Jakarta, – KABAR EKSPRES IIHari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-60 Tahun 2024 membangkitkan semangat insan pemasyarakatan dalam mengemban tugas sehari-hari untuk mencapai tujuan pemasyarakatan khususnya di Rutan Kelas I Pondok Bambu yang berhasil meraih dua penghargaan sekaligus pada momen HBP ini.
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly memberikan apresiasi kepada petugas dan Unit Pelaksana Teknis yang mendapatkan penghargaan. “Orang yang baik diberikan reward, orang yang salah berikan treatment, berikan perbaikan dan pembinaan. Diperlukan hati, motivasi, disiplin, dan skills dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan,” pungkasnya.
Ini merupakan bukti nyata atas kesuksesan Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu menjadi nakhoda pemimpin yang berintegritas, menegakkan aturan dan disiplin bagi seluruh petugas dengan diraihnya penghargaan Rutan Kelas I Pondok Bambu menjadi Rutan terbaik kedua se-Indonesia, Senin, (29/4/2024).
Menariknya, inovasi yang tercipta untuk mendeteksi gangguan keamanan dan ketertiban dilingkungan Rutan Kelas I Pondok Bambu yaitu I Can see yoU (ICU) yang diprakarsai oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Tian Agustiani juga mendapatkan penghargaan sebagai inovasi terbaik pertama se-Indonesia.
HBP ke-60, Rutan Kelas I Pondok Bambu Raih Dua Penghargaan
Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu Dewi Sondari mengatakan penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan Kemenkumham RI Ke-60 Tahun 2024 dengan tema “Pemasyarakatan PASTI Berdampak”. “Alhamdulillah Rutan Kelas I Pondok Bambu mendapatkan peringkat terbaik kedua se-Indonesia semoga dapat meningkatkan komitmen dalam mencapai tujuan Pemasyarakatan,” ujarnya.
Dewi Sondari mengajak seluruh petugas untuk menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan lebih baik sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.
Sebelumnya Rutan Kelas I Pondok Bambu telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan HBP ke-60 seperti Berbagi Takjil kepada masyarakat dan pegawai, Apel Siaga 3+1 Kunci Pemasyarakatan Berantas Halinar, Donor darah, Kegiatan Pemasyarakatan sehat yang meliputi penyuluhan Kesehatan, pemeriksaan MCK dilingkungan blok hunian, dan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan masal, pekan olahraga, kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke 60. (Puspo)
Pekanbaru, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalamu Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pembangunan berbasis partisipatif. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat mengawal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025 serta Rembuk Stunting Provinsi Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Pekanbaru pada Senin, 29 April 2024.
“Tahun 2025 merupakan tahun strategis sebagai fondasi awal melaksanakan berbagai strategi perencanaan jangka panjang baik dalam konteks nasional maupun daerah, sehingga sinkronisasi dalam substansi RKP dan RKPD Tahun 2025 menjadi keutamaan di tengah masa transisi menuju pemerintahan yang baru,” ungkap Yusharto.
Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, Pentingnya pembangunan berbasis partisipatif juga ditekankan sebagai strategi untuk menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui Musrenbang yang efektif dan terarah, diharapkan dapat tercipta kebijakan-kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Riau.
“Melalui forum ini (Musrenbang) seluruh pemangku kepentingan dapat memberi masukan penguatan masalah dan strategi penyelesaiannya yang akan ditindaklanjuti dengan penajaman, penyelarasan dengan rencana pembangunan pemerintah pusat,” tambahnya
Sementara itu, menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Yusharto mengatakan, Indonesia ditargetkan masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah di antaranya meliputi hilirisasi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, distribusi ekonomi, hingga dekarbonisasi.
“Kami harap selama beberapa tahun ke depan, agenda-agenda ini dapat disinergikan dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sehingga cita-cita Indonesia dapat segera tercapai,” pungkasnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Ny. Evi Agus Subiyanto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi dan Ketua Umum IKKT Pragati Wira Angini (PWA) menggelar acara Halal Bihalal bersama Ketua Harian Dharma Pertiwi, pengurus pusat, yayasan dan karyawan, bertempat di kediamannya Wisma A. Yani Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).
Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Dharma Pertiwi mengatakan pentingnya silaturahmi dan saling memaafkan, semoga hubungan baik yang telah kita laksanakan selama ini mendapat ridho dari Allah SWT. “Saya ucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 H mohon maaf lahir dan batin, semoga dengan kita hadir seperti ini akan terjadi chemistry yang baik diantara kita,” ungkapnya.
Ketua Umum Dharma Pertiwi Gelar Halal Bihalal Bersama Pengurus Pusat, Yayasan dan Karyawan
Lebih lanjut Ketua Umum Dharma Pertiwi mengatakan silaturahmi merupakan salah satu cara memperpanjang umur. “Silaturahmi adalah salah satu cara memperpanjang umur, jadi banyak-banyaklah silaturahmi agar dipanjangkan umurnya,” himbaunya.
Kemudian Ny. Evi Agus Subiyanto juga menekankan kepada seluruh pengurus dan karyawan yang hadir bahwa dengan silaturahmi akan membuat seluruh unsur menjadi kuat dan solid. “Semoga kebersamaan ini, menjalin silaturahmi semakin erat, semakin akrab, semakin solid,” pungkasnya.
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Brigjen Dwi Irianto menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (29/4/2024) sore ini.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pelantikan dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri pejabat utama Mabes Polri di Rupatama, Mabes Polri.
“Pak Kapolri memimpin langsung acara serah terima jabatan Kapolda Sulawesi Tenggara,” kata Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya.
Kapolri Lantik Brigjen Dwi Irianto Jadi Kapolda Sultra
Ia menuturkan, Brigjen Dwi Irianto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sultra berdasarkan STR Mutasi Nomor: ST/759/IV/KEP./2024 tertanggal 26 April 2024 kemarin, ditunjuk menggantikan Irjen Teguh Pristiwanto yang telah memasuki masa purna tugas.
“Selamat kepada Brigjen Dwi Irianto semoga amanah mengemban tugas menjadi Kapolda Sultra. Dan kepada Irjen Teguh Pristiwanto terima kasih atas pengabdiannya kepada institusi Polri selama ini, dan selamat memasuki masa purna tugas,” tutur Trunoyudo.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan menjelang transisi politik kepemimpinan nasional, MPR RI kembali akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa. Antara lain, Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin; Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo – Gibran.
Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan wakil presiden ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-9 Hamzah Haz, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono; para mantan Ketua MPR RI; pimpinan partai politik; serta pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan termasuk organisasi keagamaan.
Ketua MPR RI Bamsoet: Dimasa Transisi Kepimpinan Nasional, Pimpinan MPR Akan Bangun Komunikasi Politik Melalui Silaturahmi Kebangsaan ke Berbagai Tokoh Bangsa
“MPR RI juga akan menyelenggarakan Silaturahmi Nasional Kebangsaan dengan menggunakan format pertemuan Meja Bundar, bersama pimpinan lembaga negara. Membahas berbagai hal penting seputar kebangsaan untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif dan efisien,” ujar Bamsoet dalam Rapat Pimpinan MPR RI, Senin (29/4/2024).
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Silaturahim Kebangsaan diperlukan agar MPR RI bisa tetap membumi di berbagai kalangan.
Menjadi Rumah Kebangsaan yang menjaga kemajemukan bangsa, pengawal ideologi Pancasila, serta penegak konstitusi dan kedaulatan rakyat. Menjadi benteng bagi tetap berdirinya NKRI.
“Sekaligus memastikan bahwa perjalanan bangsa ini tetap tegak lurus dan bermuara pada terwujudnya cita-cita nasional yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Silaturahmi Kebangsaan dilandasi pada prinsip bahwa kemerdekaan yang diraih sejak 78 tahun yang lalu, tidaklah terlahir dari ruang hampa. Bukan pula didapatkan secara instan, ataupun hasil pemberian. Tetapi buah dari perjuangan dan pengorbanan yang didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kerja keras dan perjuangan para pendiri bangsa, sejak dulu dan dilanjutkan hingga saat ini, menjadi modal bangsa kita dalam melangkah menuju Indonesia Emas 2045.
“Indonesia Emas yang dicita-citakan adalah Indonesia yang rakyatnya sejahtera, yang ditandai dengan nihilnya angka kemiskinan. Indonesia yang memiliki pengaruh kuat dalam pergaulan dunia dengan dukungan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing global. Serta Indonesia yang ramah lingkungan dalam pengelolaan negara. Mewujudkannya, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Melainkan perlu gotong royong dari berbagai pihak dan kalangan,” pungkas Bamsoet.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa MPR RI periode 2019-2024 sudah dan sedang mempersiapkan berbagai legacy (peninggalan). Antara lain, Forum MPR se-Dunia, UU MPR, Pembentukan Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR RI yang baru, serta Bentuk Hukum dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Pembentukan Forum MPR se-Dunia (Forum for World Consultative Assembly) yang diinisiasi oleh MPR RI sudah terwujud dengan disetujui pembentukannya oleh 15 negara serta Parliamentary Union of the OIC Members States/PUIC (Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam/OKI) dan Muslim World League (Liga Muslim Dunia) pada Oktober 2022 lalu di Bandung, Jawa Barat.
“Legacy lain yang sedang berjalan yakni mengenai kehadiran UU MPR. Sangat penting bagi lembaga keparlemenan seperti MPR, DPR, dan DPD untuk menjalankan amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Khususnya Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (4), yang mengamanatkan bahwa kelembagaan MPR, DPR, dan DPD diatur dengan undang-undang tersendiri,” ujar Bamsoet dalam Rapat Pimpinan MPR RI, Senin (29/4/2024).
Buka Rapim, Ketua MPR RI Bamsoet: MPR RI Periode 2019-2024 Tengah Siapkan Berbagai Legacy
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pemisahan UU MPR, UU DPR, dan UU DPD sangat penting. Mengingat masing-masing lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Misalnya, lembaga permusyawaratan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, berbeda dengan DPR dan DPD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
“Sehingga perlu ada UU MPR, UU DPR, dan UU DPD yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Tidak seperti saat ini yang bergabung dalam UU MD3. MPR RI melalui Badan Pengkajian sudah menyelesaikan usulan naskah akademik dan rancangan UU MPR. Dalam waktu dekat, pimpinan MPR akan bertemu Pimpinan DPR untuk membahas pemisahan UU MD3 menjadi UU MPR, UU DPR, dan UU DPD, sebagai implementasi perintah undang-undang dasar,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Dosen Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, MPR RI juga akan menghadirkan payung hukum pembentukan Badan Kehormatan MPR RI melalui perubahan Tata Tertib MPR RI yang dilakukan dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Fraksi, Kelompok DPD, dan Alat Kelengkapan. Rapat Gabungan juga akan membahas bentuk hukum dan substansi PPHN. Serta membahas perubahan lain dalam Tata Tertib MPR RI untuk merubah/menyesuaikan beberapa ketentuan.
“Antara lain mengenai Kewenangan MPR untuk mengeluarkan Tap MPR (yang bersifat beschikking dan bukan regeling) untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan Keputusan KPU; Perbaikan rumusan jenis putusan dan nomenklatur penulisan putusan/keputusan pada pasal 99 dan 100 Tata Tertib MPR; serta penyelenggaraan sidang tahunan MPR untuk memfasilitasi penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara secara langsung,” pungkas Bamsoet.
Wakomindo Adukan Ketua PWI Pusat Surabaya, – KABAR EKSPRES II Dedik Sugianto selaku Ketua Lembaga Pers Wakomindo (Wartawan Kompetensi Indonesia) melakukan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) terhadap Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dkk, atas dugaan penyelewengan dana CSR Kementerian BUMN yang dihibahkan ke organisasi Pers PWI Pusat, untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di 10 provinsi.
Surat laporan pengaduan dengan nomor: 001/ Lap/ IV/ Wakomindo/ 2024, diterima petugas PTSP Kejati Jatim pada Senin (29/4/2024).
Menurut Dedik, dirinya atas nama Wakomindo melakukan laporan pengaduan karena ingin permasalahan dugaan korupsi di dunia Pers ini bisa terang benderang.
Hendry Ch Bangun, dkk, Diadukan Wakomindo ke Kejati Jatim Dalam Dugaan Korupsi
“Dana CSR dari Kementerian BUMN harus bisa dipertanggungjawabkan oleh penerima, jika ada diselewengkan haruslah diproses hukum. Siapapun itu harus diproses hukum, karena di republik ini semua orang sama di mata hukum,” ujar Dedik. Senin (29/4/2024).
Dedik menerangkan semua harus ada kepastian, apakah yang dilakukan ketua PWI, dkk, masuk unsur tindak pidana korupsi atau tidak. Sehingga dengan laporan pengaduan ke Kejati Jatim bisa membuka persolan tersebut.
“Semua harus dibuktikan di ranah hukum, kita tunggu aja tindakan dari Kejati Jatim atas laporan pengaduan ini. Dan saya percaya Kejati Jatim di bawah kepemimpinan Bu Mia Amiati mempunyai “Marwah” yang selalu dijaganya dalam pemberantasan korupsi,” ujar Dedik Sugianto.
Perlu diketahui, adanya dugaan korupsi uang pelaksanaan UKW, yang dilakukan Hendry Ch Bangun, dkk, sehingga Dewan Kehormatan PWI Pusat memberi sanksi Hendry Ch Bangun, dkk.
Sanksi tersebut tertuang di surat keputusan Nomor: 20/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 ditetapkan di Jakarta pada 16 April 2024 yang ditandatangani ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo dan sekretaris, Nurcholis MA Basyari.
“Terjadi pelanggaran pengelolaan dana bantuan CSR Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI 2023/2024 di 10 provinsi,” salah satu poin dari surat keputusan.
“Bahwa demi tegaknya ketaatan terhadap PD, PRT, KEJ, dan KPW guna tetap terjaganya wibawa dan marwah organisasi PWI, Dewan Kehormatan perlu mengambil tindakan/ menjatuhkan sanksi organisatoris terhadap yang bersangkutan,” kutipan dari Surat Keputusan.
Surat keputusan Dewan Kehormatan PWI juga menjelaskan aliran dana yang didapat dari CSR Kementerian BUMN hingga dana keluar, keperuntukan, dan siapa yang tandatangan persetujuan dana keluar.
Dari total Rp. 6 miliar dana bantuan CSR Kementerian BUMN untuk UKW PWI, yang sudah masuk ke rekening PWI senilai Rp. 4,6 miliar.
Perinciannya, Rp. 1,3 miliar pada 27 Desember 2023, Rp. 500 juta pada 29 Desember 2023, Rp. 1,8 miliar pada 12 Februari 2024, dan Rp. 1 miliar pada 18 Maret 2024. Senilai Rp1,5 miliar di antaranya telah digunakan untuk UKW di 10 provinsi.
Dari total Rp. 3,6 miliar dana yang masuk pada 27 Desember 2023 dan 29 Desember 2023 serta 12 Februari 2024, telah dua kali keluar dari rekening PWI, masing-masing untuk cashback senilai Rp. 540 juta pada 29 Desember 2023 dan 13 Februari 2024, sehingga total cashback senilai Rp. 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah).
Selain itu, ada pengeluaran untuk komisi/fee yang disebut sebagai “Insentif UKW BUMN” yang ditransfer kepada Syarif Hidayatullah senilai Rp. 691,2 juta.
Dengan demikian, total dana yang keluar dari rekening PWI senilai Rp. 1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
Cek untuk cashback pertama tersebut ditandatangani Sekjen dan Wabendum. Adapun cek untuk cashback kedua itu ditandatangani Ketum dan Sekjen.
Tanda terima cashback pertama bertanda tangan dengan huruf awal G. Adapun tanda terima cashback kedua, yang bertanda tangan Sekjen. Tanda terima itu disimpan oleh Wabendum, bukan oleh staf keuangan di kantor PWI Pusat. Saat hal ini ditanyakan kepada Wabendum, dia menjawab, “Tanya Ketum saja.”
Dalam Hasil Rapat Dewan Kehormatan PWI pada 2 April 2024 mengenai tindak lanjut klarifikasi Pengurus Harian atas pengelolaan dana bantuan CSR Kementerian BUMN untuk UKW PWI di 10 provinsi. Dewan Kehormatan PWI menilai bahwa Hendry Ch Bangun melanggar KPW PWI Pasal 3.
Dasar dari penilain itu, Hendry Ch Bangun melakukan hal-hal tercela yakni merendahkan harkat, martabat dan integritas profesi wartawan dan organisasi dan melanggar dan merendahkan KPW, KEJ, PD PRT, peraturan organisasi, hukum, moral, kesusilaan dan kepantasan.
“Tindakan Saudara Hendry Ch Bangun melanggar PRT PWI Pasal 12 karena tidak melibatkan Bendahara Umum dalam menandatangani cek pencairan dana cashback dan pengeluaran komisi/fee/insentif senilai total Rp. 1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening PWI Pusat,” dikutip dari surat keputusan tersebut.
Dari beberapa pertimbangan, Dewan Kehormatan PWI memutuskan menetapkan menjatuhkan sanksi/ tindakan organisatoris kepada Hendry Ch Bangun, nomor kartu tanda anggota: 09.00.2174.87.
Sanksi yang diterima Hendry CH Bangun terdiri dari peringatan keras, wajib mengembalikan secara tanggung renteng bersama dengan Sayid Iskandarsyah, M Ihsan, dan Syarif Hidayatullah, uang senilai Rp. 1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke kas Organisasi (PWI Pusat) selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima putusan Dewan Kehormatan.
Wajib menyampaikan bukti tindak lanjut putusan rekomendasi ini kepada Dewan Kehormatan selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah dilaksanakannya keputusan butir kedua ini.
Segera memberhentikan Sekjen, Wabendum, dan Dir UMKM dalam kepengurusan PWI 2023-2028 karena mereka bertanggung jawab atas proses pencairan dana bantuan CSR Kementerian BUMN untuk keperluan di luar penyelenggaraan UKW PWI.
Dalam perkembangannya, Sayid Iskandarsyah selaku Sekjen PWI Pusat telah mengembalikan uang sebesar Rp. 540 juta chasback dana UKW ke kas PWI Pusat melalui setoran atau transfer di Bank Mandiri pada tanggal 18 April 2024 dengan berita dikolom transfer “Pengembalian UKW FH BUMN”.
Pengembalian uang sebesar Rp. 540 juta dilakukan Sayid, selisih dua hari ditetapkannya Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Wartawan Senior HM. Jusuf Rizal,SH kembali ke Bareskrim menyampaikan kelengkapan laporan dugaan korupsi dan atau penggelapan dana hibah Kementerian BUMN senilai Rp.2,9 Milyar yang diduga jadi bancaan empat oknum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat. Ia bersama Wartawan Edison Siahaan.
Menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak kepada media di Mabes Polri, laporan yang disampaikan tanggal 19 April 2024, telah ditindaklanjuti para penyidik. Penyidik juga memberikan Pemberitahuan Perkembangan Pengaduan Masyarakat atas laporan yang disampaikan Edison Siahaan dan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat)
“Jadi jika ada laporan masyarakat terkait urusan dugaan korupsi dana hibah Kementerian BUMN, akan dijadikan satu dalam Laporan Pengaduan Edison Siahaan. Kita tinggal memberikan bukti-bukti tambahan guna proses penyidikan,” tegas Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA dan Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu.
Sebagaimana diketahui publik, bahwa di organisasi wartawan tertua di Indonesia, PWI Pusat telah terjadi tindak Abuse Of Power (penyalahgunaan wewenang) penggunaan dana hibah Kementerian BUMN untuk UKW dari total Rp. 6 milyar diduga dikorupsi oleh empat oknum PWI Pusat senilai Rp.2,9 milyar.
Jusuf Rizak ke Bareskrim Polri Lengkapi Data Korupsi Dana Hibah BUMN PWI Pusat RP.2,9 Milyar
Adapun empat orang pengurus PWI Pusat itu menurut Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo adalah Hendri Ch. Bangun, Ketua PWI Pusat), Sayid Iskandarsyah, Sekretaris, Wakil Bendahara Umum, M. Ihsan dan Direktur UMKN, Syarif Hidayatulloh. Mereka bersama-sama telah menikmati dana haram itu.
Dalam kasus korupsi dana hibah Kementerian BUMN banyak pihak mendorong agar kasus ini tidak berhenti hanya sekedar Rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat. Karena kasus ini tidak sekedar pelanggaran etika, tapi sudah menjadi kasus kriminal. Tidak bisa hanya sekedar peringatan keras dan pemecatan, tapi harus diproses hukum.
“Karena itu kami meminta kepada pihak berwajib agar memanggil para pihak terkait guna dimintai keterangan. Dalam waktu dekat Bendahara Umum PWI Pusat, Martin Slamet akan dimintai keterangan. Baru pihak-pihak lainnya termasuk Kementerian BUMN, karena disebut ada Cashback,” tegas Jusuf Rizal penggiat anti korupsi itu.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IISekolah Polisi Wanita bersama Lemdiklat Polri dan Quantum Akhyar Institute yang dipimpin oleh Ust. Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A., membuka program pelatihan pendidikan siswa Qur’ani. Program tersebut diperuntukan bagi siswa bintara Polwan.
Program di Sekolah Polisi Wanita memang tidak hanya memfokuskan pada pelatihan kepolisian, tetapi juga pada peningkatan iman dan taqwa, serta penguatan pondasi kehidupan melalui pengetahuan agama Islam. Para bintara polwan dididik bahwa moralitas yang kokoh adalah kunci dalam menjalankan tugas kepolisian dengan integritas dan keadilan.
Wakalemdiklat Polri, Irjen. Pol. Dr. Eko Budi Sampurno, M.Si., menyampaikan, program ini dirancang untuk menciptakan kader-kader kepolisian yang tidak hanya terampil dalam bidang keamanan, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang kuat.
Program Pendidikan Siswa Qur’ani Cetak Polwan Berprestasi dengan Keagamaan Kuat
“Hari ini kita menyaksikan sebuah langkah revolusioner dalam pembangunan karakter kepolisian wanita kita,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/4/24).
Menurutnya, dengan menyatukan pengetahuan kepolisian dan pemahaman yang mendalam tentang agama, diyakini bahwa para siswa Polwan peserta pelatihan akan menjadi pilar-pilar kekuatan positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pentingnya integrasi antara keilmuan kepolisian dan pengetahuan agama sebagai fondasi yang solid bagi seorang anggota polisi menjadi makna dari program ini. Oleh karenanya, program pendidikan siswa Qur’ani ini akan berlangsung di Sekolah Polisi Wanita sebagai upaya konkret untuk mewujudkan visi kepolisian yang profesional dan berintegritas, yang tidak hanya berkompeten dalam bidang teknis, tetapi juga berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
“Dengan demikian, Al Qur’an akan menjadi panduan hidup yang utama bagi para anggota polisi, memandu mereka dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kecintaan kepada sesama,” ungkapnya.
Di antara bintara polwan yang menjadi peserta, terdapat sosok Salma Maria Naifa yang menarik perhatian. Dia merupakan siswa Sespolwan yang menghafal Al-Quran.
Salma Maria Naifa, seorang siswa dari Jawa Tengah yang telah menghafal 30 Juz Al-Qur’an. Dia saat ini tengah menjalani pendidikan pembentukan bintara polwan angkatan ke-55 di Sekolah Polisi Wanita, menjadi fokus perhatian ketika diuji bacaan Al-Qur’an oleh Ust. Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A. dalam kesempatan tersebut.
Dengan kepiawaian dan ketelitian yang luar biasa, Salma berhasil menjawab semua tantangan yang diberikan dan mendapatkan pujian langsung dari Ust. Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A. Kepiawaian Salma dalam menghafal Al-Qur’an serta kemampuannya dalam membaca dengan baik menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya di Sekolah Polisi Wanita.
Prestasinya juga menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa, bahkan dalam lingkungan pendidikan kepolisian. Salma Maria Naifa, dengan keahlian dan dedikasinya, membawa semangat baru dalam program pelatihan pendidikan siswa Qur’ani di Sekolah Polisi Wanita, menjadi contoh bagi generasi muda untuk mengejar prestasi dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
Program tersebut dan Salma menjadi bukti kepiawaian polwan sebagaimana yang diutarakan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. Polwan dipandang telah menunjukkan kiprahnya yang luar biasa dalam berbagai bidang, baik operasional, pembinaan, pendidikan, maupun sosial.
“Polwan telah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polwan juga telah menjadi garda terdepan dalam melindungi perempuan dan anak,” jelas Jenderal Sigit.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen bangsa mempererat tali silaturahmi untuk mengukuhkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.
“Saatnya para elit poltik dan seluruh elemen elemen bangsa untuk senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mari kita dukung bersama presiden terpilih Prabowo-Gibran melakukan pembangunan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Bamsoet usai menghadiri halal bihalal di Kantor DPP PKS Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Hadiri Halal Bihalal PKS, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Kukuhkan Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Hadir antara lain Ketua Mejelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Dewan Syura PKS Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi, Ketua DPD RI La Nyala Mataliti. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto serta Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini berharap semua akibat dari perbedaan pilihan dalam Pemilu serta perselisihan Pemilu bisa disudahi seiring dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024. Karena seluruh tahapan hukum sudah dijalani sesuai aturan yang ada.
“Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika perbedaan politik dalam Pemilu harus mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi sampai mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bersatu kembali bergotong royong membangun sinergi dan kekuatan untuk kemajuan umat, bangsa dan negara,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, partai politik peserta pemilu 2024 harus mengutamakan kepentingan bangsa. Dengan demikian, partai politik yang kemarin bertarung bisa melebur menjadi satu demi kesejahteraan Indonesia.
“Dunia politik tak ubahnya sebuah ‘game’ atau permainan. Di politik kita bisa mati berkali-kali dan hidup berkali-kali. Karenanya, para politisi harus memiliki jiwa kesatria yang tidak mudah sakit hati jika kalah dalam permainan,” pungkas Bamsoet.
