JAKARTA – KABAR EKSPRES II Kementrian Bdan Usaha Milik Negara (KBUMN) mengumumkan pengangkatan Muhammad Awaluddin sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI.
Menteri BUMN Erick Thohir melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024 efektif mengangkat Doktor lulusan Universitas Padjajaran (Unpad) itu sebagai Komut di perusahaan pelayaran pelat merah itu.
Sebelumnya, Muhammad Awaluddin menjabat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II (AP II) hingga November 2023 lalu.
Pasca dari AP II, Pria yang akrab dengan kumis tebalnya ini mendirikan Indonesia Digital Society Forum (IDSF) untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap digitalisasi.
Pria kelahiran, Jakarta, 15 Januari 1968 ini memang tak bisa lepas dari dunia digital karena karya seni dimulai di Telkom Indonesia. Awaluddin pernah menjadi Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia pada rentang waktu 2012 – 2016. Masih dalam cakupan ini, dia sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Infomedia Nusantara pada rentang waktu 2010-2012.
Pria yang akrab dipanggil MA ini pernah menjabat sebagai Executive General Manager Divisi Akses, Executive General Manager Divisi Regional 1 Sumatera di PT Telkom Indonesia Tbk pada 2007-2010. Serta, pernah pula menjadi Vice President Public & Marketing Communication Telkom di PT Telkom Indonesia Tbk pada 2005-2007.
Banyumas – KABAR EKSPRES II KSN II Ratusan personel gabungan TNI-Polri diwilayah jajaran Korem 071/Wijayakusuma, ikuti apel kesiapsiagaan Kodam IV/Diponegoro dalam rangka menjaga dan mengamankan kondusifitas wilayah menjelang Pemilu.
Apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan serentak diseluruh wilayah jajaran Kodam IV/Diponegoro, untuk wilayah jajaran Korem 071/Wijayakusuma dilaksanakan di dua wilayah eks Karesidenan yakni eks karesidenan Banyumas (wilayah selatan) dan eks Karesidenan Pekalongan (Utara).
Wilayah eks Karesidenan Banyumas (selatan), apel gelar pasukan beserta kendaraan, berlangsung di Makorem 071/Wijayakusuma dipimpin langsung Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han., diikuti personel Kodim 0701/Banyumas, Kodim 0702/Purbalingga, Kodim 0703/Cilacap, Kodim 0704/Banjarnegara, Denpom IV/1 Purwokerto, Denkesyah 04.06.01 Purwokerto, Ajenrem 071/Wijayakusuma, Yonif 405/Surya Kusuma, Yonif 406/Candra Kusuma, Lanal Cilacap, Lanud Jenderal Besar Sudirman Purbalingga, Polresta Banyumas dan Kompi Brimob Purwokerto.
Diwilayah eks Karesidenan Pekalongan (Utara), apel gelar pasukan dipimpin Danrindam IV/Diponegoro, Danbrigif-4/Dewa Ratna berlangsung di Mabrigif-4/Dewa Ratna Tegal, diikuti personel beserta kendaraan dari Kodim 0710/Pekalongan, Kodim 0711/Pemalang, Kodim 0712/Tegal, Kodim 0713/Brebes, Kodim 0736/Batang, Brigif-4/Dewa Ratna, Yonif 407/Padma Kusuma, Lanal Tegal, Satradar Tegal, Sub Denpom Tegal, Polres Tegal, dan Kompi Brimob Pekalongan.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han., selaku pimpinan apel kesiapsiagaan di Makorem 071/Wijayakusuma membacakan amanat Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tandyo Budi Revita menyampaikan, diselenggarakannya apel kesiapsiagaan ini untuk mengecek dan memastikan kesiapan pasukan dan perlengkapan satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro dalam menghadapi tugas pengamanan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung rangkaian tahapannya.
Dikatakan, tahapan pemilu memiliki potensi konflik tinggi dan kompleks, untuk itu guna menjamin keamanan dan kelancaran pesta demokrasi tersebut, seluruh komponen dituntut untuk mampu bekerjasama mewujudkan stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah.
“Kita tidak boleh mengesampingkan potensi konflik sekecil apapun dan harus mengantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik besar yang dapat mengancam keutuhan negara”, tegas Pangdam.
TNI-Polri Wilayah Jajaran Korem 071/Wijayakusuma Siap Amankan Kondusifitas Wilayah Jelang Pemilu
Pangdam juga menekankan agar semuanya harus berpegang teguh pada integritas dan komitmen Netralitas TNI. “Netralitas adalah komitmen kita untuk tidak berpolitik praktis dan tidak mendukung salah satu calon yang saat ini sedang berkontestasi. Hal itu, tidak bisa ditawar-tawar lagi karena menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI”, jelasnya.
Pangdam juga menjelaskan, apel kesiapsiagaan pengamanan Pemilu 2024 ini digelar serentak melibatkan satuan TNI AD, TNI AU, TNI AL, Polri dan Linmas yang dilaksanakan di 8 titik lokasi diwilayah Provinsi Jateng dan DIY dengan jumlah 5.610 personel. Dan selanjutnya, gelar pasukan siaga 1 peleton akan disiagakan di masing-masing Kodim serta diwilayah Korem disiapkan 1 SSK satuan batalyon yang stand by disatuan masing-masing.
Sementara itu, dalam jumpa persnya, Danrem 071/Wijayakusuma mengatakan, terkait dengan situasi saat ini menjelang Pemilu, masih kondusif namun kita juga melaksanakan upaya upaya cipta kondisi kemudian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pemilu dengan damai dan berperan aktif bersama komponen lainnya bersama menjaga koduaifitas wilayah.
“Antisipasi kita lakukan dengan melihat data prediksi kerawanan yang mungkin terjadi dan potensi yang mungkin muncul, sehingga kita merangkul dan mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusifitas wilayah sehingga tercipta pesta demikrasi yang damai.” katanya.
Danrem juga berpesan untuk seluruh jajaran, agar tetap stand by dan siap serta berkoordinasi dengan aparat Polri dan Pemda untuk bersama-sama mencegah dini terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan kekacauan atau hal-hal yang berpotensi menjadi Pemilu ini tidak menjadi damai.
Terkait dengan Peralatan, Danrem mengungkapkan secara umum sudah siap, baik itu kendaraan maupun peralatan-peralatan yang melekat masing-masing personel sudah kita yakinkan siap sampai dengan nanti kita pelaksanaan di pilpres kita juga masih mendukung.
Untuk memastikan kesiapan personel dan perlengkapannya, Danrem 071/Wijayakusuma beserta Kapolresta Banyumas, Danlanal Cilacap, Danlanud Jenderal Besar Sudirman Purbalingga, PJ Bupati Banyumas beserta Forkopimda Banyumas Raya, mengecek personel dan kelengkapannya.
Jakarta – KABAR EKSPRES II Duta Besar Republik Estonia untuk Republik Indonesia YM Priit Turk menemui Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi di kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Selasa (16/01/2024).
YM Priit Turk didampingi Konsul Kehormatan Estonia Bharat G. Advani diterima dengan “welcome greeting” yang singkat namun padat dari Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.
Dirjen Teguh menyampaikan, Estonia ini salah satu negara dengan pelayanan digital terbaik, dan Ditjen Dukcapil banyak mendapatkan inspirasi dari Estonia dan juga beberapa negara lainnya. “Estonia memiliki sistem yang menjadi impian banyak negara, yakni digitalisasi seluruh aspek birokrasi,” kata Dirjen Teguh.
Buat Dubes YM Priit Turk, anjangsananya ke Ditjen Dukcapil menindaklanjuti kunjungan tim pakar cybersecurity, interoperabilitas, R&D serta Digital ID dari Cybernetica, Estonia, tahun lalu.
Dubes Priit Turk mengharapkan, pengalaman Estonia yang sukses menerapkan digitalisasi pemerintahan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Program digital milik Estonia, menurut Dubes Priit Turk, bisa memberi contoh bagi pemerintah Indonesia, serta menerapkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang heterogen. “Saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana ambisinya Indonesia dengan populasi yang besar, ingin menerapkan pemerintahan digital, Estonia bisa menjadi pilot,” kata Priit Turk.
Dirjen Teguh Setyabudi dalam perbincangannya dengan Dubes Priit Turk menjelaskan berbagai kemajuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri.
Dirjen Teguh Setyabudi menyampaikan, Estonia ini salah satu negara dengan pelayanan digital terbaik, dan Ditjen Dukcapil banyak mendapatkan inspirasi dari Estonia dan juga beberapa negara lainnya. (Foto: Dukcapil/Satrio).
Menurutnya, Ditjen Dukcapil mendapat dukungan dari Bank Dunia dalam upaya mempercepat transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Hal ini dilakukan melalui penguatan IKD atau Digital ID, pembayaran digital (digital payment), dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik yang berorientasi kepada pengguna.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, IKD diharapkan sudah bisa digunakan sebagai kunci akses untuk mendapatkan pelayanan pemerintah melalui layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) prioritas pada Juni 2024,” jelas Dirjen Teguh.
Sementara Senior Program Officer Bank Dunia untuk Indonesia, Jonathan Marskell turut menjelaskan peran IKD ke depan untuk meningkatkan efisiensi proses administratif. Dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan lain-lain dapat diakses dan diverifikasi secara instan melalui platform digital, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan layanan.
“IKD juga merangkul konsep inklusivitas dengan menyediakan akses pelayanan yang setara bagi semua golongan. Masyarakat dengan kebutuhan khusus atau latar belakang sosial ekonomi yang beragam dapat merasakan manfaatnya. Sistem IKD dapat dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna dan dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa mengabaikan hak siapapun,” kata Jo Marskell.
Penerapan IKD juga membuka peluang baru dalam ekosistem ekonomi digital. Masyarakat dapat dengan mudah terlibat dalam transaksi online, membuka rekening bank, atau mendapatkan layanan keuangan tanpa hambatan. Inklusivitas dalam ekonomi digital membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam perkembangan ekonomi negara.
Namun, ia pun mengingatkan pentingnya keamanan dan privasi dalam penggunaan IKD sehingga harus menjadi fokus utama. “Sistem harus dirancang dengan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi pengguna. Penerapan teknologi enkripsi dan mekanisme pengamanan yang canggih menjadi prioritas agar masyarakat merasa aman menggunakan IKD.”
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi berharap dapat menjalin kerja sama dengan negara di Eropa Utara, khususnya Estonia sebagai langkah penting untuk transformasi digital pemerintahan. Terlebih, Indonesia memiliki wilayah luas, penduduk yang besar, serta keragaman latar belakang sosial masyarakatnya. Termasuk menggali lebih dalam pengalaman transformasi dokumen identitas fisik (digital identity card) beriringan dengan hampir sepenuhnya bertransformasi ke produk dan layanan mobile digital ID karena Indonesia saat ini juga memiliki dokumen KTP-el yang nanti akan dilengkapi dengan IKD versi digital mobile ID.
Hal tersebut menjadi tantangan pemerintah untuk menciptakan sistem layanan digital yang akan mempermudah masyarakat. “Wilayah Indonesia ini sangat luas dan jumlah penduduknya besar, maka diperlukan sistem pemerintahan digital agar layanan kepada masyarakat lebih efisien dan lebih cepat. Maka harapan kami, kerja sama dengan Estonia ini menjadi langkah percepatan penerapan SPBE dan digitalisasi pemerintahan,” demikian kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.
Jakarta Barat, – KABAR RKSPRES II Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari kesadaran nasional Tahun 2024, Rabu, 17/1/2024.
Upacara tersebut bertindak selaku inspektur upacara Wakapolres Metro Jakarta Barat Akbp Sarly Sollu dan diikuti sebanyak 209 personel Polres Metro Jakarta Barat
upacara bendera dalam rangka memperingati hari kesadaran nasional Tahun 2024 memiliki makna penting untuk memantapkan kualitas pengabdian serta meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara
Upacara bendera tidak hanya sekadar seremonial, namun juga memiliki makna yang sangat penting.
” Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memantapkan kualitas pengabdian para personel Polres serta meningkatkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara,”
Tindakan seperti ini menunjukkan komitmen Polres Metro Jakarta Barat dalam merayakan momen-momen nasional sebagai bentuk kesadaran dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Polres Metro Jakarta Barat: Memperingati Hari Kesadaran Nasional 2024 dengan Semangat Kebangsaan
Wakapolres Metro Jakarta Barat, Akbp Sarly Sollu, dalam sambutannya, menggarisbawahi pentingnya memahami dan merayakan Hari Kesadaran Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap sejarah dan perjuangan bangsa.
Keterlibatan 209 personel Polres Metro Jakarta Barat dalam upacara tersebut juga mencerminkan semangat nasionalisme dan dedikasi terhadap tugas-tugas negara.
Kegiatan semacam ini tidak hanya menciptakan kebersamaan di antara personel Polres, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Dengan semangat memperingati Hari Kesadaran Nasional, Polres Metro Jakarta Barat turut berkontribusi dalam menjaga dan memupuk nilai-nilai kebangsaan yang menjadi pondasi kuat kemajuan negara Indonesia.
Jakarta. – KABAR EKSPRES II Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI Farid Makruf, M.A.bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara 17-an bulan Januari 2024 bertempat di lapangan upacara Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat. Rabu (17/1/2024).
Upacara 17-an ini diawali dengan menaikkan bendera merah putih, pembacaan Pancasila oleh Inspektur upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara, pembacaan pembukaan UUD 1945, pengucapan Sapta Marga dan pembacaan Panca Prasetia Korpri. Kegiatan upacara yang rutin dilaksanakan tanggal 17 tiap bulan tersebut diikuti oleh Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Makostrad.
Pada kesempatan ini, Kaskostrad membacakan amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., dimana beliau mengucapkan dalam suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2024 kepada segenap Prajurit dan PNS TNI dimanapun bertugas dan berada.Jadikan momentum pergantian tahun ini sebagai awal yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tanggung jawab masing- masing dengan tulus dan ikhlas.
Kaskostrad Pimpin Upacara 17-an Bulan Januari di Makostrad
“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak karena mampu menyelesaikan Program Kerja dan Anggaran tahun 2023 dengan baik. Apabila ada hal-hal yang menjadi kendala, hendaknya dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan Progja tahun 2024. Pada tahun 2024 ini kita mempunyai tantangan untuk mengawal dan menyukseskan pesta demokrasi dalam rangkaian Pilpres, Pilleg, dan Pemilukada. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, TNI memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional sehingga kita harus memastikan agar agenda politik nasional ini dapat berjalan dengan aman dan damai,” kata Panglima TNI.
“Oleh karena itu, sayaperintahkan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk berpegang teguh pada pedoman netralitas TNI yang telah ditentukan. Jangan terpengaruh pada berbagai isu yang digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga TNI menjadi korban adu domba dan dibenturkan dengan masyarakat maupun pihak-pihak lainnya,” tambah Panglima TNI.
Selain itu, Panglima TNI juga menekankan bahwa segenap prajurit dan PNS TNI harus meneguhkan integritas dan menjaga citra institusi TNI dimata masyarakat. Hal itu dapat diimplementasikan melalui ketaatan pada aturan dan nilai-nilai etika, untuk membangun citra positif sebagai penjaga pertahanan negara.
“Pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, Narkoba, perkelahian dengan masyarakat, main hakim sendiri, Curanmor, insubordinasi dan lain sebagainya akan dapat menggoyahkan pondasi kepercayaan masyarakat dan merugikan reputasi TNI,” ucap Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si.,
“Oleh karena itu, menjaga disiplin bukan hanya kewajiban internal, tetapi juga investasi jangka panjang dalam hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat. Mari kita jaga marwah TNI sebagai Tentara Rakyat dengan senantiasa membantu kesulitan dan menjadi solusi permasalahan rakyat. Dengan semangat, disiplin dan dedikasi yang tinggi yang menjadi jati diri TNI, marilah bersama-sama mengukir prestasi gemilang untuk bangsa Indonesia. Jadilah prajurit TNI yang PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif) dengan memegang Teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI agar TNI senantiasa sebagai benteng pertahanan yang kokoh dan perekat keutuhan bangsa Indonesia.” Pungkas Panglima TNI. (Penkostrad).
Autentikasi
Kapen Kostrad, Kolonel Inf Hendhi Yustian Danang Suta, S.I.P.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara Deklarasi Pemilu Damai lintas Ormas dan Agama yang digelar di Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Soedirman Kav 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (16/01/2024).
Deklarasi Pemilu Damai ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), diikuti 87 organisasi lintas agama dan majelis agama di bawah naungan MUI dengan mengangkat tema “Mengawal Pemilu Damai, Jujur, Adil, Bermartabat”.
Dalam Deklarasi Pemilu Damai ini para Tokoh Bangsa Lintas Ormas Islam dan Lintas Agama, mengikrarkan 7 komitmen bersama yang harus dijaga dan dijalankan secara bersama-sama yaitu;
1. Berkomitmen untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi, sesuai tahapan Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman, damai, jujur, adil dan bermartabat.
2. Mengajak semua komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
3. Mengajak seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab.
4. Mengajak semua pihak untuk ikut aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai aturan, berlangsung secara aman, damai, jujur, adil dan bermartabat.
5. Mengajak semua Pemangku Kepentingan, Paslon, Timses, Parpol dan Elite Politik untuk bersikap sportif dan taat azas dalam berkampanye dengan tidak menjadikan konten agama dan SARA sebagai bahan kampanye negatif dan bahan candaan.
6. Mendesak seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, peserta Pemilu maupun masyarakat untuk menerima hasil Pemilu yang dilaksanakan dengan netral, jujur, adil dan bermartabat.
Panglima TNI Hadiri Deklarasi Pemilu Damai Lintas Ormas dan Lintas Agama
7. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai pesta demokrasi yang menjunjung perbedaan pilihan, namun tetap menjaga persaudaraan dan persatuan.
Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diwakilkan Wakil Menteri Agama, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketum Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Ketum Persatuan Gereja Indonesia, Ketum Konfrensi Wali Gereja Indonesia, Ketum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketum Persatuan Umat Budha Indonesia dan Ketum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.
Medan – KABAR EKSPRES II Kodam I/Bukit Barisan bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam pengembangan Museum Perjuangan TNI di Jl Zainul Arifin No.8 Medan.
Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pinjam pakai tanah dan bangunan Museum Perjuangan TNI yang penandatanganan kerjasamanya dilakukan oleh Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan dengan Plt Dirut PT Asuransi Jiwasraya (Persero), R Mahelan Prabantarikso bertempat di Jl Zainul Arifin No.8 Medan. Selasa (16/01/2024).
Pangdam I/BB menjelaskan, tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa lainnya dalam rangka pengembangan museum bagi kepentingan masyarakat dan pencapaian fungsionalisasi museum untuk memperkuat apresiasi masyarakat terhadap nilai kesejarahan dan budaya bangsa.
Kodam I/BB dan PT Asuransi Jiwasraya Bekerjasama Kembangkan Museum Perjuangan TNI
Karenanya Mayjen Hasan memastikan bahwa Kodam I/BB masih tetap menggunakan atau memanfaatkan museum sebagai Museum Perjuangan TNI yang dijadikan tujuan wisata sejarah perjuangan bangsa guna mempelajari sejarah dan menambah wawasan bagi masyarakat khususnya para generasi muda dan pelajar.
“Untuk itu, Kodam I/BB berupaya melakukan pembenahan kondisi museum. Yakni menambah koleksi museum berupa monumen tank sebanyak dua unit,” ungkap Mayjen Hasan.
Selain itu, juga dilakukan pembenahan bangunan museum. Antara lain memasang keramik lantai kantor, perbaikan plafon lantai II, penggantian dan pengecatan serta pengadaan 100 kursi untuk pengunjung
Berbagai pembenahan itu, diakui Mayjen Hasan untuk mempertahankan nilai sejarah dari Museum Perjuangan TNI tersebut. Di mana, museum ini dulunya merupakan Kantor Makodam I/Bukit Barisan yang bernama Markas Komando Teritorium.
“Tempat yang sarat akan nilai sejarah dan dikenal oleh sebagian orang dengan nama Museum Bukit Barisan ini akan terus dipertahankan sebagai museum. Dan perjanjian ini akan diperpanjang selama digunakan sebagai museum,” tegas Mayjen Hasan mengakhiri.
Hadir mendampingi Pangdam, antara lain Kasdam, Irdam, para Asisten, Kabintaljarahdam, Kazidam, Kakumdam, Kapaldam serta Dandim 0201/Medan.
Palembang. – KABAR EKSPRES II Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumatera Selatan (Sumsel) Tyas Fatoni mengapresiasi sinkronisasi program kerja TP PKK se-Sumsel telah menyentuh angka 90 persen. Hal ini diungkapkannya saat menutup kegiatan Rapat Konsultasi (Rakon) dan Koordinasi TP PKK se-Sumsel tahun 2024 di Griya Agung Palembang, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/1/2024).
“Setelah saya menyimak paparan dari masing-masing TP PKK Kabupaten/Kota, 9 persen program kerja TP PKK baik di tingkat provinsi hingga tingkat daerah sudah tersinkronisasi. Saya apresiasi untuk kita semua. Sedangkan 10 persen lagi merupakan inovasi dari masing-masing TP PKK Kabupaten/Kota,” ucap Tyas.
Tyas menyebut capaian ini sesuai dengan tujuan dari diselenggarakannya Rakon TP PKK, yaitu menyelaraskan dan merumuskan perencanaan program kerja TP PKK Provinsi bersama TP PKK Kabupaten/Kota.
“Agar TP PKK Kabupaten/Kota lebih partisipatif dan inovatif serta lebih banyak memberikan kontribusi dan manfaat terhadap masyarakat khususnya di Sumsel,” kata Tyas.
6. Pj Ketua TP PKK Tyas Fatoni Apresiasi Sinkronisasi Program Kerja se-Sumsel Sentuh Angka 90 Persen
Selain itu, dalam program kerja TP PKK juga mendukung pelaksanaan program prioritas Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni. Di antaranya penurunan angka stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.
“Dalam program kerja PKK kita juga terus berkolaborasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program prioritas. Pada penanganan inflasi, PKK selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang GSMP, Gerakan Tanam dan memberikan bantuan bibit tanaman dalam setiap kegiatan TP PKK,” imbuhnya.
Tyas mengimbau seluruh pengurus TP PKK se-Sumsel agar terus menerus saling berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah di wilayah masing-masing.
Sebagai informasi Rakon ini melibatkan peserta sebanyak 239 orang terdiri dari 18 orang pengurus TP PKK Sumsel, 187 orang dari TP PKK Kabupaten/Kota yang terdiri dari para Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Pokja, 17 Kepala Dinas PMD se-Sumsel dan 17 pejabat BPKAD se-Sumsel.
Palangka Raya, – KABAR EKSPRES II Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020-2021,
sebagai berikut :
1. Tersangka MJR Sebagai Pengelola BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Tahun 2020 s/d 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan .
Pasal yang disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Tersangka ICD sebagai Kepala Bidang Kesmas Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2020 s/d 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
Pasal yang disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Tersangka MJR dan tersangka ICD dilakukan penahanan setelah memenuhi syarat-syarat penahanan yang sebagimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP.
Tersangka MJR dan tersangka ICD dilakukan Penahanan di Rutan Klas IIa Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah masing – masing Selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024 s/d tanggal 04 Februari 2024.
Adapun kasus posisi singkat perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020-2021
sebagai berikut :
Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) senilai Rp. 14.193.918.000,- (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), yang dipergunakan untuk : BOK Puskesmas, BOK Dinas Kesehatan, BOK Sistem E-Logistik Obat dan BMHP, BOK Stunting, Dukungan Manajemen, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, Pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2021,
KEJATI KALTENG TAHAN 2 (DUA) TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 – 2021
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan juga menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) senilai Rp. 16.414.374.000,- (enam belas miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang dipergunakan untuk : BOK Kab/Kota, BOK Puskesmas, BOK Kefarmasian dan Alkes, BOK Stunting, Jaminan Persalinan, Dukungan Akreditasi Puskesmas, Dukungan Akreditasi Laboratorium Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan.
Bahwa total Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 sebesar Rp. 32.216.739.200,- tersebut dikelola / dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara dicairkan tunai kemudian di setor dan atau ditransfer ke rekening pribadi beberapa pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Terkait kerugian negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 s/d 2021, Tim penyidik Masih menunggu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor.
Palangka Raya, 16 Januari 2024
KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
Banten, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Pendopo Kabupaten Pandeglang Danrem 064/MY Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus menjadi Narasumber Fokus Group Discussion dengan pembahasan pengaturan tindak pidana terhadap keamanan Negara dan tindak pidana terhadap ketertiban umum dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selasa. (16/01/2024)
Focus Group Discussing (FGD) diselenggarakan oleh pusat perancangan undang undang bidang politik hukum dan hak asasi manusia badan keahlian DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Focus Group Discussing (FGD) ini dihadiri juga oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita, S.E.,M.M, Wakil Ketua BURT DPR RI Dr. H.R Achmad Dimyati Natakusuma SH.MH Msi, Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusuma, Kepala Pusat perencanaan Undang undang bidang politik, hukum dan HAM badan keahlian DPR RI Lidya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Banten AKBP Mikrodin, Koorditanor Kejaksaan Tinggi Banten Neneng Rahmadini, SH. MH, Dandim 0603/Pandeglang Sekertaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Para ASDA, Kepala OPD Kab Pandeglang, Para Camat dan Kepala Desa Sekabupaten Pandeglang
Brigjen TNI Fierman selaku narasumber menjelasakan tentang kejahatan terhadap pertahanan negara dalam korelasinya dengan UU No. 1 Tahun 2023 meliputi pembocoran rahasia pertahanan negara pasal 197, pengkhianatan terhadap negara pasal 198 dan 201, tindak pidana waktu perang pasal 199 dan 200 dan sabotase pasal 202
“Undang undang ini dibuat bukan untuk menyengsarakan masyarakat, tapi untuk menjaga agar negara kita ini tetap besar, menjaga kedaulatan keutuhan wilayah serta untuk melindungi hajat orang banyak” ungkapnya
Darem 064/MY Jadi Narasumber Focus Group Discussing (FGD) Di Kabupaten Pandeglang
Sementara itu Bupati Pandeglang Irna Narulita, S.E.,M.M., dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini akan mengulas tentang UU No. 1 Tahun 2023 yang membahas tentang KUHP Baru dimana KUHP sebelumnya dinilai merupakan aturan yang diwariskan dari masa kolonialisme Belanda sehingga harus dilakukan revisi karena sudah tidak relevan.
Intinya pembahasan tentang KUHP Baru ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan aturan yang baru disusun dalam UU No. 1 Tahun 2023. Nantinya dalam pembahasan UU No. 1 Tahun 2023 ini akan mengulas lebih dalam tentang kondisi negara secara aktual diantaranya meliputi penanganan terhadap tindakan makar terhadap negara, tindakan asusila, penistaan agama dan permasalahan lainnya yang sebelumnya belum sempat diatur secara jelas dalam KUHP lama sehingga nantinya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi lebih maju.
“Diharapkan agar seluruh pihak yang hadir dalam FGD ini mendukung keberlangsungan acara dan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang agar berlangsung secara kondusif, “ucapnya.
