RENGAT, RIAU – KABAR EKSPRES IIRumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau mendapatkan kunjungan dari Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Riau Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Mohamad Qori Oktohandoko, S.H., S.I.K., M.H.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Rutan Julius Barus, S.E., M.H bersama dengan pejabat struktural. Dalam kunjungannya, Kabidkum melakukan pertemuan dengan pejabat Rutan untuk membahas kesiapan dan koordinasi terkait pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS khusus Rutan Rengat.
Secara keseluruhan, sebut Julius, Rutan Rengat sudah mengambil langkah stategis untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap tahanan dan warga binaan agar dapat memberikan hak-haknya dalam menentukan hak pilih sebagai Warga Negara Indonesia.
“Karutan menunjukkan secara langsung kepada Kabidkum Polda Riau lokasi TPS yang akan digunakan hingga alur pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti,” kata Julius, Selasa (23/01/2024).
Proses pemungutan suara ini, kata Julius, merupakan bagian penting dalam hal Pelayanan di Rutan Rengat.
“Rutan Rengat berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama Pemilu tahun ini,” ujar Julius.
Setelah melakukan pertemuan Karutan mengajak Kapolsek Rengat Barat beserta rombongan melihat Karya Warga Binaan (KAWAN) Yang berada di Zona Pintar Kreatif Rutan.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 1 orang TERSANGKA, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 s/d 2023.
Berdasarkan proses pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh sampai hari ini, Tim Penyidik kembali menetapkan Tersangka berinisial FG. Selanjutnya untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka FG di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 s/d 11 Februari 2024.
Tim Penyidik Kejaksaan Agung Kembali Menetapkan dan Melakukan Penahanan terhadap 1 Orang Tersangka dalam Perkara Perkeretaapian Medan
Adapun kasus posisinya yaitu:
• Sebagaimana siaran pers sebelumnya, bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 Balai Teknik Perkeretaapian Medan telah melaksanakan Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa dengan nilai kegiatan sebesar Rp1,3 triliun. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Tersangka FG diduga kuat memiliki peranan untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan, sehingga pelaksanaan lelang paket pekerjaan sesuai dengan kehendaknya;
• Secara teknis, proyek tersebut tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan karena sama sekali tidak dilakukan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan, serta tanpa adanya penetapan trase jalur Kereta Api oleh Menteri Perhubungan;
• Akibat perbuatan Tersangka FG bersama Tersangka lainnya, besar kemungkinan proyek tersebut tidak dapat digunakan
Terkait besaran kerugian negara, saat ini Tim Penyidik masih melakukan penghitungan dengan berkoordinasi secara intensif kepada pihak-pihak terkait, namun tidak menutup kemungkinan proyek ini dikategorikan sebagai total loss karena tidak dapat digunakan sama sekali.
Perbuatan Tersangka FG disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (K.3.3.1)
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif U.O Mabes TNI TA 2024, bertempat di Wisma A. Yani Jl. Taman Suropati No.10 Menteng, Jakarta Pusat. Selasa (23/1/2024).
Dalam sambutannya Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak bersama ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk mempercepat daya serap anggaran dan mencegah terjadinya kegiatan lintas tahun. Penandatanganan kontrak barang dan jasa tersebut terdiri atas 73 paket perjanjian dan 4 perjanjian kerjasama meliputi kerjasama penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas, telepon dan internet serta sewa transponden.
Panglima TNI Hadiri Acara Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
Lebih lanjut Panglima TNI menggaris bawahi agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang dan jasa dapat melaksanakan kontraknya dengan sebaik-baiknya. “Para penyedia hendaknya mengutamakan kualitas barang dan jasa dan ketepatan waktu serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama,” tegas Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Di akhir penyampaiannya, Panglima TNI menekankan untuk PPK dan penyedia agar selalu menggunakan aplikasi e-catalog dan e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa, serta maksimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri. “Pejabat wasgiat dan dalgiat dapat meningkatkan peran sesuai fungsinya masing-masing. Irjen TNI sebagai aparat pengawas intern pemerintahan agar membantu pengawasan secara umum. Irjen TNI harus mengawasi setiap vendor. Jangan sampai ada penyelewengan,” pungkas Panglima TNI.
Penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif ini dilaksanakan secara tatap muka dan daring, diantaranya diikuti oleh Irjen TNI, Dankodiklat TNI, Koorsahli Panglima TNI, Dirjen Renhan Kemhan, para Asisten Panglima TNI, para Kabalakpus TNI, Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenku, Kepala KPPN Jakarta 1, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT. Pertamina, VP Industrial & Marine Fuel Bussines PT. Pertamina, EVP Divisi Government Service PT. Telkom Indonesia, Direktur Komersial PT. Telkomsat serta para mitra penyedia barang dan jasa UO Mabes TNI.
Autentikasi : Plh Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil
Jakarta – KABAR EKSPRES II Ketua Umum Relawan Joko Widodo (Jokowi) Solidaritas Merah Putih (Solmet) dan Kordinator Nasional Setia Tegak Lurus Jokowi, Silfester Matutina mengajak masyarakat untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) demi mengawal pemberantasan korupsi di Tanah Air.
“Kita relawan harus memenangkan PSI karena PSI ini partai yang tidak pernah korupsi. Makanya kenapa saya juga selain jatuh cinta ke Pak Jokowi, saya jatuh cinta juga kepada PSI karena sampai hari ini PSI adalah partai yang paling bersih,” kata Silfester sapaan akrabnya dalam keterangan pers, Senin (22/01/2024) di Jakarta.
Silfester sekarang adalah saatnya bagi partai politik yang diisi oleh anak muda untuk memimpin dan membangun Indonesia untuk generasi selanjutnya.
Untuk itu, dia berpesan agar PSI terus tancap gas melawan korupsi dan memperjuangkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar bisa disetujui DPR.
“Kalau PSI nanti masuk parlemen, paling tidak saya minta PSI agar menyelesaikan atau PSI berjuang agar undang-undang perampasan aset dan uang kartal disetujui oleh DPR,” ujarnya.
Tanpa adanya UU Perampasan Aset, dia menambahkan, upaya untuk membebaskan Indonesia dari korupsi akan sulit. Sebab selama ini, banyak oknum yang mengaku mendukung rakyat, tetapi malah hidup enak dari korupsi.
“Indonesia akan dijadikan bancakan oleh orang-orang jahat yang selama ini hidupnya enak. Apalagi mereka bilang berjuang untuk rakyat. Menurut saya itu bohong dan kita berharap hanya kepada PSI dan partai Koalisi Indonesia Maju,” tuturnya.
Relawan Jokowi Dukung PSI Karena Siap Mengawal RUU Perampasan Aset dan Uang Kuartal Negara
Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang mengapresiasi dukungan dari para relawan terhadap PSI dan berharap PSI bisa melaju ke Senayan untuk mengawal program-program Jokowi, termasuk soal pemberantasan korupsi.
“Pilpres dua kali, teman-teman relawan yang ada di sini memenangkan Bapak Presiden (Jokowi), bekerja tanpa pamrih, bergerak di akar rumput, meyakinkan masyarakat; relawan berhasil membuktikan bahwa kekuatan tersolid adalah kekuatan rakyat, kekuatan ketulusan, dan kekuatan sukarelawan,” kata Kaesang.
Kaesang mengundang para relawan yang belum memiliki partai untuk bergabung dengan PSI, supaya jangan sampai perjuangan ayahnya, Jokowi, selama sembilan tahun terakhir akhirnya kandas.
“Saya berharap PSI ini bisa menjadi sebuah rumah perjuangan politik bagi Bapak dan Ibu semuanya, yang mungkin belum tergabung di dalam partai politik manapun. Jadi, saya sebagai bagian dari PSI, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya ada di garis yang sama dengan Bapak, Ibu semua yang ada di sini,” ujar Kaesang.
Dalam acara Konsolidasi Akbar PSI dan Relawan Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024) dihadiri 125 organisasi Relawan Jokowi. Tampak Silfester Matutina Ketum Solmet, Budi Arie Setiadi Ketum Pro Jokowi (Projo), Utje Gustav Ketum Barisan Rakyat Jokowi Presiden (BARA JP) dan Putri K. Wardani Ketum Pertiwi jadi pelopor Relawan Jokowi dukung PSI dan tampil di panggung secara simbolis.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.
Jakarta – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Ikatan Profesional Kompetensi Pemerintahan Indonesia (IPKPI). Kerja sama ini dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini meliputi bidang politik, pelayanan publik, pembangunan daerah dan desa, keuangan daerah dan inovasi daerah, serta peningkatan profesionalitas kompetensi sumber daya manusia.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyatakan, peluang kerja sama antara BSKDN dengan IPKPI terbuka lebar. Oleh karenanya, pihaknya sangat terbuka dan menyambut baik langkah kerja sama tersebut. “Melihat peluang yang ada, kita bisa melakukan kolaborasi antara BSKDN dengan Ikatan Profesional Kompetensi Pemerintahan Indonesia,” ucap Yusharto di Aula BSKDN pada Senin, 22 Januari 2024.
Yusharto mengatakan kerja sama ini untuk membangun sinergisitas dan kolaborasi dalam mempercepat penyusunan kebijakan yang disiapkan oleh BSKDN. Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi penelitian atau pengkajian strategi kebijakan bidang politik, pelayanan publik, pembangunan daerah, keuangan daerah, dan inovasi daerah. Selain itu, kerja sama juga mencakup pelatihan, edukasi, workshop, seminar atau focus group discussion (FGD), dan konsultasi. Kemudian penyediaan fasilitator atau pendampingan serta penggunaan sarana dan prasarana.
BSKDN Jalin Kerja Sama dengan IPKPI Perkuat Hasil Rekomendasi Kebijakan
Yusharto berharap, kerja sama dengan IPKPI bisa menghasilkan strategi kebijakan yang sejalan dengan tugas dan fungsi BSKDN. Tidak hanya IPKPI, pihaknya juga terbuka terhadap potensi kerja sama dengan berbagai pihak terkait lainnya. “Kami juga sering melakukan pembahasan potensi kerja sama dengan pihak luar dan kami memang sangat terbuka,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum IPKPI Triyuni Soemartono mengatakan, BSKDN sudah mestinya satu langkah di depan dibanding komponen Kemendagri lainnya terutama dalam mendukung perencanaan program. Langkah ini bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai kinerja termasuk di tingkat pemerintahan daerah. Dirinya menekankan bahwa kerja sama ini untuk membantu mengakselerasi capaian program kerja BSKDN yang berlandaskan metodologi dan filosofi pemerintahan daerah.
Lebih lanjut Triyuni mengatakan, pihaknya siap melakukan berbagai poin kerja sama tersebut secepat mungkin. Dia berharap, berbagai pihak terkait lainnya dapat mendukung kerja sama tersebut.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIekitar pukul 22.40 WIB bertempat di sekitar wilayah Taman Sari, Jakarta Barat, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Senin, (22/01/2024).
Identitas Terpidana yang diamankan, yaitu:
Nama : Muhammad Arbi Bakri bin (Alm) La Ucu Tempat lahir : Enrekang
Usia/tanggal lahir : 58 tahun / 12 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Dermaga Gang Mawar Putih RT 006, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 62/Pid.B/LH/2023/PN.Tnr Terpidana melanggar Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Terpidana Muhammad Arbi Bakri bin (Alm) La Ucu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Mengganggu Usaha Pertambangan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan Yang Sah” dan menjatuhkan pidana kurungan selama 11 bulan.
Tim Tabur Kejaksaan Agung Berhasil Mengamankan DPO Terpidana Muhammad Arbi Bakar bin (Alm) LA Ucu
Saat diamankan, Terpidana Muhammad Arbi Bakri bin (Alm) La Ucu bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses selanjutnya.
Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (K.3.3.1)
Jakarta, 23 Januari 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Dr. KETUT SUMEDANA
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Andrie Wahyu Setiawan, S.H., S.Sos., M.H. / Kasubid Kehumasan
Hp. 081272507936
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id
Jakarta – KABAR EKSPRES IIPemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari tinggal 22 hari lagi. Untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai tanpa perpecahan, Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri mengunjungi tiga tokoh lintas agama.
Tiga tokoh yang disambangi yakni Ustaz Adi Hidayat (UAH), Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom. Kepada tiga tokoh tersebut, Irjen Asep meminta mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu memberikan imbauan untuk menghindari polarisasi yang menggunakan isu SARA.
Kunjungan pertama Kaops NCS ke Kantor Quantum Akhyar Institute (QAI) di Kota Bekasi Jawa Barat, Senin (22/1/2024). Jenderal bintang dua yang menjabat Wakabareskrim bersilaturahmi dengan pendiri QAI, Ustaz Adi Hidayat.
Kaops lalu menyampaikan maksud dan tujuan Operasi NCS. Dikatakannya kepada UAH, bahwa operasi ini membawa pesan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebagai upaya preemtif dan preventif. Dengan kunjungan ke Ustaz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sebelumnya, Polri berharap pelaksanaan pemilu bisa berjalan aman dan damai.
Wujudkan Pemilu Damai, Kaops NCS Polri Kunjungi Tiga Tokoh Lintas Agama
“Alhamdulillah, ustaz Adi Hidayat mendukung Polri dalam Operasi Nusantara Cooling System. Beliau mengatakan bahwa tugas Polri dalam mewujudkan keamanan dan kedamaian sesuai dengan peran ulama dalam memberikan kedamaian, ketentraman dan keteguhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Irjen Asep dalam keterangan tertulis.
Usai bertemu UAH, Kaops beserta rombongan bertolak menuju kantor PHDI di Palmerah, Jakarta Barat. Asep disambut Ketua Umum PHDI, Wisnu Bawa Tenaya beserta pengurus. Di sana, Asep meminta dukungan dari para tokoh-tokoh Hindu untuk mengajak untuk menjaga persatuan.
Sehingga lanjut, Asep bila terjadi kericuhan pihak PHDI bisa menenangkan umat. Namun, dirinya optimistis dengan kunjungan ke tokoh-tokoh agama dan masyarakat, isu polarisasi dan SARA bisa diredam.
“Alhamdulillah PHDI siap bekerjasama dengan Polri untuk wujudkan pemilu damai dan mengajak seluruh umat siapa pun pemimpinnya, pemilu ini harus berjalan dengan aman dan damai,” tandasnya.
Sementara kunjungan ketiga dilakukan ke Kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat. Asep dan rombongan disambut oleh Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom dan pengurus PGI.
Asep juga meminta dukungan kepada PGI untuk dapat mengajak jemaat gereja turut menjaga pelaksanan pemilu yang aman dan damai. “Puji syukur PGI yakin dengan kehadiran Operasi Nusantara Cooling System percayakan kepada Polri untuk keberlangsungan jalannya pemilu dengan baik,” pungkasnya.
BANJARNEGARA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa isu terkait suku, ras dan agama (SARA) selalu menjadi isu yang sensitif. Terlebih dalam setiap penyelenggaraan Pemilu yang jika tidak disikapi dengan bijaksana, dapat menimbulkan kesalahpahaman, memantik konflik sosial, bahkan menjadi pintu masuk bagi radikalisme. Karena itu, eksistensi ormas keagamaan harus tetap bisa berperan menjadi filter untuk menetralisir isu-isu tersebut agar tidak kontra-produktif.
“Organisasi keagamaan seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDIII), adalah entitas sosial yang cenderung lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Karena di dalam kepengurusannya diisi oleh tokoh-tokoh agama yang menjadi panutan. Merujuk pada hasil survei LSI, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap himbauan tokoh agama memiliki persentasi yang cukup tinggi, mencapai 51,7 persen, lebih tinggi dibandingkan kepatuhan terhadap seruan yang disampaikan politisi yang hanya mencapai 11 persen,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI hari ke-5 kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah bersama LDII Jawa Tengah serta DPD dan DPC LDII Kabupaten Banjarnegara, di
Banjarnegara, Senin (22/1/2024).
Temui Kader LDII Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tolak Isu SARA dalam Pemilu
Turut hadir antara lain, Ketua DPD LDII Jawa Tengah Prof. Singgih Sulistiyono, Ketua Wanhat DPD LDII Kabupaten Banjarnegara Farid Abdurohman, Ketua DPD LDII Kabupaten Banjarnegara Wahyuiyanto, dan Sekretaris DPD LDII Kabupaten Banjarnegara Suko.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, setiap ormas keagamaan di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif, dan senantiasa mengedepankan sikap nasionalisme. Harus ada kesadaran dan komitmen kolektif, bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, melainkan negara yang berketuhanan.
“Dalam konteks wawasan kebangsaan, LDII adalah salah satu ormas keagamaan yang memiliki pandangan visioner. Tidak hanya tercermin dari visi organisasi yang inklusif dan nasionalis, bahkan LDII secara eksplisit menjadikan wawasan kebangsaan sebagai salah satu program prioritas pengabdian organisasi. Pandangan yang inklusif dan nasionalis ini penting menjadi jati diri ormas keagamaan, mengingat ormas keagamaan memiliki peran sentral dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, suara umat Islam Indonesia sangat punya andil terhadap berbagai penyelesaian permasalahan intoleransi maupun diskriminasi, khusunya yang mengatasnamakan agama yang kini tengah dihadapi masyarakat dunia. Dalam The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050 yang dikeluarkan lembaga think tank asal Amerika Serikat PEW Research Center, memperlihatkan 87 persen atau sekitar 229.620.000 jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Menempatkan umat Islam di Indonesia sebagai yang terbesar di dunia.
“Indonesia merupakan generator mercusuar peradaban Islam dunia. Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia tersebar ke berbagai organisasi massa, salah satunya LDII. Sebagai lima besar ormas Islam, LDII harus terus menjadi rujukan umat dalam menjawab problematika kebangsaan. Khususnya dalam menyemai toleransi dan menghilangkan diskriminasi. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan satu bumi untuk ditempati agar umat manusia bisa saling berbagi. Bukan justru saling berebut dan menyingkirkan satu sama lain,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IISebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dengan membagikan 300 paket Sembako ke Pesantren Asyifa dan warga masyarakat di Pamoyanan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung keberlangsungan kehidupan pesantren dan membantu meringankan beban warga. Paket Sembako yang terdiri dari bahan pangan pokok kebutuhan sehari-hari diserahkan secara simbolis kepada para pengurus pesantren oleh Panglima TNI.
Kegiatan Baksos ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan warga pesantren yang merasa terbantu dengan adanya bantuan Sembako tersebut. Kegiatan Baksos ini merupakan bagian dari program kepedulian sosial yang rutin diadakan oleh TNI sebagai salah satu manifestasi TNI PRIMA, yakni TNI akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
Panglima TNI Bagikan 300 Paket Sembako Untuk Pesantren dan Masyarakat
TNI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Baksos ini. Semoga bantuan ini dapat menjadi langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.
TNI berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat dan lembaga pendidikan. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan Baksos ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari santri dan mendukung keberlanjutan aktivitas pendidikan di pesantren serta dapat memberikan manfaat yang besar dan meningkatkan semangat gotong royong di tengah-tengah kita.
Autentikasi : Plh. Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil
MAMUJU – KABAR RKSPRES IIPemprov Sulbar melakukan Promosi, Mutasi, dan Demosi. Hal ini setelah Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mendapatkan persetujuan Kemendagri, BKN, dan rekomendasi KASN.
Pj Gubernur Prof. Zudan menjelaskan, dirinya selaku penjabat gubernur yang ditunjuk presiden dalam melaksanakan tugas tambahan di Sulbar memiliki pembatasan kewenangan, namun pembatasan kewenangan tersebut dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, termasuk Pertimbangan Teknis dari BKN dan Rekomendasi dari KASN.
Adapun dasar pelaksanaan mutasi promosi dan demosi antara lain yaitu: Surat Kepala BKN, No. 13773/B-AK.02.02/SD/K/20023, Tgl 27 Desember 2023, Hal Pertimbangan Teknis Mutasi, Pemberhentian, dan Demosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulbar; Surat Ketua KASN, No. B-140/JP.00.01/01/2024, Tgl 12 Januari 2024, Hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama Dalam Rangka Mutasi di Lingkungan Pemprov Sulbar; Surat Mendagri, No 100.2.2.6/408/SJ, Tgl 20 Januari 2024, Hal Persetujuan Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulbar.
Sestama BNPP ini menjelaskan, Pelantikan dan Mutasi adalah sesuatu yang sangat natural dalam organisasi dimanapun apalagi organisasi pemerintahan. Adapun beberapa alasan diadakannya pelantikan dan mutasi diantaranya Penyegaran Organisasi, Menyeimbangkan Kekuatan SDM pada OPD, Mengejar Target Skala Prioritas, Mengisi Kekosongan Jabatan, Inovasi Baru, Membangun Suasana Baru, Kaderisasi dan Regenerasi Organisasi.
“Pasti ada yang datang dan ada yang pergi Come and Go Tidak ada sesuatu yang abadi,” kata Prof. Zudan.
Prof. Zudan berharap, ASN siap ditempatkan dimana saja sesuai amanah Undang-Undang No. 5/2014 Tentang ASN. Setiap perubahan selalu ada Konflik yang bisa terlihat/terbuka (manifest) dan tersembunyi (laten). Biasanya konflik memunculkan sikap perbedaan pendapat, saling mendiamkan, tidak kerja, marah, saling mencurigai.
Kemendagri, BKN, dan KASN menyetujui usulan Promosi, Mutasi, dan Demosi Pemprov Sulbar
“Ketika terjadi perubahan ialah Bersyukur, Profesional, Belajar lebih cepat, menyesuaikan, semua didasarkan oleh hati yang bersih,” ungkapnya.
Menurut Prof. Zudan, Filosofi memposisikan diri dalam jabatan tertuang dalam Surat Yasin Ayat 40 “Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada porosnya”. Maksudnya adalah setiap orang sudah memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
Hal lain, Pj Gubernur berpesan agar pejabat yang menduduki suatu jabatan saat ini sebaiknya tidak melakukan komunikasi atau meminta bantuan pihak eksternal (lobi-lobi) dan Melakukan Framing melalui Media Sosial untuk dipromosi atau tidak dipindahkan.
“Ini fenomena kurang baik dalam mutasi ketika mendekati momen pelantikan,” kata Zudan.
“Pelantikan sebagai momentum pembenahan. Perlu diingat bahwa Jabatan bukanlah hak tetapi penghargaan agar disyukuri setiap saat jabatan harus siap untuk dikembalikan. Yang diharapkan dalam jabatan baru antara lain Loyal Kepada Pimpinan dan Aturan, Kerja Inovatif, Menjadi role model, Respon Lebih Cepat,”tambahnya.
