Jawa Barat Arsip - Laman 49 dari 68

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Rangkaian HUT Damkar dan Penyelamatan Ke-105 Tingkat Nasional

oleh RedaksipadaFebruari 28, 2024Februari 28, 2024Tinggalkan Komentar

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil akan melaksanakan rangkaian HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ke-105 Tingkat Nasional Tahun 2024. Agenda yang dilaksanakan setiap tahun ini, pada tahun 2024 akan dipusatkan di Kota Surabaya sebagai tuan rumah.

Rangkaian HUT Damkar diawali dengan gelaran National Firefighter Skill Competition (NFSC), ada juga kegiatan expo sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan., seminar internasional penanggulangan kebakaran, dan acara Puncak peringatan HUT Damkar ke-105 Tahun 2024 yang akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri selaku inspektur upacara.

Amran, selaku Plh. Dirjen Bina Adwil saat ditemui awak media menjelaskan bahwa Ditjen Bina Adwil memang setiap tahun melaksanakan gelaran HUT Damkar Tingkat Nasional dengan mengusung tema yang berbeda. Amran juga menambahkan bahwa pelaksanaan HUT kali ini diharapkan akan lebih meriah karena keterlibatan peserta NSFC bertambah menjadi 50 tim dari 50 daerah dari sebelumnya 46 tim dari 36 daerah.

**Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Rangkaian HUT Damkar dan Penyelamatan Ke-105 Tingkat Nasional**

“Tahun ini peserta NFSC bertambah menjadi 50 tim dari 50 daerah yang berbeda. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 46 tim dari 36 daerah. Tentu ini menjadi pertanda bahwa ada antusias pemerintah daerah ikut mensukseskan agenda tahunan Ditjen Bina Adwil ini.” Jelas Amran

Pembukaan NFSC akan dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Februari 2024 bertempat di Politeknik Penerbangan Surabaya, dengan mempertandingkan 3 kategori lomba yaitu hose laying, ladder pitching, dan survival yang sudah disusun oleh tim Ditjen Bina Adwil dan gabungan pemerintah daerah secara professional sesuai dengan standar kompetisi pemadam kebakaran dan penyelamatan tingkat dunia.

Amran mengajak masyarakat turut serta meramaikan gelaran HUT Damkar dan Penyelamatan Ke-105 Tingkat Nasional, dimana mereka bisa hadir untuk melihat keseruan pertandingan NFSC di Politeknik Penerbangan Surabaya, melihat expo sarana prasarana dan menghadiri seminar internasional di Grand City Mall, serta memeriahkan acara puncak peringatan HUT Damkar di Lapangan Brawijaya.

“Rangkaian acara kita ada banyak, jadi saya mengajak Masyarakat juga bisa ikut memeriahkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kompetisi keterampilan damkar, seminar internasional, expo sarpras damkar, dan acara puncak upacara peringatan HUT Damkar yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Masyarakat nanti juga bisa melihat pertunjukan simulasi pemadaman kebakaran setelah upacara selesai .” Tutup Amran. (Mawi PPI)

Red

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Terima Pengurus Pusat Persatuan Putra Putri Angkatan Udara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda

oleh RedaksipadaFebruari 27, 2024Februari 27, 2024Tinggalkan Komentar

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) serta Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo bersama Pengurus Pusat Persatuan Putra Putri Angkatan Udara (PPP-AU) akan bekerjasama memaksimalkan kerjasama IMI, TNI-AU, dan PPP-AU dalam memanfaatkan potensi lahan milik TNI AU untuk dikembangkan menjadi sirkuit balap. Seperti misalnya lahan bekas bandara di berbagai daerah yang bisa dikembangkan menjadi track sirkuit balap motor dan mobil.

“Sebagaimana telah sukses dilakukan pada eks Bandara Selaparang, NTB yang dikembangkan menjadi sirkuit internasional MXGP, serta eks Bandara Polonia Medan menjadi sirkuit balap drag race dan drag bike. Melalui PPP-AU, IMI juga akan memaksimalkan kerjasama dengan TNI-AU untuk menghadirkan simulator pesawat agar bisa dinikmati masyarakat umum. Sebagaimana kerjasama IMI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menghadirkan simulator balap dan Akademi Digital Motorsport Indonesia (ADMI) yang berlokasi di Black Stone Garage,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus PPP-AU, di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Pengurus PPP-AU yang hadir antara lain, Ketua Umum Fastabiqul Khairat, Sekjen Tito Kustalin, Bendahara Umum Yetti Susilo Wati, Wakil Ketua Umum Dimas Andrew, dan Wakil Sekjen Mustika R.

***Terima Pengurus Pusat Persatuan Putra Putri Angkatan Udara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda***

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengajak PPP-AU agar senantiasa menjadi cooler system yang selalu menjaga kesejukan suasana kebangsaan. Salah satunya dengan senantiasa mengedepankan cara pandang yang bersifat holistik, memaknai kemajemukan suku, adat budaya, agama, dan berbagai keberagaman yang dimiliki, sebagai kekayaan dan kekuatan sumberdaya yang harus dirawat bersama.

“Karenanya PPP-AU dan MPR RI juga akan bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk memasifkan wawasan kebangsaan sehingga bisa menjadi kesadaran kolektif setiap elemen masyarakat, bahwa keberagaman identitas, ketersebaran penduduk dalam wilayah negara kepulauan, serta kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, haruslah dipandang sebagai satu kesatuan entitas negara bangsa,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, menyikapi dinamika kebangsaan yang semakin kompleks dan terus berkembang, penting bagi semua pihak untuk mengangkat kembali kesadaran wawasan kebangsaan dari segenap elemen bangsa. Khususnya generasi muda dan kelompok usia produktif yang saat ini mendominasi komposisi demografi di Indonesia.

“Menyiapkan generasi muda masa kini untuk kepentingan masa depan adalah proses yang akan selalu mewarnai kehidupan kebangsaan, sebagai sebuah siklus yang akan terus bergulir seiring perjalanan sejarah bangsa. Seiring laju peradaban, kita akan senantiasa dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan zaman. Apalagi saat ini kita sedang dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan yang muncul dalam berbagai dimensinya. Antara lain melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, dan memudarnya identitas dan karakter bangsa,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial Teknologi TNI

Terima Pengurus Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

oleh RedaksipadaFebruari 27, 2024Februari 27, 2024Tinggalkan Komentar

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). Meningkatkan sinergi dan kolaborasi Himperra dengan pemerintah untuk mengatasi tingginya backlog atau kekurangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2023 saja, backlog perumahan mencapai 12,7 juta rumah.

“Sebagai gambaran, pada tahun 2020 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sendiri mencapai 80,1 persen.

Tahun 2021 meningkat menjadi 81,08 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 83,99 persen. Jika diasumsikan jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 275,3 juta, maka ada sekitar 44 juta penduduk yang belum memiliki rumah sendiri,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Himperra, di Jakarta, Selasa (27/2/24).

Pengurus Himperra yang hadir antara lain, Ketua Umum Ari Tri Piyono, Sekjen Andi Anzhar Cakra Wijaya, Ketua Bidang OKK Aviv Mustaghfirin, Ketua Bidang Kemitraan Widodo Zumiarto, serta Ketua Bidang Kelembagaan Ester Yvonne.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, laju pertumbuhan keluarga baru yang membutuhkan rumah sekitar 700 ribu hingga 800 ribu keluarga per tahun. Artinya, upaya pemenuhan kebutuhan rumah tidak hanya untuk memangkas backlog pada tahun sebelumnya, melainkan proyeksi kebutuhan perumahan pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang. Apalagi, pertumbuhan penduduk melaju menurut deret ukur, dan diperkirakan mencapai 324 juta jiwa pada tahun 2045.

***Terima Pengurus Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat***

“Target menihilkan backlog rumah pada usia Indonesia Emas 2045, harus dilandasi oleh strategi yang jitu dan perhitungan yang matang, serta didukung oleh seluruh stakeholders. Banyak aspek yang harus dipersiapkan, mulai dari pengadaan tanahnya, dukungan perbankan, ketersediaan material, dan lain-lain. Untuk menihilkan backlog rumah pada tahun 2045, maka pemerintah perlu membangun sekitar 1,3 juta unit rumah per tahun,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pada tahun 2015 yang lalu, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Sejak dicanangkan pada tahun 2015, baru betul-betul terealisasi pada tahun 2018, dengan capaian 1,13 juta unit. Meningkat pada tahun berikutnya dengan capaian 1,25 juta unit.

“Diperkirakan, pada tahun 2035, angka urbanisasi akan meningkat menjadi sekitar 66,6 persen, yang tentunya juga berdampak pada kebutuhan tempat tinggal. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat dipastikan bahwa backlog perumahan akan semakin meroket, dan tentunya akan lebih sulit diatasi,” pungkas Bamsoet.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Gelar Isra Mikraj, Personel Bhayangkara Diingatkan Pentingnya Ketakwaan Dalam Bertugas

oleh RedaksipadaFebruari 27, 2024Februari 27, 2024Tinggalkan Komentar

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Peringatan Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW 1445 H diselenggarakan Mabes Polri. Acara ini dihadiri Irwasum Polri Komjen. Pol. Ahmad Dofiri dan pejabat utama, anggota Polri, serta Buya Dr. H. Arrazy Hasyim Lc., S.Fil.I, M.A.Hum.

Irwasum Polri pun mewakili Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo membacakan sambutan. Isra Mikraj ini pun diselenggarakan dengan tema Hikmah Isra Mikraj Menanamkan Moral Dalam Mewujudkan Polri Presisi Siap Mengawal Pemilu Damai.

Dalam sambutan itu, Kapolri menyampaikan bahwa peringatan Isra Mikraj ini sebagai salah satu pembinaan bagi para anggota. Perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW menuai berbagai pelajaran penting yang dapat dijadikan contoh.

“Perjalanan ilahiyah Nabi Besar Muhammad SAW, peristiwa yang hanya berlaku satu kali dalam sejarah umat manusia, lambang kebesaran dan kehormatan, serta merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW,” ungkap Irwasum mewakili Jenderal Sigit, Selasa (27/2/2024).

***Gelar Isra Mikraj, Personel Bhayangkara Diingatkan Pentingnya Ketakwaan Dalam Bertugas***

Kisah Nabi Muhammad SAW yang diperingati, ujar Irwasum, harus disikapi untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Dengan keimanan, maka personel Korps Bhayangkara diharapkan dapat mengabdi kepada institusi dan negeri sebaik mungkin.

“Sekaligus menjadi benteng di era global, di mana nilai moral semakin pudar dalam kehidupan sosial politik, kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Diharapkan, ujar Irwasum, Isra Mikraj ini dapat lebih memantapkan iman, sehingga berimplikasi kepada kehidupan sehari-hari dalam bekerja. Selain itu diharapkan, jajaran personel sadar bahwa pengabdian yang dilakukan selama ini bukan semata-mata tugas duniawi, melainkan adanya aspek ukhrawi dan teologis yang didasari batin.

Terlebih, ujar Irwasum, dalam waktu dekat akan tiba bulan suci Ramadan. Diharapkan, peringatan Isra Mikraj ini juga menjadi penyambut baik bulan suci tersebut.

“Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita senantiasa diberikan kesehatan, ketakwaan, dan ketabahan, serta kekompakan dalam menghadapi tugas, khususnya dalam pengamanan pesat demokrasi 2024, sehingga berjalan aman dan kondusif,” ungkap Irwasum.

Di sisi lain, Buya Arrazy menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dari cerita nabi tersebut diharapkan ada hikmah yang bisa mempertebal iman jajaran Polri.

“Menjaga negeri ini bagian dari rasa syukur terhadap pemberian Allah. Bapak ibu ini punya tugas yang kami semua ngga bisa lakuin, berat tugasnya. Menjaga kedamaian di bumi Allah, Bumi Indonesia,” ungkap Buya.

Ia mengingatkan, menjaga kedamaian di negeri ini menjadi salah satu tugas mulia. Sebab, apabila negara tidak kondusif, maka umat beragama tidak dapat melakukan ibadah dengan tenang.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Bangun Demokrasi Berkualitas, BSKDN Kemendagri Beberkan Pentingnya Perkuat Sistem Kaderisasi Parpol

oleh RedaksipadaFebruari 27, 2024Februari 27, 2024Tinggalkan Komentar

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan pentingnya memperkuat sistem kaderisasi partai politik (Parpol) untuk membangun demokrasi berkualitas.

Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan, kehadiran Parpol sangat penting untuk membentuk kader yang berkualitas untuk hadir dalam lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif.

“Kita datang untuk mendapatkan masukan terutama terkait dengan rekrutmen dan sistem kaderisasi Parpol guna memastikan jalannya demokrasi yang lebih baik,” ungkap Gatot saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin, 19 Februari 2024.

***Bangun Demokrasi Berkualitas, BSKDN Kemendagri Beberkan Pentingnya Perkuat Sistem Kaderisasi Parpol***

Menurut Gatot, sistem kaderisasi memainkan peran krusial dalam membentuk arah dan karakteristik dari Parpol. Kaderisasi yang kuat mampu menyediakan jalur yang jelas bagi para pemimpin masa depan, serta memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, integritas, dan pelayanan masyarakat.

“BSKDN berkolaborasi dengan sejumlah pakar untuk menyusun instrumen Perkiraan Strategi Nasional (Kirstranas) yang sifatnya forecasting. Untuk tema yang kita ambil yaitu Strategi Optimalisasi Peran dan Fungsi Parpol untuk penguatan demokrasi di Indonesia,” jelasnya.

Gatot mengatakan, kaderisasi Parpol tidak hanya mengenai mengisi jabatan-jabatan dalam partai, tetapi lebih dari itu yakni berkaitan dengan pembentukan generasi pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Dirinya juga menyoroti tentang pentingnya menggunakan pendekatan holistik dalam memperkuat kaderisasi termasuk dalam hal penguatan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan hingga pengembangan etika berpolitik.

“Karena sekarang banyak isu muncul mengenai produk legislatif yang tidak sejalan dengan ekspektasi publik. Kita perlu menyikapi ini dengan terus memperkuat sistem kaderisasi agar penyelenggaraan demokrasi di kita (Indonesia) semakin baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol DIY Bagas Seno Adji mengatakan, pihaknya melakukan 59 kali pembinaan pada Parpol berupa pendidikan politik dan pelatihan kompetensi tertentu. “Jadi kita memberikan pendidikan politik juga kepada bacaleg perempuan, dan kami mengundang presenter TV, bagaimana mereka menyampaikan orasi dan public speaking,” terangnya.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Populer Sosial Teknologi

Ditjen Bina Bangda Kemendagri Sampaikan Sejumlah Masukan terkait Transisi Energi

oleh RedaksipadaFebruari 27, 2024Februari 27, 2024Tinggalkan Komentar

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto menghadiri Dialog Perencanaan Transisi Energi Berbasis Kewilayahan pada Rancangan RPJMN tahun 2025-2029, beberapa waktu lalu di Hotel Pullman Jakarta.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (27/2/2024), acara tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Ibu Vivi Yulaswati dengan menghadirkan pembicara dari Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM; Deputi Bidang Ekonomi Bappenas; Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Bappenas; Plh Direktur SUPD I Ditjen Bangda Kemendagri; Perusahan Listrik Nasional (PLN); para pakar keenergian Universitas Indonesia serta dimoderatori oleh Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas.

***Ditjen Bina Bangda Kemendagri Sampaikan Sejumlah Masukan terkait Transisi Energi***

Pada kesempatan itu disampaikan tahapan pertama dari Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang akan menetapkan berbagai target pembangunan yang mana salah satu target utamanya yaitu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Salah satu strategi yang akan dijalankan yaitu transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun dengan cara-cara yang berbeda agar pertumbuhan juga lebih bersih.

Pada RPJPN saat ini, telah diupayakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim intervensi ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diharapkan akan meningkatkan daya dukung lingkungan, penurunan emisi GRK, serta mendorong peningkatan PDB nasional di masa mendatang.

Ketahanan energi dan transisi energi menjadi dua fokus kunci dalam kebijakan pembangunan sektor energi ke depan. Kebijakan transisi energi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Selain itu, mewujudkan transisi dan penyediaan energi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang terkoordinasi secara kewilayahan, Indonesia juga dapat membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Hasil dari Dialog Perencanaan Transisi Energi Berbasis Kewilayahan tersebut untuk masukan dan identifikasi berbagai isu strategis transisi energi yang akan dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam lima tahun mendatang yang diperkirakan akan menjadi constraint (faktor pembatas) dalam proses transisi energi.

Selanjutnya, hasil dari penjaringan isu tersebut akan menjadi masukan bagi Bappenas dalam menyusun dokumen strategi transisi energi berbasis kewilayahan.

Sementara itu, dukungan Kemendagri dalam transisi energi antara lain: Peraturan Presiden No. 11/2023 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan SDM pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (EBT); memberikan masukan untuk pemerintah daerah terkait dengan program/kegiatan EBT pada saat fasilitasi Dokumen Perencanaan Daerah; menyiapkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program/kegiatan untuk mendukung EBT; serta memfasilitasi Pemda dalam penyusunan RDTR dan RTRW untuk perencanaan serta perizinan usaha terkait dengan EBT.

Masukan dari Ditjen Bina Bangda berkaitan dengan transisi energi. Pertama, perlu ada pertimbangan untuk memperkuat kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ESDM subbidang EBT pada daerah kabupaten/kota.

Kedua, perlu adanya wacana penggunaan dana daerah yang bersumber dari dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) di sektor mineral dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi serta bonus produksi yang berasal dari hasil kegiatan panas bumi yang diorientasikan untuk pembangunan sektor energi, khususnya energi terbarukan.

Ketiga, perlu ada satu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin membangun infrastruktur EBT.

Keempat, pemerintah daerah perlu merencanakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjangnya dengan mengakomodir aspek perubahan struktur ekonomi yang bersumber pada sektor pertambangan ke sektor lain sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dsb.

Terakhir, transisi energi perlu dipersiapkan (semua tahapan dan infrastruktur yang dibutuhkan) dan didukung semua pihak (pusat-daerah, dunia usaha, dan masyarakat) agar dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Populer Religi Sosial Teknologi

Tim Evaluator Irjen Kemendagri Apresiasi Sejumlah Program Unggulan Pj Gubernur Sulbar Zudan

oleh RedaksipadaFebruari 26, 2024Februari 26, 2024Tinggalkan Komentar

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Sejumlah program unggulan yang dicetuskan Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mendapat apresiasi dari Tim Evaluator irjen Kemendagri.

Program Pj Gubernur telah dipaparkan melalui evaluasi kinerja Pj Gubernur, oleh Kemendagri, di Jakarta, Program tersebut mencakup Program Toilet Bersih yang dilaksanakan sejak Desember 2023, program ini sebagai respon atas arahan Mendagri Tito Karnavian.

Kedua Program Pekan Inovasi yang mendorong setiap eselon III pemprov Sulbar membuat inovasi. Hal ini dinilai sebagai upaya penguatan reformasi birokrasi di lingkup Pemprov Sulbar. Tujuannya memperkuat pembangunan daerah berbasis riset, berdaya saing dan mandiri.

***Tim Evaluator Irjen Kemendagri Apresiasi Sejumlah Program Unggulan Pj Gubernur Sulbar Zudan***

Ketiga Program 1.000 beasiswa untuk jenjang S1, S2 dan S3. Menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menumbuhkan SDM yang berkualitas hingga berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain itu Pemprov Sulbar juga terus mengembangkan pelayanan publik melalui sinergi dengan sejumlah instansi vertikal. Bentuk upaya yang dilakukan adalah mendukung penyediaan lahan untuk pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti Bandara Tampa Padang, Mapolresta, hingga lahan untuk Rumah Sakit Jiwa.

Program lain adalah mendukung percepatan infrastruktur seperti jalan Mambi-Malabo dan Tabone Nosu. Termasuk pembangunan BTS di sejumlah area blank spot.

Berikutnya meningkatkan pelayanan Pelabuhan Tanjung Silopo dengan memfasilitasi Pelayaran Internasional dari Sulbar ke Polman bagi masyarakat, khususnya Pekerja Mingran Indonesia.

Selain itu pada bidang kesehatan, Pemprov Sulbar juga menghadirkan Cath Lab Kateterisasi Jantung dan ESWL untuk penanganan penyakit batu ginjal dan beberapa program lain di sektor pendidikan, kelautan dan perikanan.

Prof Zudan mengatakan, dari sejumlah program yang dilaksanakan adalah bentuk keseriusan OPD Pemprov Sulbar dalam menindaklanjuti setiap arahan dan prioritas Presiden RI Joko Widodo, yakni penanganan kemiskinan, anak tidak sekolah, stunting dan inflasi yang masih menjadi fokus bersama.

“Saya harap apa yang sudah kita kerjakan, terus kita kembangkan, caranya, OPD harus cepat merespon setiap isu, bekerja lebih inovatif, sehingga masyarakat bisa sejahtera, bisa bahagia,” tutup Zudan.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

JAM-Pidum Menyetujui 6 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

oleh RedaksipadaFebruari 26, 2024Februari 26, 2024Tinggalkan Komentar

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 6 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Senin 26 Februari 2024.

Yaitu: Tersangka Febiana Oroh alias Eva dari Kejaksaan Negeri Minahasa, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Sukarman als Kremek bin Arjo Sentono (Alm.) dari Kejaksaan Negeri Klaten, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tersangka Sutarji bin Alm. Suhar dari Kejaksaan Negeri Semarang, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

***JAM-Pidum Menyetujui 6 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice***

Tersangka Junaedi alias Dedi bin (Alm.) Mansur dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

Tersangka Tamrin bin Daeng Talli dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

Tersangka Azhar alias Degur dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain,

Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

Tersangka belum pernah dihukum;
Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun,

Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar,

Pertimbangan sosiologis;
Masyarakat merespon positif.
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (K.3.3.1)

Red

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer NTT Olaraga Opini Papua Peristiwa PMI Politik Polri Populer Puncak Jaya Religi Sosial Teknologi TNI

Sembilan Bulan Tugas di Papua, Ratusan Anggota Raider 300/BJW Kembali Ke Cianjur

oleh RedaksipadaFebruari 25, 2024Februari 25, 2024Tinggalkan Komentar

CIANJUR, – KABAR EKSPRES II Sebanyak 350 orang Anggota Raider 300/BJW kembali ke Cianjur setelah sembilan bulan bertugas di Papua. Sementara 100 anggota lainnya direncanakan menyusul pulang menggunakan kapal laut.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Satgas Mobile Raider 300/Brajawijaya Kodam III/Siliwangi, Letnan Kolonel Infanteri Afri Swandi Ritonga S.I.P dalam rilis tertulisnya di Cianjur. Sabtu kemarin (24/02/2024).

Dansatgas Mobile 300 Siliwangi, Letkol Inf Afri Swandi Ritonga S.I.P , mengatakan, selama sembilan bulan anggota Raider 300/BJW bertugas di Papua, yaitu kabupaten Puncak 3 Distrik Beoga, Sinak, dan Ilaga.

“Selama kami melaksanakan Satgas di sana, selama sembilan bulan banyak kegiatan yang kami kerjakan. Untuk di bidang pertempuran Alhamdulillah enam KKB tewas di Satgas 300, 2 tawanan, kemudian 2 senjata organik moser, dan beberapa perlengkapan KKB seperti drone, teropong dan lainnya,” ucap Dansatgas.

Dia mengungkapkan, juga membawa misi kemanusiaan selama operasi di Papua terdiri dari mengajar, seruan kesehatan, perduli stunting, bantuan sosial (Bansos) dan lainnya.

“Selama operasi di sana 70 persen kegiatan kami adalah misi kemanusiaan. Kemudian 20 persen misi tempur, dan 10 persennya kami misi intelijen yang berkaitan dengan bagaimana kami merubah kegiatan masyarakat untuk cinta NKRI yaitu merah putih,” katanya.

***Sembilan Bulan Tugas di Papua, Ratusan Anggota Raider 300/BJW Kembali Ke Cianjur***

“Adapun hasil yang kami peroleh dari teritorial Alhamdulillah masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Puncak yang begitu tertutup dengan kedatangan kamu mereka sangat terbuka,” sambung Dansatgas.

Selain itu,Dansatgas Raider 300/BJW juga mendapat dua penghargaan, yaitu dari suku besar Dani dengan diberi gelar Kogoya, kemudian dari Suku Damal yaitu Ilaga Utara diberi gelar yaitu Dangmagai.

“Pada saat terakhir kami juga di lepas oleh bapak Bupati diberi penghargaan oleh Bupati dan seluruh Pemda yang ada di Kabupaten Puncak, Papua,” katanya.

Dia mengungkapkan, sebelumnya ada sebanyak 450 anggota Raider 300/BJW yang diberangkatkan oleh Bupati Cianjur Herman Suherman untuk ditugaskan di Papua.

“Namun pulangnya kami baru sampai tiga gelombang menggunakan pesawat Citilink, sekarang di Timika masih sisa 100 orang, rencananya nanti naik kapal karena memuat barang-barang yang kami bawa,” katanya.

“Alhamdulillah kondisi anggota selama kami Satgas di 300 tidak ada yang sakit, karena Bapak Pangdam III/Siliwangi Mayjen Erwin Djatniko selalu memberikan moril setiap minggu memberikan jam pimpinan,” pungkasnya.

Sumber : Yonif Raider 300/Bjw

Red

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi

Mewaspadai Gejala Resesi Ekonomi dengan Bijaksana

oleh RedaksipadaFebruari 25, 2024Februari 25, 2024Tinggalkan Komentar

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Catatan Ketua MPR RI: Bambang Soesatyo Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Borobudur, Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA)

SELURUH proses mempersiapkan hadirnya pemerintah baru pada akhir Oktober 2024 dibayangi oleh gejala resesi ekonomi. Di tengah hiruk pikuk kegiatan itu, Indonesia tidak boleh lengah untuk melihat keluar (outward looking) guna mendapatkan pemahaman lebih komprehensif tentang tantangan- tantangan riel yang muncul dari gejala resesi ekonomi sekarang ini.

Perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF) layak dijadikan pijakan untuk menghadapi dan menyikapi dinamika perekonomian global dewasa ini. IMF mencatat, perlambatan ekonomi pasca pandemi Covid-19 masih akan berlanjut di sepanjang tahun ini. Jepang dan Inggris, dua negara industri maju anggota G-7, sudah masuk zona resesi. Masih menurut IMF, kecenderungan melambannya pertumbuhan ekonomi juga masih akan terjadi di beberapa negara lain, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).

Tahun ini, IMF memperkirakan ekonomi AS hanya tumbuh 1,6 persen, atau turun dari pertumbuhan 2023 yang dua (2) persen, sedangkan ekonomi Tiongkok per 2024 diperkirakan tumbuh 4,5 persen, atau turun dari pertumbuhan 2023 yang tercatat lima (5) persen.

Karena dua kuartal berturut-turut tumbuh negatif, Jepang dan Inggris masuk zona resesi. Perekonomian Jepang dilaporkan alami kontraksi (penurunan) 0,4 persen pada kuartal IV 2023, setelah sebelumnya mengalami kontraksi 3,3 persen pada kuartal III 2023. Selain inflasi yang relatif tinggi, faktor lain yang menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian Jepang adalah terus melemahnya konsumsi dalam negeri.

Perekonomian Inggris juga dilaporkan alami kontraksi pada kuartal III dan IV tahun 2023. Ekonomi Inggris mengalami kesulitan untuk pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, terutama karena naiknya harga energi. Sudah banyak laporan tentang meningkatnya jumlah warga miskin di Inggris.

Kecenderungan perekonomian global yang sedang tidak baik-baik saja saat ini hendaknya diwaspadai dengan penuh kebijaksanaan oleh pemerintah Indonesia. Melihat keluar dalam skala global sangat penting untuk memperoleh gambaran dan pemahaman lebih komprehensif tentang tantangan- tantangan riel yang muncul dari gejala resesi ekonomi sekarang ini.

Apalagi, ketika perekonomian Jepang dan Inggris sudah masuk zona resesi, masyarakat di dalam negeri gelisah menyoal kenaikan harga beras. Tentu saja, baik pemerintahan sekarang maupun pemerintahan baru yang akan hadir di penghujung Oktober 2024 harus waspada dan terus bekerja keras untuk membawa perekonomian nasional menjauh dari zona resesi.

Dapat dipastikan bahwa ketidakpastian global masih akan berlanjut, dan cepat atau lambat akan memengaruhi kinerja perekonomian nasional. Hal ini perlu diingatkan dan digarisbawahi oleh pemerintah karena melemahnya kinerja perekonomian global sudah berdampak ke Indonesia. Penyebabnya, beberapa negara yang kinerja perekonomiannya sedang melemah adalah mitra Indonesia di sektor perekonomian. Dan, jika dampak atau ekses ketidakpastian itu tidak ditanggapi dengan langkah atau pendekatan yang penuh kebijaksanaan, masyarakat kebanyakanlah yang akan menanggung segala bentuk eksesnya.

Indikator pertama yang dapat menjelaskan bahwa Indonesia sudah menerima dampak ketidakpastian ekonomi global adalah data tentang menurunnya kinerja ekspor. Per Januari 2024, neraca perdagangan Indonesia memang masih surplus 2,01 miliar dolar AS, tetapi pertumbuhan ekspor cenderung melemah. Nilai surplus neraca perdagangan itu mencerminkan penurunan karena harga komoditas andalan ekspor Indonesia juga turun. Tercatat bahwa nilai ekspor Indonesia pada Januari 2024 turun 8,06 persen, menjadi 20,52 miliar dolar AS. Ada surplus karena nilai impor sekitar 18,51 miliar dolar AS atau naik 0,36 persen.

Faktor kedua yang tidak kalah pentingnya untuk terus diwaspadai adalah tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akibat tingginya suku bunga saat ini. Belum ada kepastian kapan suku bunga acuan pada tingkat global akan turun.

Total utang luar negeri Indonesia hingga akhir November 2023, menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), adalah Rp 8.041,01 triliun, dengan rasio terhadap PDB 38,11 persen. Pembayaran bunga utang pemerintah dalam APBN 2023 masih cukup tinggi, yakni mencapai Rp 441,4 triliun. Tingginya suku bunga saat ini tentu akan berdampak pada volume pembayaran bunga utang luar negeri di tahun-tahun mendatang.

Berkait dengan pengelolaan APBN dan kebijakan utang luar negeri saat ini dan seterusnya hendaknya sungguh-sungguh dilandasi kehati-hatian, dan selalu berpijak pada skala prioritas, atau sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sangat penting untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat (dalam negeri) sebagai bagian dari strategi merawat pertumbuhan ekonomi.

Faktor ketiga yang juga sangat strategis adalah kerja keras dan lebih bersungguh-sungguh dalam upaya memperkecil defisit produksi tanaman pangan di dalam negeri, khususnya beras. Ketika pemerintah sudah berinsiatif untuk impor tiga (3) juta ton beras pada tahun 2024 ini, menjadi pertanda sangat jelas bahwa produksi beras di dalam negeri defisit sehingga tidak dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan masyarakat.

Rencana impor beras itu jangan sampai mengendurkan semangat untuk mewujudkan kemandirian pangan, khususnya produksi beras. Ingat bahwa rencana atau komitmen impor itu dibuat ketika dunia sedang menghadapi ketidakpastian saat ini. Artinya, komitmen impor itu bisa berubah setiap saat, karena setiap negara produsen pada akhirnya akan memrioritaskan kebutuhan dalam negerinya sendiri.

Di tengah keluhan tentang naiknya harga beras premium, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengemukakan bahwa stok beras Bulog saat ini sekitar 1,4 ton juta dan dapat memenuhi kebutuhan nasional hingga Juni 2024. Kalau skenarionya berjalan lancar, akan ada tambahan stok beras nasional sekitar 3,5 juta ton hasil dari panen bulan Maret mendatang.

Namun, tetap relevan untuk diingatkan bahwa skenario atau target produksi beras selalui dibayangi oleh gangguan akibat perubahan iklim. Fakta historis setidaknya sudah memberi bukti. Total produksi beras tahun 2023 diperkirakan 30,90 juta ton, atau turun jika dibandingkan dengan produksi beras tahun 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Selain itu, faktor menurunnya luas areal panen padi sangat penting untuk digarisbawahi dan ditangani melalui program berkelanjutan.

Red