5 Hari 4 Malam Arungi Hutan, Satgas Yonif 122/TS Pastikan Batas Patok Indonesia Aman

Jayapura, – KABAR EKSPRES II Dalam menyambut 17 Agustus satuan tugas pengamanan perbatasan Batalyon Infanteri 122/TS Pos Mosso melaksanakan patroli patok batas negara MM 2.1 yang berjarak kurang lebih 17 km dari Kampung Mosso, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Jumat (16-08-2024).

Dipimipin langsung oleh Danpos Mosso Letda Inf Muhammad Thamrin Lubis beserta 13 anggota lainnya berjalan melaksanakan patroli patok batas negara MM 2.1 dengan didampingi oleh Patop Lettu CTP Juhartanto untuk selanjutnya memeriksa kondisi disekitar patok batas tersebut, perjalanan menuju patok batas negara MM 2.1 memakan waktu kurang lebih 5 hari lamanya, dengan melewati beberapa medan yang cukup berbahaya seperti menyebrang Sungai, Rawa dan juga gunung yang curam.

Rintangan demi rintangan dilalui oleh personil Pos Mosso saat melaksanakan Patroli menyusuri Hutan untuk menjalankan Tugas yang sebagaimana tugas pokok dalam Satgas pengamanan perbatasan, personel Pos Mosso yang dipimpin oleh Letda Inf Muhammad Thamrin Lubis setelah selesai sampai dipatok batas MM2.1 serta melaksanakan pembersihan disekitar patok dan juga mengganti bendera yang sudah lusuh dengan yang baru, kemudian personil berjalan kembali menuju Pos dengan tidak melupakan protap yang ada.

Seperti penekanan Dansatgas Letko Inf Diki Apriyadi, S,Hub.Int, tugas pokok Satgas Yonif 122/TS menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat RI-PNG, dengan mengedepankan bidang pengamanan dengan melaksanakan pemeriksaan jalan lintas, patroli patok mengecek patok dan patroli jalur perlintasan Ilegal untuk mencegah penyusupan dan penyeludupan barang ilegal.

Personil sampai di Pos Mosso dengan aman dan tanpa kekurangan apapun, selanjutnya personil melaksanakan doa bersama telah melaksanakan patroli dengan aman dan selamat. (Yonif 122/TS)

Reporter: Casroni

Adakan Audiensi! BPKP dan Ditjen Bina Adwil Bahas Pemantapan Delineasi dan Kode Wilayah IKN

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Sejumlah topik strategis terkait IKN mulai dari proses pembuatan garis batas (Delineasi) IKN dan regulasi yang mendasari pembentukannya, tanggung jawab dan peran Kemendagri dengan Kementerian/Lembaga terkait, sampai dengan implikasi terbentuknya IKN bagi Provinsi Kalimantan Timur dan daerah Kabupaten/Kota di sekitarnya dibahas dalam audiensi Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait pengawasan atas Proses persiapan pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) dalam penyelenggaraan Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) di Ruang Rapat Lantai 5 Ditjen Bina Adwil pada Kamis (15/8/2024).

Pertemuan dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP, MA didampingi Kasubdit Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kasubdit Batas Daerah Wilayah II dan Analis Kebijakan Ahli Muda Lingkup Direktorat Topobad. Sementara itu dari BPKP dihadiri oleh Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Wilayah II beserta Tim yang terdiri dari para Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda dan Auditor Terampil.

Raziras menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Toponimi dan Batas Daerah pada prinsipnya selalu mendukung langkah-langkah yang diambil oleh OIKN selaku lembaga yang bertanggungjawab penuh dalam pembentukan IKN. “Kami sudah diminta untuk mendesain kode wilayah sementara untuk keperluan perizinan di IKN dan saat ini dalam proses pembuatan, karena pemberian kode ini membutuhkan kejelasan batas daerah, rekomendasi dari Ditjen Pemdes untuk penataan desanya, dan juga rekomendasi dari Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama terkait penataan kecamatan dan kelurahannya,” jelasnya.

Terkait dengan batas daerah, Raziras menyatakan Ditjen Bina Adwil siap merubah Permendagri batas daerah Kabupaten yang terdampak IKN, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara setelah revisi Undang-undang Pembentukan Daerah dari kedua daerah otonom tersebut terbit. “Harus disusun Permendagri batas baru antara Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Passer Utara dengan IKN, namun baru bisa kami laksanakan paska perubahan undang-undangnya pembentukannya terbit, karena cakupan wilayahnya yang juga mengalami perubahan,” tandasnya. Di samping itu, akan dilakukan revisi permendagri batas daerah kota Balikpapan dengan IKN.

Untuk selanjutnya, Ditjen Bina Adwil akan terus mendukung OIKN dalam melakukan penyempurnaan terhadap Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah IKN agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pembentukan IKN tentunya akan menimbukan perubahan besar dalam tatanan masyarakat dan pemerintahan di daerah, dengan dihapuskannya kecamatan dan peralihan status desa menjadi kelurahan, sehingga berdampak pada kebijakan fiskal akibat dari penataan wilayah dan juga perubahan adminstrasi kependudukan. Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas Pokok dan fungsinya sebagai pembina pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung suksesnya program besar pemerintah ini dengan memastikan semua perubahan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat,” tutup Raziras.

Reporter: Casroni

Peringati HUT RI dan HUT Kemendagri ke-79, Dukcapil Buka Layanan Rekam Cetak KTP-el dan Aktivasi IKD

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79 serta HUT ke-79 Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, Ditjen Dukcapil bakal melaksanakan layanan rekam dan cetak KTP-el serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Layanan administrasi kependudukan ini digelar selama 3 hari mulai Senin (19/8/2024) sampai dengan Rabu (21/8/2024) pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Lokasi pelayanan bertempat di Kantor Ditjen Dukcapil/Ditjen Bina Pemdes, Jalan Raya Pasar Minggu No.19, RT 7/RW 1, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Layanan ini tidak dipungut biaya alias gratis, dibuka untuk pegawai Kemendagri dan keluarga serta masyarakat umum. Selain itu, tersedia juga bazaar murah kebutuhan pokok dari Dharma Wanita Persatuan Unit Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pemdes Kemendagri.

Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam yang menandatangani Surat bernomor 400.8/11014/Dukcapil.Ses mengatakan, pihaknya mengundang 13 komponen di lingkup Kemendagri, yaitu Plt. Sekjen Kemendagri; Sesitjen Kemendagri; Sesditjen Polpum; Sesditjen Bina Adwil; Sesditjen Otda; Sesditjen Bina Bangda; Sesditjen Bina Pemdes; Sesditjen Bina Keuda; Sekretaris BPSDM; Sekretaris BSKDN; Sekretaris DKPP; Karo Administrasi Umum dan Keuangan IPDN; serta Karo Keuangan, Umum dan Humas BNPP.

“Mohon perkenan Saudara menghimbau seluruh pegawai Kemendagri beserta keluarga untuk mengunjungi layanan Dukcapil dimaksud. Adapun bagi pegawai yang akan mengurus dokumen kependudukan, harap membawa berkas persyaratan sebagaimana terlampir,” demikian Sesditjen Hani Syopiar Rustam, dalam suratnya perihal Pemberitahuan Layanan Rekam dan Cetak KTP-el serta Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Adapun persyaratan layanan adalah sebagai berikut:

1. Perekaman KTP-el baru (usia 17 tahun):
a. Berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah;
b. Membawa Kartu Keluarga;
c. Usia 16 tahun bisa merekam (cetak KTP-el setelah berusia 17 tahun).

2. Perekaman KTP-el ganti foto:
a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);
b. Membawa KTP-el lama (belum berhijab);
c. Hanya untuk perubahan dari belum berhijab menjadi berhijab.

3. Pencetakan KTP-el karena hilang:
a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);
b. Membawa surat keterangan hilang dari kepolisian.

4. Pencetakan KTP-el karena rusak:
a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);
b. Membawa KTP-el yang rusak.

5. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD):
a. Sudah merekam/memiliki KTP-el;
b. Membawa smartphone/HP dan KTP-el/Kartu Keluarga;
c. Disarankan sudah mengunduh aplikasi IKD melalui Playstore/Appstore.

Apakah Anda berminat? Silakan datang di lokasi pada hari dan jam pelayanan dengan membawa persyaratan yang diperlukan.

Reporter: Dani

42 Organisasi Relawan Prabowo-Gibran dengan Bendera ARPG Gelar Syukuran Kemenangan Pilpres 2024

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Sebanyak 42 organisasi relawan, ormas, OKP dan Lembaga Swadaya Masyarakat tergabung dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) menggelar Syukuran Kemenangan Prabowo-Gibran, Sabtu (10/8/2024) di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Syukuran Kemenangan Prabowo-Gibran juga dibarengi dengan Launching ARPG for Kabinet 2024-2029 dan ARPG for Pilkada 2024. Selain itu juga dilaunching LBH ARPG, UMKM ARPG, Media Center dan Posko Bersama ARPG yang diresmikan Syafrudin Budiman, SIP (Gus Din) Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG) didampingi Sekjen ARPG Andi Ulfa Umar, AMD (Ulfa Bone).

“Kami (red-ARPG) telah menggelar Acara Syukuran Kemenangan, Sabtu 10 Agustus 2024. Hadir 42 elemen organisasi relawan, ormas dan profesional yang siap bersama mengawal lima tahun pemerintahan Prabowo-Gibran” kata Gus Din sapaan akrab Kornas ARPG dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/8/2024) di Jakarta.

Menurut Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08 ini, hadir tokoh-tokoh relawan nasional, Bakal Calon Bupati, Politisi, Profesional, Advokat, Selebgram, dan Artis sebagai tamu kehormatan. Mereka satu persatu ikut sambutan untuk memberikan dukungan pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diantaranya yang hadir Deky Palinggi Ketua Umum PAS 08, Nanang Nawawi Ketua Umum ASSPIRA, Ulfa Bone Ketua Umum Andalan 08, Maruf Maulana Sekjen Balad Jokowi, Deki Ketua Barisan Mas Gibran (BMG), Indah Sri Rejeki Waketum Barisan Pembaharuan 08, Aisyah Miraza Sekjen Laskar Macan Asia (LMA), Ir. M. Irfan Maulana, MM, Ketua Umum Nami Mbojo Prabowo-Gibran, Sikan Pengurus ASSPIRA dan Faisal Rhodes Relawan GNCP.

Hadir juga dari H. Rosid Aktivis ARPG Jawa Timur, Roro A.N.S. PP Relawan Pakdhe, H. Najamudin Gemoy 08, Tjung Suwanti Emak Gemoy Pragib (EGP), Deki Putra Sudirman Ketua Umum JAMPRI, Riri Wakil Ketua Cakep 08, M. Iqbal Aktivis BM-PAN, M. Taufik Ketua Rampas 08 Jakut, Andrianus Fo Nenobais KROPS 08 NTT/Kalteng, Fauzi Fahrezi Ketua Umum Sipitung 02 dan Alfian Limardi Solmet Jawa Timur.

Dari kalangan profesional hadir Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence G. Mandagi , Dewan Pakar ARPG/Pakar Industri Pembayaran Digital Angelika Putri, Artis dan Konsultan Kesehatan Ulfa Bone yang juga Ketua Umum Relawan Andalan 08, Ketua LBH ARPG/Advokat Dr. (c) Firdaus Djuwaid, SH, MH dan Pengusaha Sulteng Anneke Agustina.

Hadir juga Riki Pratama Sekjen Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM), Hj. Selvia, SE Ketua Koperasi Wanita Pelopor (KWP), Yuto Silondae Pimred SuaraIndonesiaNews.com, Jaja S Pimred Media DetikSuara Rakyat.Id dan Jay Redaktur MediaLider.Id

Selain itu hadir kandidat Calon Menteri Pertanian atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Prof. Dr. Dadan Mulyana, S.Hut, M.Si, Kontraktor Nasional H. Boysik M. Musik, Bakal Calon Bupati Parigi Moutong Ridwan Nontji, Konsultan Pajak/Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan UKM Indonesia Rusmono, SE dan Pelaku UMKM Lanjarwati.

“Alhamdulillah Syukuran Kemenangan Prabowo-Gibran ini ramai dan banyak tokoh-tokoh relawan yang hadir. Kedepan terus bertambah para relawan yang akan bergabung dan menjadi satu kekuatan bersama. Kita seperti sapu lidi terikat bersama, dimana berjuang dan menang bersama,” ucap Gus Din.

Tampil mengisi materi sebagai pembicara, yaitu Prof.Dr. Dadan Mulyana S.Hut., M.Si (Peneliti Senior dan Praktisi Kehutanan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan H. Boysik M.musik Pengusaha/Kontraktor Nasional). Pembicara ini memberikan wawasan dan gambaran akan tujuan pemerintahan Prabowo-Gibran baik dalam kebijakan sosial politik, ekonomi dan hukum.

“Acara Syukuran Kemenangan Prabowo-Gibran dan Diskusi ini adalah momen bersejarah. Kedepan rencananya ARPG akan menggelar syukuran kemenangan Akbar 20 Oktober 2024. Dimana akan diisi acara doa, tumpengan, hiburan bernyanyi dan berjoget bersama,” pungkas Gus Din. (red)

BSKDN Kemendagri Bicara Urgensi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah

Jakarta, – KABAR EKAPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN Faisal Syarif saat memimpin Rapat Pembahasan Policy Brief Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah di Ruang Rapat Pustrajakan KKPP pada Rabu, 14 Agustus 2024.

“Kemiskinan ekstrem tidak bisa dibiarkan terus berlangsung karena dampaknya sangat luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat, ini harus benar-benar diperhatikan,” jelas Faisal. (14/8/2024).

Dia menerangkan, kemiskinan ekstrem dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Faisal menambahkan, penghapusan kemiskinan ekstrem bukan hanya menjadi target nasional tetapi juga tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.

“Kolaborasi sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, sehingga hasilnya dapat lebih maksimal,” tambahnya.

Berikutnya, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang atau sekitar 9,36%. Jumlah ini menurun sebanyak sebanyak 250 ribu orang (year-on-year) dan menurun sebanyak 460 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2022.

Sejalan dengan itu, kemiskinan ekstrem Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 2,14% pada Maret 2021, berangsur menurun menjadi 2,04% pada Maret 2022, dan pada Maret 2023 menjadi hanya 1,12%. Apabila tren penurunan ini terus berlanjut, maka tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dapat memperoleh angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada tahun 2024, setidaknya di bawah 0,5%.

“Kemudian (daerah perlu) menyiapkan skema bagi masyarakat yang sudah keluar dari garis kemiskinan ekstrem, misalnya (penyediaan) lapangan kerja, pendampingan (atau pelatihan usaha untuk masyarakat) agar tidak kembali lagi ke garis kemiskinan ekstrem dan beragam langkah lainnya,” terang Faisal.

Faisal juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) mengenai strategi yang perlu dilakukan untuk keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Strategi tersebut adalah dengan memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal.

“Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan pendekatan yang strategis berdasarkan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah dan potensi lokal yang dimiliki daerah tersebut,” pungkasnya.

Reporter: Casroni

Pacu Pemprov NTT Lakukan Diversifikasi Inovasi, Kepala BSKDN: Tidak Hanya Terpaku pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Kupang, – KABAR EKSPRES II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo terus memacu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan diversifikasi atau memperluas inovasi di berbagai sektor. Kamis, (15/8/2024).

Upaya ini dilakukan agar pengembangan inovasi tidak terpaku pada sektor tertentu, misalnya di NTT terjadi pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Inovasi masih didominasi sektor pendidikan dan kesehatan, sementara sektor-sektor yang lain masih rendah. Kami sangat optimis bahwa inovasi itu sangat banyak sekali di daerah, hanya belum terlaporkan kepada kami,” ungkap Yusharto saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT di Kota Kupang pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Yusharto menjelaskan, inovasi di berbagai sektor akan membantu Pemprov NTT dalam meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, diversifikasi ini dapat membuka peluang baru bagi Pemprov NTT untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Upaya ini dinilai efektif untuk memperkuat ekonomi lokal.

“Bappelitbangda yang sudah terbentuk sekarang ini, seharusnya dapat menjadi hub bagi setiap perangkat daerah sehingga mereka akan melaporkan inovasinya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengimbau seluruh perangkat daerah di Provinsi NTT untuk berkolaborasi mengupayakan pengembangan inovasi yang lebih baik. Menurutnya, kerja sama lintas perangkat daerah adalah kunci penting keberhasilan strategi percepatan inovasi di daerah. Adapun, penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dapat menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov NTT untuk meningkatkan kreativitas perangkat daerahnya dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Salah satu metode yang memungkinkan untuk kita bisa menemukan dan memacu kita berpikir kreatif itu adalah dengan melakukan FGD, telaahan sehingga sering berkumpul antara satu dinas dengan dinas lain ini akan menimbulkan penyelesaian yang kreatif,” tandasnya.

Sebagai informasi tambahan, berdasarkan laporan inovasi daerah tahun 2023, Provinsi NTT mengalami peningkatan baik terhadap aspek kuantitas inovasi maupun aspek peringkat dalam Indeks Inovasi Daerah (IID). Adapun jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 313, meliputi 263 inovasi penerapan, 22 inovasi uji coba, dan 28 inovasi inisiatif, dengan jumlah tersebut skor inovasi yang diperoleh Provinsi NTT mencapai 62,53 atau berpredikat sangat inovatif.

Reporter: Casroni

Tim Pelayanan Terpadu Selama 2 hari pelaksanaan kegiatan ini berhasil melayani 35 pasangan WNI sedangkan 1 pasang lainnya tidak datang ke KJRI Johor Bahru Malaysia.

Malaysia,- KABAR EKSPRES II Ke-35 pasang WNI tersebut telah resmi tercatat sebagai pasangan suami istri setelah mengikuti sidang Itsbat Nikah dan diberikan Buku Nikahnya.

Pada hari terakhir pelayanan (Rabu, 14 Agustus 2024), Konjen RI Johor Bahru (Sigit Suryantoro Widiyanto) mengungkapkan rasa bahagia atas suksesnya kegiatan Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah kali ini, seraya mengucapkan terima kasih kepada Sesditjen Dukcapil Kemendagri beserta Tim Teknis Dukcapil, Ketua Pengadilan Tinggi Agama DK Jakarta dan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan beserta jajaran, Tim Ditjen Bimas Islam Kemenag RI dan Tim Ditjen Protkons Kemenlu RI.

Lebih lanjut Konjen RI Johor Bahru menyatakan akan mengagendakan kembali Pelayanan Itsbat Nikah sebagai upaya pelayanan dan perlindungan kepada WNI di Johor Bahru dan sekitarnya. pelaksanaan kegiatan ini berhasil melayani 35 pasangan WNI sedangkan 1 pasang lainnya tidak datang ke KJRI Johor Bahru Malaysia.

Ke-35 pasang WNI tersebut telah resmi tercatat sebagai pasangan suami istri setelah mengikuti sidang Itsbat Nikah dan diberikan Buku Nikahnya.

Pada hari terakhir pelayanan (Rabu, 14 Agustus 2024), Konjen RI Johor Bahru (Sigit Suryantoro Widiyanto) mengungkapkan rasa bahagia atas suksesnya kegiatan Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah kali ini, seraya mengucapkan terima kasih kepada Sesditjen Dukcapil Kemendagri beserta Tim Teknis Dukcapil, Ketua Pengadilan Tinggi Agama DK Jakarta dan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan beserta jajaran, Tim Ditjen Bimas Islam Kemenag RI dan Tim Ditjen Protkons Kemenlu RI.

Lebih lanjut Konjen RI Johor Bahru menyatakan akan mengagendakan kembali Pelayanan Itsbat Nikah sebagai upaya pelayanan dan perlindungan kepada WNI di Johor Bahru.
Sesditjen Dukcapil Kemendagri, Hani Syopiar Rustam, menyambut baik dan menyatakan akan mendukung pelaksanaan Palayanan Terpadu Itsbat Nikah di tahun mendatang.

Reporter: Casroni

Bidkum Polda Jateng Gelar Penyuluhan Hukum di Polres Brebes. Ini Tujuanya

Brebes, – KABAR EKSPRES II Polres Brebes menerima kunjungan dari Tim Bidkum Polda Jawa Tengah dalam rangka penyuluhan Hukum di Polres jajaran.

Kegiatan penyuluhan hukum tersebut diikuti oleh masing – masing Perwira dan Bintara perwakilan dari Bagian, Fungsi serta perwakilan Polsek dan pengurus Bhayangkari Cabang Brebes, yang digelar di Aula Sanika Satyawada Polres Brebes, pada Rabu (14/8/2024).

Adapun materi yang disampaikan oleh Tim Bidkum Polda Jateng yang dipimpin oleh oleh Kasubbidsunluhkum Bidkum AKBP Yuli Siswantoro tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan terhadap Pegawai Negeri pada Polri yang Melakukan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Polri dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kapolres Brebes AKBP Achmad Oka Mahendra yang diwakili Kabag SDM AKP Muawan Subagyo saat membuka kegiatan mengatakan penyuluhan hukum dilakukan dalam rangka upaya optimalisasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum serta pengaturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri khususnya kepada anggota jajaran Polres Brebes.

Kabag SDM berharap kepada seluruh personil yang menjadi peserta penyuluhan untuk mengikuti sosialisasi ini dengan serius. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan tugas dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan maupun pelanggaran, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan agar melalui kesempatan ini ditanyakan.

“Dengan dilaksanakan kegiatan ini nantinya personil dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi kesalahan serta pelanggaran-pelanggaran yang dapat menurunkan citra institusi kepolisian di masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu AKBP Yuli Siswantoro mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Bidkum Polda Jateng di Polres jajaran.

“Dengan kegiatan ini, harapannya para anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sesui dengan aturan dan dilakukan secara profesional,” terangnya. (Hms)

Reporter: Dani

Dandim 0713 Brebes Ikuti Gladi Bersih Upacara Peringatan HUT RI Ke-79

Brebes, – KABAR EKSPRES II Dandim 0713 Brebes, Letkol Infanteri Sapto Broto, S.E., M.Si memantau langsung Gladi Bersih Upacara Peringatan HUT RI Ke-79 Tahun 2024 di Alun-alun Brebes, Jawa Tengah. Kamis (15/08/2024).

Dandim 0713 Brebes menyampaikan terimakasih kepada pelatih dan pembina yang sudah bekerja keras melatih dan memberikan pemikirkan, ide-ide cemerlang, untuk berbuat yang terbaik dalam rangka HUT RI Ke-79 Tahun 2024.

Dandim bangga terhadap Paskibraka yang sudah sangat semangat untuk mengikuti latihan hingga hari ini melaksanakan Gladi Bersih Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih serta menunjukan yang terbaik nantinya kepada Pimpinan dan Masyarakat di Kabupaten Brebes. karena kegiatan ini hanya 1 kali dalam setahun.

“Saya berharap, agar menjaga kesehatan baik pelatih atau Pembina, dan Paskibraka, Pasukan 45, kekompakan, dan tetap semangat. Serta tanamkan kepada diri masing-masing bahwa saya harus berbuat yang terbaik, agar menjadi kebanggaan terhadap diri sendiri dan kebanggaan kepada orang tua, sekolah dan kepada Bangsa Negara yang kita cintai,” lanjutnya.

“ Tugas Paskibraka merupakan tugas yang amat sangat mulia dan membanggakan. Selain sebagai tugas mulia dan membanggakan, sekaligus akan menjadi bagian bersejarah bagi kehidupan anggota Paskibraka itu sendiri”. Papar Dandim.

” Bagi anggota TNI, Polri maupun siswa-siswi yang terpilih agar nanti saat melaksanakan tugas sebagai Paskibraka harus mampu berkonsentrasi penuh sehingga tidak ada kesalahan dalam perjalanan dari titik start sampai pengibaran bendera merah putih, ” pesan Letkol Infanteri Sapto Broto.

” Mari kita pegang kepercayaan dari masing-masing satuan dan sekolahan. Karena ini merupakan acara tahunan yang disaksikan oleh orang banyak, maka mari kita tampilkan yang terbaik,” tutup Dandim.

Reporter: Casroni

PEMDES NEGLA KECAMATAN LOSARI GIAT UKIR PEMBANGUNAN DESANYA

BREBES, – KABAR EKSPRES II Untuk menujang kemajuan kegiatan Ekonomi masyarakat membutuhkan sarana Dan prasarana , infrastuktur jalan yang nyaman untuk Roda perekonomian, (12/8/2024).

Tentu saja Bambang Irwanto selaku kades Negla kecamatan losari kabupaten brebes giat ukir Pembangunan desanya yang saat sekarang dapat Bantuan keuangan provinsi lokasi kegiatan Rt03 /Rw 04 negla 3 kecamatan Losari kabupaten brebes
Adapun dalam kegiatan
Kegiatan. : Jalan rambat beton
Lokasi : Negla 3
volume. : 170 x 4 m
Nilai. : Rp 175 , 000,000;
Pelaksana. : TPK Negla
Anggaran Dana : Bankue provinsi T . A 2024
Pelaksanaan. : 2 bulan
Proyek ini dilaksanakan melalui pembiayaan dari bankue
Provinsi th anggaran 2024 sesuai dengan RAB
Prokyek ini sangat didambakan semua warga Masyarakat negla memiliki akses jalan yg terbaik termasuk Masyarakat Negla 3 Rt 03 / Rw 04

Bambang irwanto selaku kepala desa Negla kecamatan Losari kabupaten brebes disaat diruang meja kerjanya
Dikantor belai desa begla menyampaikan pada awak Media Sebagai kepala desa untuk dapat menjalankan tugasnya Untuk bisa ukir mebangunan desanya segala bentuk Program kegiatan pembangunan yang digulirkan dari Pemerintah dan bankue kabupaten maupun bantuan Provinsi selalu bekerja sama dengan unsur elemen Masyarakat selalu musyawaro lewat musrenbangdes Dihadiri oleh toko masyarakat pendamping desa dari Kecamatan ,babinsa ,babinkam tibmas desa TPK
SAYA selaku kades Negla selalu mengedepankan Keterbukaan dan kebersamaan
Apa yang terpapar saat ini dipapan informasi kegiatan Pembangunan sesuai dengan R A B dan juga dikerjakan oleh warga masyarakat ditempat
Sehingga dapat melaksanakan pembangunan desa Menjadi prioritas utama

Selanjutnya
serta terus terjalin kolaborasi antara program-program pemerintah pusat , daerah maupun provinsi
kami pun mengajak semua pihak bersama-sama Mengawal program-program di desa untuk kemajuan desa.
Adanya pembangunan seperti ini akan terus digalakan
Sehingga bisa lebih baik serta lebih semangat dalam Penyelenggaraan pemberdayaan dan pembangunan Desa menuju kesejahteraan masyarakat

Kami sangat Terimakasih kepada pekan brebes adanya Bantuan pemerintah sudah bisa melaksanakan pembangunan Infrastruktur , dan juga seluruh masyarakat desa negla yang sudah kompak dalam setiap program pembangunan desa tandasya

Reproter: Wakhidin