo dan Kaminops NCS Kombes Budi Hermawan.

Kaops lalu menyampaikan maksud dan tujuan Operasi NCS. Dikatakannya kepada UAH, bahwa operasi ini membawa pesan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebagai upaya preemtif dan preventif. Dengan kunjungan ke Ustaz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sebelumnya, Polri berharap pelaksanaan pemilu bisa berjalan aman dan damai.

Wujudkan Pemilu Damai, Kaops NCS Polri Kunjungi Tiga Tokoh Lintas Agama

“Alhamdulillah, ustaz Adi Hidayat mendukung Polri dalam Operasi Nusantara Cooling System. Beliau mengatakan bahwa tugas Polri dalam mewujudkan keamanan dan kedamaian sesuai dengan peran ulama dalam memberikan kedamaian, ketentraman dan keteguhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Irjen Asep dalam keterangan tertulis.

Usai bertemu UAH, Kaops beserta rombongan bertolak menuju kantor PHDI di Palmerah, Jakarta Barat. Asep disambut Ketua Umum PHDI, Wisnu Bawa Tenaya beserta pengurus. Di sana, Asep meminta dukungan dari para tokoh-tokoh Hindu untuk mengajak untuk menjaga persatuan.

Sehingga lanjut, Asep bila terjadi kericuhan pihak PHDI bisa menenangkan umat. Namun, dirinya optimistis dengan kunjungan ke tokoh-tokoh agama dan masyarakat, isu polarisasi dan SARA bisa diredam.

“Alhamdulillah PHDI siap bekerjasama dengan Polri untuk wujudkan pemilu damai dan mengajak seluruh umat siapa pun pemimpinnya, pemilu ini harus berjalan dengan aman dan damai,” tandasnya.

Sementara kunjungan ketiga dilakukan ke Kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat. Asep dan rombongan disambut oleh Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom dan pengurus PGI.

Asep juga meminta dukungan kepada PGI untuk dapat mengajak jemaat gereja turut menjaga pelaksanan pemilu yang aman dan damai. “Puji syukur PGI yakin dengan kehadiran Operasi Nusantara Cooling System percayakan kepada Polri untuk keberlangsungan jalannya pemilu dengan baik,” pungkasnya.

Red

Panglima TNI Bagikan 300 Paket Sembako Untuk Pesantren dan Masyarakat

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dengan membagikan 300 paket Sembako ke Pesantren Asyifa dan warga masyarakat di Pamoyanan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung keberlangsungan kehidupan pesantren dan membantu meringankan beban warga. Paket Sembako yang terdiri dari bahan pangan pokok kebutuhan sehari-hari diserahkan secara simbolis kepada para pengurus pesantren oleh Panglima TNI.

Kegiatan Baksos ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan warga pesantren yang merasa terbantu dengan adanya bantuan Sembako tersebut. Kegiatan Baksos ini merupakan bagian dari program kepedulian sosial yang rutin diadakan oleh TNI sebagai salah satu manifestasi TNI PRIMA, yakni TNI akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Panglima TNI Bagikan 300 Paket Sembako Untuk Pesantren dan Masyarakat

TNI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Baksos ini. Semoga bantuan ini dapat menjadi langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

TNI berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat dan lembaga pendidikan. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan Baksos ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari santri dan mendukung keberlanjutan aktivitas pendidikan di pesantren serta dapat memberikan manfaat yang besar dan meningkatkan semangat gotong royong di tengah-tengah kita.

Autentikasi : Plh. Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil

Red

Jaksa Agung ST Burhanuddin, Membangun Personality Perfomance Jaksa dengan Menjaga Attitude di Masyarakat.

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Imbauan, Intruksi dan Edaran mengenai kode etik perilaku Jaksa sudah beberapa kali disampaikan baik melalui edaran, maupun dalam berbagai kesempatan. Jakarta, 22/01/2024.

Hal ini perlu menjadi perhatian kembali di masa perkembangan media sosial dan dunia digital yang sangat menghawatirkan, terlebih seorang Jaksa adalah bagian dari penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dan teladan.

Jaksa Agung memperhatikan dimulai dari hal yang sangat kecil yaitu cara berpakaian dan penggunaan pakaian sesuai dengan Gamjak (Seragam Jaksa), sehingga masayarakat bisa membedakan mana Jaksa mana yang aparat lainnya. Atribut tertentu, penempatan dan penggunaannya sangatlah penting untuk menambah performance, ada beberapa atribut yang melambangkan organisasi dan pendidikan yang digantikan dengan konsep kekinian oleh Jaksa Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin, Membangun Personality Perfomance Jaksa dengan Menjaga Attitude di Masyarakat.

Menjadi seorang Jaksa tidak boleh sembarangan dalam berpenampilan, sejak mereka lulus dan dilantik menjadi seorang Jaksa pun sudah dibekali dengan Kode Perilaku Jaksa seperti tidak boleh bertato, tidak boleh berjenggot, tidak boleh bertindik sembarangan, tidak memakai pewarna rambut yang dilarang, termasuk tidak pamer kemewahan (Flexing) karena Jaksa itu melekat secara personality pada diri seseorang. Jaksa Agung juga menegaskan kembali bahwa Jaksa tidak boleh mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merugikan institusi seperti tempat hiburan malam dan sejenisnya.

Menjadi seorang Jaksa itu tidak mudah karena kerap mendapat sorotan di masyarakat, apalagi di era yang rentan viral, maka cara bertutur di masyarakat juga harus mengutamakan tata krama, adab, dan etika. Hal itu bagian dari hukum yang hidup di dalam masyarakat kita.

Ketika memiliki performance dan personality yang buruk, maka akan berpengaruh pada kinerja seseorang, terlebih lagi tentang penilaian seseorang yang negatif, sehingga apapun perbuatan baik yang kita lakukan menjadi tidak bernilai atau tidak memiliki value.

“Jaksa harus memiliki kepekaan sosial, rasa empati dan yang paling penting adalah Good Character, sehingga Jaksa sebagai penegak hukum yang humanis adalah cerminan Jaksa masa kini dan di masa mendatang.

Tidak ada larangan bermain media sosial yang bisa memperkenalkan Jaksa Humanis dan kinerja Kejaksaan di mata masyarakat. Jadilah Jaksa yang dicintai dan dipercaya masyarakat dalam segala hal,” tutup Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dr. KETUT SUMEDANA
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Andrie Wahyu Setiawan, SH., S.Sos., MH. / Kasubid Kehumasan
Hp. 081272507936
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

Red

Edukasi Keselamatan Berkendara, Unit Kamsel Satlantas Jakbar Ajak 430 Kaum Millenial di Ponpes Baitul Muttaqin LDII Jadi Pelopor Keselamatan Berlalulintas

Jakarta Barat – KABAR EKSPRES II Unit Kamsel Satlantas Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) turut berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di kalangan kaum millenial.

Pada kesempatan ini, mereka melaksanakan penyuluhan di Ponpes Baitul Muttaqin yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dengan jumlah peserta mencapai 430 orang, Minggu, 21/1/2024

Kasat Lantas Jakarta Barat Kompol Ridha Aditya mengatakan, Penyuluhan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang keselamatan berlalu lintas, melibatkan berbagai aspek seperti pengenalan rambu lalu lintas, etika berlalu lintas, tata cara aman berkendara, serta upaya pencegahan kenakalan remaja, termasuk bullying, intoleransi, narkoba, dan pelecehan seksual.

” Kami berikan edukasi kepada kaum Millenial untuk memberi pemahaman sejak dini terkait aturan dan tata tertib Berlalu lintas,” Ujar Kompol Ridha Aditya saat dikonfirmasi, Minggu, 21/1/2024

Satlantas Polres Metro Jakbar Sosialisasikan Keselamatan Berkendara kepada 430 Kaum Millenial di Ponpes Baitul Muttaqin LDII

Dalam penyampaian materi, petugas Unit Kamsel Iptu Yeni memberikan pemahaman mendalam tentang rambu-rambu lalu lintas, mengedepankan etika berlalu lintas, dan memberikan tips aman berkendara.

” Selain itu, aspek sosial juga ditekankan dengan memberikan wawasan mengenai kenakalan remaja, termasuk isu-isu penting seperti bullying, intoleransi, narkoba, dan pelecehan seksual,” ucapnya

Pentingnya keterlibatan kaum millenial dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman menjadi fokus utama serta mendorong kaum millenial sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas dalam kegiatan ini.

Unit Kamsel Satlantas Polres Metro Jakbar berharap bahwa melalui penyuluhan ini, para peserta dapat menjadi agen perubahan di masyarakat, mempraktikkan keselamatan berlalu lintas, dan menjadi garda terdepan dalam melawan kenakalan remaja serta isu-isu sosial yang meresahkan.

Red/Hms

Ditjen Bina Adwil Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Mitigasi Struktural Bangunan Kantor Pemerintahan Ramah Gempa

Jakarta – KABAR EKSPRES II Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam termasuk gempabumi karena posisi Indonesia berada di wilayah cincin api pasifik. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan upaya mitigasi bencana yang bersifat struktural agar dapat menghindari dampak kerusakan yang ditimbulkan dari bencana gempabumi pada berbagai jenis bangunan di daerah rawan gempa. Salah satu upaya yang dapat di dorong adalah melalui penerapan konstruksi bangunan ramah gempa.

Demikian salah satu poin penting yang disampaikan oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Amran, M.Si pada saat menerima audiensi dari PT. Katama Suryabumi selaku salah satu pemegang hak paten Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) di Ruang Rapat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Kamis (18/01/2024).

Berdasarkan indeks risiko bencana gempabumi di Indonesia, terdapat 304 daerah yang berada pada risiko tinggi. Bahkan, beberapa kawasan strategis nasional juga berada di zona rawan gempabumi.

“Lakukan mitigasi bencana, kami mendorong adanya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana dalam prioritas pembangunan di daerah sekaligus mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di daerah,” jelas Amran.

Ditjen Bina Adwil Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Mitigasi Struktural Bangunan Kantor Pemerintahan Ramah Gempa

Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) merupakan inovasi anak negeri yang ramah gempabumi dan telah mendapatkan paten dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga bangunan yang ada diatas KSLL mampu terlindungi. Penerapan konstruksi pondasi tersebut telah teruji di beberapa kejadian gempabumi seperti di Aceh, Padang dan Palu.

Amran mengatakan bahwa inovasi teknologi ini sangat baik dan sekiranya dapat diaplikasikan pada bangunan gedung-gedung kantor pemerintahan di daerah yang diharapkan dapat meminimalisir dampak kerugian yang akan dialami pemerintah daerah terhadap aset yang dimilikinya pada saat terjadi gempa.

“Perhatikan manfaatnya apa yang akan dicapai dengan membuat bangunan berketahanan gempa, tingkat kandungan dalam negeri KSLL yang sudah mencapai 100% dan teknik pengaplikasian yang menyerap banyak tenaga kerja, hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan produk-produk dalam negeri dan menyerap lapangan kerja sehingga teknologi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah saat melakukan proses perencanaan pembangunan konstruksi,” ucap Amran.

Hadir dalam rapat perwakilan pejabat Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Keuda dan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

“Libatkan lintas sektor untuk membangun ketangguhan terhadap bencana gempabumi di daerah dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Saya harap koordinasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan infrastruktur bangunan gedung milik pemerintah daerah terhadap bencana gempabumi,” tutup Amran.

Reporter: Casroni

Pengembangan Sistem Transportasi Umum di Jabodetabek

Jakarta – KABAR EKSPRES II Sebagai upaya meningkatkan efisiensi transportasi di DKI Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk MRT East-West Phase I Stage I di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, belum lama ini.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (21/1), proyek ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem transportasi massal di wilayah tersebut dan dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan konektivitas, serta memperbaiki mobilitas antar wilayah di Jakarta dan sekitarnya.

“Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan bagi masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memimpin Rakor.

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut, nantinya Menko Airlangga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West, sebagai dasar Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024 nanti.

Peran Sentral Kemendagri Kawal Proyek Transportasi Umum Jabodetabek

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, pihaknya memiliki peran sentral dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk kebijakan transportasi di Jabodetabek.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 menetapkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tata Ruang memfasilitasi penyesuaian rencana tata ruang wilayah dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

“Proyek MRT menjadi bagian integral dari upaya mendukung target pembangunan nasional, khususnya dalam sistem angkutan massal umum perkotaan,” ujar Restuardy Daud.

Peran dan dukungan Kementerian Dalam Negeri pada pelaksanaan transportasi Jabodetabek sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliput; kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Red

Pelayanan Publik Program ‘Halo Polisi’ Kembali Hadir di Jakarta Barat, Antusiasme Tinggi di Mall Slipi Jaya

Jakarta Barat – KABAR EKSPRES II Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Palmerah menggelar kembali program ‘Halo Polisi’ dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pada Sabtu, 20/1/2024,

kegiatan ini berlangsung di pusat keramaian, tepatnya di Mall Slipi Jaya, Jl S Parman Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat.

Program ‘Halo Polisi’ ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepolisian.

Inisiatif ini sesuai dengan instruksi Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi, yang menginginkan kehadiran polisi di tengah masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan yang lebih baik.

Menurut Kapolsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat, Kompol SUGIRAN, S.Pd, MM, program ini merupakan gagasan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, yang bertujuan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat dan memudahkan pelayanan.

Halo Polisi, Polres Jakbar dan Polsek Palmerah Hadir Di Mall Slipi Jaya Beri Kemudahan Pelayanan Kepolisian

” Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membuat surat laporan kehilangan, perpanjangan SKCK, dan mendapatkan solusi bagi berbagai masalah,” Ujar, Kompol SUGIRAN, S.Pd, MM saat dikonfirmasi, Sabtu, 20/1/2024.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Patroli Jalan Kaki, di mana personil Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Palmerah hadir untuk menyapa dan melayani kebutuhan seperti pembuatan surat kehilangan, SKCK, serta menerima laporan pengaduan.

SUGIRAN mengungkapkan bahwa program ‘Halo Polisi’ di Mall Slipi Jaya kali ini disambut dengan antusias tinggi oleh warga yang sedang berkunjung.

Pada hari tersebut, sebanyak 22 orang mendapatkan pelayanan, meliputi pembuatan 8 lembar SKCK, serta pelayanan surat laporan kehilangan dan pengaduan sebanyak 14 lembar.

Dimana program HALO POLISI ini mencerminkan komitmen polisi dalam memberikan pelayanan yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Jakarta Barat.

Red/Humas

Oknum PNS Dinkes Bekasi Diduga Main Proyek, Aktivis Akan Laporkan ke Penegak Hukum

JAKARTA – KABAR EKSPRES II Seorang aktivis yang juga sebagai pengacara Firmansyah SH akan melaporkan oknum PNS Dinas Kesehatan (Dinkes) Bekasi, Jawa Barat (Jabar) berinisial ES atas dugaan main proyek ke penegak hukum.

“Asn yang main proyek sudah melangar peraturan pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil ( PNS ),” kata Firmansyah, Sabtu (20/1/2024).

Firmansyah mengatakan, kalau ada didalam satu instansi pemerintah dimana salah satu pegawai memiliki perusahaan dan bebas mengerjakan proyek yang ada didalam instansi tersebut, bisa dikatakan Kolusi.

”Saling pinjam perusahaan untuk mengambil proyek bisa dikatakan memanfaatkan jabatan. ASN juga dilarang berproyek,” ujar Firmansyah.

Pinjam Perusahaan Rekanan, Oknum PNS Dinkes Bekasi Diduga Bermain Proyek

Berita sebelumnya, oknum Staf Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar) berinisial ES diduga pinjam perusahaan orang lain atau rekanan melakukan pekerjaan proyek fiktif. Kegiatan tersebut, dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2022.

Oknum PNS Dinkes Bekasi Diduga Main Proyek Akan Dilaporkan ke Penegak Hukum

Oknum PNS itu, sudah dipercaya sebagai pengatur proyek yang juga menjembatani rekan untuk mengejarkan proyek Anggaran Pendapatan Bantuan Daerah (APBD) Dinkes Bekasi.

Pada tahun 2021, ES sudah beberapa kali dipanggil Polres Bekasi dugaan penyimpangan anggaran.

Red

Apresiasi Polri, Komnas Perempuan Ingin Ada Keterwakilan Penyandang Disabilitas Jadi Polwan

Jakarta – KABAR EKSPRES II Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriani senang mendengar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan inklusif untuk para penyandang disabilitas menjadi anggota polisi.

Menurutnya, langkah Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melakukan rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 telah memberikan kesempatan kelompok disabilitas mengikuti seleksi.

“Senang sekali mendengar kabar ini, tentu kita apresiasi,” kata Andy, Sabtu (20/1/2024).

Andy berharap ada keterwakilan penyandang disabilitas menjadi polisi wanita (polwan). Sehingga kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan bisa terlayani dengan memperhatikan kebutuhan khusus.

Selain itu kata Andy, Komnas Perempuan juga berharap kebijakan merekrut penyandang disabilitas dapat berkelanjutan.

Apresiasi Polri, Komnas Perempuan Ingin Ada Keterwakilan Penyandang Disabilitas Jadi Polwan

“Semoga menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan juga dapat diterapkan pada rekrutmen polwan agar kebutuhan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pembinaan kondisi aman bisa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan,” tandasnya.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Polda Sumatera Selatan telah merekrut penyandang disabilitas menjadi ASN Polri melalui jalur tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 ini. “Kita telah menerima 1 orang disabilitas daksa di Polda Sumsel, perempuan dengan jabatan Arsiparis,” kata Dedi kepada wartawan Selasa (16/1) kemarin.

Untuk tahun ini kata Dedi, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas fisik yang telah menamatkan SMA dan SMK menjadi polisi Bintara dan tamatan perguruan tinggi mengikuti SIPSS. Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan non-lapangan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya.

“Sebagai referensi pada 3 negara maju yang menerima polisi dari penyandang disabilitas antara lain Australia, Amerika Serikat dan Inggris,” ucapnya

Perekrutan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 untuk penyandang disabilitas dibuka mulai 26 Januari hingga 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Polri.

Red