Bengkulu, – KABAR EKSPRES IISebanyak 76 pedangan yang berada di kawasan wisata Pantai Pasir Putih Kota Bengkulu akan diakomodir oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bengkulu untuk pembangunan auning atau tempat berjualan.
“Kita akan lakukan pembangunan auning sebagai upaya penataan lawasan dan penertiban pedagang yang ada di kawasan Pasir Putih, jadi kawasan itu nanti menjadi kawasan wisata yang representatif dan unggulan di Provinsi Bengkulu, ini sesuai dengan instruksi Pak Gubernur,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Murlin Hanizar, Selasa (14/5/2024).
Murlin mengatakan, dari data yang diperoleh Dispar ada 76 pedagang kuliner dan 16 pedangan buah-buahan, yang mana 76 pedagang kuliner yang ada di kawasan Pasir Putih tersebut harus dilakukan pendataan lengkap baik KT atau KK, dan surat keterangan lainnya, sehingga pedagang yang terdata memang pedagang yang ada di kawasan tersebut.
“76 pedangan kuliner yang ada di kawasan Pasir Putih nantinya akan dilakukan pendataan lengkap seperti KK atau KTP, hal ini supaya pedang yang terdata memang pedangan dikawasan tersebut,” jelasnya.
Dispar Akan Buat Auning Untuk 76 Pedagang Pasir Putih
Diketahui di kawasan Pasir Putih sudah ada bangunan yang dibuat oleh PU melalui Balai Cipta Karya sebanyak 24 unit dan nanti akan ditempati oleh 76 pedagang, dan sisanya sebanyak 52 pedagang rencananya akan di bangunkan auning yang dapat digunakan untuk aktivitas berdagang.
Ditambahkan Murlin, pihaknya sudah melakukan pematokan lahan yang akan digunakan membangun auning untuk para pedagang di kawasan Pasir Putih dengan anggaran yanh disiapkan kurang lenih Rp600 juta.
“Kalau untuk pedagang buah, Pak Gubernur susah menugaskan untuk membangun tempat berjualan mereka, yang mana bangunan tersebut berada disebelah kanan sepanjang jalan masuk dari simpang Jenggalu menuju Pasir Putih,” tutupnya.
Bengkulu, KABAR EKSPRES IIPelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Bengkulu, Ferry Ernez Parera, telah menerima ratusan usulan pengajuan dana hibah untuk rumah ibadah, dari kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu melalui aplikasi Sipanggar Baja.
Dikatakannya, ratusan usulan pengajuan hibah bantuan rumah ibadah tersebut berdasarkan data akhir yang masuk di aplikasi khusus pengajuan dana hibah milik Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut.
”Pada penutupan pendaftaran usulan hibah melalui aplikasi Sipanggar Baja yang ditangani biro Pamkesra ada masuk sekitar 170an proposal,” ungkap Ferry.
Setelah dilakukan survey dan verifikasi nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut kepada pihak terkait, terutama kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sebelum disampaikan kepada Gubernur untuk disetujui.
Provinsi Terima Usulan Pengajuan Dana Hibah Rumah Ibadah 170 Proposal
“untuk sementara jumlahnya tidak bisa bertambah lagi karena sudah tutup (pengusulan),” jelansya.
Ferry menyebut pihaknya saat ini belum bisa memastikan secara detail terkait dengan alokasi jumlah dan anggaran yang ada. Hal ini lantaran pihaknya haris terlebih dahulu melakukan survey lapangan untuk melihat kesesuaian usulan yang disampaikan di proposal pengusul.
“Dari pengajuan yang disampaikan masyarakat kita akan lihat dulu kondisinya. Dan inilah fungsinya verifikasi, validasi dan survei lapangan untuk melihat kebutuhannya berapa. Mungkin yang diusulkan besar tapi kondisinya mungkin bisa ditangani dengan anggaran yang kecil, atau ada hal-hal yang lainnya,” ungkapnya.
Penyaluran hibah juga akan disesuaikan dengan kondisi keuangan kita, sehingga yang diusulkan itu tidak juga akan disetujui dan diakomodir semuanya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IISekitar 14 ribu juru parkir minimarket se DKI Jakarta terancam kehilangan mata pencahariannya akibat Pemerintah DKI Jakarta akan segera menertibkan perparkiran di seluruh lokasi minimarket di Jakarta. Ini berpotensi menyumbang belasan ribu pengangguran dan angka kemiskinan di Jakarta bisa meningkat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (ASPEPARINDO) Irfan Januar dalam pesan tertulisnya pada Selasa (14/5/24) di Jakarta.
Jumlah tersebut menurut Irfan, merupakan kalkulasi 7 ribu minimarket yang tersebar di seluruh Jakarta dengan 2 orang juru parkirnya. “Angka 14 ribu warga DKI Jakarta terancam kehilangan pekerjaan dan matapencaharianya. Ini tidak boleh terjadi di negara ini. Kami mendesak Pemda DKI harus mencari solusi agar tidak terjadi persoalan baru yakni pemiskinan belasan ribu warga,” tandas Irfan, pengusaha parkir yang sudah memiliki sistem digitalisasi perparkiran dalam bisnis yang dijalankannya.
Ketum ASPEPARINDO Perjuangkan Nasib 14 Ribu Jukir Minimarket Jakarta
Dampak buruk yang mengancam ketenangan warga masyarakat di DKI Jakarta akibat parkir di minimarket tidak diawasi jukir, lanjut Irfan, justeru terletak pada potensi naiknya angka kriminal penjahat kambuhan, dalam hal ini maling motor.
“Antara Jukir, pemilik minimarket, dan pengendara (pemilik kendaraan) itu simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Pengusaha tenang, konsumen aman, jukir raih penghasilan. Ini yang harus dipahami pemda DKI,” imbuhnya.
Irfan juga menambahkan, jika jukir minimarket diberdayakan, Pemda bisa memperoleh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir dari 7000 gerai minimarket.
“Pemda harus merangkul jukir sebagaimana halnya terhadap jukir yang bertugas di badan jalan selama ini. Jasa perusahaan pengelola parkir bisa jadi solusi untuk mempekerjakan para jukir minimarket agar tidak lagi dianggap liar,” kata dia menyarankan.
Menyinggung soal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para jukir tersebut yang dianggap minim skill atau keahlian, Irfan memastikan ASPEPARINDO siap memfasilitasi pelatihan tekhnis bagi para jukir minimarket tersebut, dengan syarat organisasinya diberi akses legal standing untuk kelola parkir di lokasi seluruh minkmarket (indomaret, alfamart, dan sejenisnya).
“Kami sedang mengurus lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Parkir di BNSP. Dan LSP inilah yang akan mensertifikasi seluruh jukir di Indonesia, termasuk yang di minkmarket. Agar sistem yang kita ciptakan nantinya para jukir yang lulus pelatihan tekhnis bisa langsung disertifikasi,” terang Irfan.
Irfan meyakini, dengan mekanisme ini Pemda di seluruh Indonesia dapat berkolaborasi dengan ASPEPARINDO untuk menata sistem perparkiran, dan memastikan kompetensi petugas dan pengelola parkir profesional. “Sehingga masyarakat pengguna jasa parkir akan merasa terjamin keamanan kendaraannya karena staf pengelola dan tenaga jukir pasti profesional dan bersertifikat,” pungkasnya.
Sebelumnya, penertiban jukir di seluruh lokasi minimarket se DKI Jakarta oleh Pemda DKI sempat menimbulkan polemik. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang terkesan arogan dan tidak memberi solusi pun menuai tanggapan, termasuk dari organisasi ASPEPARINDO. Persoalan ini menuntut perhatian semua pihak agar warga masyarakat tidak menjadi korban kebijakan yang belum tentu tepat.
Ogan Ilir, – KABAR EKSPRES IIMasuk dalam Polda zona barat Kelompok I (satu ) yang dikuti sebanyak 438 personil Polda jajaran.
Satuan Polda yang termasuk dalam zona barat terdiri dari Polda Aceh,Polda Sumsel,Polda Jambi dan Polda Banten.
Adapun pelaksanaan test E learning tersebut dilaksanakan secara serentak oleh Div humas polri pada hari ini Selasa tanggal 14 Mei 2024. dimulai dari pukul 10.00 wib sampai 11.00 wib ,waktu test ujian dilaksanakan selama 60 menit,dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh Tim penguji.
Untuk polres Ogan Ilir test e learning di ikuti oleh 6 ( enam ) personil Sie humas yang dipimpin langsung oleh Kasie humas polres Ogan Ilir AKP Herman,dan dikuti oleh Kasubsi Penmas Aiptu Devi,c SH Kanit PID Bripka TITO.SH dan personil humas lainya
Personil Sie Humas Polres Ogan Ilir Dinyatakan Lulus Ikut E-LEARNING yang Dilaksanakan Div Humas Polri
Dijelaskan oleh kasie humas polres Ogan Ilir kegiatan ini merupakan program DIV HUmas polri dalam rangka untuk menguji kelayakan dan wawasan bagi seluruh personil humas yang ada di seluruh jajaran.Agar nantinya personil yang ditugaskan di fungsi humas dapat memahami dan mengerti tentang tugas kehumasan yang ada di POLRI,agar lebih profesional dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan.
kemudian diharapkan dengan adanya ujian test e learning ini wawasan personil khususnya nya bertugas di fungsi humas dapat bertambah dan lebih berkembang guna mengimbangi kemajuan teknologi dan informatika yang terus berkembang diera digitalisasi sekarang,serta dapat di aplikasikan dalam pelaksanaan tugas.
Setelah mengikuti rangkaian ujian test yang ada personil humas polres Ogan Ilir telah dinyatakan lulus dengan hasil yang memuaskan dengan menerima sertifikat tanda kelulusan dari Div humas polri . jelas AKP Herman,selaku kasie humas polres Ogan Ilir
Palembang, – KABAR EKSPRES IIPuluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMP) melakukan aksi damai di Kantor Pengadilan Negri Palembang untuk meminta PN Palembang segera melakukan eksekusii sesuai penetapan No. 9/Pdt.Eks/2019/PN.PLG, aksi massa tersebut di lakaanakan di Halaman PN Palembang Jalan Kapten A.Rivai Palembang, Selasa (14/05/2024).
Hal tersebut di sampaikan oleh Yudha Loabay Korlap Aksi di dampingi oleh Anto, Amri, Sugi Tebas serta Korak M Aminudin, Jeklin dan Mukri AS usai melakaukan aksi damai kepada Awak media.
Korlap Yudha Loobay mengatakan selain kami meminta PN palembang untuk segera melakukan eksekusii sesuai penetapan No. 9/Pdt.Eks/2019/PN.PLG kami juga meminta periksa kembali keputusan PN. palembang No. 246/Pdt.Bth/2023/Pn Palembang.
“Meminta KY atau MA untuk memeriksa Hakim dan Panitera Pengganti perkara No. 246/Pdt.Bth/2023/Pn.Palembang, Pecat Hakim ketua PN palembang karena gagal dalam pembinaan dan pengawasan Hakim di PN palembang,”pungkasnya.
Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Minta PN Palembang Segera Lakukan Eksekusi terhadap Petusan Pengadilan
Di tempat yang sama M.Aminudin Korak menambahkan kami Meminta BPK RI. untuk mengaudit kekayaan Hakim ketua atau pun Hakim serta Panitera pengganti dalam perkara 246/Pdt.Bth/2023/Pn.Palembang
Dan,” kami Meminta Komisi 3 DPR RI, Melakukan pungsi pengawasan terhadap peradilan khususnya PN palembang kuat dugaan Ada Mafia peradilan bermain di PN palembang,”tutupnya.
Hal senada di Katakan oleh Jeklin menambahkan kalau Minggu depan tidak ada keputasan, maka minggu depan kita akan melakukan unjuk rasa lagi dengan massa yang lebih banyak lagi.
“Karena Hukum di buat untuk Kepastian Hukum, pungkasnya.
Sementara itu, Pengadilan Negeri Palembang yang di Wakili oleh Edi Saputra Pelawi, SH.,MH selaku Humas PN Palembang mengatakan mengucapkan terima kasih kehadiran bapak dan ibu untuk menyampaikan pendapat itu memang ada, betul dan itu dijamin oleh undang-undang untuk menyampaikan aspirasi.
“Berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan rasa ketidakpuasan kami sebagai Humas PN Palembang akan menyampaikan kepada Pimpinan kami,”tutupnya.
Kormomolin, – KABAR EKSPRES IIMaraknya tindak pidana kekerasan bersama yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) kini menjadi perhatian bagi Aparat Keamanan (Polres Kepulauan Tanimbar),Senin (12/05/2024).
Hal ini pun terjadi di desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada saat pemerintah desa Meyano Bab melakukan rapat yang di hadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa Meyano Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Ketika dikonfirmasi terkait kronologis kejadian yang terjadi pada desa Meyano Bab Satuan Unit 1 (Satu) Pidum Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar menjelaskan pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wit pemerintah desa Meyano Bab melakukan rapat umum yang di hadiri oleh BPD dan masyarakat, pada saat pemerintah desa memberikan kesempatan untuk melakukan usul maupun saran serta tanya jawab korban berinisial YR kemudian yang memberikan pendapat dengan mengatahkan pemerintah desa telah menipu masyarakat sendiri karena anggaran untuk pembayaran per kubik batu dengan harga Rp.450.000,- tetapi desa membayarnya dengan harga per kubik batu Rp350.000,- kemudian anggaran pasir per kubik sebesar Rp350.000 namun pemerintah desa membayar per kubik pasir kepada masyarakat dengan harga Rp250.000,-
4 (Empat) Pelaku Tindak Pidana Berhasil Di Amankan Unit 1 (Satu) Pidum Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar.
Selanjutnya kalimat yang di ucapkan oleh korban YR adalah cara begini sangat kurang ajar, mendengar ucapan dari Korban YR maka pelaku TF berdiri menghampiri korban YR langsung mencekik leher korban namun saat itu ada warga yang melerai korban dan pelaku, setelah itu warga berinisial GF ingin mengantarkan korban ke rumahnya namun ketika dalam perjalanan tepat di lokasi kios milik warga DT tiba tiba pelaku TF melakukan pemukulan mengenai wajah korban namun tangan korban tetap dipegang oleh GF untuk melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, setelah itu pelaku FB dan pelaku TR serta pelaku FF melakukan pengejarana terhadap korban YR dimana depan rumah warga DL pelaku FF melakukan pemukulan terhadap korban pada wajah korban sehingga wajah korban mengalami pembekakan. Tidak sebatas itu pelaku TR menghampiri korban dan memukulinya juga, ujar Satuan Unit 1 (Satu) Pidum Satreskir Kepulauan Tanimbar.
Terkait dengan tindakan kekerasan (Pengeroyokan) terhadap Korban YR, kini para pelaku dijerat Primair 170 ayat (1) KUHPidana, Subsidair pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sementara ke 4 (empat) pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Saumlaki.
Kota Tegal, – KABAR EKSPRES IINasib naas menimpa Parwoto alias Gareng (57) salah satu petugas Damkar Kota Tegal. Parwoto terlindas mobil damkar saat bertugas menangani kebakaran kios onderdil sepeda motor di kompleks Pasar Malam Alun-alun Kota Tegal pada Senin (13/5/2024).
Akibat kejadian tersebut, Parwoto saat ini harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Kardinah Kota Tegal. Karena yang bersangkutan mengalami patah tulang pada bagian paha kaki kanannya.
Berkaitan kejadian tersebut, Kasatlantas Polres Tegal Kota AKP Agus Joko Guntoro menyampaikan, korban petugas kebakaran yang tertabrak mobil damkar, saat ini tengah menjalani perawatan di ICU RSUD Kardinah Kota Tegal.
Naas Menimpa Parwoto, Yang Terlindas Mobil Damkar Saat Bertugas Evakuasi Kebakaran di Kios Pasar Malam
“Hasil diagnosis dari tim kesehatan, korban mengalami patah kaki kanan dan paha bagian atas. Sedangkan bagian tulang belakang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata AKP Agus JK kepada tim humas dan awak media di Mapolres, Selasa (14/5/2024).
Menurut Kasat Lantas, dugaan sementara penyebab kecelakaan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya sopir mobil damkar. Yang merupakan rekan dari korban saat bertugas, berinisial RF (26) warga Kabupaten Brebes.
Kronologi kejadian menurut Kasat Lantas, berawal dari banyaknya warga yang berkerumun. di belakang mobil damkar. Namun saat sopir memundurkan mobil pemadam kebakaran dengan kecepatan tinggi, menabrak korban yang saat itu berada di belakang mobil damkar.
“Untuk sementara, penyebabnya diduga karena kelalaian dan kurang hati-hatinya si pengemudi damkar,” terang Kasat Lantas.
Kecelakaan tersebut, lanjut Kasat Lantas, tetap akan diproses sesuai prosedur. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan sopir damkar. Kemudian olah TKP serta mengamankan barang bukti mobil pemadam kebakaran.
“Sopir damkar saat ini sudah kita amankan dan kita periksa untuk dimintai keterangannya oleh unit Laka Lantas Polres Tegal Kota,” pungkasnya.
Batam, – KABAR EKSPRES IIKetua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) Hence Mandagie resmi melantik Junpa Siregar sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang SPRI Kota Batam bersama jajaran pengursnya pada Senin (13/5/2024) di Hotel Aston, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Ketum DPP SPRI Hence Mandagi menitipkan program utama SPRI kepada pengurus DPC SPRI Kota Batam yang baru saja dilantik, untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi media dan wartawan yang berafiliasi dengan SPRI di Kota Batam.
Menurut Mandagi, pembinaan kepada wartawan di Kota Batam perlu dilakukan SPRI lewat pelatihan pers secara berkala untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan. “Pelatihan pers bagi anggota SPRI bisa dirangkaikan dengan program setifikasi kompetensi wartawan di Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi,” ujar Mandagi dalam sambutannya.
Ketum SPRI ini menambahkan, program pembinaan dan pemberdayaan media juga penting dilakukan agar medianya berkualitas, wartawannya sejahtera, dan pada gilirannya masyarakat memperloeh berita dan informasi yang berkualitas dan terjamin kebenarannya.
Ketua Umum SPRI Lantik Pengurus DPC Kota Batam
Mandagi juga menegaskan, pengurus SPRI Kota Batam perlu mengedukasi pemerintah daerah agar propaganda negatif tentang keberlakuan Sertifikat Komepetensi Wartawan yang diterbitkan BNSP tidak perlu dipersoalkan lagi. “Sertifikat berlogo burung Garuda Pancasila yang diterbitkan negara oleh BNSP bagi seluruh profesi di Indonesia, termasuk Pers, adalah pengakuan negara kepada setiap individu yang memiliki keahlian, wawasan, pengetahun, dan kemampuan pada profesinya karena dianggap kompeten,” terangnya.
Ia menambahkan, Dewan Pers yang selama ini bangga mendorong pemerintah menjadikan sayarat kerjasama media harus terverifikasi Dewan Pers dan wartawannya sudah ikut UKW di Dewan Pers, sesungguhnya hal itu sama saja media dan wartawan disuruh ‘melacurkan diri’ dan menggadaikan idealisme pers.
Langkah yang tepat menurutnya, pemerintah harus didorong menerapkan mekanisme penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara menggunakan pihak ketiga atau perusahaan agensi dan sejenisnya dengan tender terbuka. “Jadi perusahaan inilah yang membangun kerjasama dengan jaringan media setelah memenangkan tender anggaran dari pemerintah. Bukan cara melanggar ketentuan yang ada saat ini, yaitu media menerima langsung pekerjaan kerja sama publikasi dengan pemerintah dari anggaran miliaran yang dipecah-pecah ke masing-masing perusahaan media,” ungakpnya.
Cara ini, tegas Mandagi, sangat merusak independensi dan kemerdekaan pers. “Bagaimana mungkin media bisa mengontrol pemerintah. Yang terjadi justeru sebaliknya pemerintah mengontrol media. Coba saja media memberitakan hal pelanngaran atau penyimpangan dana oleh pejabat, maka kerjasama akan terancam diputus kontrak. Faktanya yang terjadi saat ini, banyak pejabat dan kepala daerah leluasa korupsi dan ditangkap Polisi, Kejaksaan, dan KPK karena media tidak melakukan control,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi BP Batam Wahyu, mewakili Kepala BP Batam Muhammad Rudi, menyampaikan selamat kepada pengurus DPC SPRI Kota Batam yang telah dilantik. “Semoga pengurus DPC SPRI dapat menjalankan tugas dan bersinergi dengan semua pihak untuk kemajuan Kota Batam,” kata Rudi dalam sambutannya yang dibacakan Deputi BP Batam.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC SPRI Kota Batam, Junpa Siregar mengatakan, jajaran pengurusnya akan langsung mengadakan rapat kerja setelah resmi dilantik. “Program DPP SPRI akan kami sinergikan dengan program di daerah. Pelatihan pers dan sertifikasi wartawan menjadi prioritas. Selain itu banyak persoalan serius di Batam terkait kebijakan pemerintah, pelanggaran pihak swasta yang merugikan warga, dan berbagai permasalahan lainnya akan kita dorong kepada media-media SPRI untuk aktif mengawasi,” ujar Junpa yang juga menjabat Pemimpin Redaksi Media Penajam Pasir.
Turut hadir dalam pelantikan pengurus DPC SPRI Kota Batam General Manager LSP Pers Indonesia Meytha Kalalo yang mempersiapkan pelaksanaan SKW.
“SKW kali ini ada 3 skema yakni Utama, Madya, dan Muda reporter. Semua menggunakan mekanisme portofolio karena wartawan berpengalaman,” ujar Meytha.
Hadir pula pada pelantikan ini Kasubsi Intel Kejaksaan Negeri Kota Batam, Samuel Panjaitan, Kasi Humas Polres Barelang AKP Tigor Silalahi, perwakilan BP Batam, wartawan, dan aktifis GAMKI.
Abu Dhabi, – KABAR EKSPRES IIMenteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk menemui Presiden UEA Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ, di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024).
Dalam pertemuan ini, Menhan Prabowo dan Presiden MBZ membahas hubungan bilateral, terutama dalam peningkatan bidang pertahanan dan militer untuk kepentingan kedua negara. Selain itu, keduanya juga bertukar pandangan tentang sejumlah isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama.
Menhan Prabowo Kunjungi Presiden MBZ di UEA, Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Isu Internasional
Menhan Prabowo pada kesempatan itu juga menerima “Medali Zayed” dari Presiden MBZ. Medali ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya tulus yang telah dilakukan dan peran Menhan Prabowo dalam memperkuat hubungan kerja sama antara UEA dan Indonesia.
Menhan Prabowo pun menyampaikan terima kasih dan penghargaan itu kepada Presiden MBZ. Menhan Prabowo merasa bangga menerima medali yang mengusung nama tokoh kemanusiaan global, almarhum Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan itu.
“Saya berharap hubungan Indonesia dan UEA dapat terus berkembang dan tumbuh sesuai dengan ambisi kedua negara dalam memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertahanan,” ujar Menhan Prabowo.
Adapun Presiden MBZ menyampaikan salamnya untuk Presiden RI Joko Widodo melalui Menhan Prabowo dan berharap hubungan yang strategis antara UEA dengan Indonesia demi kemakmuran kedua negara. (Biro Humas Setjen Kemhan)
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo kembali diminta untuk mengajar sebagai dosen program doktor (S3) ilmu hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Bamsoet dipercaya untuk mengajar dua mata kuliah pada semester genap tahun akademik 2023/2024, yakni budaya hukum serta hukum ekonomi dan kebijakan pembangunan.
“Suatu kehormatan dipercaya sebagai tenaga pengajar atau dosen di program doktor ilmu hukum Universitas Jayabaya. Terlebih, sebelumnya saya merupakan alumni Universitas Jayabaya. Bangga rasanya bisa kembali ke almamater untuk mengabdi serta berbagi ilmu dengan para mahasiswa Universitas Jayabaya,” ujar Bamsoet usai menerima Rektor Universitas Jayabaya Fauzie Yusuf Hasibuan di Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, saat ini terdapat tiga masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu kebodohan, kemiskinan serta ketidakadilan. Untuk mengatasi ketiga permasalahan tersebut, pendidikan yang berkualitas merupakan kunci utama.
Ketua MPR RI Bamsoet Kembali Diminta Mengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya
“Pendidikan menjadi cahaya yang menuntun seseorang keluar dari kegelapan. Karenanya, keberadaan perguruan tinggi swasta yang berada di berbagai daerah, harus bisa menjadi salah satu solusi bagi pemerataan akses pendidikan tinggi terhadap berbagai kalangan masyarakat,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat setidaknya terdapat sekitar 3,7 juta lulusan pendidikan tingkat menengah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau sekitar 48,6 persen terpaksa bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Salah satu penyebabnya karena daya tampung perguruan tinggi negeri yang terbatas.
Berdasarkan Worldtop20.org, Indonesia menduduki peringkat ke-67 dari 209 negara yang disurvei. Salah satu faktor yang melemahkan adalah persentase tingkat kelulusan perguruan tinggi yang hanya mencapai 19 persen.
“Sementara itu, Survei Political Economic Risk Consultant menempatkan kualitas pendidikan Indonesia berada di urutan 12, atau paling bawah, di antara 12 negara Asia yang disurvei. Karenanya, kehadiran perguruan tinggi swasta seperti Universitas Jayabaya sangat membantu pemerintah menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita,” pungkas Bamsoet.
