Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial Sumatera Teknologi TNI

Pangdam I/BB Buka Sosialisasi Tata Cara Pengelolaan PNBP & Penatausahaan Pemanfaatan Aset BMN Tahun 2024

Medan – KABAR EKSPRES II Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Mochammad Hasan membuka secara resmi Sosialisasi Tata Cara Pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Penatausahaan Pemanfaatan Aset BMN (Barang Milik Negara) Tahun 2024 bertempat di Aula Manunggal Lt V Makodam Bukit Barisan, Jl Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Selasa (9/1/2024).

Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Itjen Kemhan RI bekerjasama dengan Kanwil DJPb Provinsi Sumut dan KPKNL Kota Medan.

Pangdam menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas bagi para pejabat yang menangani Simak BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) khususnya di wilayah Kodam I/Bukit Barisan.

Karena, dari 465 objek (aset BMN) berupa tanah dan/atau bangunan yang ada di Kodam I/Bukit Barisan beserta jajarannya, sebanyak 57 objek lagi yang belum mendapatkan rekomendasi dari Kemenkeu RI.

Pangdam I/BB Buka Sosialisasi Tata Cara Pengelolaan PNBP & Penatausahaan Pemanfaatan Aset BMN Tahun 2024

“Oleh sebab itu, melalui sosialisasi ini saya berharap para pejabat yang terkait, kedepannya dapat semakin profesional dan proporsional dalam menyusun laporan yang akurat, sehingga benar-benar tercapainya tertib administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan akuntabel,” ungkap Mayjen Hasan.

Di sisi lain, Mayjen Hasan juga mendorong para pejabat yang menangani Simak BMN untuk dapat menyampaikan berbagai kesulitan yang dihadapi selama ini, serta mengkoordinasikan hal-hal teknis yang selama ini belum dimengerti ke tim sosialisasi, sehingga apa yang diharapkan dari sosialisasi ini dapat dijadikan pegangan untuk diterapkan dalam mengelola Simak BMN kedepannya.

“Semoga sosialisasi ini dapat mendorong terwujudnya mekanisme Simak BMN dan penyusunan laporan keuangan yang lebih baik, sehingga berbagai kemungkinan kekeliruan yang dapat menghambat tercapainya tujuan pelaksanaan tugas pokok dapat dihindari,” tutup Pati TNI AD abituren Akmil 1989 itu mengakhiri sambutannya.

Adapun Tim Sosialisasi yang hadir, terdiri dari Irjen Kemhan RI, Letjen TNI Budi Prijono, ST, MM, CFrA, bersama Brigjen TNI Ade Kurnianto, Marsma TNI Rudi Surbakti, Kolonel Sulfiantara, dan Letkol Laut Novi Shobi.

Dari BPK RI, hadir Tortama KN I BPK RI, Dr Akhsanul Haq, MBA, beserta Hendrawan Budi dan Tim BPK RI lainnya, serta dari DJKN, Ambi Gultom dan Abdullah Fahmi.

Sedangkan Pangdam I/BB didampingi Kasdam, Brigjen TNI Refrizal, Irdam, Brigjen TNI Boni Cristian Pardede, Danlantamal I Belawan, Laksma TNI Dores Afrianto Ardi, para Danrem, Danrindam, Danlanud Soewondo, Asrendam serta Aslog Kasdam I/BB.

Sumber: Pendam I/BB

Red

Anda mungkin juga suka...

Berita terkini Daerah DIY Yogyakarta

KPK Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta, Cegah Celah Korupsi Sejak Dini YOGYAKARTA Kabarekpres.co.id/Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY. Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk “Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis” digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES) Identifikasi Hambatan dan Gangguan Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai: Hambatan Logistik: Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga. Gangguan Data: Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update). Tantangan Kualitas: Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga. Ancaman Korupsi: Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan. “Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi. Strategi Pencegahan dan Solusi KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *