Temui Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Terkait Kajian Mendalam Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno menekankan bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang dibuat oleh Presiden Soekarno dan para pendiri bangsa, bukanlah parlementer ataupun presidensil ala barat.

Melainkan sistem tersendiri yang diambil dari Pancasila sebagai jati diri bangsa. Yakni dengan menempatkan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara yang merumuskan dan menetapkan haluan negara.

Selesai dilantik menjadi Pimpinan MPR RI pada tahun 2019 lalu, Bamsoet bersama pimpinan MPR RI lainnya langsung melakukan Silaturahmi Kebangsaan bertemu Try Sutrisno untuk meminta nasihat dan arahan. Kini menjelang akhir masa jabatan, Pimpinan MPR RI kembali bertemu Try Sutrisno untuk menyampaikan bahwa MPR RI 2019-2024 sudah menyelesaikan draf rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan bangsa, sekaligus dengan rekomendasi bentuk hukumnya.

“Draf tersebut akan diserahkan kepada MPR RI periode 2024-2029 agar bisa ditelaah lebih lanjut. Sehingga jika lancar, pada awal tahun 2025 Indonesia sudah bisa memiliki PPHN, agar pembangunan bangsa bisa berjalan berkelanjutan dan berkesinambungan, sesuai cita-cita pendiri bangsa serta para sesepuh dan guru bangsa. Melalui PPHN, para Capres-Cawapres serta calon yang maju dalam Pilkada Serentak 2029 tidak akan kesulitan merumuskan visi dan misinya, karena tinggal menyesuaikan dengan PPHN,” ujar Bamsoet usai melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, di Kediaman Try Sutrisno, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Temui Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Terkait Kajian Mendalam Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Amir Uskara. Hadir mendampingi Try Sutrisno antara lain, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, dan Letjen (Purn) Bambang Darmono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, MPR RI juga sedang menyiapkan kajian tentang perbaikan sistem politik dan ketatanegaraan sesuai jiwa Pancasila, khususnya sebagaimana tercantum dalam Sila ke4, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sehingga politik dan ketatanegaraan, termasuk dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, tidak lagi seperti saat ini yang terkesan karut marut.

MPR RI juga sedang menyelesaikan kajian terkait usulan Try Sutrisno bersama berbagai kalangan purnawirawan tentang pentingnya Indonesia kembali ke UUD 1945 yang asli untuk kemudian dilakukan penyempurnaan melalui adendum. Didalam kajian tersebut, juga akan dimuat tentang ketentuan peralihan, sehingga berbagai lembaga negara yang keberadaannya eksis karena dihasilkan dari proses amandemen ke-1 hingga ke-4, mereka akan tetap ada dan tidak hilang begitu saja lantaran kembali ke UUD 1945 yang asli.

“Berbagai kajian tentang PPHN maupun kembali ke UUD 1945 yang asli, tidak lain juga untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Mengingat dalam berbagai statementnya, beliau juga seringkali menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki perencanaan pembangunan dan juga semangat kembali ke UUD 1945. Jika Presiden dan MPR sudah memiliki kesamaan pandangan, proses menghadirkan PPHN dan amandemen terbatas konstitusi menjadi lebih mudah. Bisa dilakukan di tahun 2025, di awal masa pemerintahan Pak Prabowo. Terlebih berbagai kajiannya sudah dipersiapkan sejak saat ini oleh MPR RI 2019-2024,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, setelah dengan Try Sutrisno, Silaturahmi Kebangsaan MPR RI selanjutnya akan bertemu dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden RI ke-11 Boediono. Puncaknya bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo serta Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Secara khusus, pimpinan MPR RI juga akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Ketua MPR RI ke-10 Amien Rais yang memimpin MPR RI pada tahun 1999-2004, untuk meminta pandangan beliau terkait hasil proses amandemen konstitusi yang dilakukan MPR RI sejak amandemen kesatu tahun 1999 hingga amandemen keempat tahun 2002, terhadap cerminan kehidupan kebangsaan saat ini. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita awal pada saat melakukan amandemen, ataukah masih ada hal lain yang perlu disempurnakan,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi; terbentuknya Ndaru meringankan tugas Polri dalam Harkamtibmas

Tegal, – KABAR EKSPRES II Bahwa terbentuknya Ndaru (Nderek Guru) meringankan tugas Polisi karena Dawuhe Guru (H. Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya) adalah Amar Ma’ruf Nahi Munkar tidak mungkin melanggar hukum ini di ungkap Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi saat hadir pada Halal Bi Halal Ndaru (Nderek Guru) bertempat di Obyek Wisata Guci Forest Desa Rembul Kec Bojong Kabupaten Tegal. Senin (20/5/2024).

Dalam acara tersebut hadir H. Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, PJU Polda Jateng, Forkopimda Kabupaten Tegal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Tokoh Ormas

Saat memberi sambutan Kapolda Jateng menyebut bahwa terbentuknya Ndaru meringankan tugas Polri dalam Harkamtibmas

“ ini menginspirasi bahwa terbentuknya Ndaru (Nderek Guru) tentu meringankan tugas Polisi dalam Harkamtibmas karena Dawuhe Guru tentu adalah Amar ma’ruf Nahi Munkar tidak mungkin melanggar hukum, dan saya sampaikan bahwa nafasnya Ndaru adalah mempererat tali Persaudaraan Kebangsaan“ kata Kapolda Jateng

Irjen Pol Ahmad Luthfi; Nafasnya Ndaru mempererat tali persaudaraan Kebangsaan

Dalam kesempatan tersebut Kapolda Jateng juga memaparkan terkait gelaran Pemilu yang sudah dan akan di laksanakan di Jawa Tengah

“ Kami sampaikan bahwa Operasi Mantap Brata hampir selesai, dan akan di sambung dengan Operasi mantap Praja yang akan di laksanakan”

“ Gelaran Pemilu kemarin Jawa Tengah Aman terkendali, bukan hanya peran TNI Polri dan Stake Holder lainnya, tetapi berkat masyarakat yang mempunyai Sense of Crisis terkait dengan potensi wilayah, juga berkat masyarakat yang mempunyai Asas Gotong royong Tepo Sliro” ungkap Irjen Pol Ahmad Luthfi

“ Oleh karena itu setelah selesai Pemilu, kita rajut Persatuan dan Kesatuan, siapapun pilihan masyarakat adalah untuk Bangsa Indonesia dan pilihan yang terbaik dalam rangka membangun NKRI “ tambahnya

Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa sudah melakukan pengecekan Sinergitas dan kesiapan 3 Pilar dalam menghadapi gelaran Pilkada

“ Kami sudah mengarahkan dari kesatuan terkecil di tingkat Desa (3 Pilar), untuk merapatkan barisan karena dalam Pilkada tidak ada perbantuan pasukan di masing-masing Kabupaten, Sehingga mari kita bersama ciptakan situasi yang aman terkendali dengan berbagai komponen dan saya yakin Bapak Ibu adalah duta alat pemersatu Bangsa yang bermanfaat dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada Bangsa dan Negara” pungkas Kapolda Jateng

Di kutib dari beberapa sumber bahwa organisasi Ndaru Nderek Guru beranggotakan Santri, Alumni Santri, Pengikut, Pengagum H. Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya dengan berbagai latar belakang yang berbeda, lintas Agama, lintas Budaya, lintas Suku dan Bahasa serta menjunjung tinggi keberagaman dan Pluralisme

Reporter: Agus S

Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit Pimpin Upacara Peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Lapangan Upacara Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit memimpin upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI pada Upacara Peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional dengan tema “Bangkit Untuk Indonesia Emas”. Senin (20/5/2024).

Dalam sambutan yang dibacakannya, JAM-Pidmil menyampaikan bahwa dewasa ini kita dihadapkan suatu realitas yakni perkembangan teknologi yang melesat cepat. Hari-hari ini hingga dua dekade ke depan adalah momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita untuk menjadi pemain penting dalam menggapai dunia.

“Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, telah lahir organisasi Boedi Oetomo yang pada masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Oetomo inilah yang kelak menjadi simbol Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini,” ujar JAM-Pidmil membacakan sambutan.

Adapun organisasi Boedi Oetomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan suatu organisasi modern. Banyak orang menaruh harapan pada organisasi ini dan menganggapnya sebagai motor penggerak kemerdekaan di tanah Hindia Belanda.
Sebelum Boedi Oetomo, adalah Kartini, Perempuan dari kota kecil Jepara, yang mengawali lahirnya gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan, dan kemajuan melalui tulisan-tulisannya yang tersiar ke penjuru dunia.

Kartini ialah seorang yang menggodok aspirasi-aspirasi kemajuan di Indonesia untuk pertama kali muncul sejak lebih dari satu abad yang lalu.

Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit Pimpin Upacara Peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional

“Hari ini kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru yakni kemajuan teknologi yang menjadi penanda zaman baru,” tutur JAM-Pidmil.

JAM-Pidmil menyampaikan adagium dalam sambutannya bahwa “Dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban”. Pada titik ini, gambarannya semakin jelas, penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia Emas.

Sementara itu, di hadapan kita telah terbentang potensi kekuatan yang siap merambah dunia. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam dua dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru, khususnya bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana telah berkali-kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang Indonesia menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, yakni dengan cara memaksimalkan bonus demografi.

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79.5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun USD pada Tahun 2030,” imbuh JAM-Pidmil.

JAM-Pidmil menambahkan bahwa dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitias bisnis. Sementara itu dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Potensi-potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle-income trap.

Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6-7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045,” tambah JAM-Pidmil melanjutkan sambutannya.
Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kerja sama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan, di seluruh penjuru tanah air.

“Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas JAM-Pidmil menutup sambutannya. (K.3.3.1)

Reporter: Agus S

Kejaksaan Agung Memeriksa 6 Orang Saksi Dugaan Tindak Pindana Korupsi Terkait Perkara Komoditas Timah

Jakarta,- KABAR EKAPRES II Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 6 (enam) orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022, Senin, (20/5/2024).

Berinisial: 1.SHD selaku Staf Khusus Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2019 s/d 2020.
2.TDH selaku Direktur Utama PT Ekspress Transportasi Antarbenua.

3.MWM selaku Komisaris Independen.

4.MZ selaku Kepala Kantor Cabang PT Bank Mandiri Tbk Koba.

5.FF selaku pihak swasta.

6.AM selaku pihak swasta.

Kejaksaan Agung Memeriksa 6 Orang Saksi Dugaan Tindak Pindana Korupsi Terkait Perkara Komoditas Timah

Adapun keenam orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022 atas nama Tersangka TN alias AN dkk.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Direktur TP Oharda pada JAM PIDUM Menyetujui 4 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

Jakarta,- KABAR EKSPRES II Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (TP Oharda) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Nanang Ibrahim Soleh, S.H., M.H. memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 4 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,

Yaitu: Tersangka Risde Arisandi bin Siswanto dari Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Senin (20/5/2024).

Tersangka Alfarabi Fattah alias Aidil bin Abd Fattah dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Tersangka Komang Kasih dari Kejaksaan Negeri Badung, yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan.

Tersangka Jamil Hasim Rumra alias Milton dari Kejaksaan Negeri Ternate, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Direktur TP Oharda pada JAM PIDUM Menyetujui 4 Pengajuan Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf,
Tersangka belum pernah dihukum.

Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi,

Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, Pertimbangan sosiologis, Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Direktur Tindak Pidana Oharda memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Irjen Pol Ahmad Luthfi; 3 Pilar mewakili Negara harus menarik Penampilannya, Tutur kata dan Sikap perilaku

Kendal, – KABAR EKSPRRS II 3 Pilar mewakili Negara harus menarik Penampilannya, Tutur kata dan Sikap Perilaku kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi saat beri arahan pada kegiatan Silaturahmi Kamtibmas dengan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal bertempat di Pendopo Bahurekso Pemda Kabupaten Kendal. Senin (20/5/2024).

Dalam acara tersebut turut hadir PJU Polda Jateng, Forkopimda Kabupaten Kendal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Ormas serta 3 Pilar se Kabupaten Kendal (Bhabinkamtibmas, Bhabinsa dan Kepala Desa)

Acara di awali dengan sambutan Bupati Kendal Dico M Ganinduto, menyebut bahwa Irjen Pol Ahmad Luthfi merupakan Mentor dalam memimpin

“ Pak Kapolda (Irjen Pol Ahmad Luthfi) merupakan Mentor saya, sejak saya menjabat Bupati hingga hari ini dan beliau merupakan salah satu sosok keberhasilan saya dalam memimpin di Kabupaten Kendal selama 3 tahun terakhir ini ” ungkap nya

Saat memberik arahan Kapolda Jateng menyebut tujuan kegiatan adalah merumuskan keamanan di wilayah jelang gelaran Pilkada

Irjen Pol Ahmad Luthfi; 3 Pilar mewakili Negara harus menarik Penampilannya, Tutur kata dan Sikap perilaku

“ Pada kesempatan ini kita berkumpul merumuskan keamanan di wilayah, di saat bangsa Indonesia melakukan ekspansi kegiatan yang sedang berjalan dalam rangka pembangunan Nasional dan gelaran Pilkada yang akan kita lakukan” kata nya

“ 3 pilar itu pimpinan terkecil yang harus mampu mengendalikan wilayahnya, kalian juga harus menarik dari segi Penampilan, Tutur kata dan Sikap perilaku karena anda Etalase mewakili Negara jadi harus menarik dan berwibawa ” kata Kapolda Jateng

Kapolda Jateng juga menyampaikan bahwa selalu melakukan pengecekan terkait Sinergitas 3 Pilar di masing masing wilayah

“ saya harus lakukan Cek, Re Chek, Cros Chek dan final Check terkait Sinergitas Tiga Pilar, karena rekan-rekan merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling kecil mewakili negara di mana anda bertugas “ katanya

“ ibarat mata tombak kalian (3 Pilar) harus mampu mengendalikan wilayah di tingkat Desa, mulai sekarang rapatkan barisan dalam rangka Harkamtibmas dan pembangunan di desanya” Pungkas Irjen Pol Ahmad Luthfi

Reporter: Agus S

Karcis Parkir Tahap 3 Dalam Proses Percetakan, Jukir Tidak Perlu Risau

Bengkulu, – KABAR EKSPRES II Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu Gita Gama Raniputera, SE, MM., mengatakan karcis parkir tahap ke-3 sedang dalam proses dicetak oleh Badan Pendapatan Daerag (Bapenda) Kota Bengkulu dan juru parkir (Jukir) di Kota Bengkulu tidak perlu bimbang lagi.

“Para Jukir tidak perlu risau, karena realisasi karcis untuk tahap tiga sudah masuk masa cetak, dan sebenar lagi selesai,” ucap Gita saat diwawancarai, Senin (20/5/2024).

Dikatakan Gita, dengan masuknya tahap cetak karcis parkir ini, ia berharap jukir bisa bersabar menunggu jadinya karcis, dan masyarakat diminta untuk mengerti dengan keadaan ini. Dengan belum adanya karcis parkir lantaran masih dicetak ini, Pemkot menganjurkan jukir menarik uang parkir seiklasnya.

“Tetapi dengan keadaan seperti ini, maka untuk solusi dengan belum ada karcis diimbau pada jukir untuk tarik seiklasnya saja,” lanjut Gita.

Karcis Parkir Tahap 3 Dalam Proses Percetakan, Jukir Tidak Perlu Risau

Ditambah Gita, karcis ini wajib diberikan oleh jukir kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir dan jukir wajib menggunakan rompi tanda parkir, apabila jukir tidak menggunakan rompi dan memberi karcis, masyarakat boleh tidak membayar parkir.

“Karcis memang wajib diberikan kepada masyakarat karena hal tersebut adalah bentuk syarat administratif, dan jukir wajib menggunakan atribut seperti rompi, apabila tidak menggunkan rompi dan memberi karcis, masyarakat boleh tidak membayar, hal ini sudah dibenarkan oleh Bapenda kemarin,” ujar Gita.

Dijelaskan Gita, Percetakan karcis ini sedikit terlambat pengerjaannya karena beberapa waktu yang lalu juga bertepatan dengan Idul Fitri, dan perusahaan percetakan yang libur.

“Menurut informasi dari Bapenda Kota Bengkulu anggaran untuk mencetak karcis ini sebesar Rp20 juta,” tutup Gita.

Reporter : Team Kabar Ekpress Bengkulu

Siabu peringati hari kebangkitan nasional 20 mei 2024,camat jadi irup upacara

Mandailing Natal, – KABAR EKSPRES II Saudara-Saudari Sebangsa dan Setanah Air, Hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang yakni, kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut-serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga dua dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua.

Refleksi atas pilihan tersebut bisa kita rujuk dengan “berkunjung kembali” kepada gagasan awal menjadikan dan membentuk Indonesia. Bagaimana sejarah telah membentuk kebangsaan kita. Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya.

Juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai semata-mata. Tetapi pada percakapan terus menerus tentang kemajuan, kemanusiaan dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu. Namun dapat dikaitkan dengan masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban.

Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Oetomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini.

Siabu peringati hari kebangkitan nasional 20 mei 2024,camat jadi irup upacara

Organisasi Boedi Oetomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan suatu organisasi modern. Banyak orang menaruh harapan pada organisasi ini dan menganggapnya sebagai motor penggerak gerakan kemerdekaan di tanah Hindia Belanda.

Bahkan Van Deventer, seorang tokoh politik etis Belanda, menyatakan: “Sesuatu yang ajaib sedang terjadi, Insulinde molek yang sedang tidur, sudah terbangun”.

Boedi Oetomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan barat bagi rakyat Hindia Belanda serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priayi atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda.

Saudara-Saudari Sebangsa dan Setanah Air,
Apa yang telah dirintis Boedi Oetomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme Jawa khas Boedi Oetomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di Hindia Belanda.

Pendidikan yang hanya ditujukan pada priayi Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat Bumiputera. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajahan Belanda. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Boedi Oetomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan.

Sebelum Boedi Oetomo, adalah Kartini, perempuan dari kota kecil Jepara, yang mengawali lahirnya gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan dan kemajuan melalui tulisan-tulisannya yang tersiar ke penjuru dunia.

Dialah yang menggodok aspirasi-aspirasi kemajuan di Indonesia untuk pertama kali muncul sejak lebih dari seabad lalu. Di tangannya kemajuan itu dirumuskan, diperinci, dan diperjuangkan, untuk kemudian menjadi milik seluruh bangsa Indonesia.

Ia sadar betul bahwa dalam zaman baru yang modern, peralatan paling mumpuni adalah pendidikan. Pendidikan adalah wahana untuk membebaskan manusia, sekaligus membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Bagi Kartini, pendidikan merupakan jalan yang dapat menguak horizon dan peradaban baru bagi kaum Bumiputera.

Kartini merupakan pembaharu dalam menggagas sebuah imajinasi mengenai sebuah tatanan masyarakat yang merdeka, dan sebuah cita-cita ideal baru tentang bangsa yang lebih besar dibandingkan asal-usul sosialnya sendiri.

Apa yang digagas Kartini telah jauh melampaui kisah hidupnya sendiri. Ia telah memberikan inspirasi penting bagi sumbu-sumbu kecil, yakni para kaum muda “embrio bangsa”, yang perlahan menjadi nyala berkobar yang kemudian kita kenal sebagai pergerakan kebangkitan nasional.

Embrio Indonesia lahir dari kemajuan modern dan pencerahan, dari kaum muda berpendidikan yang tidak kehilangan identitas ke-Indonesiaannya. Embrio Indonesia lahir dari keragaman pikiran para “kaum muda” sebagai “embrio bangsa”.

Di tangan kaum muda terdidik inilah cita-cita kemerdekaan dan kebebasan dirumuskan dan diperjuangkan. Alam kemerdekaan hanya bisa dicapai jika manusia setara dan bebas. Manusia yang bebas dan setara hanya dimungkinkan jika manusia tersebut terpelajar dan berpendidikan.

Dari merekalah semangat kebangkitan nasional lahir. Kebangkitan nasional adalah penanda lahirnya zaman baru. Pencetus cara berpikir baru. Semangat kebangkitan nasional merumuskan kemerdekaan sebagai wahana memperjuangkan kedaulatan dan kemuliaan manusia.

Apa yang digagas Boedi Oetomo, Kartini dan para embrio bangsa, kemudian dirumuskan Bung Karno sebagai “jembatan emas”. Kemerdekaan dibayangkan Bung Karno sebagai sebuah “jembatan emas” yang akan membawa bangsa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri.

Bung Karno juga menekankan bahwa di ujung “jembatan emas” akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan ataupun sebaliknya, yang dalam bahasa Bung Karno “bahagia bersama atau menangis bersama”. Di sinilah Bung Karno mengingatkan kita pentingnya “momen” agar kita mengambil keputusan yang tepat dan cermat untuk membawa kita pada jalan yang mengarah kepada kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-Saudari Sebangsa dan Setanah Air,
Hari ini, kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru.

Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban kita hari ini. Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner.

Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Adagium di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Di titik ini, gambarannya makin jelas, penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong “Indonesia Emas”.

Inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari. Kecepatannya bak lompatan kuantum. Dalam dua dekade terakhir, perubahannya demikian pesat. Teknologi digital, misalnya, telah melesat jauh melampaui bayangan banyak orang.

Setidaknya, tak terbayangkan dalam tiga dekade yang lalu, bahwa hari ini akan seperti ini. Teknologi digital telah menebas banyak keterbatasan manusia. Dunia seakan mengerdil. Semua seperti mendekat, terpampang di depan mata. Jarak bagai tak lagi relevan. Kehadiran visual menyempurnakan kehadiran suara.

Sementara itu, di hadapan kita telah terbentang potensi kekuatan yang siap merambah dunia. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam dua dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru, bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana telah berkali-kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang kita menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi. Presiden juga menekankan bagaimana di dalam sejarah peradaban negara-negara dan bangsa-bangsa, kesempatan itu hanya datang satu kali, oleh karenanya kita sama sekali tidak boleh keliru dalam memilih langkah.

Saudara-Saudari Sebangsa dan Setanah Air,
Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun USD pada Tahun 2030.

Dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Potensi-potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle-income trap. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045.

Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan, di seluruh penjuru tanah air.

Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa.

Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju “Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan berjalan khidmad di hadiri forkopincam plus siabu Kepala sekolah se kecamatan siabu Kepala desa se kecamatan siabu,siswa siswi sekolah menengah atas (SMA) sekolah menengah pertama (SMP) sekolah dasar (SD)

Reporter : Magrifatulloh.

Forum Kepala Desa BPR Ranau Tengah Laksanakan Penyuluhan Bahaya Narkoba.

OKU Selatan, – KABAR EKSPRES II Sebagai bentuk kepedulian para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah ( BPR RT ) kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan BPR Ranau tengah, Melalui Forum Kepala Desa se Kecamatan BPR Ranau tengah melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin (20/05/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat BPR Ranau tengah Sarnubi,SP. Kasi Pemerintahan Kecamatan,SE,Para Kepala Desa dan pendamping Desa. Adapun sebagai peserta nya adalah para perangkat Desa diambil 5 orang perangkat Desa dari tiap Desa se kecamatan BPR Ranau tengah yang berjumlah 105 orang..Sedangkan sebagai narasumber dalam kegiatan ini berasal dari polres OKU Selatan yaitu :
1.Toni Aji,SH.MH (KBO Narkoba )
2.Nyoman Artika,SE.
3.Aditya Anugrah Prasetya (BA SIDES OKUS)
4.Nur Aulia Ayu Lestari ,A.Md.Kes ( Phl SIDOKES OKUS).

Forum Kepala Desa BPR Ranau Tengah Laksanakan Penyuluhan Bahaya Narkoba.

Ketua pelaksana kegiatan Hatta,SE.MM yang juga sebagai Kepala Desa Hangkusa dalam sambutan nya menyampaikan bahwa kegiatan ini berawal dari pemikiran para Kepala Desa di Kecamatan BPR Ranau tengah, dimana selama ini seperti diketahui bahwa penyebaran narkoba khususnya di wilayah BPR Ranau tengah ini sudah sangat mengkhawatirkan, untuk itu sebagai bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab sebagai pemimpin di Desa maka para Kepala Desa berinisiatif untuk melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba.

Adapun sumber dana kegiatan berasal dari anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Setiap Desa berdasarkan musyawarah forum dan Pendamping Desa memberikan sokongan dana untuk kegiatan. Yang diperuntukkan sebagai biaya konsumsi,atk sewa gedung dan transportasi peserta.

Melalui Ipda Toni Aji,SH.MH KBO Narkoba Polres OKU Selatan selaku narasumber kegiatan menyampaikan rasa apresiasi kepada para Kepala Desa di wilayah Kecamatan BPR Ranau tengah yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan ini.

“ Kegiatan penyuluhan ini sangat bermanfaat untuk kita semua,kita punya tanggung jawab kepada keluarga kita, kepada masyarakat lingkungan kita. Untuk itu kami sangat mengapresiasi kegiatan penyuluhan ini. “ Ungkap Toni Aji.

“ Pesan kami jauhi Narkoba, mari kita jaga keluarga kita, masyarakat lingkungan kita jangan sampai terpengaruh oleh kegiatan yang merugikan khususnya narkoba ini “ sambung Toni Aji.

Reporter: Udin IWO I

Titik konflik bertambah, ATR-BPN dan GTRA didesak agar periksa legalitas PT DDP

Bengkulu, – KABAR EKSPRES II Dalam kurun waktu dua tahun terakhir konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan sawit PT Daria Dharma Pratama (PT DDP) di Kabupaten Mukomuko tak ada hentinya.

Kali ini bentrok fisik antara anggota petani yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Desa Air Berau dengan 40 anggota securiti PT DDP yang dikawal anggota Brimob yang mengakibatkan 4 orang petani terluka dan dirawat di Puskesmas Pondok Suguh.

Kejadian pada Kamis 16 Mei 2024 bermula saat anggota petani KMS membersihkan dan memanen sawit di lahan garapan mereka. Setelah panen, pihak satpam perusahaan PT. DDP Air Berau Estate yang dikawal oleh Brimob merebut buah hasil panen tersebut dan terjadilah keributan dan bentrok fisik pun tak terelakkan.

Kasus ini merupakan titik konflik ke-4 di atas areal yang diklaim PT DDP. Sebelumnya, konflik agraria juga pecah di wilayah Desa Bunga Tanjung, di Desa Air Sule/Serami Baru antara PT DDP dengan kelompok petani Tanjung Sakti dan antara PT DDP dengan kelompok petani Maju Bersama di wilayah Malin Deman.

Sebelumnya, PT DDP menggugat perdata tiga orang anggota petani Tanjung Sakti atas nama Harapandi, Rasuli dan Ibnu Amin. Ketiga petani ini dituntut ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp7,2 miliar.

Titik konflik bertambah, ATR-BPN dan GTRA didesak agar periksa legalitas PT DDP

Ketiga petani digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, tentang perbuatan melawan hukum dengan tuduhan petani menduduki dan membangun bangunan liar diatas lahan HGU milik PT DDP No 125, mengambil hasil panen di lahan milik PT DDP dan menghalang-halangi kegiatan usaha perkebunan.

“Padahal sebelum kami membersihkan lahan yang diusahakan saat ini, petani telah menanyakan status lahan ke PT DDP dan jawaban pihak perusahaan bahwa wilayah tersebut belum memiliki HGU,” kata Harapandi, petani Tanjung Sakti.

Hal tersebut diperkuat dengan surat PT DDP No 113/DDP-APE/III/2022 yang ditujukan kepada organisasi Serikat Tani Bengkulu, salah satu poinnya menyebutkan areal divisi V dan VII APE berada di luar HGU PT DDP dan statusnya adalah izin lokasi PT DDP.
Mirisnya, saat kasus bergulir di pengadilan, pada 18 Maret 2023, sebanyak 16 pondok milik petani Tanjung Sakti dibakar dan kuat dugaan dilakukan oleh karyawan PT. DDP. Kasus ini telah dilaporkan dan ditangani oleh Polres kabupaten Mukomuko.

Konflik berikutnya antara PT DDP dengan kelompok petani Maju Bersama di Malin Deman yang berlangsung selama 26 tahun tanpa ada penyelesaian tegas dari pemerintah pusat maupun daerah.

Konflik bermula pada 1997 saat PT BBS menghentikan aktivitas perkebunan dan para petani menggarap lahan yang ditelantarkan tersebut dengan bertanam kelapa sawit, karet, jengkol, durian dan tanaman lainnya.

Lalu pada 2005, PT DDP muncul dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa lahan tersebut sudah dibeli dari PT BBS. Sejak itu, PT DDP mulai menggarap lahan dengan cara menggusur dan memaksa petani menerima kompensasi bahkan mengintimidasi petani. Di atas lahan ini PT DDP menanam komoditas sawit yang berbeda dengan komoditas yang ada dalam HGU PT BBS yaitu kakao.

Puluhan petani telah menjadi korban kriminalisasi dari konflik agraria tersebut. Pada Oktober 2022, setelah bentrok fisik, terjadi kesepakatan damai antara petani dengan PT DDP yang difasilitasi Kapolres Mukomuko dan Ketua DPRD Mukomuko menyepakati kedua pihak menahan diri sambil menunggu proses penyelesaian konflik agraria di atas lahan itu.

Ketua DPRD Mukomuko saat itu juga berjanji akan mencari solusi terbaik atas konflik agraria yang terjadi di lahan eks PT BBS yang terindikasi terlantar berdasarkan surat No. 3207/22.15-500/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN tahun 2009.

Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar mendesak Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Menteri ATR/BPN RI untuk menurunkan tim ke lapangan memastikan legalitas PT DDP di Mukomuko sebelum jatuh korban terlalu banyak.

“Prinsip pengelolaan tanah itu adalah distribusi yang adil berlandaskan legalitas sempurna. Kami melihat dengan merebaknya konflik antara petani dengan PT DDP sebagai pertanda ada hal yang tidak beres dalam sistem tata kelola tanah di Kabupaten Mukomuko,” kata Ali.

Negara, dalam hal ini ATR-BPN selaku pemberi legalitas didesak segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.

“Sementara gubernur selaku Ketua GTRA jangan berpangku tangan, rakyat telah terluka, korban telah jatuh, menjadi tugas Ketua GTRA untuk menjembatani semua konflik atas tanah dengan mengedepankan petani sebagai kelompok yg dibela dan dinomorsatukan,” katanya.

Reporter : Team Kabar Ekpress Bengkulu