Bak ditelan bumi, keberadaan Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, kini menjadi misteri. Hilangnya sang Kades terjadi di tengah desakan penagihan tunggakan pembayaran material proyek desa yang hingga kini belum juga diselesaikan kepada pihak supplier.
Jeritan kekecewaan datang dari pihak suplayier yang merasa dikhianati oleh pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Jatisari. Berbagai upaya persuasif telah dilakukan, mulai dari penagihan langsung hingga melayangkan surat aduan dan somasi resmi. Namun, bukannya mendapatkan kepastian bayar, pihak supplier justru mendapati kantor desa tanpa kehadiran sang pemimpin wilayah tersebut.
Somasi Tak Digubris, Kades Tak Diketahui Rimbanya
Perwakilan Suplayier menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan somasi serta mengirimkan tembusan aduan kepada Dinas Kecamatan Kedungreja. Langkah ini diambil karena tidak adanya itikad baik dari Pemdes Jatisari untuk melunasi kewajiban atas material yang telah digunakan dalam pembangunan desa.
“Kami sudah memberikan waktu dan mencoba menjalin komunikasi yang baik, namun sampai saat ini tidak ada titik terang. Sekarang Pak Kades malah tidak tahu ada di mana, sulit dihubungi dan tidak ada di kantornya,” ungkap salah satu pihak suplayier dengan nada kecewa.
Menanggapi polemik yang memanas di Desa Jatisari, pihak Kecamatan Kedungreja akhirnya angkat bicara. Mengingat banyaknya laporan yang masuk, pihak kecamatan menyatakan siap memfasilitasi dan menampung seluruh aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Pemdes Jatisari.
Camat Kedungreja melalui perwakilannya sekcam menegaskan bahwa bagi siapapun yang merasa memiliki piutang atau dirugikan dalam proyek desa tersebut, diharapkan segera melapor dengan membawa bukti-bukti yang kuat.
“Kami siap menampung aduan dari pihak manapun yang merasa dirugikan, asalkan disertai dengan bukti transaksi material yang valid dan otentik. Kami akan mengawal proses ini sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tegas pihak Kecamatan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan para mitra kerja Pemdes Jatisari masih menunggu kejelasan mengenai keberadaan Kades. Kasus ini mencoreng citra tata kelola keuangan desa dan diharapkan pihak dinas terkait serta aparat penegak hukum dapat segera turun tangan guna menyelesaikan sengketa yang merugikan sektor swasta ini.(Ibin)
