Pasca Lebaran, Polres Tegal Kota Tingkatkan Kegiatan Patroli

Kota Tegal, – KABAR EKSPRES II Untuk mewujudkan kondusifitas wilayah. Satuan Samapta Polres Tegal Kota meningkatkan kegiatan patroli.

Setiap harinya regu patroli menyisir kawasan yang rawan terjadinya kejahatan. Seperti obyek vital perbankan, tempat keramaian dan obyek wisata yang ada di Kota Tegal.

Petugas dengan menggunakan buddy system dan bersenjatakan laras panjang melaksanakan patroli mengelilingi wilayah dalam kota. Bahkan sampai ke wilayah perbatasan dengan Kabupaten Brebes maupun Kabupaten Tegal.

Kapolres Tegal Kota melalui Kasat Samapta AKP Bambang Sridiartono mengungkapkan, dinamika kegiatan masyarakat setelah Idul Fitri 1445 H masih cukup tinggi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan suatu kerawanan tersendiri. Seperti rawan tindak kejahatan copet, jambret, curanmor, curat dan curas.

Pasca Lebaran, Polres Tegal Kota Tingkatkan Kegiatan Patroli

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjut Kasat Samapta, pihaknya telah mengoptimalkan anggotanya untuk meningkatkan patroli. Baik patroli roda empat, roda dua bahkan bersepeda.

“Patroli terus kita tingkatkan. Terutama pada tempat keramaian seperti kawasan Alun-alun, taman Pancasila dan obyek-obyek vital. Harapannya dapat tercipta kondusifitas wilayah dan ketertiban dalam berlalu lintas,” ungkap Kasat Samapta, Selasa (23/4/2024).

Kasat Samapta menambahkan, bahwa rute patroli setiap hari berpindah – pindah. Dengan memperhatikan situasi kerawanan wilayah yang ada.

“Satu lokasi bisa saja kita patroli lebih dari sekali. Dan kita juga melaksanakan patroli bersepeda yang kita rasa lebih efektif. Karena bisa menjangkau lokasi ataupun jalur yang susah kita lalui dengan kendaraan patroli roda empat,” terangnya.

Kegiatan patroli memang sudah menjadi tugas rutin dari Kepolisian. Untuk menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Namun demikian, pasca lebaran seperti sekarang ini pihak Kepolisian lebih meningkatkan intensitasnya.

“Dengan kehadiran petugas Polri melalui giat patroli, kami berharap dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan. Sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Tegal,” harapnya.

Reporter: Ahmad S

LCM menggelar promo khusus bertajuk “Gebyar 1 Dekade LCM”.

SEMARANG, – KABAR EKSPRES II Lunpia Cik Meme (LCM) kembali memberikan kejutan unik bagi para pecinta lunpia.

Terbaru ini, LCM menggelar promo khusus bertajuk “Gebyar 1 Dekade LCM”.

Penawaran ini untuk memeriahkan hari jadi LCM yang genap berusia sepuluh tahun.

“Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Illahi, sekarang ini LCM telah memasuki jenjang usia 10 tahun,” kata pemilik LCM, Meliani Sugiarto SE atau yang lebih familier disapa Cik Meme.

Dia mengaku, perjuangannya hingga sampai di titik ini tidaklah mudah. Pahit getir dan terjalnya jalan, telah mampu ia lewati.

“Ini berkat dukungan semua pihak khususnya para relasi pecinta LCM. Sebagai ucapan rasa terima kasih, kami menyuguhkan Lunpia Original dengan harga terjangkau,” sebutnya.

Pelanggan dapat menikmati Lunpia Original dengan harga Rp 19 ribu, dari harga normalnya Rp 22 ribu.

LCM diketahui memang kerap memberikan promo pada momen-momen tertentu.

Sebut saja misalnya pada bulan puasa, hari jadi Kota Semarang hingga ketika menjelang hari kemerdekaan.

LCM menggelar promo khusus bertajuk “Gebyar 1 Dekade LCM”.

LCM memang dipandang sudah menjadi ikon kuliner Kota Semarang, sekaligus pelopor lunpia bersertifikat Halal.

Hal itu artinya semua produk LCM telah mendapatkan sertifikasi Halal.

Sekadar informasi, sejarah Lunpia Cik Me Me dipelopori oleh engkong buyutnya, yaitu pasangan suami Istri Tjoa Thay Joe dan Mbok Wasie (1870).

Pasangan ini bertempat tinggal di perkampungan Brondongan Semarang Timur.

Melalui kampung itu pula, asal Meliani Sugiarto SE, atau yang lebih populer disapa Cik Me Me.

Ia kemudian dibimbing dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, yaitu Maestro Chef Lunpia Tan Yok Tjay dan So Tan Hwa yang merupakan generasi ke-2 Lunpia Mataram dan Generasi ke-4 Lunpia Semarang.

Red

Kejati Menetapkan 1 Orang Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam Tahun 2013 s/d 2018

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali menetapkan 1 (satu) Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam Tahun 2013 s/d 2018 yakni MS berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-4162/M.1/Fd.1/04/2024 tanggal (23/4/2024).

Bahwa Tersangka MS selaku Direktur Investasi dan Pengembangan Dana Pensiun Bukit Asam Tahun 2015 s.d. 2017 bersama-sama dengam Tersangka ZH (telah dilakukan penahanan) selaku Direktur Utama Dana Pensiun Bukit Asam telah melakukan Penempatan Investasi pada Reksadana (Reksadana Millenium Equity Growth Fund dan Millenium Dynamic Equity Fund), Saham LCGP dan Saham ARTI yang tidak didasari Memorandum Analisis Investasi (MAI) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pedoman Operasional Investasi Dana Pensiun Bukit Asam, melainkan investasi Reksadana Millenium Equity Growth Fund dan Reksadana Millenium Dynamic Equity Fund dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Tersangka AC (telah dilakukan penahanan) selaku owner PT. Millenium Capital Manajemen (PT. MCM), investasi Saham LCGP dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Tersangka SAA (telah dilakukan penahanan) selaku perantara (broker), dan investasi Saham ARTI dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Tersangka RH (telah dilakukan penahanan) selaku Konsultan Keuangan PT. Rabu Prabu Energy, dimana kesepakatan-kesepakatan menjanjikan akan dibeli kembali dengan keuntungan antara 12% sampai dengan 25 % yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan namun ketika jatuh tempo keuntungan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, selain itu Tersangka MS menandatangani Instruksi/perintah agar Bank Custodion melakukan pembayaran transaksi saham LCGP dan ARTI sehingga Dana Pensiun Bukit Asam mengalami kerugian.

Kejati Menetapkan 1 Orang Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam Tahun 2013 s/d 2018

Bahwa perbuatan Tersangka MS bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan antara lain: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan /atau Sukuk, Peraturan OJK Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, Peraturan OJK Nomor 3/ POJK.05 tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Pedoman Operasional Investasi Dana Pensiun Bukit Asam Nomor QP: DPBA: INV: 05:00 tanggal 29 September Tahun 2008 dan Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero), Tbk. Nomor: 188/KEP/Int-0100/PGH.09.08/2016 tanggal 8 april 2016 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bukit Asam yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.234.506.677.586.- (dua ratus tiga puluh empat miliar lima ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta.

Pasal yang disangkakan untuk Tersangka MS adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa dalam tahap penyidikan, Penyidik melakukan penahanan kepada Tersangka MS di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 (dua puluh) hari kedepan.

Reporter: Casroni

Iqbal Irsyad Disuruh Maju Andrew Suryali Jadi Ketua PWI Jaya?

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Tidak berapa lama lagi, anggota PWI Jaya akan melangsungkan perhelatan akbar, pemilihan Ketua PWI Jaya dalam Konferensi Cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta yang akan berlangsung, Kamis (25/4/2024).

Dalam pemilihan kali ini ada dua kandidat yang akan bertarung, Kesit Budi Handoyo dan Iqbal Irsyad.

Kesit B Handoyo, selama ini dikenal sebagai pengamat dan komentator sepak bola andal, sudah berkecimpung di organisasi PWI Jaya sejak hampir 20 tahun silam dan telah menjadi wartawan sekitar 30 tahun.

Wartawan olahraga senior ini pernah memimpin Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Jaya pada periode 2004-2009, wakil sekretaris 2014-2019, dan sekretaris pada periode 2019-2024, mendampingi Sayid Iskandarsyah, yang menjadi Sekjen PWI Pusat pasca Kongres PWI di Bandung, September 2023.

Dalam proses menuju pemilihan ketua definitif melalui Konferprov, Kesit mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua.

Iqbal Irsyad Disuruh Maju Andrew Suryali Jadi Ketua PWI Jaya?

“InsyaAllah dengan pengalaman yang saya peroleh selama ini saya akan berjuang untuk membuat kinerja organisasi PWI Jaya lebih baik ke depannya,” papar Kesit.

Sejumlah program telah disiapkan Kesit dalam program kerja mendatang, seperti memberikan asuransi tenaga kerja gratis untuk pemegang kartu anggota biasa PWI Jaya, dan pelatihan bagi seluruh wartawan PWI Jaya berupa bimbingan teknis dalam upaya menghadapi disrupsi teknologi digital dan membangun perumahan untuk anggota PWI Jaya.

Sementara, kandidat lainnya, Iqbal Irsyad, merupakan Sarjana lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta dan tengah menempuh pendidikan Strata-2 (S2) dalam bidang Manajemen SDM di Universitas Bina Bangsa, berkomitmen memperkuat solidaritas anggota PWI DKI Jakarta melalui penguatan kelembagaan, pendidikan, advokasi, kesejahteraan, dan kepedulian sosial, guna menciptakan organisasi pers yang profesional, mandiri, dan bermartabat.

Sebagai pemimpin redaksi VOI.ID, Iqbal Irsyad mengungkap visi misinya untuk membawa PWI Jaya ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Salah satu program prioritasnya adalah menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Gratis, sebagai upaya mendukung pendidikan jurnalistik di tengah arus informasi yang begitu deras, terutama di media sosial.

Sementara, UKW PWI Pusat tengah dilanda prahara dengan terungkapnya dugaan penggelapan dana UKW sebesar kurang lebih Rp.2 M yang diduga dilakukan sejumlah pengurus teras PWI. Sehingga program UKW gratis yang diusung Iqbal Irsyad diragukan banyak pihak.

“Pasca skandal UKW dari BUMN, apakah masih ada perusahaan yang mau membiayai UKW gratis buat anggota PWI?” tanya sejumlah kalangan.

Iqbal Irsyad sendiri mengaku disuruh maju oleh pemilik VOI.ID, seorang pengusaha tambang dan pembangkit listrik terbarukan di Kalimantan, untuk bertarung menjadi Ketua PWI Jaya. Dalam penelusuran awak media, pemilik VOI.ID adalah Andrew Suryali.

“Saya tadinya tidak ingin maju, namun Bos saya menyuruh saya untuk maju di pemilihan Ketua PWI Jaya,” kata Iqbal kepada sejumlah pihak.

Kesit dan Iqbal, keduanya bukan orang baru di kepengurusan PWI Jaya. Kesit adalah Sekretaris PWI Jaya 2019-2024, sementara Iqbal menjabat bendahara. Kesit dan Iqbal berkompetisi untuk menggantikan posisi ketua yang ditinggalkan Sayid Iskandarsyah, kini Sekjen PWI Pusat.

Akankah prahara yang tengah terjadi di PWI Pusat akan berdampak kepada para kandidat, mengingat salah satu kandidat didukung penuh oleh salah satu pengurus PWI Pusat yang diduga terlibat penggelapan dana UKW bantuan dari BUMN?

Menurut informasi yang diperoleh awak media, dana UKW yang diselewengkan diduga digunakan juga untuk membeli suara dengan mengumpulkan KTA para pemilik suara agar memenangkan jagoan salah satu pengurus PWI Pusat yang bermasalah.

Repirter: Casroni

Kemendagri: Jadikan Musrenbang sebagai Wadah Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Gorontalo, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dijadikan sebagai wadah untuk menemukan solusi atas permasalahan kemiskinan ekstrem di daerah. Selasa, (23/4/2024).

Tidak terkecuali bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo yang terus berupaya melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berbagai strategi. Hal itu dibuktikan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo yang menurun menjadi 0,36 persen di tahun 2023 sebesar 15,510 jiwa dari pada tahun 2022.

“Dari 34 provinsi, terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrem termasuk Gorontalo. Perlu terus diperhatikan kabupaten/kota mana saja di Gorontalo yang masih tinggi angka kemiskinannya,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri memberi sambutan dalam kegiatan Musrenbang Provinsi Gorontalo di Aston Hotel Kota Gorontalo pada Selasa, 23 April 2024.

Yusharto menjelaskan, ada tiga strategi percepatan penghapusan kemiskinan yang bisa diterapkan Pemprov Gorontalo. Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

Kemendagri: Jadikan Musrenbang sebagai Wadah Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

“Upaya-upaya ini dapat mendukung target nasional pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah mengalokasikan sebesar Rp. 185,78 Milyar atau 9,42% terhadap total belanja daerah pada APBD Tahun 2024,” jelas Yusharto.

Selain mendorong Musrenbang sebagai forum untuk menampung aspirasi dari berbagai stakeholder, Yusharto juga menggarisbawahi mengenai pentingnya Pemprov Gorontalo mengelola setiap potensi lokal yang dimiliki dan membangun kerja sama dengan prinsip pentahelix.

“Perlu juga memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional, agar pembangunan daerah dapat selaras dengan pembangunan pusat,” pungkasnya.

Reporter: Casroni

Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Sampaikan Terimakasih Suksesnya Kunker Presiden di Sulbar

MAMUJU, – KABAR EKSPRES II Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulbar, Pimpinan Forkopimda baik TNI dan Polri serta dari tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dan mahasiswa yang telah mensukseskan agenda kunjugan Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat 22-23 April 2024

Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan , setelah suksesnya seluruh agenda kunjungan kerja Presiden di Provinsi Sulbar. ia pun menyampaikan rasa terimaksih kepada Presidan dan jajaran Mentri Kabinet Indonesia Maju yang berkenan hadir di Provinsi Sulbar.

“Terima kasih kepada Kapolda dan Pangdam atas semua dukungan pengamanan, sebab kita tau masyarakat tumpah ruah ribuan,” kata Prof Zudan

Atas suksesnya seluruh agenda tersebut, Presiden memberikan respon positif bagi pemerintah Provinsi Sulbar. Presiden pun telah mencatat dukungan yang akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Kementrian PUPR, Mentri Kesehatan dan Mentri Perhubungan.

“Terutama di Bandara ini, lampu akan segera di pasang, kemudian di Mamasa RSUD akan segera diperbaiki, dan akan dibangunan pasar baru,” ucap Zudan.

Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Sampaikan Terimakasih Suksesnya Kunker Presiden di Sulbar

Selain itu, untuk Inpres jalan daerah akan ditambah termasuk penanganan bantuan gempa tahap II untuk Majene dan Mamuju akan di komunikasikan kepada Kepala BNPB.

“Dan yang bagus untuk pendidikan akan dibangunkan asrama untuk SMKN 1 Rangas dan akan diberikan mobil listrik untuk praktek,” ujarnya.

Ia menambahkan, rencananya Presiden kembali akan datang untuk meresmikan Bendungan Budong-Budong dan penyelesaian Bandara Tampa Padang.”Ini akan dikebut penyelesaiannya,” jelas Zudan.

Zudan juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang antusias menyambut kedatangan Presiden, dengan sambutan tersebut menurutnya Presiden sangat dicintai oleh rakyat.

Sementara Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun mengatakan kesuksesan dalam melakukan pengamanan merupakan bagian dari kolaborasi seluruh pihak baik dari TNI, Polri serta seluruh elemen yang telah membantu mengamankan agenda kunjungan presiden.

“Ini tidak dilaksanakan oleh satu pihak, kita melakukan kolaborasi termasuk pemerintah daerah dan kepolisian, bahwa kunker Presiden harus aman dan lancar,” bebernya.

Hal senada juga disampaikan Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar bahwa kesuksesan dalam mengamankan berkat kebersamaan seluruh pihak.

“Alhamdulillah selama kunjungan situasi aman,”tututpnya.

Red

Presiden Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Infrastruktur Pasar

Sulbar, – KABAR EKSPRES II Dalam kunjungan perdananya ke Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, (23/4/2024).

Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Tumpah Mamasa. Presiden Jokowi datang untuk mengecek kondisi harga-harga bahan pokok di daerah tersebut, sekaligus infrastruktur pasarnya.

Berdasarkan hasil pantauannya, Presiden Jokowi melihat bahwa harga komoditas di pasar tersebut maupun di Provinsi Sulawesi Barat secara umum menunjukkan stabilitas yang baik, dibandingkan provinsi lain. Presiden juga mengapresiasi kualitas dan harga beras lokal yang menurutnya patut dijadikan contoh oleh provinsi lain di Indonesia.

“Tadi saya melihat harga-harga di sini juga stabil dibandingkan provinsi lain, misalnya kayak bawang merah harganya baik, cabai merah keriting juga baik harganya Rp40 ribu, bawang merah tadi Rp33 ribu, beras ada yang Rp11 ribu beras lokal ini yang bagus sekali,” ujar Presiden.

Mengenai kondisi pasar saat ini, Presiden menyatakan komitmennya untuk membangun pasar baru sebagai respons terhadap kebutuhan lokal akan fasilitas perdagangan yang lebih baik. Namun, Presiden meminta agar pemerintah daerah menyiapkan lokasinya agar berdekatan dengan pasar tumpah saat ini.

Presiden Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Infrastruktur Pasar

“Ini mau kita buatkan pasar, kita bangun, tapi tadi saya tanya ke Pak Bupati lokasinya memang yang harus berdekatan dengan yang di sini tidak bisa dipindah jauh dari sini karena konsumennya ada di sekitar lokasi ini,” tutur Presiden.

Kristina, seorang pedagang sayur, berharap pembangunan pasar baru tersebut dapat diwujudkan. Menurutnya, kehadiran pasar tersebut sangat dibutuhkan masyarakat setempat karena selama satu dekade terakhir praktis hanya ada pasar tumpah.

“Semoga Bapak Presiden terbaik kami bisa melihat keadaan kami sekarang di Mamasa ini yang betul-betul membutuhkan perhatian dari Bapak Presiden,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Herwan, seorang pedagang sayur, yang berharap agar Mamasa segera memiliki pasar tetap untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan.

“Saya sampaikan di Mamasa ini tidak ada pasar. Harapan saya mudah-mudahan Mamasa ini ada pasar tetapnya. Mudah-mudahan Mamasa punya pasar tetap,” ujar Herwan.

Melalui kunjungan ini, Presiden Jokowi menegaskan kembali pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi lokal. Dengan rencana pembangunan pasar baru, diharapkan dapat memperkuat struktur perdagangan di Mamasa dan memberikan kestabilan ekonomi lebih baik bagi pedagang dan warga setempat.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrulloh, dan Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain.

Reporter: Casroni

Presiden Resmikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 147 Bangunan Terdampak Gempa di Sulawesi Barat

Mamuju, – KABAR EKSPRES II Presiden Joko Widodo meresmikan serangkaian proyek rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Sulawesi Barat yang terdampak oleh bencana gempa bumi pada tahun 2021 lalu.

Dalam acara peresmian di SMKN 1 Rangas, Presiden mengumumkan penyelesaian 147 bangunan dan infrastruktur yang telah direhabilitasi. (23/4/2024).

“Alhamdulillah berkat kerja keras kita semuanya hari ini akan kita resmikan 147 bangunan yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi di Sulawesi Barat pascabencana yang lalu, bencana gempa,” ucap Presiden Jokowi dalam sambutannya.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang kita bangun di Mamuju dan pada umumnya di Sulawesi Barat ini atas instruksi dan perintah langsung saat gempa. Saya lihat tadi alhamdulillah sudah selesai, hanya kurang Gedung DPRD dan Masjid Syuhada,” tambahnya.

Presiden Resmikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 147 Bangunan Terdampak Gempa di Sulawesi Barat

Total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk proyek ini mencapai Rp1,031 triliun. Proyek ini meliputi rehabilitasi 47 bangunan perkantoran, 29 fasilitas kesehatan, 43 fasilitas pendidikan termasuk di SMK 1 Rangas ini, 1 gedung peribadatan, 1 fasilitas olahraga, 7 rumah susun, 2 rumah adat, dan 17 prasarana air minum.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meresmikan penyelesaian tiga ruas jalan sepanjang 22,4 km, yang dibiayai melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Pembangunan menghabiskan biaya sebesar Rp81,8 miliar yang tersebar di tiga kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Pasangkayu, satu ruas jalan sepanjang 9,4 km dengan biaya Rp24,4 miliar meliputi Trans Sulawesi – Baras – Kapaha – Balanti – Motu;
2. Kabupaten Mamuju, satu ruas jalan sepanjang 10 km dengan biaya Rp35,2 miliar mencakup Salubatu – Bonehau; dan
3. Kabupaten Mamasa, satu ruas jalan sepanjang 3,0 km dengan biaya Rp22,2 miliar mencakup Tabone – Nosu.

Proyek rehabilitasi ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana, tetapi juga memulihkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. Ini menandakan komitmen pemerintah dalam respons cepat dan efektif terhadap bencana serta pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur yang vital bagi masyarakat.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrulloh, dan Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suradi.

Red

Awali Hari Kedua di Sulawesi Barat, Presiden Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Sulbar, – KABAR EKSPRES II Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, (23/4/2024).

Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu.

Gempa berkekuatan 6,2 Mw terjadi pada 15 Januari 2021 dan melanda pesisir barat Pulau Sulawesi. Kantor Gubernur Sulawesi Barat adalah salah satu bangunan yang mengalami kerusakan berat akibat gempa tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian memulai rehabilitasi dan rekonstruksi kantor tersebut pada 30 Agustus 2022 dan selesai pada 2 Desember 2023.

Awali Hari Kedua di Sulawesi Barat, Presiden Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Selepas itu, Presiden Jokowi akan menuju SMKN 1 Rangas, Kabupaten Mamuju untuk meninjau fasilitas pendidikannya. Di tempat yang sama, Presiden Jokowi akan meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur pascabencana, serta Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, Kepala Negara akan bertolak menuju Kabupaten Mamasa dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU melalui helipad Lapangan Tammajarra Korem 142/Taroada. Di Kabupaten Mamasa, Presiden Jokowi akan mengunjungi Pasar Tumpah Mamasa serta meninjau fasilitas dan pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kondosapata.

Selesai berkegiatan di Kabupaten Mamasa, Presiden akan kembali menuju Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrulloh.

Red

Tak Jadi Gunakan Sistem Komandante, Caleg PDI-P Peraih Suara Terbanyak Bisa Dilantik

KABAR EKSPRES II Hiruk pikuk terkait sejumlah caleg PDI-P dari Jawa Tengah (Jateng) yang terancam tak dilantik menjadi anggota DPRD karena adanya sistem komandante kini menemui titik terang. Sistem pemenangan elektoral pemimpin berbasis gotong royong yang bertumpu kepada mesin partai ini memungkinkan caleg dengan suara di bawahnya untuk menggeser caleg dengan suara di atasnya, kini telah dicabut.

DPP PDI-P telah mengeluarkan Peraturan DPP PDI-P Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD PDIP Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pada 17 April 2024. Dalam huruf b peraturan tersebut dinyatakan bahwa penentuan calon terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah berdasarkan peraih suara terbanyak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tak Jadi Gunakan Sistem Komandante, Caleg PDI-P Peraih Suara Terbanyak Bisa Dilantik

Terdapat sejumlah caleg PDI-P di Jateng yang terancam tidak dilantik karena penerapan sistem komandante yang diatur dalam Peraturan DPD PDIP-P Provinsi Jateng Nomor 01 Tahun 2023. Adapaun sejumlah caleg tersebut berada di Kota Semarang, Salatiga, Kendal, Demak, Jepara, Blora, Batang, Brebes, Banjarnegara, Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Grobogan, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Purbalingga, dan Pekalongan. Sebelum pemilu berlangsung, para caleg PDI-P tersebut diminta membuat surat pengunduran diri dengan mengosongkan bagian tanggal dan saksi.

Secara terpisah, Pengamat dan Praktisi Hukum Vincent Suriadinata, SH., MH., memandang memang sudah seharusnya caleg dengan perolehan suara terbanyaklah yang dilantik untuk menjadi anggota legislatif.

“Hal ini sesuai dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara,” terang Vincent saat dihubungi pada Selasa (23/04/2024).

Vincent berpendapat Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat oleh sejumlah Caleg terpilih cacat hukum. Dalam surat disebutkan bahwa Pernyataan Pengunduran Diri itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 426 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 60 Peraturan DPD PDI-P Provinsi Jateng Nomor 01 Tahun 2023.

“Padahal Pasal 426 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 isinya adalah penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia. Bagaimana mungkin orang yang meninggal dunia membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri?” papar Vincent.

Terkait dengan Peraturan DPD PDI-P Provinsi Jateng Nomor 01 Tahun 2023, menurut Vincent Peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. “Dengan terbitnya Peraturan DPP PDI-P Nomor 03 Tahun 2024, maka Peraturan DPD PDI-P Provinsi Jateng Nomor 01 Tahun 2023 sudah tidak berlaku lagi. Setidaknya ada 2 alasan. Pertama, secara hierarki Peraturan DPP lebih tinggi dibandingankan dengan Peraturan DPD. Kedua, Pasal 25 Peraturan DPP PDI-P Nomor 03 Tahun 2024 dengan tegas menyatakan Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan mencabut peraturan yang berlaku sebelumnya,” pungkasnya.

Red