Jakarta, – KABAR EKSPRES IIPanglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek kesiapan Prajurit TNI dan Polri yang tergabung dalam Pasukan Pengaman Unjuk Rasa dan Babinsa Pengamanan Pemilu Wilayah Jakarta Pusat bersama Pangkostrad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, bertempat di Monas, Jakarta Pusat. Senin (12/2/2024).
Didepan ratusan prajurit TNI, Panglima TNI menyampaikan bahwa mereka yang melakukan demo bukan musuh kita, kalian hadapi dengan senyum, jangan mudah terprovokasi dan diadu domba antara TNI dengan masyarakat. “Makanya kalian harus sadar jangan mau diadu domba, jangan mau dibenturkan,” tegas Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Panglima TNI menegaskan, TNI-Polri adalah ujung tombak andalan yang terdepan, mudah-mudahan negara ini bisa terus aman dan damai sehingga masyarakat bisa melaksanakan tugasnya, kegiatan sehari-hari dengan aman dan damai. “Jangan lupa berdoa, benteng kita hanya berdoa,” ucap Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Pengaman Unjuk Rasa dan Babinsa Pengamanan Pemilu
Pengecekan pasukan dilanjutkan dengan acara makan siang bersama dengan tujuan untuk mempererat kebersamaan antara pimpinan dan prajurit serta meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas pengamanan, agar tercipta Pemilu yang damai sesuai harapan bersama.
Pasukan pengamanan unjuk rasa dan Babinsa pengamanan Pemilu yang terlibat dalam kegiatan ini akan melaksanakan tugas pengaman sebelum, selama dan sesudah Pemilu 2024 di wilayah Jakarta Pusat.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah para Prajurit untuk berinteraksi sebagai bentuk kedekatan antara pimpinan dan prajurit. Hal ini diharapkan dapat memperkuat soliditas serta semangat para prajurit dalam melaksanakan tugas pengamanan.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIAdvokat Henry Yosodiningrat bertemu dengan Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran untuk meminta klarifikasi terkait ucapannya yang menyebut Polri tidak netral di Pemilu 2024. Dalam pertemuan ini, ia pun memastikan bahwa apa yang diucapkannya terkait Kapolri yang memberikan arahan ke Dirbinmas Polda jajaran guna memenangkan salah satu paslon tidak benar.
“Beliau (Kabaharkam Polri) telepon saya mengatakan bahwa sudah konfirmasi dengan pak Kapolri dan sudah terkonfirmasi bahwa informasi itu tidak betul, memberikan arahan kepada Dirbinmas,” kata Henry di Gedung Baharkam Polri, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Henry pun menceritakan awal mula dirinya mengucapkan informasi adanya arahan ke Dirbinmas Polda jajaran. Saat itu dirinya menghadiri sebuah acara dan mendapatkan informasi ada perintah khusus dari Kapolri kepada Direktur Binmas di seluruh Polda.
Ia mengakui, seharusnya informasi itu ia konfirmasi langsung, Setelahnya, ia pun mendapatkan konfirmasi dari beberapa Kapolda bahwa apa yang diucapkannya tidak benar.
“Saya bilang kenapa? Saya (Kapolda) sudah cek ke Dirbinmas saya tidak pernah ada Dirbinmas diundang oleh Kapolri dan diberi arahan seperti itu,” katanya.
Henry Yosodiningrat: Informasi Kapolri Beri Arahan ke Dirbinmas Polda Jajaran Tidak Benar
Ia pun tidak langsung percaya hingga kemudian Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran menghubunginya guna memberikan konfirmasi.
Pada hari ini, ia pun berkesempatan bertemu langsung dengan Kabaharkam Polri untuk mengonfirmasi pernyataan dirinya.
“Saya perlu ketemu untuk menanyakan langsung gitu ya, kemudian tadi juga dijelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan lewat telepon itu memang benar tidak pernah ada arahan dari kapolri, itu saja,” katanya.
Henry pun menegaskan, apa yang disampaikannya merupakan semata-mata kecintaannya terhadap Polri. Dengan konfirmasi ini, Henry menegaskan bahwa informasi yang ia sampaikan sudah terkonfirmasi tak benar.
“Saya pun menyampaikan harapan kepada institusi Polri agar netral dalam perhelatan demokrasi ini,” katanya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada Selasa, 6 Februari 2024. Kunjungan dilakukan untuk memantau jalannya inovasi di wilayah tersebut. Salah satu inovasi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang adalah program Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman) untuk mengendalikan inflasi di wilayah Kota Semarang.
Sejalan dengan itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengapresiasi komitmen Pemkot Semarang tersebut dalam mengawal penerapan program Pak Rahman hingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat setempat.
“Inflasi ini merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian suatu daerah, kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang yang telah mengambil langkah proaktif dengan menerapkan program Pak Rahman yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat,” ungkap Yusharto setelah membaca laporan Kunker Tim BSKDN Kemendagri tersebut pada Selasa, 6 Februari 2024.
Lebih lanjut Yusharto berharap, melalui program Pak Rahman masyarakat dapat memperoleh bahan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Dia menambahkan, program tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga para pelaku usaha yang turut terlibat dalam program tersebut.
“Inovasi yang mengedepankan kolaborasi berbagai pihak ini perlu terus dikembangkan, jadi penerima manfaatnya bukan hanya masyarakat tetapi para pemilik UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik,” terangnya.
BSKDN Kemendagri Apresiasi Komitmen Pemkot Semarang Kendalikan Inflasi Lewat Program Pak Rahman
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Pranyoto mengatakan, program Pak Rahman telah dilaksanakan lebih dari 150 kali pada tahun 2023 di 90 titik yang telah ditargetkan. Dia mengatakan, melalui program Pak Rahman banyak masyarakat yang merasa terbantu karena bahan pangan terutama sembako yang dijual lebih murah ketimbang harga di pasaran. Dengan demikian, antusias masyarakat untuk berbelanja melalui program Pak Rahman terus meningkat dari waktu ke waktu.
“Tahun ini pun (Tahun 2024) sudah 25 kali ini per hari ini. Kira-kira pengunjung yang datang itu 500-700-an bahkan kalau di perusahaan yang pegawainya banyak itu bisa sampai 1500-an karena pas gajian pada jam setelah kerja kita adakan itu (program Pak Rahman),” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, melalui program Pak Rahman, Kota Semarang berhasil meraih penghargaan pada kategori Gerakan Pangan Murah (GPM) kabupaten/kota terbaik dalam ajang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Award 2023 yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas). Program Pak Rahman dinilai Bapanas terbukti berhasil mengendalikan angka inflasi di Kota Semarang sehingga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi nasional.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau hoax.
Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa Surat Telegram Rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para Kapolda.
Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan Pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da’i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.
Selain itu, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.
Polri Tegaskan Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 Hoax
Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa informasi yang beredar adalah menyesatkan atau hoax.
“Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda hoax,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/2/2024).
Sandi menuturkan, masyarakat diminta tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
“Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Sandi menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
“Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat,” katanya.
BANDUNG, – KABAR EKSPRES II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri Forum Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024, beberapa waktu lalu di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (12/2/2024), acara tersebut dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat mewakili Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, lingkup perguruan tinggi, serta lingkup Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Narasumber pada sesi pertama acara dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Direktorat SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Satgas DAS Citarum.
Pada pertemuan itu disampaikan bahwa saat ini isu global yang sedang dihadapi berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Tiga isu tersebut dikenal dengan Triple Planetary Crisis.
Selanjutnya, juga disampaikan arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip tersebut sangat kuat terintegrasi ke dalam RPJPN 2025-2045 yang terdiri dari 17 goals, 8 Agenda Perubahan, dan 45 Indikator.
Pengelolaan Sampah dan Gas Rumah Kaca Jadi Prioritas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sementara itu, reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi salah satu dari 20 upaya transformasi super prioritas (Game-Changer).
Untuk penurunan intensitas emisi GRK menjadi salah satu dari 5 sasaran utama untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.
Sementara untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, diperlukan suatu transformasi ekonomi dengan strategi ekonomi hijau. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan.
Berkaitan dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi “backbone” dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau.
Salah satu upaya dalam penguatan perencanaan pembangunan ke depan yaitu dengan mensinkronkan RPJPN dan RPJPD. Berkaitan dengan hal tersebut, Kemendagri dan Bappenas telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) No. 600.1/176/SJ; No.1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.
Selain itu, untuk mendukung hal tersebut Kemendagri sesuai dengan UU 23/2014 tentang pemerintahan Daerah, menyelenggarakan Kortekrenbang dan evaluasi dokumen perencanaan daerah.
Sementara itu, KLHS dapat menjadi jembatan analisis dalam merumuskan skenario kebijakan yang lebih tepat dan akurat dalam RPJPN/RPJPD, yang mana hasil dari KLHS memberikan rekomendasi terhadap penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) untuk beberapa bidang prioritas di dalam penyusunan RPJPN/RPJPD.
Perencanaan lingkungan di daerah perlu selaras dengan RPJMN 2025-2029 dengan penyusunan KLHS RPJMD yang mengakomodir prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Terakhir, berkaitan dengan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di daerah, alokasi anggaran terbesar yakni pada sub bidang persampahan dengan persentase lebih dari 50% total anggaran urusan lingkungan hidup. Namun demikian hingga saat ini, salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di daerah adalah minimnya pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi daerah dan sumber-sumber pendanaan di luar APBD untuk dapat mendukung pengelolaan sampah yang baik di daerah.
Semarang, – KABAR EKSPRES IIPolda Jateng melaksanakan Apel Serpas (Pergeseran Pasukan) dalam rangka pengamanan tahap pemungutan suara pada Pemilu 2024, Apel di laksanakan di Lapangan Simpang Lima Semarang Jawa Tengah. Senin (12/2/2024).
Hadir dalam Apel tersebut Kapolda Jateng Irjen.Pol. Drs. Ahmad Luthfi, PJ Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs Nana Sudjana A.S., M.M, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tandyo Budi Revita, Kabinda Jateng, Wakapolda Jateng, Ketua KPU Jateng, Ketua Bawaslu Jateng, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Danrem 072/PMK, Danlanud Adi Soemarmo, PJU Polda Jateng, Kapolres/tabes/ta jajaran Polda Jateng dan peserta apel sebanyak 1.700 personil terdiri dari 610 Polri, 469 TNI, 121 pasukan POH (Power on Hand) dan 500 orang Linmas.
Bertindak selaku pimpinan Apel adalah PJ Gubernur Jateng yang di damping Kapolda Jateng dan Pangdam IV/ Diponegoro, dalam amanat nya PJ Gubernur Jateng menegaskan bahwa kondisi Ekonomi Politik serta Keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2004 berjalan dengan baik dan kondusif.
Apel pergeseran pasukan dalam rangka Pengamanan tahap Pemungutan Suara Pemilu 2024: Polda Jateng kerahkan puluhan ribu personel.
“ terima kasih atas kerjasama kebersamaan dan sinergitas yang baik hingga saat ini situasi kondisi baik stabilitas ekonomi politik serta keamanan dalam pelaksanaan pemilu 2004 berjalan dengan kondusif, tentunya harus kita pertahankan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara dan pasca pemungutan suara. Saat ini kita melaksanakan Apel Pergeseran Pasukan yang menunjukkan bahwa Polda Jateng, Kodam IV Diponegoro dan jajarannya serta Pemprov Jawa Tengah, KPU dan Bawaslu selalu bersinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024 utamanya di tahap inti yaitu tahap pemungutan suara, maka hari ini petugas pengamanan pemungutan suara yang akan bertugas di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya adalah Pengamanan di 117. 299 TPS se Jawa Tengah, petugas yang akan kita berangkatkan hari ini terdiri dari 15. 647 personil Polri, 3.732 personil TNI yang terdiri dari Angkatan Darat Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang akan bertugas di 558 Polsek sejajaran Polda Jawa Tengah, untuk Pemprov Jateng sendiri menugaskan 237.882 orang anggota Sat linmas guna mendukung pelaksanaan pengamanan di TPS ” Kata PJ Gubernur Jateng
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Jateng juga menegaskan terkait Netralitas serta kondisi beberapa wilayah yang terdapat kerawanan dalam tahap Pemungutan suara.
“ Pesan saya agar para petugas pengamanan Pemilu bisa menjalankan tugasnya dengan baik bersikap jujur dan Netral serta mampu mengawasi pelaksanaan pemungutan suara demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Kembali saya ingatkan bahwa sebagian besar provinsi Jawa Tengah kondisinya Rawan Sedang, kita memiliki 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori Rawan Tinggi yaitu Kota Semarang, Sukoharjo, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang dan Kendal. kita waspadai situasi di 7 wilayah tersebut kita siaga penuh dalam pelaksanaan masa tenang serta pemungutan suara ” Imbuh Komjen.Pol. (Pur) Drs. Nana Sujana
Kaitannya dengan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah PJ Gubernur Jateng menyampaikan telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan.
” antisipasi selanjutnya terkait dengan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti Banjir dan Tanah longsor, saat ini kita memasuki masa di mana cuaca sedang tidak bersahabat, di perkirakan hujan intensitas tinggi akan terjadi sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 bahkan di beberapa daerah seperti Grobogan dan Demak sudah dilanda bencana banjir, tentunya kita menyiapkan skenario jika kemungkinan itu terjadi sehingga perlu dari awal melaksanakan antisipasi khususnya dalam rangka menjaga dan mengamankan distribusi logistik ” ungkap PJ Gubernur Jateng
Dalam kesempatan yang sama di hadapan awak media yang hadir Kapolda Jateng menyampaikan penjelasan terkait angkah yang di tempuh dalam pengamanan tahap Pemungutan suara di Lokasi yang terdampak banjir.
“ untuk wilayah Demak (yang terkena banjir) saya sudah koordinasi dengan KPU, termasuk hari ini dilakukan pengecekan terhadap 15.000 pengungsi, untuk pengungsi sebagian dari wilayah Demak ada yang akan di geser ke Kudus, sehingga hari ini rekomendasinya dari 15.000 pengungsi yang tersebar di 117 TPS nanti akan kita rekomendasikan untuk mengadakan susulan itupun masih menunggu petunjuk dari KPU Pusat yang mengeluarkan rekomendasi ” Ungkap Kapolda Jateng
Seperti sebelumnya telah di beritakan bahwa Polda Jateng telah mempersiapkan kurang lebih 22 ribu anggota TNI-Polri untuk pengamanan pemungutan suara di seluruh wilayah Polda jateng yang terbagi menjadi 117. 299 TPS yang sudah dikategorikan sesuai kerawanan diantaranya 9 TPS yang Sangat Rawan, ada 549 TPS Rawan dan 116. 741 TPS Kurang rawan.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bambang Soesatyo Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Borobudur, Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA)
KETIKA setiap warga negara yang berhak memilih masuk bilik suara untuk memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen, pada detik itulah dia menyerahkan mandat kepada sosok calon presiden (Capres) dan sosok calon anggota legislatif (Caleg) yang dipilihnya. Mandat segenap rakyat itu sudah dimeteraikan dalam pembukaan atau mukadimah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, yakni UUD 1945.
Mandat rakyat dalam pembukaan UUD 1945 itu bertitah bahwa pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat yang lahir dari setiap pemilihan umum (Pemilu) wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Semua kewajiban itu selaras dengan dasar dan falsafah bangsa-negara, yakni lima sila Pancasila.
Karena pemerintah bersama MPR, DPR, DPD hingga semua DPRD wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pelaksanaan pemungutan suara dalam momentum Pemilu tahun 2024 hingga proses pengumpulan dan penghitungan suara, hendaknya berjalan dengan aman dan lancar, damai, jujur serta bermartabat.
Catatan Ketua MPR RI Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
Momentum itu akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, hari ketika rakyat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memilih sosok presiden dan sosok anggota legislatif. Bersamaan dengan memilih, rakyat yang juga menyerahkan mandat tentang hidup berbangsa-bernegara sebagaimana telah ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 itu.
Esensi dari mandat rakyat itu adalah kewajiban konstitusional. Maka, kepada presiden terpilih dan anggota legislatif terpilih hendaknya tidak sekadar menerima mandat itu, melainkan wajib memahami, memenuhi dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan memenuhi dan melaksanakan mandat itu, presiden dan anggota legislatif terpilih memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dengan begitu, pemahaman akan hasil Pemilu jangan hanya sebatas kalah-menang, melainkan kesadaran dari mereka yang terpilih untuk menyerap, memahami dan berupaya memenuhi aspirasi rakyat selaku pemberi mandat.
Pemilu yang Jujur dan bermartabat sudah barang tentu sangat penting, karena semua elemen rakyat sangat-sangat mendambakan hasil Pemilu yang legitimate. Pelaksanaan Pemilu yang jujur juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan hak azasi manusia. Semua kalangan yakin dan percaya bahwa dari hasil Pemilu yang bermartabat akan lahir pemerintahan baru yang legitimate.
Tampilnya pemerintah baru yang legitimate menjadi jaminan bagi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, terjaganya ketertiban umum dan terawatnya stabilitas ekonomi. Lebih dari itu, semua elemen masyarakat tidak ragu untuk melaksanakan ragam kegiatan produktif. Dan, sudah barang tentu bahwa citra positif negara-bangsa dalam pergaulan antar-bangsa pun akan tetap terjaga dengan baik.
Sebaliknya, semua orang tentu paham dan mampu memprediksi akibatnya jika masyarakat ragu akan legitimasi hasil Pemilu 2024. Keraguan itu akan mereduksi derajat kepercayaan terhadap pemerintahan baru. Keraguan akan legitimasi hasil Pemilu pun berpotensi menjadi benih instabilitas politik dan keamanan, yang eksesnya akan menjalar ke sektor ekonomi dan bisnis, serta aspek kehidupan lainnya
Untuk mengikis atau menutup ruang keraguan terhadap legitimasi hasil Pemilu 2024, pilihan yang tersedia hanya satu, yakni mengakui dan menghormati kedaulatan rakyat pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Siapa pun harus bersedia menghormati setiap individu pemegang hak pilih sebagai pribadi yang merdeka dalam menentukan pilihannya berdasarkan suara nuraninya sendiri.
Ketika berbicara tentang Pemilu yang jujur dan bermartabat, sudah barang tentu peran penyelenggara Pemilu menjadi faktor utama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan semua instrumen pelaksana di lapangan diharapkan mau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar, seturut peraturan yang telah disepakati bersama.
Cukup beralasan untuk mendorong KPU dan semua instrumennya agar mencerna dan menghayati dinamika di ruang publik, akhir-akhir ini. Mendekati waktu pemungutan suara, berbagai elemen masyarakat telah menyatakan sikap dan menyuarakan aspirasi. Dinamika seperti itu hendaknya dipahami sebagai upaya publik melakukan pengawasan terhadap setiap tahap dan proses pelaksanaan Pemilu 2024. Karena itu, kesalahan sekecil apa pun tidak boleh ditolerir, utamanya tahap penghitungan suara.
Hasil Pemilu 2024 harus produktif, dalam arti menjadi langkah lanjutan dari proses pembangunan nasional. Maka, hasil Pemilu 2024 pun harus memberi jaminan bagi terwujudnya stabilitas nasional, karena melanjutkan pembangunan nasional butuh suasana kondusif pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagaimana telah menjadi pemahaman bersama bahwa sejak persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang di berbagai kawasan yang menyebabkan disrupsi rantai pasok serta gangguan pada aspek lalu lintas barang dan jasa. Perubahan iklim menyebabkan anjloknya produktivitas sektor tanaman pangan. Harga energi (minyak) pun mahal. Belum lagi faktor tingginya suku bunga acuan yang memberi tambahan beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), utamanya beban membayar bunga utang luar negeri.
Semua ekses Ketidakpastian global itu sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat mulai mempersoalkan naiknya harga beras. Dengan fakta ini, ada kewajiban regulator untuk berupaya menurunkan harga beras, dan kerja menurunkan harga beras butuh suasana yang kondusif atau berkepastian.
Maka, pelaksanaan Pemilu 2024 dan hasilnya tidak boleh menjadi faktor yang menyulut ketidakpastian di dalam negeri. Semua pihak diminta berkontribusi untuk mewujudkan kondusifitas itu. Dengan suasana kehidupan bernegara yang konfusif, segenap warga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia akan terlindungi. Lebih dari itu, selalu ada peluang untuk meningkatkan kesejahteraan segenap warga bangsa.
PURBALINGGA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi pelantikan Pengurus Besar Gerakan Pemuda Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) Masa Bakti 2024-2027, dibawah kepemimpinan Ketua Umum Usamah Hisyam. Dalam dunia Islam, pemuda memiliki peran penting dan strategis. Sejarah syiar Islam mencatat, pemuda adalah motor penggerak yang berjuang dengan gigih berani di garda terdepan.
“Narasi tentang karakteristik pemuda Islam yang ideal, juga banyak ditemukan rujukannya dalam ajaran Islam. Antara lain, berakhlak mulia, berani membela yang haq (kebenaran), memiliki semangat rela berkorban, membangun solidaritas (kepedulian sosial), menjaga soliditas kebangsaan (ukhuwah), menyeru pada kebaikan (amar ma’ruf) dan menjauhkan diri dari kejahatan (nahi mungkar); tegak lurus pada ajaran agama (akidah), dan masih banyak lagi,” ujar Bamsoet dalam sambutan virtual pada diskusi publik dan pelantikan PB PARMUSI dari Purbalingga, Minggu (11/2/2024).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, keteladanan karakter pemuda Islam juga dapat ditemukan referensinya dalam Al Qur‘an. Misalnya tentang kisah Ashabul Kahfi, sebagaimana dituliskan dalam surat Al Hujurat, tentang beberapa pemuda yang memiliki keteguhan dan integritas moral yang tidak mudah “tergadai“ oleh tekanan otoritas penguasa. Para pemuda ini tidak menjual murah keimanan mereka, atau terbuai oleh kenyamanan hidup.
Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Para Pemuda Persaudaraan Muslimin (PARMUSI) Bersikap Kritis dan Berfikir Visioner
“Dalam konteks ke-Indonesiaan, seiring perkembangan zaman, peran pemuda Islam dalam pembangunan juga semakin signifikan. Pemuda Islam dituntut untuk dapat menempatkan diri dalam menjalankan berbagai peran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagai kekuatan moral, pemuda Islam diharapkan mampu memberikan keteladanan akhlak, sikap dan perilaku yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Penguatan komitmen generasi pemuda Islam sebagai kekuatan moral ini terasa kian penting, karena seiring dengan pesatnya laju modernitas zaman, tantangan dalam menghadapi dekadensi moral generasi muda bangsa akan semakin kompleks dan dinamis.
“Sebagai bagian dari agen perubahan, pemuda Islam harus mengawal dan mengambil peran dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat madani yang maju, dengan tetap menjadikan keberadaban dan jatidiri ke-Indonesiaan sebagai dasar pijakan. Sebagai penggerak perubahan, pemuda Islam dituntut untuk dapat bersikap kritis, berfikir visioner dan melihat jauh ke depan, serta mempunyai daya kreasi dan imajinasi yang kuat mengenai kondisi ideal yang dicita-citakan,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIKapuspen TNI Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc., mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si dalam acara Deklarasi dan Penandatangan Komitmen Bersama kemerdekaan Pers, bertempat Hall Dewan Pers Jl Kebun Sirih No. 32- 34, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024).
Acara Deklarasi Kemerdekaan Pers dengan Capres dan Cawapres menghadirkan masing-masing yaitu Paselon 1 hadir Bapak Anis Baswedan, Paslon 2 diwakilkan Bapak Rosan Roeslani dan Paslon 3 diwakilkan Bapak Arsjad Rasjid.
Ketua Dewan pers Ibu Ninik Rahayu mengatakan bahwa acara ini dibuat sebagai komitmen dalam Demokrasi, dimana reformasi merupakan tonggak bagi negara Demokratis, salah satu implementasi reformasi bidang Pers adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. “Undang-Undang Pers ini merupakan simbol reformasi bagi bangsa Indonesia termasuk bagi kehidupan Pers,” ucapnya.
Kapuspen TNI Mewakili Panglima TNI Menghadiri Deklarasi dan Penandatangan Komitmen Bersama Kemerdekaan Pers
Lebih lanjut Ketua Dewan Pers menyampaikan Demokrasi tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan Pers, demokrasi akan tegak apabila Pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapunmanapun. “Kemerdekaan Pers adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin sepenuhnya oleh negara,” tegasnya.
Diakhir Acara masing-masing Paslon 1, 2 dan 3 melaksanakan penandatanganan piagam dengan Ketua Dewan Pers Ibu Ninik Rahayu, disaksikan Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar dan Kadiv Humas Polri Irjen Polri Sandi Nugroho beserta para anggota Dewan Pers lainnya.
Turut hadir dalam Acara tersebut diantaranya, Ketua Umum PDI Reno Esnir, Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, Ketua Umum IJTI Jerik Kurniawan, Ketua Umum AJI Sasmito Madrim, Ketua Umum PWI, Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dan Ketua Umum AMSI Wahyu Yatmika serta Anggota Dewan Pers lainnya.
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
KEBUMEN, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024, sebagai bagian dari implementasi bela negara. Jikapun ada yang ingin memanfaatkan libur panjang Isra Miraj dan Imlek, cukup sampai 12 Februari. Tanggal 13 Februari sudah kembali ke daerahnya masing-masing, sehingga bisa menggunakan hak pilih pada 14 Februari.
“Menggunakan hak pilih, berarti ikut berkontribusi menentukan siapa yang memimpin Indonesia selama lima tahun kedepan. Keluarga besar FKPPI, PEPABRI, Pemuda Panca Marga, Persatuan Putra/putri Purnawirawan Polri, Warakawuri, dan berbagai organisasi keluarga besar TNI-Polri yang berstatus masyarakat sipil dan memiliki hak pilih, harus menjadi teladan di lingkungan masyarakatnya dengan aktif menggunakan hak pilih. Sekaligus membantu TNI-Polri untuk menjaga Pemilu berjalan aman dan damai,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi bersama keluarga besar FKPPI, PEPABRI, Pemuda Panca Marga, PP Polri, Warakawuri, di Kebumen, dalam kunjungan hari ke-23 di Dapil-7 Jawa Tengah di Mexolie Hotel Kebumen, Jumat (9/2/2024).
Bertemu Keluarga Besar TNI/Polri (FKPPI dan PEPABRI) Kebumen, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Masyarakat Meski Libur Panjang Tidak Lupa Menggunakan Hak Pilih Pada 14 Februari
Turut hadir antara lain, Komandan Kodim (Dandim) 0709/Kebumen Letkol Czi Ardianta Purwandhana, Kasdim 0709/ Kebumen Mayor Cba Moh. Behaki, Dewan Penasehat FKPPI Kebumen Suprapto HS, Ketua PD 11 FKPPI Jawa Tengah A.Y. Buntoro, Wakil Ketua FKPPI Kebumen Sri Pamungkas, serta Ketua PEPABRI Kebumen Nurudin. Hadir pula keluarga besar Ibu Purnawirawan (PERIP) Kebumen, Janda Militer Sukarela (Warakawuri) Kebumen, Pemuda Panca Marga (PPM) Kebumen, dan Persaturan Purnawirawan Polri (PP Polri) Kebumen. Turut mendampingi Staff Khusus Ketua MPR RI Brigjen Pol Putu Putra Sedane.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selama lebih dari 45 tahun berkiprah, FKPPI tetap eksis dan solid mempertahankan jatidirinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme, serta menjadikan semangat pengabdian dan jiwa bela negara sebagai tekad perjuangan.
“Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiiki hubungan koordinatif, ikatan sejarah dan emosional dengan Keluarga Besar TNI dan POLRI, FKPPI telah menjelma sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai daerah. Misalnya melalui program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) serta berbagai aktivitas sosial dan aksi kemanusiaan lainnya. Atas kiprah, peran dan kontribusinya selama ini, FKPPI telah berhasil membangun citra positif di tengah-tengah masyarakat,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, eksistensi FKPPI, bukan semata-mata untuk kepentingan menghimpun dan menyatukan kekuatan keluarga besar putra-putri purnawirawan TNI-Polri. Lebih dari itu, FKPPI yang terlahir dari rahim TNI dan Polri, hadir sebagai salah satu elemen kekuatan bangsa Indonesia yang siap pasang badan untuk menjaga, membela, dan memperkuat persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa Indonesia.
“Harapan ini tentunya bukan sekedar utopia. Sebab, FKPPI adalah wadah berhimpunnya sumberdaya manusia tangguh dan tahan banting yang tidak saja memiliki relasi historis dengan PEPABRI, melainkan juga memiliki ikatan emosional dan keselarasan cita-cita dengan TNI-Polri sebagai organ negara, yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara,” pungkas Bamsoet.
