Jakarta, – KABAR EKSPRES IIDengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, Poltekad sebagai institusi pendidikan militer perlu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan ini agar terus beradaptasi dan menciptakan inovasi baru untuk kemandirian teknologi dengan kebutuhan era digital.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc., saat menjadi narasumber dalam kuliah tamu di Politeknik Angkatan Darat (Poltekad) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan Dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklatad) dengan mengusung tema “Tantangan Poltekad di Era Informasi Digital”, untuk memberikan perspektif baru terkait peran Poltekad dalam menghadapi perubahan signifikan di bidang teknologi dan informasi, bertempat Aula Poltekad Kodiklatad Batu, Malang, Jawa Timur, Senin (5/2/2024).
Kapuspen TNI : Adaptasi Terhadap Perkembangan Teknologi Digital Sebagai Modal Ketahanan Informasi dan Kemandirian Teknologi
Dalam kuliah tamu ini, Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar berbagi wawasan tentang perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Kapuspen TNI menekankan bahwa sebagai institusi pendidikan militer, Poltekad perlu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan ini agar terus beradaptasi dan menciptakan inovasi baru untuk kemandirian teknologi dengan kebutuhan era digital.
“Ketahanan informasi dan literasi digital harus menjadi fokus utama. Mahasiswa harus mampu tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga produsen informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Mayjen TNI Gumilar.
Dihadapan para Bintara Mahasiswa (Bamasis), Kapuspen TNI memberikan pandangan tentang bagaimana Poltekad dapat menjadi pusat unggulan dalam pendidikan militer dengan memanfaatkan teknologi digital, serta mengajak seluruh elemen di Poltekad untuk bersama-sama mengejar ekselen di era digital ini.
Kuliah tamu ini tidak hanya memberikan wawasan tentang perkembangan teknologi informasi, tetapi juga merangsang diskusi dan pertanyaan dari Bamasis. Pertukaran ide dan gagasan semakin memperkaya lingkungan akademis di Poltekad serta untuk untuk menghadapi masa depan yang semakin berkembang di era digital.
Kutai Kartanegara. – KABAR EKSPRES II Komandan Kodim 0906/Kutai Kartanegara (Kkr), Letkol Inf. Jeffry Satria bersama Bupati Kukar, Edi Damansyah dan Kapolres Kukar, AKBP Heri Rusyaman meninjau kesiapan logistik Pemilu tahun 2024 yang berada di gudang kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Kutai Kartanegara jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong.
Kedatangan rombongan Forkopimda pada Jum’at (2/2/24) disambut langsung oleh ketua KPU kabupaten Kukar, Purnomo serta ketua Bawaslu, Teguh Wibowo. “Hari ini kita berada di gudang logistik KPU kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mengecek persiapan terkait pendistribusian logistik khususnya kertas suara ke Dapil masing-masing. Kalau dilihat dari persiapan ini semua 80% sudah dinyatakan siap”, ungkap Bupati Edi Damansyah.
Selanjutnya, Bupati juga menyampaikan bahwa jajarannya telah melakukan koordinasi di lapangan terkait dukungannya dalam membantu dan mengawal proses yang dilakukan oleh KPU hingga sampai pada perhitungan suara di wilayah kabupaten Kukar.
“Kami telah diskusikan beberapa hal khususnya terkait dengan biografi diwilayah kabupaten Kutai Kartanegara masih terdapat beberapa situasi kondisi tertentu yang berkaitan dengan infrastruktur telefon telekomunikasi karena masih ada beberapa titik yang tadi informasi mapping sinyalnya kurang begitu mendukung”, tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut Dandim 0906/Kkr juga menyampaikan kesiapannya dalam mendukung proses Pemilu 2024 di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan dengan lancar dan aman.
“Sebagai perbantuan kepada Polri kami siap mendukung terciptanya kondisi yang aman selama kegiatan Pemilu berlangsung di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara termasuk beberapa daerah-daerah yang rawan baik secara geografis maupun situasi kondisi sosialnya jadi aparat jajaran Koramil di setiap wilayah sudah melakukan koordinasi”, tutur Dandim.
BANJARNEGARA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong para kiai dapat menjadi penyejuk ditengah iklim politik yang semakin menghangat jelang Pemilu 2024.
Kehadiran para kiai dan tokoh agama di tengah masyarakat harus mampu mengarahkan bagaimana membangun hubungan yang baik antar sesama manusia.
“Jangan karena Pemilu, kita politisasi agama dan mengatasnamakan Tuhan hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, manusia seharusnya menunjukan perilaku yang beradab. Bukan perilaku yang merusak dan tidak bermoral,” ujar Bamsoet dalam kunjungan hari ke-17 di Dapil-7 Jawa Tengah saat bertemu Forum Kiai Tahlil se-Banjarnegara dan Purbalingga di Banjarnegara, Sabtu (3/1/2024).
Hadir antara Ketua Forum Kiai Tahlil Gus Hayat serta anggota Forum Kiai Tahlil Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia dibangun di atas pondasi keberagaman suku bangsa dan agama. Bahkan karena kebesaran hati umat Islam, Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar, dikoreksi dengan menghapuskan tujuh kata dari frase Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bertemu Forum Kiai Tahlil se-Banjarnegara dan Purbalingga, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Jaga Iklim Politik Jelang Pemilu 2024
“Indonesia merupakan generator mercusuar peradaban Islam dunia. Umat Islam Indonesia telah menunjukan teladan kepada umat beragama lain di dunia, bahwa mengedepankan nilai kemanusiaan merupakan pondasi utama terwujudnya perdamaian,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasika serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, masyarakat dunia dapat belajar dari sikap toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia.
Wajah muram dunia yang akhir-akhir ini diwarnai intoleransi dan diskriminasi, seperti yang terjadi di India, Amerika Serikat, maupun berbagai negara lainnya, tidak boleh dibiarkan berlarut.
“Sangat penting bagi para kiai bersuara lantang menyebarkan perdamaian. Jangan sampai agama dijadikan alasan bagi manusia untuk saling bertikai satu sama lain. Apalagi sampai mempolitisasi agama untuk tujuan politik,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIKementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah menyelenggarakan seminar daring dengan tema Literasi Digital: “Tangkal Hoaks untuk Pemilu Damai”. Seminar ini diselenggarakan pada hari Selasa, 30 Januari 2024 melalui platform Zoom meeting.
Terdapat empat narasumber yang mumpuni di bidangnya sebagai pembicara, yaitu Bapak Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari yang merupakan seorang Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bapak Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., sebagai Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Kominfo RI, Bapak Abdul Qadir Audah, S.T., M.B.A., yang merupakan owner Radio Dakwah Syariah (RDS FM), serta Bapak Rosnendya Yudha Wiguna, S.H., sebagai Kadiv Budaya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sukoharjo.
Seminar ini merupakan dukungan Kemenkominfo terhadap Program Literasi Digital yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Seminar Ngobrol Bareng Legislator memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu untuk mendorong masyarakat supaya mengoptimalkan pemanfaatan internet sebagai sarana edukasi; memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat; memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat terkait pembangunan Infrastruktur TIK yang dilakukan oleh pemerintah,
khususnya oleh APTIKA; mendorong dan memotivasi peran orang tua dalam pendampingan pembelajaran di masa pandemi; serta mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya. Seminar ini terdiri dari beberapa sesi, yaitu sesi pembukaan, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup.
Seminar dimulai pada pukul 13.00 WIB yang diawali oleh hiburan band pada 15 menit sebelumnya. Kemudian, ditampilkan pula video-video yang berkaitan dengan literasi digital. Seminar dibuka oleh seorang Master of Ceremony (MC) dengan menyapa para narasumber yang akan memberi paparan materi kepada seluruh peserta. Saat memasuki sesi pemaparan materi, MC menyerahkan acara kepada moderator untuk memandu sesi paparan dan sesi diskusi. Sesi pemaparan materi diawali oleh Bapak Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari.
Kolaborasi Kementrian Kominfo dan DPR RI : Selenggarakan Literasi Digital Untuk Pemilu Damai
Pak Kharis menyampaikan bahwa hoaks seringkali menjadi problema tersendiri. Apabila hoaks masuk kepada masyarakat yang terliterasi dengan baik, hoaks tidak akan memengaruhi apapun. Namun, jika masyarakat yang kurang terliterasi mendapatkan hoaks, mereka bisa mudah terprovokasi. Beliau juga menyebutkan bahwa pemilu akan berjalan damai jika ruang digital kita terbebas dari hoaks. Saat ini, banyak hoaks hadir berupa video-video pendek dengan durasi kurang dari dua menit, sehingga lebih mudah menarik minat masyarakat. Sebagai penutup, beliau mengingatkan bahwa salah satu bahayanya hoaks berupa informasi yang salah yaitu dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai pemilu.
Seminar dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., yang menjabat sebagai Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Kementerian Kominfo RI melalui tampilan video. Dalam video tersebut, beliau yang akrab dipanggil Bapak Semmy menjelaskan bahwa memasuki tahun 2024, perwujudan Indonesia Digital Nation tetap menjadi salah satu prioritas utama guna mewujudkan Indonesia yang makin digital dan maju.
Kemenkominfo melalui Dirjen APTIKA terus berkomitmen dalam menyelenggarakan berbagai inisiatif dan program peningkatan literasi digital, guna mendukung upaya transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, serta berkelanjutan.
Beliau menyampaikan bahwa upaya transformasi digital ini perlu terus dilakukan untuk mendorong kemajuan perekonomian bangsa dan membuka berbagai peluang bagi masyarakat Indonesia, mengingat perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah cara kita bekerja, berusaha, dan menjalani kehidupan sehari-hari.
Pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir Audah, S.T., M.B.A. Pada awal sesi pemaparan materinya, beliau menyebutkan bahwa untuk menghadirkan pemilu yang damai, butuh adanya literasi digital yang mumpuni bagi seluruh stakeholder yang terlibat, untuk dapat menyaring informasi yang ada di sekitar kita. Beliau juga menambahkan bahwa hoaks yang berkeliaran terkait kepentingan pemilu tahun ini memiliki sebaran yang luar biasa. Menurut beliau, hoaks muncul karena sumber informasi yang resmi tidak mampu menghadirkan informasi yang benar dan jelas.
Bapak Rosnendya Yudha Wiguna, S.H., menjadi pemateri terakhir yang memaparkan materinya. Beliau menyebutkan bahwa pemilu perlu dijaga kedamaiannya, supaya kita bisa menjadi terpilihnya pemimpin-pemimpin yang baik, salah satu langkahnya yaitu dengan dengan menangkal hoaks.
Salah satu cara untuk menangkal hoaks yang disarankan oleh Bapak Rosnendya yaitu dengan mencermati situs-situs resmi yang terlah terverifikasi kebenarannya jika kita mendapatkan suatu informasi atau berita. “Jika ada hoaks dan kita biarkan informasi tersebut tersebar luas, bisa menjadi sangat berbahaya.
Sebagai gantinya, kita bisa hadirkan informasi-informasi yang lebih tepat dengan sumber jelas, termasuk dari lembaga-lembaga yang bisa dikonfirmasi kebenarannya”, pesan Pak Rosnendya kepada para peserta sebagai penutup.
Setelah paparan materi dari keempat narasumber, moderator membuka sesi tanya jawab. Para peserta sangat antusias dalam memberikan pertanyaan. Dari 150 peserta, terdapat empat pertanyaan yang terpilih. Sesi diskusi melalui tanya jawab berjalan interaktif antara narasumber dan peserta.
Setelah selesai sesi diskusi, moderator mengembalikan acara kepada MC. Acara ditutup secara resmi oleh MC pada puku 15.00 WIB. Seminar ini diharapkan dapat menjadi sarana penambahan literasi digital bagi masyarakat sebagai dukungan kepada pemerintah mewujudkan transformasi digital Indonesia.
Bengkayang – KABAR EKSPRES II Pos Sentabeng Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 16/TK yang dipimpin oleh Wadanpos Serda Sumito bersama 4 orang anggota melaksanakan kegiatan karya bhakti membantu membangun gapura yang bertempat, Desa Sentabeng, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Prov. Kalbar Sabtu (03/2/2024).
Dalam keterangan tertulis, Wadanpos Serda Sumito mengatakan “Karya bhakti ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat khususnya personel satgas pamtas RI-Malaysia sektor barat Yonarmed 16/TK, kegiatan gotong royong membangun gapura ini menjadi bukti TNI bersama rakyat di wilayah perbatasan memiliki hubungan emosional yang baik sehingga saling bahu membahu mengatasi kesulitan yang ada disekelilingnya untuk kemajuan masyarakat.
Pos Sentabeng Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 16/TK Bersama Mahasiswa-Mahasiswi Dan Masyarakat Membangun Gapura
“Kegiatan positif seperti ini akan terus berlanjut dilakukan sehingga kehadiran satgas pamtas Yonarmed 16/TK betul-betul memberikan manfaat yang baik pada masyarakat,” ungkap Serda Sumito.
Warga Desa Sentabeng mengucapkan terimakasih kepada personel Pos Sentabeng satgas pamtas RI-Malaysia Yonarmed 16/TK yang telah bersama-sama dengan masyarakat membangun gapura di Desa Sentabeng dengan cara memasang kayu dan mengecat gapura.
“Hadirnya satgas pamtas RI-MLY Yonarmed 16/TK pada kegiatan ini sangat membantu kesulitan masyarakat Desa Sentabeng ini. (Yonarmed 16/TK)
PONTIANAK I, – KABAR EKSPRES II LIDIK KRIMSUS RI (Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi Dan Kriminal Khusus Republik Indonesia) Kalimantan Barat
akan melakukan Investigasi terhadap Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat yang molor.
Ketua Lidik Krimsus RI Kalbar, Hadysa Prana mengungkapkan,dari informasi yang telah dihimpun, Proyek bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2023 masa pekerjaan tanggal 21 Juli 2023 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender, Nilai Kontrak Rp 36.789.000.000,00 Pelaksana : PT. Budi Bangun Kontruksi hingga saat ini masih belum selesai.
“Berdasarkan papan plang proyek pembangunan tersebut sudah telat kurang lebih 35 hari masa kerja jika dilihat dari masa kontraknya” Ungkapnya, Sabtu,(03/02/24).
Dari dokumentasi bangunan rumah sakit Pratama tersebut, terlihat baru sekitat 55% yang terlaksana
Lidik Krimsus RI Kalbar Investigasi Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama Jagoi Babang Yang Molor !!
”Kami melihat pengerjaan Rumah Sakit Pratama ini baru sekitar 55% yang dikerjakan dan nampak masih banyak yang belum selesai baik didalam maupun diluar ruangan dan termasuk pengecetan nya” Beber Hady
Tentunya akibat daripada keterlambatan (molor..red) pelaksanaan pekerjaan rumah sakit tersebut akan ada sanksi yang harus dihadapi, Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (“UU Jasa Kontruksi 2017) mengatur ketentuan bahwa.
”Penyedia Jasa (Kontraktor) wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sesuai tercantum dalam kontrak kerja kontruksi”.Tegas Ketua
Selain itu, dari informasi sumber yang menyampaikan bahwa saat ini untuk para pekerja kebanyakan dari luar tanpa melibatkan warga setempat.
“Untuk saat ini para pekerja kebanyakan dari luar dan warga setempat tidak ada yang dilibatkan, padahal masih banyak yang harus dirapikan terutama sampah yang berserakan” Katanya
Oleh karena itu, Lidik Krimus Kalbar akan melakukan Investigasi terhadap pekerjaan proyek yang menelan biaya puluhan milyaran rupiah tersebut,
“Insya allah kami akan melakukan Investigasi lebih jauh dan konfirmasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab” Tegasnya
Maluku, – KABAR EKSPRES IIWakil Jaksa Agung Dr. Sunarta memberikan pengarahan saat melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi satuan kerja akselerasi/percontohan pembangunan zona integritas lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2024 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis 01 Februari 2024.
Dalam pengarahannya, Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kewajiban dan konsekuensi logis dari terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menuntut agar Penyelenggara Negara mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN serta perbuatan tercela lainnya.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Jaksa Agung meminta Insan Adhyaksa agar dapat mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Reformasi Birokrasi melalui pengejawantahan Doktrin Tri Krama Adhyaksa.
“Doktrin Tri Krama Adhyaksa sejatinya akan membentuk karakter Insan Adhyaksa menjadi insan yang paripurna. Secara filosofis, Satya melambangkan karakter Insan Adhyaksa yang memiliki integritas dengan semangat kejujuran dan kedisiplinan, Adhi merupakan simbol Insan Adhyaksa yang Profesional dan Wicaksana merupakan figur Insan Adhyaksa yang bijaksana serta memiliki akhlak yang mulia,” ujar Wakil Jaksa Agung.
Kemudian, Wakil Jaksa Agung mengingatkan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang fundamental untuk mencapai pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga diperlukan penguatan dalam tatanan pelaksanaannya. Menurutnya, penguatan yang dapat dilakukan oleh seluruh Insan Adhyaksa adalah dengan memaksimalkan tiga aspek yakni integritas, etos kerja dan semangat kerja sama.
Kunjungan Kerja Wakil Jaksa Agung di Maluku Dalam Rangka Monitoring, Evaluasi dan Asistensi Pembangunan Zona IntegritasKunjungan Kerja Wakil Jaksa Agung di Maluku Dalam Rangka Monitoring, Evaluasi dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas
“Reformasi Birokrasi tidak hanya menyangkut WBK/WBBM saja dan Reformasi Birokrasi bukan kontestasi melainkan sarana untuk mengubah dan membentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindak menjadi sebuah pola budaya dalam melayani masyarakat khususnya masyarakat pengguna layanan Kejaksaan RI,” ujar Wakil Jaksa Agung.
Secara historis, Kejaksaan RI merupakan pionir dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, Wakil Jaksa Agung meminta seluruh Insan Adhyaksa untuk menyadari, memahami dan melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut dapat bermuara pada peningkatan pelayanan publik serta akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh Insan Adhyaksa melalui peningkatan remunerasi.
Selain itu, Wakil Jaksa Agung mengatakan bahwa institusi Kejaksaan memiliki peran strategis dan vital melalui prinsip rule of law (penegakan hukum) sebagai salah satu prinsip tata kelola Good Governance, selain dari prinsip partisipatoris, transparan, persamaan hak dan akuntabilitas.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo, saat ini Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan Reformasi Birokrasi Tematik yang menitikberatkan kepada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan program prioritas pemerintah.
Oleh karena itu, Wakil Jaksa Agung menyampaikan strategi dalam menghadapi Reformasi Birokrasi Tematik adalah dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, melakukan perbaikan dan/atau peningkatan indeksasi, melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) serta Perintah Direktif Presiden/Jaksa Agung, serta adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Menghadapi tahun politik, Wakil Jaksa Agung juga meminta agar seluruh personil Kejaksaan untuk menjaga netralitas serta stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Terakhir, Wakil Jaksa Agung menyampaikan agar seluruh Insan Adhyaksa untuk memedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana. Hal itu dapat dilakukan salah satunya dengan sikap bijaksana dalam bermedia sosial.
“Penggunaan media sosial harus memberikan dampak positif dan menjadi ajang edukasi, sehingga saya meminta kita semua agar santun dalam bermedia sosial. Jangan menimbulkan kegaduhan yang dapat mencoreng marwah Institusi,” ujar Wakil Jaksa Agung.
Kegiatan monitoring, evaluasi dan asistensi satuan kerja akselerasi/percontohan pembangunan Zona Integritas lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2024 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agoes S.P, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku I Gde Ngurah Sriada, Para Asisten di Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kejaksaan Negeri beserta seluruh jajaran di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku. (K.3.3.1)
Pangkalpinang – KABAR EKSPRES II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi dengan nilai evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik. Jumat, 2/2/2024.
Apresiasi disampaikan dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi IKPA Tahun 2023 yang berlangsung secara hybrid di Ballroom Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (1/2/2024). Kegiatan ini diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Satker Dana Dekonsentrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kemendagri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil sekaligus Penjabat (Pj.) Gubernur Bangka Belitung Safrizal ZA turut hadir dan memberikan arahan. Dia menyampaikan, walaupun berdasarkan hasil penilaian IKPA 2023 Ditjen Bina Adwil meraih skor akhir 94,36, sejumlah catatan evaluasi perlu menjadi atensi bersama guna perbaikan ke depan.
Dia berharap, ke depan prestasi bisa ditingkatkan secara konsisten untuk menjaga kualitas IKPA, baik dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
“Lakukan perencanaan yang baik, karena sebagus-bagusnya perencanaan adalah perencanaan yang dilaksanakan. Maka eksekusi adalah kata kunci. Laporkan kepada gubernur masing-masing setelah kembali dari acara ini agar segera diambil keputusan yang tepat,” katanya.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua bendahara dan staf pengelola keuangan, khususnya pengelola anggaran di pusat. Mereka telah terbukti mampu merealisasikan anggaran dengan daya serap lebih dari 99 persen.
Ditjen Bina Adwil Kemendagri Apresiasi Satker Dekonsentrasi dengan Nilai IKPA Terbaik
Safrizal menambahkan, semua bendahara dan staf pengelola keuangan dalam hal ini mampu menjalin profesionalisme dan kerja tim dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kerja-kerja dilakukan secara lancar dan tertib sehingga mampu membantu proses ribuan transaksi pemotongan dan pemungutan pajak, serta menjamin ketersediaan dana saat kegiatan berlangsung.
Tak lupa, Safrizal mengingatkan tentang profesionalisme dalam menjalankan fungsi, serta kewajiban bendahara selaku wakil dari bendahara umum negara untuk mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif, efisien, dan kredibel.
“Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel, kita harus adaptif dengan perkembangan teknologi dan peradaban. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perbendaharaan harus menyesuaikan diri sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan tugas, dan fungsinya akan kompatibel dengan kebutuhan, serta lebih meringankan beban kerja,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Safrizal menyerahkan Piagam Penghargaan kepada 10 satker dengan nilai IKPA terbaik sekaligus menyerahkan secara simbolis Buku Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan Edisi 3.
Adapun daftar 10 Satker Dekonsentrasi dengan nilai IKPA terbaik periode Semester II TA 2023 secara berturut-turut terdiri dari: Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara; DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah; Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara; Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Setda Provinsi Bali; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara; Setda Provinsi Kalimantan Barat; dan Setda Provinsi Gorontalo.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIPanglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) 59 menggelar acara ngariung bersama sebagai wujud silaturahmi dan kebersamaan serta komitmen untuk memperkuat tali persaudaraan di antara para anggota, bertempat di Wisma A. Yani Jl. Taman Suropati No.10 Menteng, Jakarta Pusat. Jumat (2/2/2024).
Kegiatan dimulai dengan sesi olahraga bersama, dengan semangat kebersamaan melaksanakan olahraga jalan sehat, menciptakan ikatan yang erat serta kekeluargaan.
Panglima TNI Gelar Kegiatan Silaturahmi Bersama Alumni Lemhannas
Kegiatan dilanjutkan dengan games yang dipandu dari Psikologi TNI yang dirancang untuk mengembangkan kerjasama, kepemimpinan, dan keterampilan komunikasi. Peserta diajak untuk berkolaborasi, menghadapi tantangan bersama, dan merasakan aspek psikologi yang mendalam dalam dinamika kerja tim.
Panglima TNI mengatakan bahwa banyak kenangan manis yang sudah dilewati waktu di Lemhannas. Kebersamaan seperti ini harus kita lanjutkan. “Mari kita lanjutkan kebersamaan ini, kalau ada waktu silahkan tempat ini digunakan atau tempat lain juga silahkan,” ucapnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Pemilihan Putri Indonesia adalah ajang kontes kecantikan yang bertujuan untuk mencari perwakilan Indonesia dalam ajang internasional. Peserta umumnya harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk penampilan fisik, kepribadian, dan kecerdasan. Acara ini seringkali mencakup berbagai kompetisi seperti wawancara, fashion show, dan talent showcase.
Yayasan Puteri Indonesia (YPI) kembali menggelar ajang pemilihan Puteri Indonesia 2024, edisi ke-27. Sebelum masa pra karantina dimulai, YPI menggelar audisi nasional di Graha Mustika Ratu untuk memilih finalis yang layak menjadi finalis Puteri Indonesia 2024.
Tidak hanya memilih finalis melalui audisi nasional, YPI juga memberikan hak kepada beberapa provinsi untuk memilih wakil secara langsung di daerah, salah satunya Putri Indonesia dari Papua Barat yang diwakili Annisa Bafaj Salsabila Dabeduku Thesia.
Keterwakilan Puteri Indonesia dari Papua Barat, Annisa Banafaj Salsabilla Dabeduku Thesia, mendapat dukungan penuh dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si; Kapolda Papua Barat, Irjen. Pol. Jhony Edison Isir, S.I.K,. M.T.C.P; Pj. Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Ir. Edison Siagian; Pj. Walikota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA; Kepala Dinas Pariwisata, Nelles Dowansiba, S.Pd, M.Si dan Karo Ops Polda Papua Barat, Kombes Pol Erick Kadir Sully, SIK.
“Saya bersyukur dan berterima kasih atas sambutan yang hangat dan mendapatkan dukungan luar biasa dari semua unsur pemerintahan di provinsi maupun di daerah dengan menunjukkan keramahan dan kerjasama yang luar biasa,” kata Annisa Banafaj Salsabilla Dabeduku Thesia di Manokwari, Kamis (1/2/2024).
Dukung Thesia, Putri Papua Barat di Ajang Pemilihan Putri Indonesia 2024
Ditambahkan Thesia, kedatangannya ke sejumlah pejabat daerah ini dalam rangka memohon restu atas perannya sebagai Putri Indonesia Papua Barat 2024 untuk ikut serta di ajang Putri Indonesia 2024 yang akan diselenggarakan pada 8 Maret 2024 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center di Jakarta.
“Sebagai perwakilan Papua Barat, saya merasa sangat terhormat dapat berdiskusi tentang advokasi saya ‘Mace Bersuara: Building Equality’ dengan harapan dapat membantu kemajuan perempuan Papua Barat, dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan hukum secara keseluruhan,” kata Thesia.
“Semoga usaha kolektif kita dapat memberi hasil yang terbaik bagi Papua Barat,” tambahnya.
