Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Panglima TNI Tetapkan Penyebutan OPM dan Tegaskan Keselamatan Bangsa di Atas Segalanya

padaTinggalkan Komentar pada Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Panglima TNI Tetapkan Penyebutan OPM dan Tegaskan Keselamatan Bangsa di Atas Segalanya

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menetapkan penyebutan kelompok bersenjata yang menuntut Papua merdeka sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bukan lagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST).

Bamsoet menegaskan, keselamatan bangsa di atas segalanya. Urusan HAM kita bicarakan kemudian, jika mereka sudah berhasil kita tumpas. Bamsoet siap pasang badan jika ada pihak yang mempersoalkan HAM atas kewajiban TNI/Polri dalam melaksanakan penegakan hukum dan melaksanakan perintah konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia.

Penyebutan OPM tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 tertanggal 5 April tahun 2024, dengan alasan kelompok bersenjata di Papua menamakan dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sama dengan OPM.

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Panglima TNI Tetapkan Penyebutan OPM dan Tegaskan Keselamatan Bangsa di Atas Segalanya

“Keputusan Panglima TNI menyatakan kembali kelompok bersenjata di Papua sebagai OPM sudah tepat. OPM merupakan istilah untuk gerakan pro-kemerdekaan Papua sejak tahun 1963. Selama ini kelompok bersenjata Papua terus melakukan aksi separatis, teror hingga pembunuhan. Aksi keji dan biadab dilakukan terhadap guru, tenaga kesehatan, personel TNI/Polri hingga masyarakat umum,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (13/4/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menegaskan, pemerintah, TNI dan Polri harus terus melakukan tindakan tegas dan terukur kepada OPM. Sikap tegas negara terhadap OPM di Papua merupakan wujud kehadiran negara untuk menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil di Papua.

“Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap para kelompok separatis, teroris ataupun OPM untuk meneror serta melakukan aksi kejahatan hingga menimbulkan korban jiwa. Semua gerakan separatis dan teroris di Indonesia harus ditumpas hingga bersih. Jangan berikan peluang gerakan separatis dan teroris tumbuh subur di Indonesia,” tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, selain melakukan tindakan tegas dan terukur, pemerintah juga perlu terus membangun dialog dengan pemerintah daerah para tokoh adat, suku, agama, pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya. Dialog dilakukan untuk menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai.

“Penyelesaian persoalan kelompok bersenjata di Papua harus dilakukan secara komprehensif. Selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan, pemerintah tetap perlu melakukan penyelesaian melalui jalur dialog dengan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Halal Bihalal Bersama Ketua Umum FKPPI dan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Ketua MPR RI Bamsoet Menyebut Keluarga Besar Anak Kolong Menaruh Harapan Besar Kepada Prabowo

padaTinggalkan Komentar pada Halal Bihalal Bersama Ketua Umum FKPPI dan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Ketua MPR RI Bamsoet Menyebut Keluarga Besar Anak Kolong Menaruh Harapan Besar Kepada Prabowo

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI – Polri (FKPPI) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa keluarga besar Anak Kolong (sebutan anak asrama putra/putri TNI-Polri), menaruh harapan besar atas terpilihnya Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 yang lalu. Hal tersebut juga menunjukkan keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang kuat dengan nasionalisme tinggi.

“FKPPI meyakini bahwa kepemimpinan yang kuat dengan nasionalisme tinggi dalam diri Prabowo itu tidak hanya tercermin dalam gagasan namun juga dalam sikap dan perilaku. Sebagai purnawirawan jenderal bintang empat dan mantan Danjen Kopassus TNI AD, Prabowo juga merupakan figur pemersatu. Komitmennya jelas. Ia akan melanjutkan hal-hal baik untuk bangsa Indonesia yang telah dilakukan oleh Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurahman Wahid, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo,” ujar Bamsoet saat menghadiri acara open house di kediaman Ketua Umum FKPPI dan Ketua Aliansi Kebangsaan Ponco Sutowo di Jakarta, Kamis (11/4/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menuturkan dalam banyak kesempatan Prabowo selalu menyampaikan, akan melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Halal Bihalal Bersama Ketua Umum FKPPI dan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Ketua MPR RI Bamsoet Menyebut Keluarga Besar Anak Kolong Menaruh Harapan Besar Kepada Prabowo

Menurutnya, Jokowi sudah membangun fondasi yang kuat dan Prabowo-Gibran akan melanjutkan, antara lain hilirasi berbagai sumber daya alam dan komoditas Indonesia.

“Dari sisi nasionalisme, Prabowo tidak perlu diragukan lagi. Ia adalah figur yang mencintai negaranya dengan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jiwanya Merah Putih, di dadanya Garuda, dan di hatinya Pancasila. Karenanya, Prabowo akan merangkul lawan-lawan politiknya untuk bersama-sama membangun Indonesia,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembinan Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menjelaskan, Pemimpin yang mampu merangkul dan visioner diperlukan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju dan unggul. Pemimpin yang dibutuhkan sekarang adalah yang mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa dan memberi solusi menghadapi tantangan global. Setidaknya ada empat hal yang menjadi tantangan global yang dapat berdampak pada Indonesia apabila tidak mengantisipasinya. Pertama, krisis kesehatan. Kedua, krisis energi yang saat ini berdampak pada semua segmen industri. Ketiga, krisis ekonomi dan keuangan. Dimana ancaman global pada sektor ekonomi dan keuangan semakin meningkat dan banyak negara rentan ambruk akibat fundamental ekonominya lemah. Keempat, krisis geopolitik, akibat situasi politik dunia dan peperangan di sejumlah negara.

“Asta Cita, yang merupakan gagasan Prabowo yang memiliki 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat, diharapkan akan menjadi jawaban untuk membangun Indonesia emas pada 2045 melalui semangat bersama membangun Indonesia maju,” pungkas Bamsoet.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Ketua MPR RI Bamsoet Berharap Kabinet Baru Pemerintahan Prabowo – Gibran Diisi Figur Kompeten

diperbarui padaTinggalkan Komentar pada Ketua MPR RI Bamsoet Berharap Kabinet Baru Pemerintahan Prabowo – Gibran Diisi Figur Kompeten

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar menegaskan pentingnya figur kabinet mendatang diisi orang-orang yang memiliki kompetensi mumpuni, berintegritas baik, dan memiliki loyalitas total. Hal ini penting mengingat tantangan dunia kedepan atas berbagai krisis akibat perang dan bencana alam akan mempengaruhi kondusifitas dalam negeri.

“Para pembantu presiden nanti harus mampu bekerja 1 kali 24 jam selama 365 hari dalam lima tahun sepanjang 2024-2029 mendatang. Baik itu yang Presiden Prabowo pilih dari partai politik maupun profesional,” ujar Bamsoet usai menghadiri open house dan halal bihalal di kediaman tokoh senior Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Jakarta, Kamis (11/4/2024).

Turut hadir Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, Luhut Panjaitan, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Rosan Roeslani, Akbar Tanjung, Theo Sambuaga dan Hashim Djojohadikusumo.

Ketua MPR RI Bamsoet Berharap Kabinet Baru Pemerintahan Prabowo – Gibran Diisi Figur Kompeten

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, para anggota kabinet mendatang harus bisa untuk mengawal dan mengeksekusi kebijakan Presiden Prabowo dengan baik.

“Saatnya kini, semua komponen bangsa bersatu dan berbuat kebaikan untuk bangsa dan negara. Apalagi, kita saat ini berada di tengah ancaman depresi ekonomi dunia yang pasti akan mempengaruhi situasi pertahanan dan keamanan Indonesia. Terbukti, setiap kegaduhan politik berkepanjangan cenderung lebih banyak akan memperburuk stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mendukung rencana pemisahan beberapa kementerian yang selama ini merangkap, seperti Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum menjadi Kementerian yang terpisah. Lalu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan lain-lain.

“Pembantu presiden nanti harus memiliki semangat baru, kolektif kerja baru, dan nomenklatur kementerian baru, tantangan baru, tetapi tetap dibaluti dengan kedalaman strategis kombinatif, penerus kebijakan Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin hari ini,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Pertemukan Arsyad dan Rosan di Acara Open House di Kediaman Rosan Roeslani, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsilasi dalam Koalisi Pemerintahan Presiden Prabowo

padaTinggalkan Komentar pada Pertemukan Arsyad dan Rosan di Acara Open House di Kediaman Rosan Roeslani, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsilasi dalam Koalisi Pemerintahan Presiden Prabowo

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslan, di acara open house yang diadakan di kediaman Rosan Roeslani.

Pertemuan keduanya diharapkan mampu menjembatani partai politik yang mendukung Prabowo Subianto serta partai politik yang mendukung Ganjar Pranowo untuk bersatu dan bergabung dalam pemerintahan kedepan.

“Akhirnya dua sahabat bersama kembali setelah beberapa lama berada dalam dua kubu yang berbeda. Saya berharap pertemuan keduanya bisa menjembatani dua kubu yang bertarung pada Pilpres 2024 lalu untuk bersatu dalam koalisi besar pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Bamsoet usai menghadiri open house di kediaman Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis malam (11/3/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, para politikus di dalam dunia politik agar tidak ‘baperan’. Karena, sesungguhnya politik ibarat sebuah ‘permainan’. Ketika sebuah permainan usai, maka semua pemain harus kembali bersatu.

“Di dunia politik dikenal pameo no hard feeling. Jangan mudah sakit hati. Karena sesungguhnya ‘politics is the games’. Kemenangan dan kekalahan merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. Dalam politik kita bisa mati berkali-kali dan hidup berkali-kali,” kata Bamsoet.

Pertemukan Arsyad dan Rosan di Acara Open House di Kediaman Rosan Roeslani, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsilasi dalam Koalisi Pemerintahan Presiden Prabowo

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini kembali berharap dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kedepan, tidak ada partai politik yang menjadi oposisi. Semua partai politik yang bertarung pada Pemilu 2024 dan masuk di dalam parlemen bisa bergabung ke dalam koalisi pemerintahan agar pemerintahan bisa berjalan lebih baik dan efektif.

“Sekali lagi saya menegaskan, mendukung penuh jika Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai politik untuk masuk dalam koalisi. Para pemimpin partai politik pun juga mau untuk bergabung dan menyatukan langkah dengan pemerintahan yang baru agar lebih mudah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini memaparkan, Indonesia sesungguhnya tidak mengenal oposisi. Karena demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi gotong royong. Demokrasi Pancasila. Sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia pun tidak seperti negara-negara lain yang hanya ada dua partai besar, didalam dan diluar pemerintahan (oposisi). Checks and balances dapat kita lakukan tanpa oposisi melalui mekanisme sistem hukum ketatanegaraan yang ada.

‘Filosofi demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi. Musyawarah untuk mufakat menjadi ciri khas berdemokrasi di Indonesia. Kita ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Ini adalah momentum yang tepat untuk kita semua para elit politik mengakhiri dan menutup celah adu domba sesama anak bangsa atas nama demokrasi, namun mengancam keutuhan bangsa,” pungkas Bamsoet.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Kriminal Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Dana BUMN 4,6 Miliar Seharusnya bisa Sertifikasi 4.200 Wartawan

padaTinggalkan Komentar pada Dana BUMN 4,6 Miliar Seharusnya bisa Sertifikasi 4.200 Wartawan

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kasus pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerjasama dengan Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melahirkan perpecahan di tubuh organisasi pers tertua di Indonesia. Dari Rp 6 Miliar dana UKW yang disetujui BUMN, ternyata sudah dicairkan Rp 4,6 Miliar dan telah direalisasi di 10 provinsi.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo mengaku telah memeriksa sejumlah pengurus teras PWI yang diduga terlibat penggunaan dana UKW dari BUMN tersebut. Sementara Sekretaris Jenderal PWI Pusat Sayid Iskandarsyah langsung membantahnya.

Terkait permasalahan itu, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia Hence Mandagi Kembali menyoroti terkait jumlah peserta yang diuji kompetensi dengan dana sebesar Rp 4,6 Miliar tersebut. Menurut Mandagi, dengan dana sebesar itu jika disalurkan lewat LSP berlisensi pemerintah atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maka terdapat sekitar 6000 lebih peserta.

Dana BUMN 4,6 Miliar Seharusnya bisa Sertifikasi 4.200 Wartawan

“Pelaksanaan UKW oleh PWI tersebut ternyata tidak benar-benar gratis. Biayanya diambil dari dana BUMN dan disalurkan lewat organisasi PWI dan pelaksananya oleh lembaga penguji kompetensi tidak berlisensi pemerintah atau BNSP,” kata Mandagi melalui keterangan tertulis pada, Kamis (11/4/2024) di Jakarta.

Mandagi juga menambahkan, jika dana sebesar itu dilaksanakan oleh LSP Pers Indonesia maka dipastikan akan ada lebih dari 6000 wartawan yang bisa disertifikasi, dengan asumsi biaya Rp 750 ribu per orang dari Rp 4,6 Miliar dana BUMN tersebut. “Idealnya seperti itu. Namun jika dalam pelaksanaannya, katakanlah ada biaya transportasi dan akomodasi untuk penguji kompetensinya dan staf pelaksana, maka bisa saja dikurangi 30 persen dari total biaya. Ya paling sedikit dari sisa dana sebesar 3,2 Rp Miliar dibagi Rp 750 ribu biaya sertifikasi maka akan ada sekitar lebih dari 4.200 wartawan bisa tersertifikasi,” terang Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (Ketum DPP SPRI)

Mandagi pun mempertanyakan jumlah peserta atau wartawan yang telah disertifikasi oleh PWI di 10 provinsi tersebut dengan anggaran sebesar Rp 4,6 Miliar. “Kalau terbukti hanya ratusan wartawan yang disertifikasi maka pihak aparat penegak hukum wajib mengusut dugaan penyalahgunaan uang rakyat tersebut,” tandas Mandagi.

Karena, menurutnya, penggunaan uang rakyat harus sesuai dengan azas kepatutan berdasarkan standar resmi yang diatur oleh pemerintah, dalam hal ini BNSP terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang mekanismenya seperti UKW. “Ada lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang bisa dilibatkan untuk mengaudit anggaran pelaskanaan UKW tersebut,” ujar Mandagi.

Ia menambahkan, jika hasil pemeriksaan menunjukan ada selisih dana yang tidak masuk akal atau ada mark up, maka lembaga penegak hukum wajib mengusutnya. “Karena uang rakyat miliaran rupiah harus dipertanggungjawabkan pengeluarannya sesuai peruntukan,” tegasnya.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Keamanan Kesehatan Kriminal Nasional News Populer Olaraga Opini Papua Peristiwa PMI Politik Polri Populer Puncak Jaya Religi Teknologi TNI

Pasca Sebby Sambom Dan 2 WNA Menyusup Ilegal Ke Pegunungan Oksibil Papua, OPM Bunuh Satu Warga Dan Dua Orang Lainnya Luka Tembak

diperbarui padaTinggalkan Komentar pada Pasca Sebby Sambom Dan 2 WNA Menyusup Ilegal Ke Pegunungan Oksibil Papua, OPM Bunuh Satu Warga Dan Dua Orang Lainnya Luka Tembak

Papua, – KABAR EKAPRES II Sebby Sambom, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bersama 2 WNA tertangkap kamera video telah menyusup lintas negara masuk wilayah Papua di awal 2024. Sebuah video tertanggal 9 Maret 2024 muncul dengan visual kegiatan sejumlah anggota OPM menyambut kedatangan Sebby Sambom dan 2 WNA di Tanah Papua, tepatnya di wilayah Oksibil, Kampung Mimin Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Dalam rekaman video tersebut, terlihat jelas keinginan OPM untuk merdeka, menyerang Aparat Keamanan serta melawan NKRI. Keinginan tersebut diteriakkan oleh para anggota OPM dan terdengar jelas dalam rekaman video.

Melalui penyusupan Sebby Sambom dan 2 WNA ke wilayah Papua, telah menyebabkan munculnya dua insiden berdarah di pihak masyarakat Papua. Insiden pertama, telah terbunuhnya seorang warga Orang Asli Papua (OAP) atas nama Timotius Kasipmabin, akibat tembakan anggota OPM Kodap XXXV Bintang Timur, pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIT di Kampung Modusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Pegunungan.

Alm. Timotius Kasipmabin merupakan anggota Satpol PP Kabupaten Pegunungan Bintang, dan merupakan anak Kepala Suku dari Marcel Kasilmabin.

Pasca Sebby Sambom Dan 2 WNA Menyusup Ilegal Ke Pegunungan Oksibil Papua, OPM Bunuh Satu Warga Dan Dua Orang Lainnya Luka Tembak

Insiden berikutnya, di lokasi yang berbeda, tepatnya di Kios, Jembatan Yersey Mersey, Jl. Kago-Kimak, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, telah terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh Orang Tidak diKenal (OTK), diduga OPM Kabupaten Puncak, terhadap Sdr. Pampang (masyarakat pendatang/Suku Toraja) dan seorang OAP atas nama Sdr. Nortinus Tabuni. Akibat aksi penembakan tersebut, Sdr. Pampang mengalami luka tembak pada kepala bagian kanan dan saat ini dalam kondisi kritis. Sedangkan, Sdr. Nortinus Tabuni mengalami luka tembak akibat rekoset munisi pada bagian pinggang sebelah kiri dan dalam kondisi sadar. Hingga kini, posisi kedua korban tembakan masih dalam penanganan medis pihak RSUD Ilaga.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Kriminal Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Kasus Dugaan Korupsi UKW PWI, BPK Harus Periksa Meneg BUMN dan Ketum PWI Pusat

padaTinggalkan Komentar pada Kasus Dugaan Korupsi UKW PWI, BPK Harus Periksa Meneg BUMN dan Ketum PWI Pusat

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Menanggapi isu korupsi Uji Kompetensi (UKW) 6 Milyar, Ketua Umum Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri Agus Flores menyebutkan kasus ini masih bersifat Prejudice.

Dalam kasus ini, jika benar terjadi penyalahgunaan anggaran Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak BPK.

“Dari Dasar Pemeriksaan BPK, baru bisa dikategorikan ada temuan atau Tidak! dan harus diperiksa Erick Tohir Menteri BUMN Juga, karena dari Kementrian tersebut yang menyalurkan hibah,” tegas Agus seperti dikutip, Kamis (11/4/2024).

Agus pun mengatakan pengeluaran Anggaran Negara, atau adanya usulan Hibah, harus pula sepengetahuan Parlemen DPR RI.

Kasus Dugaan Korupsi UKW PWI, BPK Harus Periksa Meneg BUMN dan Ketum PWI Pusat

“Karena ini kasus dana hibah masih bersifat Prejudice Praduga tak bersalah, untuk mengetahui kebenaran nya yang harus diperiksa adalah Menteri BUMN dan Ketua PWI lama,” tegasnya.

Kasus ini pun menurut Agus, mudah diungkapkan jika pihak BPK, KPK dan Kepolisian serius melakukan penyelidikan, mulai hulu sampai hilir, pasti dapat ditemukan benang merah.

“Nanti kan bisa dilihat di Pagu Anggaran, adakah Dana Hibah ke PWI, kalau tidak ada, berarti dana Pribadi Erik Tohir, kalau Anggaran itu di ambil di Pagu Anggaran Negara, pasti yang diminta Laporan Pertanggung Jawabannya,” tegas Ketum PW FRN ini.

Agus pun mengatakan peran Kepolisian dan KPK, sangat dibutuhkan, agar kasus ini terang benderang, untuk membuktikan bukti formula yang cukup, dan dilakukan proses pemeriksaan komprehensif.

Sementara itu, pendapat agus terkait hal ini, dalam kasus ini pola Prejudice diterapkan lebih awal , karena aturan Hukum Indonesia seperti itu.

” Intinya dalam kasus ini dalil dan bukti terang benderang,” tegas Pengacara Jakarta Pusat ini.

Reporter: A. Sugiarto

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Ketua MPR RI Bamsoet Gelar Open House Idul Fitri Dihadiri Banyak Tokoh Lintas Partai, Lintas Organisasi Kemasyarakatan, Duta Besar, Menteri Hingga Tokoh Politik

padaTinggalkan Komentar pada Ketua MPR RI Bamsoet Gelar Open House Idul Fitri Dihadiri Banyak Tokoh Lintas Partai, Lintas Organisasi Kemasyarakatan, Duta Besar, Menteri Hingga Tokoh Politik

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dan keluarga menyelenggarakan open house sekaligus halal bihalal Idul Fitri 2024.

Diikuti berbagai kalangan, seperti para duta besar dari berbagai negara sahabat, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roslani, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, para pengurus, kader, dan anggota Partai Golkar, keluarga besar IMI dan PB KODRAT, HIPMI, Pemuda Pancasila, SOKSI, FKPPI, dan berbagai organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi lainnya.

“Halal bihalal merupakan salah satu tradisi keagamaan ummat Islam Indonesia yang jarang dijumpai di negara-negara lainnya. Sebagai khasanah budaya, tradisi halal bihalal telah menjadi milik bangsa Indonesia. Mari manfaatkan momen halal bihalal ini untuk saling memaafkan,” ujar Bamsoet dalam open house Idul Fitri di rumah dinas Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (10/4/2024).

Turut hadir para duta besar antara lain Dubes Australia Penny Williams, Dubes Maroko Ouadea Benabdellah, Dubes Brunei Darussalam Dato Seri Abdul Razak, Dubes Jepang Masaki Yasushi, Dubes Bahrain Ahmed Abdulla Alharmasi Alhajer, ⁠Dubes Iran Mohammad Boroujerdi, Dubes Greece Stella Bezirtzoglou Dubes Singapura Kwok Fook Seng, ⁠Dubes Swiss Olivier Zehnder, Dubes Swedia Daniel Blockert, Dubes Designate Siprus untuk Indonesia Nicholas Panayiotou serta Wakil Dubes Korea Lee Ki Sung.

Ketua MPR RI Bamsoet Gelar Open House Idul Fitri Dihadiri Banyak Tokoh Lintas Partai, Lintas Organisasi Kemasyarakatan, Duta Besar, Menteri Hingga Tokoh Politik

Hadir pula Kuasa Usaha Kedutaan Besar Uni Eropa Stephane Mechati, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Mesir Islam Goher, ⁠Deputy Economy Czech Republic Alena Štojdlová, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri BUMN RI Rosan Roeslani.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Idul Fitri akan sempurna manakala permohonan ampunan kepada Allah SWT diikuti permohonan maaf kepada sesama manusia. Meskipun dalam mengarungi samudera kehidupan, kita sudah berusaha untuk menjauhkan diri dari berbuat dosa dan kesalahan, namun sebagai insan yang lemah terkadang keduanya selalu datang menghampiri.

“Kini kita telah kembali ke fitrah, kepada kesucian sebagai makhluk sempurna ciptaan Allah SWT. Jangan kotori kesucian ini hanya karena nafsu syahwat tanpa memikirkan efeknya kepada lingkungan sekitar. Mari jadikan Idul Fitri sebagai pijakan untuk semakin memperbaiki diri, keluarga, dan lingkungan sekitar,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengajak agar semua pihak bisa mengisi hari-hari setelah Ramadhan dan Idul Fitri dengan tetap meningkatkan ibadah dan berbuat kebajikan bagi sesama. Tidak ada istilah libur dalam beramal sholeh, tidak ada istilah pensiun dalam beribadah, dan tidak ada istilah cuti dalam berbuat kebaikan. Semua itu dilakukan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta.

“Ramadhan dan Idul Fitri harus mampu mengikis berbagai polemik yang terjadi pada bangsa Indonesia. Karena keduanya bukan hanya sekadar momen spiritual keagamaan saja, melainkan juga momen penguatan ikatan sosial persaudaraan kemanusiaan, melintasi ikatan politik maupun berbagai perbedaan lainnya,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Asep Sofari

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Hadiri Open House Presiden Jokowi di Istana Negara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Jadikan Momen Idul Fitri Perekat Silaturahmi Kebangsaan

padaTinggalkan Komentar pada Hadiri Open House Presiden Jokowi di Istana Negara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Jadikan Momen Idul Fitri Perekat Silaturahmi Kebangsaan

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya menjadikan momen Idul Fitri sebagai perekat silaturahmi kebangsaan.

Terlebih saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami transisi dari hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 menuju pemerintahan baru 2024-2029 dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo.

“Melalui momen Idul Fitri dan halal bihalal, mari kita kembali membangun kebersamaan sekaligus memperkuat persaudaraan. Karena itu, terhadap perselisihan Pemilu 2024, mari kita berikan dukungan moril kepada para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika perbedaan politik dalam Pemilu malah mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa, apalagi sampai mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Bamsoet usai menghadiri open house dan halal bihalal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/4/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memperlancar arus mudik 2024.

Hadiri Open House Presiden Jokowi di Istana Negara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Jadikan Momen Idul Fitri Perekat Silaturahmi Kebangsaan

Diproyeksikan mudik tahun ini membawa pergerakan secara nasional sebanyak 193,6 juta orang. Lebih banyak dibandingkan Lebaran 2023 sebanyak 123,8 juta orang. Kementerian Perekonomian RI memprediksi perputaran uang selama mudik dan Lebaran 2024 mencapai Rp 384 triliun. Lebih tinggi dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 230 triliun.

“Jajak pendapat Litbang Kompas pada 18-20 Maret 2024 menyebutkan 55,65 persen responden menyiapkan anggaran lebih besar untuk lebaran tahun ini dibandingkan lebaran tahun lalu. Terlebih pada tahun ini, Tunjangan hari raya (THR) yang dibayarkan untuk para pekerja/karyawan maupun aparatur sipil negara (ASN) sudah kembali full satu bulan gaji. Tidak lagi ada potongan sebagaimana pada saat pandemi dan pasca panen Covid-19 beberapa tahun lalu. THR yang full satu bulan gaji, bisa menambah daya beli masyarakat yang akhirnya mendongkrak konsumsi rumah tangga dan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, tidak hanya bersilaturahim dengan para keluarga di kampung halaman, momen mudik dan halal bihalal juga bisa mendongkrak kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI memperkirakan perputaran uang di sektor ini selama momen mudik dan lebaran bisa mencapai Rp 276,11 triliun.

“Angka tersebut sangat realistis. Karena selama mudik, para pemudik tidak akan hanya berdiam diri di rumah. Melainkan juga akan mengajak para keluarganya berwisata, kuliner, hingga menikmati berbagai pertunjukan seni dan budaya yang berada di daerahnya masing-masing. Sehingga mudik akan memberikan dampak besar bukan hanya bagi perekonomian nasional, melainkan juga bagi perekonomian daerah,” pungkas Bamsoet.

Repoeter: Asep Sofari

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Keamanan Kesehatan Kriminal Nasional News Populer NTT Olaraga Opini Papua PMI Politik Polri Populer Puncak Jaya Religi Sosial Teknologi TNI

Aksi Biadab OPM Telan Korban Masyarakat Papua, Satu Warga Terbunuh Dan Dua Orang Lainnya Luka Tembak

padaTinggalkan Komentar pada Aksi Biadab OPM Telan Korban Masyarakat Papua, Satu Warga Terbunuh Dan Dua Orang Lainnya Luka Tembak

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Dua hari berturut-turut, hari Senin dan Selasa tanggal 8 dan 9 April 2024, warga Papua telah menjadi korban aksi kebiadaban Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aksi OPM kali ini telah menambah data kejahatan pada daftar rentetan aksi kriminal yang mengganggu keamanan di bumi Papua, terkhusus yang menyebabkan korban di pihak masyarakat, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun masyarakat pendatang.

Insiden kali ini diawali dengan terbunuhnya seorang OAP atas nama Timotius Kasipmabin, akibat tembakan anggota OPM Kodap XXXV Bintang Timur, pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIT di Kampung Modusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Pegunungan. Alm. Timotius Kasipmabin merupakan anggota Satpol PP Kab. Pegunungan Bintang, dan merupakan anak Kepala Suku dari Marcel Kasilmabin.

Aksi Biadab OPM Telan Korban Masyarakat Papua, Satu Warga Terbunuh Dan Dua Orang Lainnya Luka Tembak

Selanjutnya, di lokasi yang berbeda, tepatnya di Kios, Jembatan Yersey Mersey, Jl. Kago-Kimak, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, telah terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh Orang Tidak diKenal (OTK), diduga OPM Kabupaten Puncak, terhadap Sdr. Pampang (masyarakat pendatang/Suku Toraja) dan seorang OAP atas nama Sdr. Nortinus Tabuni. Akibat aksi penembakan tersebut, Sdr. Pampang mengalami luka tembak pada kepala bagian kanan dan saat ini dalam kondisi kritis. Sedangkan, Sdr. Nortinus Tabuni mengalami luka tembak akibat rekoset munisi pada bagian pinggang sebelah kiri dan dalam kondisi sadar. Hingga kini, posisi kedua korban tembakan masih dalam penanganan medis pihak RSUD Ilaga.

“Hingga berita ini diturunkan, Aparat Penegak Hukum masih melaksanakan tindakan penyelidikan di masing-masing TKP guna didapatkan data akurat terkait kedua insiden yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua,” ucap Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Czi Ign Suriastawa.

Red

Autentikasi: Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Czi Ign Suriastawa