Sunkaen, NTT. – KABAR EKSPRES II Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonkav 6/Naga Karimata yang dipimpin Letkol Kav Ronald Tampubolon, S.H., M.Han.(Dansatgas), kembali menggagalkan aksi penyelundupan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 55 Liter, Rokok Thanos Bold sebanyak 2 Slop, Minuman Keras merk Napoleon 2 Dus,
Minuman Fanta sebanyak 24 Kaleng dan minuman Sprite sebanyak 24 Kaleng di sekitar Patok Prov 51 yang berada di Wilayah Yurisdiksi Indonesia tepatnya di Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU, Prov. NTT. Rabu (1/5/2024).
Menurut Danpos Baen Letda Kav Malik Hasibuan, kegiatan Patroli bermula adanya informasi dari warga saat Komsos tentang adanya aktivitas illegal disekitaran Jalan Tikus yang ada di Desa Sunkaen. Menyikapi informasi tersebut, sesuai perintah Dan SSK II, saya briefing Anggota untuk melaksanakan Patroli dan Ambush di sepanjang jalan tikus yang diduga berpotensi akan dilalui penyelundup.
Sastgas Yonkav 6/Naga Karimata Kembali Gagalkan Penyelundupan di Sekitar Patok Prov 51
Kegiatan Patroli dipimpin oleh Danpokpan I Pos Baen Serda R.Fauzi Batubara bersama anggota lainnya. Setelah memasuki Lokasi kedudukan, di TKP Tim Patroli menemukan adanya Cahaya Senter yang menandakan bahwasannya terdapat aktifitas disekitar Patok tersebut. Sekitar 50 Meter sebelum Sasaran, tiba tiba terdengar Gonggongan Anjing yang dibawa oleh sekelompok OTK yang membuat kelompok tersebut Melarikan diri menuju arah Passabe. Setelah dilaksanakan pengecekan di Lokasi, terdapat Barang yang berceceran dan 1 Karung tidak bertuan yang ditinggalkan di Lokasi, Danpokpan I Pos Baen segera perintahkan anggota untuk mengecek isi karung tersebut dan mendapatkan Barang Bukti. Barang tersebut diduga akan diselundupkan ke Daerah Timor Leste melalui Patok Prov 51, maka barang bukti tersebut untuk sementara kami bawa dan kami amankan di Pos Baen, ucap Danpos.
Mendapatkan hasil tersebut Pos Baen melaporkan kepada Dan SSK II Lettu Kav M. Buchori Fauzi dan barang hasil penyelundupan tersebut saat ini diamankan di Pos Baen untuk diserahkan ke Mako Satgas Yonkav 6/Naga Karimata untuk diproses selanjutnya. (Yonkav 6/NK)
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIMenteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Malaysia Yang Mulia Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin, di ruang kerja Menhan, Jakarta, Selasa (30/4/2024).
Dalam pertemuan bilateral ini, Menhan Prabowo menyambut hangat dan mengapresiasi Menhan Malaysia yang baru itu ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
“Selamat atas pengangkatan Yang Mulia Dato’ Seri Mohamed Nordin sebagai Menteri Pertahanan Malaysia yang baru. Kemhan RI siap bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Malaysia dan memberikan dukungan untuk Yang Mulia Dato’ Seri Mohamed Nordin,” ucap Menhan Prabowo.
Adapun Malaysia merupakan negara yang serumpun dengan Indonesia dan memiliki hubungan yang spesial khususnya di bidang pertahanan. Selama ini Indonesia telah menjalin kerja sama erat dengan Malaysia dalam berbagai bidang, di antaranya bidang pendidikan, intelijen, perdagangan, industri pertahanan, energi dan lain sebagainya.
Menhan Prabowo Sambut Kunjungan Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Lebih Erat di Bidang Pertahanan
“Indonesia berharap dapat menjalin kerja sama lebih erat lagi di bidang pertahanan, intelijen, industri pertahanan dan pendidikan yang lebih kuat dengan Malaysia, terutama dalam hal pertukaran siswa militer dan industri pertahanan,” ujar Menhan Prabowo.
Menhan Prabowo juga menegaskan kembali penghormatan Indonesia terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah serta keamanan di kawasan.
Sementara itu, Menhan Malaysia dalam akun Instagram pribadinya menyebut bahwa kunjungannya ke Indonesia adalah yang pertama sejak dilantik menjadi Menhan.
“Lawatan ini merupakan lawatan kerja resmi pertama saya ke Indonesia sejak dilantik sebagai Menteri Pertahanan,” ujarnya.
Pertemuan Menhan Prabowo dengan Menhan Malaysia turut dihadiri pula oleh sejumlah pejabat Kemhan yaitu Wamenhan RI M. Herindra, Plt. Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto, Kabaranahan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari, Plt. Karo TU dan Protokol Kemhan Mayjen TNI Rui Duarte dan Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Steverly C. Parengkuan.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIKedatangan Duta Besar (Dubes) Rwanda untuk Indonesia, Sheikh Abdul Karim Harelimana, di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, (30/4/2024), disambut hangat oleh Wakil Ketua MPR Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA (HNW).
Rwanda adalah negara yang berada di Afrika bagian tengah. Negara ini berbatasan dengan Uganda, Tanzania, Burundi, serta Republik Demokratik Kongo.
Di komplek parlemen, Abdul Karim yang didampingi Executive Assistant. Helen Mandagi. diterima oleh HNW di Ruang Kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III. Dalam pertemuan yang menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris itu banyak hal yang dibahas oleh HNW dan Abdul Karim.
Kepada wartawan HNW mengatakan, kedatangan Abdul Karim ke komplek parlemen untuk menindaklanjuti pertemuan yang telah dilakukan oleh Presiden Rwanda, Paul Kagame; dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo; pada tahun 2022 yang lalu. “Kedua negara telah bersepakat membuka hubungan langsung”, ujarnya. “Rwanda sudah membuka kedutaan besar di Indonesia”, tambahnya. Diungkap, Abdu Karim merupakan duta besar pertama Rwanda di Indonesia.
Bertemu Dubes Rwanda, HNW: Di Rwanda Demokratisasi Berjalan Baik, Kita Perlu Meningkatkan Kerjasama Antarparlemen
Sedang untuk menjalin hubungan dengan Rwanda, saat ini Indonesia masih melalui kedutaan besarnya yang ada di Kota Nairobi, Kenya. Duta besarnyaa masih dirangkap dengan beberapa negara Afrika lainnya. “Mereka ingin agar Indonesia segera membuka kedutaan besarnya di Rwanda”, tutur Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
HNW mengatakan sangat penting untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Rwanda. Negara itu dikatakan memiliki lokasi yang strategis di benua Afrika. Selain itu negara yang beribukota di Kigali ini sekarang mengalami kemajuan yang pesat. Diakui di sana pernah terjadi konflik antarsuku, Hutu dan Tutsi, yang menimbulkan banyak korban jiwa namun konflik tersebut akhirnya bisa berakhir dengan damai. “Mereka bisa bangkit setelah konflik antar suku yang panjang”, papar pria yang juga menjadi Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu.
Selepas konflik dan bangkit, Rwanda menurut HNW berubah dari negeri yang dulunya terbelakang menjadi negeri yang maju, bisa menghadirkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik serta tercipta persatuan nasional yang kuat berbasiskan keragaman suku dan agama.
Dari beragamnya suku, agama dan golongan, dan kepentingan serta bisa menyudahi konflik antarsuku, bangsa Indonesia bisa menjadikan Rwanda sebagai mitra yang berpengalaman positif, agar potensi konflik serupa di tengah keberagaman dan kepentingan itu tidak terjadi lagi, tidak terulang dan tidak menyebar. “Dengan mengedepankan keadilan, Rwanda merupakan salah satu negara yang berhasil mengatasi permasalahan peperangan antar suku yang mengancam persatuan nasional”tuturnya.
Abdul Karim dalam kesempatan itu memuji keberagaman dan majunya pendidikan Islam di Indonesia. Ia juga melihat dinamika ormas-ormas Islam serta peran yang dilakukan oleh MPR dan DPR. “Hal-hal yang seperti ini menurut Abdul Karim merupakan sesuatu yang bisa dikerjasamakan dengan Rwanda”, ujar HNW.
Meningkatkan hubungan antarparlemen bagi HNW perlu ditingkatkan sebab demokratisasi di Rwanda berjalan dengan baik, buktinya partisipasi perempuan Rwanda di parlemen mencapai 61 persen. Ketua Parlemen Rwanda pun juga perempuan. “Pemerintah di sana berharap adanya peningkatan kerjasama antarparlemen”, ungkap pria alumni Universitas Madinah, Arab Saudi, itu.
HNW juga sepakat bila hubungan antarparlemen dan pemerintahan kedua negara ditingkatkan. Dikatakan peningkatan hubungan kedua negara bisa terjadi apabila Indonesia telah membuka kedutaan besar di Kigali atau memperkuat kedutaan besarnya yang ada di Nairobi. “Dari sinilah selanjutnya hubungan perdagangan dan yang lainnya bisa diperkuat”,pungkasnya.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dibawah kepemimpinan Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto, menjadi leading sector dalam memaksimalkan berbagai potensi kekuatan TNI, Polri, hingga intelijen negara dalam mengatasi berbagai persoalan di Papua. Dari mulai permasalahan keamanan hingga kesejahteraan.
Salah satu dalil yang bisa dipegang selain Keselamatan Rakyat merupakan hukum tertinggi disuatu negara adalah ‘Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’, yang merupakan salah satu tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Jika tidak dilaksanakan, maka sama saja tidak menjalankan amanat konstitusi.
Bertemu Menkopolhukam, Pimpinan MPR RI Dorong Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi Untuk Membasmi OPM di Papua
“Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam. Memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik. Sehingga potensi kekuatan TNI, Polri, dan intelijen bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai, dengan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan tanpa meninggalkan pendekatan penegakan hukum dan kedaulatan bangsa,” ujar Bamsoet usai Pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Menkopolhukam Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (30/4/2024).
Hadir Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara dan Fadel Muhammad, serta Ketua Komite II DPD RI sekaligus Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota MPR RI Papua (MPR RI For Papua) Yorrys Raweyai.
Turut hadir jajaran Kemenkopolhukam antara lain, Deputi I Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi II Politik Luar Negeri Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, Deputi III Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, Deputi IV Pertahanan Negara Laksda TNI Kisdiyanto, dan Deputi V Keamanan Nasional Irjen Pol Rudolf Alert Rodja.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, MPR dalam kapasitasnya sebagai pengatur iklim dan suhu politik nasional senantiasa merasa terpanggil untuk membangun berbagai pemikiran yang konstruktif melalui musyawarah, dialog, dan diskusi dengan pemikiran yang terbuka. Sehingga dapat melihat setiap persoalan dari berbagai sudut pandang.
“Pada hakikatnya penyelesaian setiap konflik harus mendahulukan cara-cara damai dan pendekatan humanis. Di sisi lain, mengedepankan soft approach tidak kemudian dimaknai mengabaikan langkah tegas dan terukur, khususnya ketika hidup dan kehidupan rakyat yang menjadi taruhannya. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa hak rakyat Papua untuk hidup aman dan damai, tidak tercederai oleh adanya aksi kekerasan yang menghantui kehidupan mereka,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, sejak awal taun 2024 saja, hingga saat ini setidaknya sudah terjadi 12 tindak kekerasan di Papua. Antara lain, pada 4 April 2024, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan aksinya menyerang pos keamanan TNI-Polri Bank Papua di Intan Jaya, Papua Tengah. Akibat dari serangan KKB tersebut terdapat dua anak-anak yang tertembak.
“Pada 18 Maret 2024, prajurit Korps Marinir, Sertu (Mar) Ismunandar gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Muara, Puncak Jaya, Papua Tengah. Pada 6 Februari 2024, terjadi aksi penembakan oleh gerombolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengakibatkan 1 orang polisi dan 1 warga sipil terluka, bertempat di Bandara Perintis Banyubiru Kabupaten Paniai, Papua Tengah,” terang Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, dari aspek ekonomi, UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, harus difokuskan pada keberlanjutan pemberian dana Otsus serta perbaikan tata-kelolanya. Serta pemekaran wilayah Papua, dapat menjadi pintu masuk bagi penyelesaian berbagai persoalan yang masih mengemuka.
“Sebagai gambaran, pada tahun 2024, dana Otsus Papua mencapai Rp 9,62 triliun. Meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 8,91 triliun. Besarnya dana otsus ini harus diimbangi dengan mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitasnya. Khususnya dalam memajukan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Dengan mengedepankan pendidikan dan kesehatan gratis bagi para penduduk Papua,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ke-72, bertempat di Lapangan Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2024).
Dalam sambutannya, Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan dalam rangkaian HUT Kopassus ke-72 yang mengusung tema “Mengabdi Dengan Kehormatan, Pelindung Sejati Kedaulatan”, hal tersebut selaras dengan visi TNI yang PRIMA yaitu TNI yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif dalam menghadapi berbagai dimensi ancaman yang semakin luas dan kompleks.
Panglima TNI Pimpin Upacara Peringatan HUT Kopassus Ke-72
“Dengan tegak dan semangat yang tercermin pada tema HUT ke-72 Kopassus tersebut, Saya yakin bahwa Kopassus akan mampu mendukung tugas pokok TNI dengan berbuat terbaik dalam berbagai bentuk penugasan di daerah operasi, Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan kesetiaan yang telah ditunjukkan oleh seluruh prajurit Kopassus dimanapun bertugas dan berperan. Kehebatan Kopassus yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dan disegani oleh pasukan khusus di seluruh dunia,” ungkap Panglima TNI.
Diakhir amanatnya, Panglima TNI berharap agar Kopassus terus melakukan terobosan-terobosan berupa adopsi, inovasi dan rekayasa teknologi mutakhir dengan memberdayakan industri pertahanan global, namun tetap memegang teguh semangat kemandirian melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri guna tercapainya postur Kopassus yang ideal.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dan pejabat lainnya.
Manokwari, – KABAR EKSPRES IIWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 menjadi momentum perbaikan pelayanan kepada rakyat. Selasa, 30 April 2024
Menurutnya, urusan yang menyangkut kemaslahatan rakyat tak bisa dikompromikan. Lagi pula, hakikat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, bukan personal.
Dia melanjutkan, setelah puluhan tahun Provinsi Papua Barat terbentuk, pemerintahan di dalamnya perlu melakukan evaluasi terkait apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan melalui Musrenbang. Termasuk salah satunya memaksimalkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat Papua Barat khususnya.
“Sehingga sampai dengan hari ini, itu ada anggapan masyarakat kalau mereka itu sebenarnya [menganggap] Otsus [ada], tapi kita belum merasakan Otsus,” katanya pada awak media usai Musrenbang Provinsi Papua Barat Tahun 2024 di Ballroom Meridien Hotel Aston Viu Manokwari, Papua Barat, Senin (29/4/2024).
Otsus, menurut Wempi, bukagn hanya persoalan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa program pemerintah di Papua berasal dari aspirasi masyarakat. Sebab, program nyata inilah yang diperlukan oleh masyarakat. Pihaknya juga berharap melalui pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat pelayanan publik menjadi lebih mudah.
“Berarti [dengan Otsus] Provinsi Papua Barat ini bisa fokus memikirkan tujuh kabupaten di sekitarnya,” ujarnya.
Untuk itu, dia meminta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana program pemerintahan di Papua Barat harus mampu memahami tugasnya secara baik di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat.
“Kalau hari ini Musrenbang, itu kan tidak ada gubernur definitif karena memang belum ada. Tapi saya berharap dengan Musrenbang hari ini, yang akan fokus yang dibahas dan dirumuskan itu paling tidak mungkin diterjemahkan sedikit dengan visi-misinya gubernur yang akan datang,” tandasnya.
Pulau Timor, – KABAR EKSPRES IIKapal Negara (KN) Pulau Marore – 322 Bakamla RI di bawah komando Letkol Bakamla Adi Poetra Sitanggang berhasil melakukan evakuasi kru kapal berbendera Tanzania, MV. Da HaoHao di Perairan Pulau Timor, Senin (29/04/2024).
Diketahui bahwa kru kapal tersebut merupakan korban kapal terbakar, dan berhasil diselamatkan oleh kapal yang sedang melintas, yaitu MT. Maran Gas Psara.
Kronologis kejadian dimulai ketika KN. Pulau Marore – 322 menerima laporan kebakaran kapal MV. Da Hao di posisi 06° 29.9″ S – 125°33.1″ T. Laporan ini kemudian diteruskan oleh ATC Dili kepada Basarnas Command Center dan Puskodal Bakamla RI pada pukul 17.44 WITA. Berkat koordinasi yang baik, 10 kru kapal MV. Da Hao berhasil dievakuasi oleh MT. Maran Gas, yang kemudian berkoordinasi dengan Basarnas untuk diserahterimakan di Perairan Kupang.
Pada pukul 18.00 WITA, KN. Pulau Marore – 322 menerima informasi dari Puskodal Bakamla RI untuk melakukan evakuasi korban dari MT. Maran Gas Psara. Kemudian, pada tanggal 29 April pukul 08.20 WITA, KN. Pulau Marore – 322 melakukan kontak dengan MV. Maran Gas Psara di Perairan Timor, dan berhasil melaksanakan evakuasi terhadap ABK MV Da Hao di posisi 09° 18.7″ S – 123° 41.3″ T.
Bakamla RI Evakuasi ABK Kapal Tanzania Terbakar di Perairan Pulau Timor
Evakuasi tersebut melibatkan 10 orang kru, terdiri dari 8 orang Warga Negara Indonesia dan 2 orang Warga Negara Tiongkok. Setelah proses evakuasi selesai, pada pukul 10.55 WITA dilakukan penyerahan kepada pihak berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari dokumen kapal yang didapatkan, menyebutkan bahwa MV. Da Hao merupaka kapal kargo semen, dengan rute terakhir dari Dili menuju Manokwari.
Tindak lanjut dari kejadian ini melibatkan pelaporan kepada Kapuskodal Bakamla RI dan Kasubditgaropsla, pembuatan berita acara serah terima dengan MV. Maran Gas Psara, serta penyerahan kepada KN. SAR Antareja. Ditegaskan bahwa kegiatan evakuasi berlangsung dengan aman dan lancar.
Hingga berita ini diturunkan, MV. Da Hao masih mengapung tanpa awak di barat daya perairan Wetar, sehingga diharap menjadi perhatian agar pengguna pelayaran di wilayah tersebut dapat berhati-hati.
Autentifikasi : Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Brigjen Dwi Irianto menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (29/4/2024) sore ini.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pelantikan dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri pejabat utama Mabes Polri di Rupatama, Mabes Polri.
“Pak Kapolri memimpin langsung acara serah terima jabatan Kapolda Sulawesi Tenggara,” kata Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya.
Kapolri Lantik Brigjen Dwi Irianto Jadi Kapolda Sultra
Ia menuturkan, Brigjen Dwi Irianto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sultra berdasarkan STR Mutasi Nomor: ST/759/IV/KEP./2024 tertanggal 26 April 2024 kemarin, ditunjuk menggantikan Irjen Teguh Pristiwanto yang telah memasuki masa purna tugas.
“Selamat kepada Brigjen Dwi Irianto semoga amanah mengemban tugas menjadi Kapolda Sultra. Dan kepada Irjen Teguh Pristiwanto terima kasih atas pengabdiannya kepada institusi Polri selama ini, dan selamat memasuki masa purna tugas,” tutur Trunoyudo.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan menjelang transisi politik kepemimpinan nasional, MPR RI kembali akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa. Antara lain, Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin; Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo – Gibran.
Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan wakil presiden ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-9 Hamzah Haz, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono; para mantan Ketua MPR RI; pimpinan partai politik; serta pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan termasuk organisasi keagamaan.
Ketua MPR RI Bamsoet: Dimasa Transisi Kepimpinan Nasional, Pimpinan MPR Akan Bangun Komunikasi Politik Melalui Silaturahmi Kebangsaan ke Berbagai Tokoh Bangsa
“MPR RI juga akan menyelenggarakan Silaturahmi Nasional Kebangsaan dengan menggunakan format pertemuan Meja Bundar, bersama pimpinan lembaga negara. Membahas berbagai hal penting seputar kebangsaan untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif dan efisien,” ujar Bamsoet dalam Rapat Pimpinan MPR RI, Senin (29/4/2024).
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Silaturahim Kebangsaan diperlukan agar MPR RI bisa tetap membumi di berbagai kalangan.
Menjadi Rumah Kebangsaan yang menjaga kemajemukan bangsa, pengawal ideologi Pancasila, serta penegak konstitusi dan kedaulatan rakyat. Menjadi benteng bagi tetap berdirinya NKRI.
“Sekaligus memastikan bahwa perjalanan bangsa ini tetap tegak lurus dan bermuara pada terwujudnya cita-cita nasional yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Silaturahmi Kebangsaan dilandasi pada prinsip bahwa kemerdekaan yang diraih sejak 78 tahun yang lalu, tidaklah terlahir dari ruang hampa. Bukan pula didapatkan secara instan, ataupun hasil pemberian. Tetapi buah dari perjuangan dan pengorbanan yang didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kerja keras dan perjuangan para pendiri bangsa, sejak dulu dan dilanjutkan hingga saat ini, menjadi modal bangsa kita dalam melangkah menuju Indonesia Emas 2045.
“Indonesia Emas yang dicita-citakan adalah Indonesia yang rakyatnya sejahtera, yang ditandai dengan nihilnya angka kemiskinan. Indonesia yang memiliki pengaruh kuat dalam pergaulan dunia dengan dukungan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing global. Serta Indonesia yang ramah lingkungan dalam pengelolaan negara. Mewujudkannya, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Melainkan perlu gotong royong dari berbagai pihak dan kalangan,” pungkas Bamsoet.
Bengkayang, – KABAR EKSPRES II Wujud persahabatan dan untuk meningkatkan tali silaturahmi, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 16/TK Pos Koki Gabma Jagoi Babang menghadiri upacara HUT Ke-25 Kabupaten Bengkayang.
Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 16/TK Pos Koki Gabma Jagoi Babang yang dipimpin langsung oleh Danki 1 Koki Gabma Jagoi Babang Kapten Arm Ervin Panji Gama Putra beserta 6 orang anggota lainnya melaksanakan upacara Hari Jadi Kabupaten Bengkayang yang ke-25 di halaman Kantor Kecamatan Jagoi Babang Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Senin (28/4/2024)
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan hari jadi Kabupaten Bengkayang yang sudah berdiri selama 25 Tahun. Kegiatan ini juga menjadi bukti sinergitas antara Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 16/Tumbak Kaputing dengan instansi pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Bengkayang.
Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 16/TK Hadiri Upacara HUT Ke-25 Kabupaten Bengkayang
Pada kesempatan ini Bupati Kabupaten Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E., M.M. mengucapkan dalam pidatonya sangat senang dan mengucap syukur atas kehadiran rekan-rekan dari Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 16/TK yang dihadiri oleh Danki 1 Koki Gabma Jagoi Babang beserta anggota lainnya dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Bengkayang pada tahun ini.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menjadikan TNI selalu dekat dengan masyarakat dan manunggal dengan masyarakat. (Yonarmed 16/TK)
