YOGYAKARTA, Kabarekspres|| — Menyambut Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, mengingatkan kembali pentingnya menjaga TNI tetap profesional, berada di atas kepentingan politik praktis, dan tunduk pada supremasi sipil.
Menurut Fokki, pesan yang harus terus diingat oleh bangsa Indonesia adalah bahwa tentara jangan terseret ke dalam politik praktis. Prinsip tersebut sejalan dengan semangat reformasi yang menghapus Dwifungsi ABRI dan menempatkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, bukan sebagai alat kekuasaan politik.
“Bung Karno mengajarkan bahwa tentara adalah tentara rakyat, tentara revolusi, tentara yang mengabdi kepada negara dan rakyat. Karena itu, tentara jangan ditarik-tarik ke dalam kepentingan politik kekuasaan. Jangan sampai tentara dipakai untuk kepentingan rezim,” tegas Fokki.
Fokki menilai persoalan keterlibatan militer dalam ruang-ruang sipil dan pemerintahan kembali menjadi perdebatan serius di tengah pemerintahan Prabowo-Gibran. Perubahan UU TNI melalui UU Nomor 3 Tahun 2025 memang memperluas sejumlah ruang penempatan prajurit aktif pada kementerian/lembaga tertentu, sehingga menurut Fokki masyarakat sipil memiliki alasan yang sah untuk mengawasi perkembangan tersebut secara kritis.
“Ini bukan persoalan kita anti-TNI. Justru karena kita mencintai TNI sebagai tentara rakyat, kita tidak ingin TNI kembali terseret menjadi instrumen politik kekuasaan. TNI harus kuat, profesional, modern dan disegani, tetapi sekaligus harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi sipil,” ujar Fokki.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap potensi meluasnya peran militer di ranah sipil tidak boleh dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap TNI. Sebaliknya, kritik publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan agar reformasi sektor keamanan yang diperjuangkan sejak 1998 tidak mengalami kemunduran.
“Anak-anak ideologis Bung Karno wajib mengkritisi setiap agenda yang berpotensi membawa kembali tentara ke gelanggang politik. Kalau hari ini tentara semakin sering hadir dalam ruang-ruang politik dan sipil, maka kita harus bertanya: untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan kekuasaan?” katanya.
Fokki juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar soal siapa yang menduduki jabatan tertentu, tetapi menyangkut desain demokrasi Indonesia ke depan. Menurutnya, demokrasi akan sehat apabila terdapat batas yang jelas antara ranah militer, politik dan pemerintahan sipil.
“Jangan sampai karena kekuasaan membutuhkan stabilitas, kemudian tentara ditarik semakin jauh ke dalam urusan sipil. Jangan sampai karena pemerintah membutuhkan kekuatan politik, institusi TNI dijadikan bagian dari mesin kekuasaan. Itu berbahaya bagi TNI sekaligus berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejarah Indonesia memberikan pelajaran mahal mengenai bahaya ketika militer terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan politik. Karena itu, semangat reformasi harus dijaga bersama, termasuk oleh pemerintah, DPR, TNI, partai politik dan seluruh masyarakat sipil.
Fokki berharap momentum Hari TNI tidak hanya menjadi seremoni untuk memberikan penghormatan kepada prajurit, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen bahwa TNI adalah milik rakyat, bukan milik rezim atau kelompok politik tertentu.
“Selamat Hari TNI. Jadilah tentara yang kuat karena profesionalismenya, disegani karena keberaniannya, dan dicintai karena pengabdiannya kepada rakyat. Jangan biarkan TNI terseret menjadi alat politik kekuasaan. Tentara kembali kepada rakyat, politik kembali kepada ruang sipil, dan demokrasi tetap berada di tangan rakyat.”
Antonius Fokki Ardiyanto
Ketua ISRI Kota Yogyakarta
