BSKDN Jalin Kerja Sama dengan IPKPI Perkuat Hasil Rekomendasi Kebijakan

Jakarta – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Ikatan Profesional Kompetensi Pemerintahan Indonesia (IPKPI). Kerja sama ini dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini meliputi bidang politik, pelayanan publik, pembangunan daerah dan desa, keuangan daerah dan inovasi daerah, serta peningkatan profesionalitas kompetensi sumber daya manusia.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyatakan, peluang kerja sama antara BSKDN dengan IPKPI terbuka lebar. Oleh karenanya, pihaknya sangat terbuka dan menyambut baik langkah kerja sama tersebut. “Melihat peluang yang ada, kita bisa melakukan kolaborasi antara BSKDN dengan Ikatan Profesional Kompetensi Pemerintahan Indonesia,” ucap Yusharto di Aula BSKDN pada Senin, 22 Januari 2024.

Yusharto mengatakan kerja sama ini untuk membangun sinergisitas dan kolaborasi dalam mempercepat penyusunan kebijakan yang disiapkan oleh BSKDN. Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi penelitian atau pengkajian strategi kebijakan bidang politik, pelayanan publik, pembangunan daerah, keuangan daerah, dan inovasi daerah. Selain itu, kerja sama juga mencakup pelatihan, edukasi, workshop, seminar atau focus group discussion (FGD), dan konsultasi. Kemudian penyediaan fasilitator atau pendampingan serta penggunaan sarana dan prasarana.

BSKDN Jalin Kerja Sama dengan IPKPI Perkuat Hasil Rekomendasi Kebijakan

Yusharto berharap, kerja sama dengan IPKPI bisa menghasilkan strategi kebijakan yang sejalan dengan tugas dan fungsi BSKDN. Tidak hanya IPKPI, pihaknya juga terbuka terhadap potensi kerja sama dengan berbagai pihak terkait lainnya. “Kami juga sering melakukan pembahasan potensi kerja sama dengan pihak luar dan kami memang sangat terbuka,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum IPKPI Triyuni Soemartono mengatakan, BSKDN sudah mestinya satu langkah di depan dibanding komponen Kemendagri lainnya terutama dalam mendukung perencanaan program. Langkah ini bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai kinerja termasuk di tingkat pemerintahan daerah. Dirinya menekankan bahwa kerja sama ini untuk membantu mengakselerasi capaian program kerja BSKDN yang berlandaskan metodologi dan filosofi pemerintahan daerah.

Lebih lanjut Triyuni mengatakan, pihaknya siap melakukan berbagai poin kerja sama tersebut secepat mungkin. Dia berharap, berbagai pihak terkait lainnya dapat mendukung kerja sama tersebut.

Reporter: Casroni

Tim Tabur Kejaksaan Agung Berhasil Mengamankan DPO Terpidana Muhammad Arbi Bakar bin (Alm) LA Ucu

Jakarta, – KABAR EKSPRES II ekitar pukul 22.40 WIB bertempat di sekitar wilayah Taman Sari, Jakarta Barat, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Senin, (22/01/2024).

Identitas Terpidana yang diamankan, yaitu:
Nama : Muhammad Arbi Bakri bin (Alm) La Ucu Tempat lahir : Enrekang
Usia/tanggal lahir : 58 tahun / 12 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Dermaga Gang Mawar Putih RT 006, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 62/Pid.B/LH/2023/PN.Tnr Terpidana melanggar Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Terpidana Muhammad Arbi Bakri bin (Alm) La Ucu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Mengganggu Usaha Pertambangan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan Yang Sah” dan menjatuhkan pidana kurungan selama 11 bulan.

Tim Tabur Kejaksaan Agung Berhasil Mengamankan DPO Terpidana Muhammad Arbi Bakar bin (Alm) LA Ucu

Saat diamankan, Terpidana Muhammad Arbi Bakri bin (Alm) La Ucu bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses selanjutnya.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (K.3.3.1)

Jakarta, 23 Januari 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Dr. KETUT SUMEDANA
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Andrie Wahyu Setiawan, S.H., S.Sos., M.H. / Kasubid Kehumasan
Hp. 081272507936
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

Red

Wujudkan Pemilu Damai, Kaops NCS Polri Kunjungi Tiga Tokoh Lintas Agama

Jakarta – KABAR EKSPRES II Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari tinggal 22 hari lagi. Untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai tanpa perpecahan, Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri mengunjungi tiga tokoh lintas agama.

Tiga tokoh yang disambangi yakni Ustaz Adi Hidayat (UAH), Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom. Kepada tiga tokoh tersebut, Irjen Asep meminta mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu memberikan imbauan untuk menghindari polarisasi yang menggunakan isu SARA.

Kunjungan pertama Kaops NCS ke Kantor Quantum Akhyar Institute (QAI) di Kota Bekasi Jawa Barat, Senin (22/1/2024). Jenderal bintang dua yang menjabat Wakabareskrim bersilaturahmi dengan pendiri QAI, Ustaz Adi Hidayat.

Kaops didampingi didampingi Wakaops NCS, Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji, Kasatgas Humas Brigjen Gatot Repli Handoko, Wakasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono, Kasubsatgas Intelijen Kombes Tony Budhi Susetyo dan Kaminops NCS Kombes Budi Hermawan.

Kaops lalu menyampaikan maksud dan tujuan Operasi NCS. Dikatakannya kepada UAH, bahwa operasi ini membawa pesan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebagai upaya preemtif dan preventif. Dengan kunjungan ke Ustaz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sebelumnya, Polri berharap pelaksanaan pemilu bisa berjalan aman dan damai.

Wujudkan Pemilu Damai, Kaops NCS Polri Kunjungi Tiga Tokoh Lintas Agama

“Alhamdulillah, ustaz Adi Hidayat mendukung Polri dalam Operasi Nusantara Cooling System. Beliau mengatakan bahwa tugas Polri dalam mewujudkan keamanan dan kedamaian sesuai dengan peran ulama dalam memberikan kedamaian, ketentraman dan keteguhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Irjen Asep dalam keterangan tertulis.

Usai bertemu UAH, Kaops beserta rombongan bertolak menuju kantor PHDI di Palmerah, Jakarta Barat. Asep disambut Ketua Umum PHDI, Wisnu Bawa Tenaya beserta pengurus. Di sana, Asep meminta dukungan dari para tokoh-tokoh Hindu untuk mengajak untuk menjaga persatuan.

Sehingga lanjut, Asep bila terjadi kericuhan pihak PHDI bisa menenangkan umat. Namun, dirinya optimistis dengan kunjungan ke tokoh-tokoh agama dan masyarakat, isu polarisasi dan SARA bisa diredam.

“Alhamdulillah PHDI siap bekerjasama dengan Polri untuk wujudkan pemilu damai dan mengajak seluruh umat siapa pun pemimpinnya, pemilu ini harus berjalan dengan aman dan damai,” tandasnya.

Sementara kunjungan ketiga dilakukan ke Kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat. Asep dan rombongan disambut oleh Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom dan pengurus PGI.

Asep juga meminta dukungan kepada PGI untuk dapat mengajak jemaat gereja turut menjaga pelaksanan pemilu yang aman dan damai. “Puji syukur PGI yakin dengan kehadiran Operasi Nusantara Cooling System percayakan kepada Polri untuk keberlangsungan jalannya pemilu dengan baik,” pungkasnya.

Red

Temui Kader LDII Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tolak Isu SARA dalam Pemilu

BANJARNEGARA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa isu terkait suku, ras dan agama (SARA) selalu menjadi isu yang sensitif. Terlebih dalam setiap penyelenggaraan Pemilu yang jika tidak disikapi dengan bijaksana, dapat menimbulkan kesalahpahaman, memantik konflik sosial, bahkan menjadi pintu masuk bagi radikalisme. Karena itu, eksistensi ormas keagamaan harus tetap bisa berperan menjadi filter untuk menetralisir isu-isu tersebut agar tidak kontra-produktif.

“Organisasi keagamaan seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDIII), adalah entitas sosial yang cenderung lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Karena di dalam kepengurusannya diisi oleh tokoh-tokoh agama yang menjadi panutan. Merujuk pada hasil survei LSI, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap himbauan tokoh agama memiliki persentasi yang cukup tinggi, mencapai 51,7 persen, lebih tinggi dibandingkan kepatuhan terhadap seruan yang disampaikan politisi yang hanya mencapai 11 persen,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI hari ke-5 kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah bersama LDII Jawa Tengah serta DPD dan DPC LDII Kabupaten Banjarnegara, di
Banjarnegara, Senin (22/1/2024).

Temui Kader LDII Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tolak Isu SARA dalam Pemilu

Turut hadir antara lain, Ketua DPD LDII Jawa Tengah Prof. Singgih Sulistiyono, Ketua Wanhat DPD LDII Kabupaten Banjarnegara Farid Abdurohman, Ketua DPD LDII Kabupaten Banjarnegara Wahyuiyanto, dan Sekretaris DPD LDII Kabupaten Banjarnegara Suko.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, setiap ormas keagamaan di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif, dan senantiasa mengedepankan sikap nasionalisme. Harus ada kesadaran dan komitmen kolektif, bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, melainkan negara yang berketuhanan.

“Dalam konteks wawasan kebangsaan, LDII adalah salah satu ormas keagamaan yang memiliki pandangan visioner. Tidak hanya tercermin dari visi organisasi yang inklusif dan nasionalis, bahkan LDII secara eksplisit menjadikan wawasan kebangsaan sebagai salah satu program prioritas pengabdian organisasi. Pandangan yang inklusif dan nasionalis ini penting menjadi jati diri ormas keagamaan, mengingat ormas keagamaan memiliki peran sentral dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, suara umat Islam Indonesia sangat punya andil terhadap berbagai penyelesaian permasalahan intoleransi maupun diskriminasi, khusunya yang mengatasnamakan agama yang kini tengah dihadapi masyarakat dunia. Dalam The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050 yang dikeluarkan lembaga think tank asal Amerika Serikat PEW Research Center, memperlihatkan 87 persen atau sekitar 229.620.000 jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Menempatkan umat Islam di Indonesia sebagai yang terbesar di dunia.

“Indonesia merupakan generator mercusuar peradaban Islam dunia. Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia tersebar ke berbagai organisasi massa, salah satunya LDII. Sebagai lima besar ormas Islam, LDII harus terus menjadi rujukan umat dalam menjawab problematika kebangsaan. Khususnya dalam menyemai toleransi dan menghilangkan diskriminasi. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan satu bumi untuk ditempati agar umat manusia bisa saling berbagi. Bukan justru saling berebut dan menyingkirkan satu sama lain,” pungkas Bamsoet.

Red

Panglima TNI Bagikan 300 Paket Sembako Untuk Pesantren dan Masyarakat

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dengan membagikan 300 paket Sembako ke Pesantren Asyifa dan warga masyarakat di Pamoyanan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung keberlangsungan kehidupan pesantren dan membantu meringankan beban warga. Paket Sembako yang terdiri dari bahan pangan pokok kebutuhan sehari-hari diserahkan secara simbolis kepada para pengurus pesantren oleh Panglima TNI.

Kegiatan Baksos ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan warga pesantren yang merasa terbantu dengan adanya bantuan Sembako tersebut. Kegiatan Baksos ini merupakan bagian dari program kepedulian sosial yang rutin diadakan oleh TNI sebagai salah satu manifestasi TNI PRIMA, yakni TNI akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Panglima TNI Bagikan 300 Paket Sembako Untuk Pesantren dan Masyarakat

TNI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Baksos ini. Semoga bantuan ini dapat menjadi langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

TNI berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat dan lembaga pendidikan. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan Baksos ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari santri dan mendukung keberlanjutan aktivitas pendidikan di pesantren serta dapat memberikan manfaat yang besar dan meningkatkan semangat gotong royong di tengah-tengah kita.

Autentikasi : Plh. Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil

Red

Kemendagri, BKN, dan KASN menyetujui usulan Promosi, Mutasi, dan Demosi Pemprov Sulbar

MAMUJU – KABAR RKSPRES II Pemprov Sulbar melakukan Promosi, Mutasi, dan Demosi. Hal ini setelah Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mendapatkan persetujuan Kemendagri, BKN, dan rekomendasi KASN.

Pj Gubernur Prof. Zudan menjelaskan, dirinya selaku penjabat gubernur yang ditunjuk presiden dalam melaksanakan tugas tambahan di Sulbar memiliki pembatasan kewenangan, namun pembatasan kewenangan tersebut dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, termasuk Pertimbangan Teknis dari BKN dan Rekomendasi dari KASN.

Adapun dasar pelaksanaan mutasi promosi dan demosi antara lain yaitu: Surat Kepala BKN, No. 13773/B-AK.02.02/SD/K/20023, Tgl 27 Desember 2023, Hal Pertimbangan Teknis Mutasi, Pemberhentian, dan Demosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulbar; Surat Ketua KASN, No. B-140/JP.00.01/01/2024, Tgl 12 Januari 2024, Hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama Dalam Rangka Mutasi di Lingkungan Pemprov Sulbar; Surat Mendagri, No 100.2.2.6/408/SJ, Tgl 20 Januari 2024, Hal Persetujuan Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulbar.

Sestama BNPP ini menjelaskan, Pelantikan dan Mutasi adalah sesuatu yang sangat natural dalam organisasi dimanapun apalagi organisasi pemerintahan. Adapun beberapa alasan diadakannya pelantikan dan mutasi diantaranya Penyegaran Organisasi, Menyeimbangkan Kekuatan SDM pada OPD, Mengejar Target Skala Prioritas, Mengisi Kekosongan Jabatan, Inovasi Baru, Membangun Suasana Baru, Kaderisasi dan Regenerasi Organisasi.
“Pasti ada yang datang dan ada yang pergi Come and Go Tidak ada sesuatu yang abadi,” kata Prof. Zudan.

Prof. Zudan berharap, ASN siap ditempatkan dimana saja sesuai amanah Undang-Undang No. 5/2014 Tentang ASN. Setiap perubahan selalu ada Konflik yang bisa terlihat/terbuka (manifest) dan tersembunyi (laten). Biasanya konflik memunculkan sikap perbedaan pendapat, saling mendiamkan, tidak kerja, marah, saling mencurigai.

Kemendagri, BKN, dan KASN menyetujui usulan Promosi, Mutasi, dan Demosi Pemprov Sulbar

“Ketika terjadi perubahan ialah Bersyukur, Profesional, Belajar lebih cepat, menyesuaikan, semua didasarkan oleh hati yang bersih,” ungkapnya.

Menurut Prof. Zudan, Filosofi memposisikan diri dalam jabatan tertuang dalam Surat Yasin Ayat 40 “Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada porosnya”. Maksudnya adalah setiap orang sudah memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Hal lain, Pj Gubernur berpesan agar pejabat yang menduduki suatu jabatan saat ini sebaiknya tidak melakukan komunikasi atau meminta bantuan pihak eksternal (lobi-lobi) dan Melakukan Framing melalui Media Sosial untuk dipromosi atau tidak dipindahkan.
“Ini fenomena kurang baik dalam mutasi ketika mendekati momen pelantikan,” kata Zudan.

“Pelantikan sebagai momentum pembenahan. Perlu diingat bahwa Jabatan bukanlah hak tetapi penghargaan agar disyukuri setiap saat jabatan harus siap untuk dikembalikan. Yang diharapkan dalam jabatan baru antara lain Loyal Kepada Pimpinan dan Aturan, Kerja Inovatif, Menjadi role model, Respon Lebih Cepat,”tambahnya.

Red/rls

Jaksa Agung ST Burhanuddin, Membangun Personality Perfomance Jaksa dengan Menjaga Attitude di Masyarakat.

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Imbauan, Intruksi dan Edaran mengenai kode etik perilaku Jaksa sudah beberapa kali disampaikan baik melalui edaran, maupun dalam berbagai kesempatan. Jakarta, 22/01/2024.

Hal ini perlu menjadi perhatian kembali di masa perkembangan media sosial dan dunia digital yang sangat menghawatirkan, terlebih seorang Jaksa adalah bagian dari penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dan teladan.

Jaksa Agung memperhatikan dimulai dari hal yang sangat kecil yaitu cara berpakaian dan penggunaan pakaian sesuai dengan Gamjak (Seragam Jaksa), sehingga masayarakat bisa membedakan mana Jaksa mana yang aparat lainnya. Atribut tertentu, penempatan dan penggunaannya sangatlah penting untuk menambah performance, ada beberapa atribut yang melambangkan organisasi dan pendidikan yang digantikan dengan konsep kekinian oleh Jaksa Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin, Membangun Personality Perfomance Jaksa dengan Menjaga Attitude di Masyarakat.

Menjadi seorang Jaksa tidak boleh sembarangan dalam berpenampilan, sejak mereka lulus dan dilantik menjadi seorang Jaksa pun sudah dibekali dengan Kode Perilaku Jaksa seperti tidak boleh bertato, tidak boleh berjenggot, tidak boleh bertindik sembarangan, tidak memakai pewarna rambut yang dilarang, termasuk tidak pamer kemewahan (Flexing) karena Jaksa itu melekat secara personality pada diri seseorang. Jaksa Agung juga menegaskan kembali bahwa Jaksa tidak boleh mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merugikan institusi seperti tempat hiburan malam dan sejenisnya.

Menjadi seorang Jaksa itu tidak mudah karena kerap mendapat sorotan di masyarakat, apalagi di era yang rentan viral, maka cara bertutur di masyarakat juga harus mengutamakan tata krama, adab, dan etika. Hal itu bagian dari hukum yang hidup di dalam masyarakat kita.

Ketika memiliki performance dan personality yang buruk, maka akan berpengaruh pada kinerja seseorang, terlebih lagi tentang penilaian seseorang yang negatif, sehingga apapun perbuatan baik yang kita lakukan menjadi tidak bernilai atau tidak memiliki value.

“Jaksa harus memiliki kepekaan sosial, rasa empati dan yang paling penting adalah Good Character, sehingga Jaksa sebagai penegak hukum yang humanis adalah cerminan Jaksa masa kini dan di masa mendatang.

Tidak ada larangan bermain media sosial yang bisa memperkenalkan Jaksa Humanis dan kinerja Kejaksaan di mata masyarakat. Jadilah Jaksa yang dicintai dan dipercaya masyarakat dalam segala hal,” tutup Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dr. KETUT SUMEDANA
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Andrie Wahyu Setiawan, SH., S.Sos., MH. / Kasubid Kehumasan
Hp. 081272507936
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

Red

Gelar Pasukan Dan Pengukuhan Koordinator TPS Bolone Mase Prabowo Gibran Purbalingga

Purbalingga – KABAR EKSPRES II Ketua Umum Bolone Mase Gibran Nasional Kuat Hermawan Santoso mengadakan gelar pasukan dan pengukuhan koordinator TPS se-Kabupaten Purbalingga dengan jumlah 2.956 TPS. Kegiatan ini diselenggarakan di halaman GOR Goentoer Darjono dan dihadiri Dewan Penasehat, Ketua Bolone Mase Purbalingga dan ratusan koordinasi TPS se-Kabupaten Purbalingga. Minggu Pagi. 21/1/2024.

“Sesuai pesan dari mas Gibran, bahwa kita semua bekerja dengan baik-baik, tugas koordinator TPS tugasnya hanya 1, yakni bagaimana melakukan kanvasing atau memperkenalkan calon Capres-cawapres 02 Prabowo Gibran”. Ucap Ketua Umum Bolone Mase Nasional, Kuat Hermawan Santoso dalam sambutannya.

Kuat menambahkan, dari yang tidak tahu Prabowo Gibran menjadi tahu, dan untuk yang sudah mengetahui menjadi yakin, serta setelah yakin ajaklah mereka ke TPS untuk memilih pasangan Capres-cawapres nomor 02 Prabowo Gibran.

“Terkait menang 1 putaran, syaratnya Jawa Tengah harus menang. Jawa tengah memiliki kader aktifnya bolone mase dengan jumlah sebanyak 105.000 kader, artinya kita harus target dan bekerja keras dengan elektabilitas Prabowo Gibran 55 % se-Jawa Tengah”. Imbuh Kuat.

Pecah, Ratusan Bolone Mase Prabowo Gibran Purbalingga Resmi Dikukuhkan

Harapan besarnya menang 1 putaran di jawa tengah 55 % dan kita inginkan disitu, kita sangat optimis karena kita di jawa tengah sudah cros hari ini khusus Jawa Tengah, serta kita juga menyarankan ke teman-teman bahwa persiapan di 2024 besok itu kita akan membuat satgas anti politik uang di Jawa Tengah. Harapnya.

Sementara itu, dikesempatan yang sama, Dewan Penasehat Bolone Mase, Drs. KH. Abdul Kholiq Arif, M. Si., menuturkan, kita melakukan kegiatan politik untuk mensukseskan pemilu pilres 14 Februari 2024 yang akan datang dengan cara baik, kita ciptakan kondusifitas damai di seluruh tingkatan, baik secara nasional, regional jawa tengah, maupun kabupaten khususnya Purbalingga.

“Kita bergerak di wilayah politik dengan menggunakan akhlaqul karimah, artinya ketika ada yang menghujat kita tidak perlu ditanggapi, maka pada sesi ini kita harus latihan bagaimana untuk menghindari hujatan itu atau menyikapi hujatan itu dengan gemoy atau jogetin saja model Mas Bowo”. Ungkapnya.

Lanjut Abdul Kholiq, mengatakan, menang 1 putaran 65 % di tingkat Kabupaten Purbalingga, kita baru mendapatkan angka kecil, oleh karena itu setiap koordinator TPS berhitung dengan kawan-kawan koordinator TPS yang lain dalam 1 Desa untuk meraih target capaian yang harus kita sepakati bersama-sama. Pungkasnya.

Reporter: S. Tirto

Kumpulkan Komunitas Otomotif IMI Kebumen, Ketua MPR RI Bamsoet Gelar Sosialisasi Empat Pilar Ajak Perkuat Soliditas Kebangsaan

KEBUMEN – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan dalam menyambut Pemilu 2024, keluarga besar IMI terus berkomitmen menjadi bagian dari perekat kebangsaan. Untuk itu Bamsoet minta IMI harus dapat menempatkan diri di tengah persaingan ketat konstetasi capres/cawapres meskipun Gibran Rakabuming Raka, Ketua Dewan Penasehat IMI Jawa Tengah juga maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto:

Selain Gibran, para pengurus IMI lainnya juga banyak yang tersebar di berbagai tim pemenangan Capres-Cawapres. Seperti Sekjen IMI Pusat Ahmad Sahroni yang berada di Tim Pemenangan Anies – Muhaimin, maupun Badan Penasihat IMI Pusat Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa dan Puan Maharani yang berada di tim pemenangan Ganjar – Mahfud MD.

“Perbedaan pilihan politik bukan alasan bagi keluarga besar IMI untuk tetap berkomitmen sebagai bagian dari anak bangsa dalam menjadikan Pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat yang harus disambut dengan suka cita. IMI sebagai induk olahraga dan komunitas otomotif merupakan satu-satunya organisasi yang secara eksplisit merujuk Empat Pilar MPR RI di dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-nya. Sehingga tidak perlu ada yang meragukan komitmen para anggota IMI terhadap nilai-nilai kebangsaan yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, solidaritas, kekeluargaan, persaudaraan/brotherhood, serta menjunjung tinggi jiwa dan semangat nasionalisme,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hari ke-4 di Dapil-7 Jawa Teengah bersama keluarga besar IMI Kabupaten Kebumen, di Hotel Mexolie, Kebumen, Minggu (21/1/2024).

Turut hadir Komunikasi dan Media IMI Pusat Dwi Nugroho dan Hasbi Zamri, Ketua IMI Jawa Tengah Frits Yohanes, Ketua IMI Kebumen Adi. Hadir pula berbagai komunitas/klub otomotif di Kebumen antara lain, 24 Street, TKCI, One King, CMS, Kebumen CC, SMI, D’Chakeb, SCCI, Retro, KNC, dan Brown.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain memperkuat soliditas kebangsaan, IMI juga telah berkembang pesat dalam memajukan olahraga otomotif. Terlebih dengan telah resmi masuknya cabang olahraga otomotif air F1 Powerboat dan Aquabike serta cabang olahraga otomotif udara Air Race kedalam tubuh IMI. Menjadikan IMI tidak hanya memajukan balap di aspal dan tanah saja, tetapi juga balap di air dan udara.

Kumpulkan Komunitas Otomotif IMI Kebumen, Ketua MPR RI Bamsoet Gelar Sosialisasi Empat Pilar Ajak Perkuat Soliditas Kebangsaan

“Olahraga balap otomotif tidak sekedar urusan adrenalin. Banyak nilai dan filosofi balap yang dapat menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita. Sebagaimana cabang olahraga lainnya, olahraga balap otomotif juga menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, menghormati lawan tanding sebagai teman berlomba dan meraih kemenangan ataupun menerima kekalahan sama-sama dengan cara terhormat,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina berbagai komunitas otomotif dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam setiap kejuaraan balap pasti ada kalah dan menang. Bagi yang menang, patut diapresiasi dengan ucapan selamat. Bagi yang belum beruntung, jadikan kekalahan sebagai pembelajaran dan evaluasi. Sebagaimana pesan pepatah, ‘Jika ada yang salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jangan menyerah, karena menyerah adalah akhir dari segalanya’.

“Filosofi ini yang juga kita tanamkan kepada seluruh keluarga besar IMI dalam menyambut Pemilu 2024. Bagi yang menang diapresiasi, yang kalah disemangati agar tidak menyerah. Karena jalan pengabdian untuk memajukan negara dan bangsa masih terbuka lebar di berbagai jalur lainnya,” pungkas Bamsoet.

Reporter: S. Tito

Kumpulkan Anak Kolong, Ketua MPR RI Bamsoet Gelar Sosialisasi Empat Pilar Tegaskan FKPPI Sebagai Bagian Bela Negara Harus Mampu Menjaga Pemilu Berjalan Damai

KEBUMEN – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengingatkan seiring laju perkembangan zaman, upaya bela negara ke depan akan dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, canggih dan rumit (sophisticated). Upaya bela negara tidak lagi hanya terfokus pada kekuatan fisik militer, karena ancaman terhadap kedaulatan negara hadir dalam beragam aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik ideologi, dan beragam ancaman lainnya yang bersifat soft power.

Spektrum pemaknaan bela negara juga harus dimaknai dari sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif, mengingat konsepsi ketahanan nasional juga dibentuk dan dibangun oleh beragam aspek. Antara lain ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-budaya, ketahanan pangan, dan lain-lain.

“Karena itu, partisipasi warga negara dalam upaya bela negara pun dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk dan cara. Termasuk dengan cara terlibat aktif menyukseskan Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat yang berakhir dengan penuh kebahagiaan. Sehingga Pemilu tidak menghasilkan residu yang memecah belah bangsa,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI hari ke-4 kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah bersama keluarga besar FKPPI Kabupaten Kebumen, Minggu (21/1/2024).

Turut hadir pengurus FKPPI Kebumen antara lain, Sekretaris Sapto, Bendahara Indri, Ketua Bidang I Adrian Suryo, Ketua Bidang Sosial Achmad Chserul, dan Ketua Bela Negara Edi Hariyanto.

Kumpulkan Anak Kolong, Ketua MPR RI Bamsoet Gelar Sosialisasi Empat Pilar Tegaskan FKPPI Sebagai Bagian Bela Negara Harus Mampu Menjaga Pemilu Berjalan Damai

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengungkapkan, selama lebih dari 45 tahun berkiprah, FKPPI tetap eksis dan solid mempertahankan jatidirinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme. Serta menjadikan semangat pengabdian dan jiwa bela negara sebagai tekad perjuangan.

“Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiiki hubungan koordinatif, ikatan sejarah dan emosional dengan Keluarga Besar TNI dan POLRI, FKPPI telah menjelma sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai daerah. Misalnya melalui program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) serta berbagai aktivitas sosial dan aksi kemanusiaan lainnya. Atas kiprah, peran dan kontribusinya selama ini, FKPPI telah berhasil membangun citra positif di tengah-tengah masyarakat,” jelas Bamsoet.

Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, secara khusus, FKPPI juga telah dikenal sebagai organisasi bela negara yang senantiasa menempatkan diri pada garda terdepan dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan nasional. Sebagaimana telah menjadi kesadaran kolektif, bela negara telah menjadi isu yang penting dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sedemikian pentingnya, sehingga Konstitusi merumuskan secara eksplisit pada pasal 27 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Rumusan Konstitusi tersebut menegaskan, bahwa bela negara tidak saja menjadi ‘hak’, melainkan juga ‘kewajiban’ setiap warga negara. Amanat ini dipertegas lagi pada pasal 30 yat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,” pungkas Bamsoet.

Red