Kategori: Jakarta

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan Pimpinan MPR akan melakukan penggantian Pimpinan MPR dari unsur Fraksi PPP yang sebelumnya diemban Arsul Sani kepada Amir Uskara. Pelantikan pergantian antar waktu pimpinan MPR RI untuk sisa masa jabatan 2019-2024 akan dilaksanakan di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jumat (8/3/24).

“Wakil Ketua MPR RI dari unsur Fraksi PPP Arsul Sani saat ini telah mengembangkan amanah baru sebagai hakim konstitusi yang telah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 18 Januari 2024. Kita mendoakan Arsul Sani senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesuksesan dalam menunaikan amanah dan tanggungjawab baru yang diberikan,” ujar Bamsoet usai Rapat Pimpinan MPR RI di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Sjarifuddin Hasan, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad serta Lestari Moerdijat (daring).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Ketua MPR Ri telah menerima tiga surat terkait dengan pergantian Pimpinan MPR dari unsur Fraksi PPP. Pertama, Surat Pengunduran Diri dari Arsul Sani, tanggal 04 Desember 2023. Kedua, Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor: 2382/EX/DPP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, perihal Permohonan Pergantian Pimpinan MPR RI. Ketiga, Surat Rekomendasi Fraksi PPP, Nomor: 01/FPPP/MPR/RI/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, perihal Penyampaian Nama Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP.

“Berdasarkan surat tersebut, maka Arsul Sani akan digantikan oleh Amir Uskara sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur Fraksi PPP untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Kita harapkan Arsul Sani dapat hadir secara langsung untuk melakukan serah terima jabatan (Sertijab) wakil ketua MPR yang lama kepada penggantinya yang baru. Karena selama ini saat dilakukan pergantian antar waktu tidak diikuti dengan Sertijab,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, MPR akan melaksanakan empat sidang di tahun 2024. Pertama, Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024. Kedua, Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI Periode 2019-2024 tanggal 27 September 2024. Ketiga, Sidang Awal Masa Jabatan MPR RI Periode 2024-2029 tanggal 1 Oktober 2024. Keempat, Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 tanggal 20.Oktober 2024. Berdasarkan hasil koordinasi Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara RI keempat sidang tersebut tetap dilaksanakan di Komplek MPR/DPR/DPD RI Jakarta.

“Diakhir periode masa jabatan, pimpinan MPR akan kembali mematangkan rencana menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Selain, mempersiapkan Rancangan Undang-Undang MPR RI, sehingga tidak lagi tergabung dalam Undang-Undang MD3. Pemisahan Undang-Undang MPR RI dari Undang-Undang MD3 sejalan dengan amanat konstitusi yang menekankan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang masing-masing lembaga perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

BOGOR, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) Bambang Soesatyo mendukung langkah Rektor UNHAN Letjen TNI Jonni Mahroza membentuk Program Studi S2 Hukum Keadaan Darurat, Fakultas Keamanan Nasional. Menjadi laboratorium pengetahuan yang efektif, sehingga kondisi kedaruratan negara mulai dari darurat militer, darurat sipil, hingga darurat konstitusi, dapat terus dikaji dan dicarikan solusi melalui berbagai pendekatan akademis.

Saat ini saja, konstitusi Indonesia tidak memiliki pintu darurat. Misalnya terjadi bencana alam berskala besar, peperangan, pemberontakan, pandemi, atau lainnya yang menyebabkan Pemilu tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya sesuai perintah konstitusi. Lembaga mana yang berwenang menunda pelaksanaan Pemilu? Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika Pemilu tertunda, sedangkan masa jabatan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD selesai per 1 Oktober.

“Presiden-wakil presiden bersama para menteri kabinet termasuk Triumvirat Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan juga selesai per 20 Oktober. Tersisa hanya Panglima TNI dan Kapolri yang tidak memiliki kewenangan mengisi kekosongan kekuasaan kepresidenan. Berbagai masalah ini belum ada jalan keluar konstitusionalnya setelah beberapa kali perubahan UUD NRI Tahun 1945, sehingga bisa menyebabkan negara mengalami kekosongan kekuasaan,” ujar Bamsoet dalam Workshop Pembentukan Prodi S2 Hukum Keadaan Darurat, di kampus UNHAN RI, Bogor, Kamis (7/3/2024).

Turut hadir jajaran Rektorat UNHAN RI antara lain Rektor Letjen TNI Jonni Mahroza, Warek I Laksda TNI Agus Adriyanto, Warek II Mayjen TNI Jati Bambang, Warek III Marsda TNI Ferdic Sukma Wahyudin, dan Warek IV Mayjen TNI Susilo Adi Purwantoro. Hadir pula Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ke-1 sekaligus Anggota DPD RI Prof. Jimly Asshiddiqie, serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof. Bintan R. Saragih.

Ketua DPR RI ke-20 dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini menjelaskan, dari berbagai kajian maupun pendapat para ahli hukum tata negara, menekankan pentingnya MPR RI sebagai representasi rakyat yang terdiri dari Anggota DPR RI dan DPD RI bisa kembali memiliki kewenangan mengeluarkan TAP MPR RI yang bersifat mengatur keluar (regeling). Sebagai pintu darurat manakala terjadi kedaruratan konstitusi sehingga Indonesia tidak mengalami kekosongan kekuasaan. Sekaligus mampu mengatasi kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan kahar fiskal dalam skala besar.

“Sejarah dunia mencatat banyak negara hancur karena kekosongan kekuasaan. Misalnya keruntuhan Yugoslavia yang disebabkan kekosongan kekuasaan pasca meninggalnya Presiden Josep Broz Tito. Kekosongan kekuasaan di Yaman setelah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi mengundurkan diri dari jabatannya pada 22 Januari 2015, diikuti pengunduran diri Perdana Menteri Khaled Bahah juga memperburuk kondisi Yaman yang tengah dilanda kekacauan dan kerusuhan etnis,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD (PADIH UNPAD) dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menerangkan, Somalia juga sempat mengalami kevakuman pemerintahan selama kurang lebih 15 tahun. Pasca tergulingnya rezim Jenderal Siad Barre pada tahun 1991, banyak kelompok oposisi yang mengincar posisi pemerintahan, sehingga memicu pecahnya perang saudara. Tanpa pemerintahan sentral yang beroperasi, hukum maupun peraturan pemerintah pun menjadi tidak berlaku.

“Menyebabkan Somalia terjerumus dalam jurang kemiskinan yang sangat parah, di samping meningkatnya ancaman terorisme. Begitupun dengan invasi Amerika bersama negara sekutunya ke Irak tahun 2003 yang berdampak pada kekosongan kekuasaan. Setelah berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein, terjadi perang saudara di Irak, yang memperburuk permasalahan sosial, ekonomi, dan politik,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Aparatur Sipil Negara (ASN) harus siap menghadapi transformasi birokrasi pemerintahan dari struktural ke fungsional. Upaya ini penting dilakukan karena masyarakat saat ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z yang menginginkan pelayanan pemerintahan makin berkualitas.

Transformasi organisasi tersebut merupakan bagian dari semangat reformasi birokrasi yang saat ini digalakkan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro saat menjadi keynote speaker pada Webinar Series 9 KORPRI Menyapa (KOMEN) dengan tema “ASN Dewasa Berdemokrasi, Merajut Persatuan Pasca-Pemilu” yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

“Bagaimana Anda menghadapi perubahan dunia hari ini, bahkan di negara-negara maju sekarang kalau Anda pergi ke Negara Bagian New York sudah tidak ada lagi jabatan-jabatan [struktural] itu, semua sudah sangat fungsional,” ujarnya.

Suhajar mengakui saat ini birokrasi masih banyak dipimpin oleh generasi X bahkan generasi baby boomers. Karena itu, dirinya selalu berpesan kepada generasi baby boomers dan generasi X agar memberi ruang yang lebih luas kepada ASN muda untuk memainkan peran dalam menciptakan inovasi pelayanan pemerintahan.

“Jangan sampai terjebak, generasi baby boomers dan X nyaman dengan cara dia memimpin, tidak ada perubahan, lebih parah lagi generasi milenial yang ada di garis tengah ke bawah menikmati pula cara generasi baby boomers, lalu kapan perubahannya? Tidak ada,” terangnya.

Dia menyadari adanya kegundahan dalam diri ASN yang telah menduduki jabatan fungsional lantaran masih ingin menjadi pejabat struktural. Kondisi ini karena konsep birokrasi lama ala Max Weber yang menekankan pada jabatan struktural menular ke generasi sekarang. Padahal, saat ini dunia sudah berubah menuju new public service dan jabatan fungsional lebih menekankan pada keahlian.

“Generasi milenial dan generasi Z kalau tidak hati-hati akan terperangkap dengan cara-cara generasi di atasmu, sehingga perubahan nanti akan terlambat,” jelasnya.

Dalam berbagai kesempatan, Suhajar juga mengimbau kepada ASN agar mulai belajar bagaimana mengembangkan kariernya sebagai pejabat fungsional. Begitu pula dengan para pegawai yang saat ini masih menduduki jabatan struktural agar mulai belajar mengembangkan kariernya ke arah fungsional.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengajak produsen kopi Kapal Api menjadi bagian dalam menggelorakan olahraga dan mobilitas otomotif di Indonesia.

Berawal dari perbincangan kecintaan akan dunia otomotif, Vincent Mergonoto juga sebagai founder brand lampu ternama di Indonesia @saber.industries yang tergabung juga dalam group @yoong_motor_indonesia sehingga ada ketertarikan dengan hobby otomotif yang sama dengan Bamsoet. Banyak peluang yang bisa digarap. Salah satunya dengan menjadi sponsorship pembangunan Museum Otomotif Indonesia (MOI) by IMI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Maupun menjadi sponsor berbagai kegiatan balap dan gathering hingga touring yang diselenggarakan komunitas otomotif.

“Sudah bukan menjadi rahasia lagi, Kopi Kapal Api telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak heran karena rasanya yang khas, kopi Kapal Api dikonsumsi 60 persen lebih masyarakat Indonesia, serta sukses di ekspor ke berbagai negara ASEAN dan Timur Tengah sebagai produk kebanggaan Indonesia,” ujar Bamsoet usai menerima perwakilan Kapal Api Group, di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Perwakilan Kapal Api Group yang hadir antara lain, Deputy Managing Director Vincent Mergonoto, dan Direktur Utama – PT. Excelso Multirasa Kevin Mergonoto.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kopi Kapal Api memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Bermula sejak sekitar tahun 1927 atas inisiasi tiga orang bersaudara yaitu Go Soe Loet, Go Bi Tjong dan Go Soe Bin, yang memulai bisnis kopi bubuk merk Hap Hoo Tjan dan dijual kepada pekerja kapal di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

“Salah satu anak dari Go Soe Lot, yakni Soedomo turut membantu memasarkan produk kopi ayahnya tersebut. Pada 1979, Soedomo kemudian mendirikan PT. Santos Jaya Abadi sebagai upaya melanjutkan usaha kopi yang sudah dirintis sang ayah. Ia kemudian menghasilkan brand kopi Kapal Api yang diilhami dari para pelanggan setia kopi ayahnya yang kebanyakan pekerja kapal di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, lambang Kapal Api juga dipakai untuk mencerminkan penggabungan antara harapan baru, semangat juang, dan teknologi. Sehingga berhasil menghasilkan cita rasa dan aroma kopi yang khas, rasa kopi yang mantap dan kaya rasa, dan memberikan sensasi kepuasan tersendiri bagi para pecinta kopi.

“Meminum kopi bukan lagi sekadar aktifitas rutin. Melainkan juga menjadi gaya hidup. Tidak sebatas menyeruput, meminum kopi juga memiliki berbagai makna dan filosofis mendalam. Melalui kopi, kita bisa merekatkan silaturahmi, bercanda, bahkan menjadi media untuk menyelesaikan berbagai permasalahan,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni