Kategori: Jawa Barat

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Sabtu 2 Maret s/d Kamis 7 Maret 2024, Delegasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan melaksanakan benchmarking ke Supreme Prosecution Office (SPO) Korea Selatan, dalam rangka pengayaan materi dalam penyusunan manajemen talenta kepegawaian Jaksa sebagai jabatan fungsional yang memiliki kekhususan. Jakarta, (17/3/2024).

Adapun pelaksanaan benchmarking dilatarbelakangi pentingnya penguatan dominus litis Jaksa sebagai officieren van justitie atau magistraat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang berdampak pada perlunya perubahan sistem kepegawaian jaksa yang menekankan status Jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kekhususan.

Sebagaimana diketahui, SPO Korea Selatan juga menganut sistem inquisitorial seperti Indonesia, yang menempatkan Jaksa dan hakim sebagai pengendali perkara pidana (dominus litis) juga mewakili kepentingan masyarakat umum dalam rangka penegakan hukum. Hal ini yang kemudian menjadi dasar Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono mengirimkan delegasi untuk melakukan benchmarking dengan SPO Korea Selatan.

Kegiatan Delegasi ini diawali dengan kunjungan ke museum sejarah Kejaksaan Korea Selatan untuk belajar sejarah perkembangan Kejaksaan dan sistem peradilan pidana dari zaman kerajaan Joseon, penjajahan Jepang masa revolusi hingga Kejaksaan Korea di masa modern.

Jika dibandingkan dan ditelusuri, Jaksa Indonesia pun berakar dari Adhyaksa/dhyaksa dari zaman Majapahit yang se-zaman dengan Kerajaan Joseon, kemudian kedua negara sama-sama bertransformasi menganut sistem Inquisitorial pasca penjajahan Belanda. Hal yang menarik, Presiden Korea saat ini Yoon Suk Yeol adalah mantan Jaksa Agung Korea Selatan periode 2019 s/d 2022.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi National Digital Forensic Center (NDFC), badan khusus di bawah SPO Korea Selatan yang bertugas memastikan alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang kuat di pengadilan. NDFC ini didukung oleh pegawai forensik yang mumpuni lulusan PhD forensik, ilmu komputer dan ilmu lain yang relevan.

Terakhir, Delegasi mendapatkan kesempatan bertatap muka dan berdiskusi dengan Bagian Perencanaan dan Kerjasama Internasional di Kejaksaan Agung Korea Selatan.

Delegasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berkunjung ke SPO Korea Selatan beranggotakan Eko Adhyaksono, S.H., M.H., Dr. Andre Abraham, Ibnu Sahal, S.H., M.H., dan turut didampingi oleh Tenaga Ahli Jaksa Agung Fachrizal Afandi, Ph.D serta Konsultan dari PT Arofrasa. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Jakarta, 17 Maret 2024
Sumber: KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang perkembangan situasi Pasca Pemungutan Suara dan Antisipasi Penetapan Hasil Suara Pemilu 2024, bertempat di Ruang rapat gedung utama Kemenkopolhukam, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/03/2024).

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, Mendagri Tito Karnavian, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo,  Kepala BIN Budi Gunawan, Kabais TNI Letjen TNI Rudianto, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Drs. Suntana, M.Si.

Red

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta memberikan sambutan pada acara Joint Training Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Jumat 15 Maret 2024 bertempat di Aula Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN),

Dalam sambutannya, Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa untuk mewujudkan tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur, tentunya dibutuhkan adanya kepastian hukum. Hal itu dapat diwujudkan melalui tugas fungsi Kejaksaan yakni penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada proses penindakan saja, namun juga pada proses pencegahan.

Menurut Wakil Jaksa Agung, peran Kejaksaan itu sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang saat ini tengah gencar melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang masif tersebut secara kuantitatif dan kualitatif akan membuka celah adanya permasalahan hukum termasuk sengketa perkara di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Tentunya, hal ini menjadikan momentum bagi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mengambil peran strategis melalui pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance),

dan audit hukum (legal audit) yang secara komprehensif akan memberikan manfaat dalam rangka tindakan preventif terhadap adanya potensi penyimpangan dalam proses pembangunan,” imbuh Wakil Jaksa Agung.

Wakil Jaksa Agung melanjutkan, saat ini Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki peran vital dalam tercapainya penegakan hukum yang berfokus pada pencegahan. Itu pun tidak hanya pencegahan dari aspek korupsi saja, melainkan juga pencegahan dari adanya pelanggaran hukum lain serta tumpang tindih regulasi.

Menyikapi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI secara tegas telah memberikan ruang untuk penguatan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu dengan diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan Instansi Pemerintah lainnya.

“Bertitik tolak dari premis tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan untuk seluruh insan Adhyaksa khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personal yang secara paralel akan membentuk menjadi sebuah faktor kekuatan Kejaksaan dalam menghadapi segala problematika hukum yang dinamis,” imbuh Wakil Jaksa Agung.

Saat ini, dinamika hukum tidak hanya berfokus kepada permasalahan hukum dalam skup lokal saja, melainkan juga akan menghadapi dinamika hukum global yang tentunya menuntut sumber daya manusia bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk siap menghadapi dinamika dimaksud.

Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Wakil Jaksa Agung menganggap bahwa dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya.

Maka dari itu, Wakil Jaksa Agung berharap melalui kegiatan joint training ini Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dan negara.

Selain itu, kegiatan ini menjadi awal peningkatan kerjasama yang lebih erat antara Kejaksaan RI dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan dapat menjadi contoh bagi pihak lainnya.

Di akhir sambutannya, Wakil Jaksa Agung meminta kepada seluruh jajaran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk serius dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dan menanamkan dalam diri bahwa peningkatan kapasitas menjadi kunci untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengabdian kepada negara. (K.3.3.1)

Red

Bandung. – KABAR EKSPRES II Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.SC., memberikan pembekalan kepada Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) Angkatan ke-61 TP 2024, bertempat di Gedung Widya Mandala 1 Seskoau, Lembang Bandung Bandung Barat, Kamis (14/3/2024).

Kehadiran Kapuspen TNI disambut langsung oleh Komandan Seskoau Marsda TNI Eding Sungkana, S.A.B., M.Tr (Han)., didampingi Kakordos Seskoau Marsma TNI I Made Hartawan, S.I.P., M.M., M.Han.

Pada kesempatan itu Kapuspen TNI memberikan materi ceramahnya tentang “Strategi Membangun SDM Unggul dengan Pendekatan Karakter” seperti dengan SDM unggul akan melahirkan seorang pemimpin yang berkarakter, dengan SDM unggul berkarakter dapat dilakukan sejak dini dimulai dari lingkungan keluarga, 10 faktor menuju sukses (Thomas J Stanley) merupakan implementasi dari membangun karakter yang dapat diterapkan dilembaga pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari disatuan, dan pemimpin yang sudah mencapai level 4 atau 5 dan dapat mengiplemetasikan teori kebutuhan manusia maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang tegas dan disegani.

Sementara itu, Komandan Seskoau Marsda TNI Eding Sungkana, S.A.B., M.Tr (Han)., mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas kesediaan Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc., untuk memberikan kuliah umum kepada Pasis Seskoau Angkatan ke-61 TP 2024.

“Momen ini merupakan kehormatan bagi kami, dimana Civitas Academica Seskoau mendapatkan kesempatan untuk menerima ceramah pembekalan dari Kapuspen TNI, di mana ditengah-tengah kesibukan beliau masih dapat hadir di Seskoau saat ini” ungkap Danseskoau.

“Saya yakin materi ceramah yang telah diberikan Kapuspen TNI yang cukup baik ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi para Pasis Seskoau” Pungkasnya.

Ceramah pembekalan oleh Kapuspen TNI tersebut dihadiri oleh Dirdik Seskoau Kolonel Tek Dr. Ari Sujatmiko, S.E., M.I.Pol., Komandan Korsis Kolonel Pnb Ronal, M.Han., para perwakilan Dosen dan Perwira Penuntun Seskoau, Pasis Seskoau dan Pasis Negara Sahabat Seskoau Angkatan ke-61 TP 2024.

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Dalam rangka meningkatkan ketertiban administrasi pemerintahan serta identifikasi wilayah administratif di wilayah perbatasan antar negara, rapat pusat dan daerah telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 hingga 28 Februari 2024.

Rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak tersebut bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan klarifikasi atas usulan pemberian atau perubahan nama pulau, serta memberikan penegasan terhadap status wilayah administrasi pulau dengan memanfaatkan sistem informasi nama rupabumi (SINAR) dan sistem informasi pulau, serta teknologi pemetaan menggunakan citra satelit.

Rapat ini didasarkan pada beberapa dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, serta beberapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait tata kelola wilayah administratif.

“Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mengkoordinasikan data pulau serta mengklarifikasi usulan perubahan nama pulau di wilayah perbatasan antar negara. Tindakan ini dianggap penting dalam pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta pulau untuk tahun 2023, dan juga sebagai langkah implementasi dari kebijakan satu data di Indonesia. Beliau menegaskan pentingnya mematuhi prosedur pembakuan nama rupabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai upaya menjaga konsistensi dan kejelasan dalam penamaan pulau,” ungkap Amran, Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Rapat dihadiri oleh 48 peserta, terdiri dari perwakilan dari kementerian, lembaga pemerintah terkait, serta daerah-daerah yang berbatasan dengan negara tetangga. Para narasumber yang hadir membahas hasil validasi pulau, data pemetaan, serta penamaan rupabumi pulau. Materi yang disampaikan narasumber kemudian dibahas dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator.

Pelaksanaan rapat juga mencakup pembagian kelompok terkait pendampingan teknis validasi data pulau-pulau kecil terluar. Dengan demikian, rapat tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan ketertiban administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan tentang kedudukan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki hubungan langsung dengan sepuluh negara tetangga serta berbatasan dengan dua benua dan dua samudera. Beliau menguraikan hak Indonesia untuk menetapkan garis pangkal kepulauan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional, yang menjadi jembatan penghubung antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Hal ini penting karena garis pangkal kepulauan menjadi landasan yang menyatukan wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, sejalan dengan deklarasi Juanda tahun 1957.

Reporter: Casroni