Kategori: TNI

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan sikap bangsa Indonesia terhadap penjajahan Palestina oleh Israel tetap sama sejak tahun 1962. Presiden Pertama RI Soekarno pada tahun 1962 menegaskan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka sepanjang itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajah Israel.

“Itulah sikap kami dahulu dan akan tetap menjadi sikap kami sekarang, dan di masa mendatang. Kami akan senantiasa tegak lurus pada amanat UUD NRI Tahun 1945 bahwa penjajahan di atas dunia, apa pun bentuk dan manifestasinya, harus dihapuskan dari muka bumi. Karena melukai nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan universal,” tegas Bamsoet saat menerima kunjungan para Imam Palestina di Gedung Parlemen, Senin (1/4/2024).

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Sjarifuddin Hasan, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad, Lestari Moerdijat dan Amir Uskara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Mokhamad Mahdum.

Imam Palestina yang hadir antara lain Belal N. S. Abujazar, Ibrahim Mahmoud Mustafa Abu Mahmoud, Ahmad Bilal Hashem Abuzaid, Ahmad Hassan Mohammad Husain, Hamza Khaled Mahmoud Abdallah, Ahmad Mohamd Said Mokalalaty, Moustasem Nawaf Harafsheh, Fayez S. A. Eslayeh, Sadeq Y L Alqlaae dan Samih K. A. Hajjaj.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina pun disuarakan MPR RI saat menyelenggarakan Konferensi Internasional Forum MPR/Majelis Syuro/Lembaga Sejenis Lainnya, pada bulan Oktober 2022 di Bandung. Salah satu butir “Deklarasi Bandung” menyatakan bahwa masalah Palestina tetap menjadi isu sentral Forum dan Umat Islam, hingga tercapainya kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat Palestina, serta berdirinya Negara Palestina merdeka, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, sesuai kerangka hukum internasional.

“Apa yang terjadi di Palestina adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Sebagaimana ungkapan ‘tidak perlu menjadi muslim untuk menyelamatkan Palestina. Tetapi cukup menjadi manusia’. Tidak ada argumentasi apapun yang dapat membenarkan aksi kekerasan brutal terhadap warga sipil. Bahkan serangan terhadap rumah sakit di mana para tenaga medis menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kemanusiaan,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, saat ini rakyat Palestina ditindas dan tanah Palestina luluh lantak digempur zionis Israel. Sayangnya, dentuman suara rudal belum mampu membangunkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari tidur pulasnya. Ribuan mayat para syuhada yang bergelimpangan di sepanjang jalur Gaza, belum mampu menyadarkan Dewan Keamanan PBB dari kewajiban moralnya untuk menjaga perdamaian dunia. Bahkan ketika pada akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata, Israel tetap tidak bergeming, dan Dewan Keamanan PBB nampak tidak berdaya.

“Karena itu, sekali lagi kami tegaskan, bahwa kami bangsa Indonesia tidak akan menutup mata, telinga dan hati kami. Kami akan membantu Palestina, apa yang kami bisa. Kami menyambut dengan tangan terbuka, kehadiran para Imam Palestina di Indonesia, yang telah melaksanakan safari Ramadhan di berbagai wilayah di Indonesia,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota dibahas lebih lanjut.

Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI terkait Pembahasan 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara, DPR, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Adapun pembentukan 27 RUU tersebut untuk tingkat kabupaten terdiri dari RUU tentang Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Simalungun, Nias, Bangka, dan Belitung. Sementara untuk tingkat kota, terdiri dari RUU tentang Kota Banda Aceh, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Pangkalpinang.

“Pada prinsipnya sekali lagi kami pemerintah setuju melanjutkan pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota usul DPR RI, sebatas substansinya sama dengan 20 Undang-Undang Provinsi yang telah diundangkan sebelumnya,” katanya.

Wempi menjelaskan, berdasarkan Surat Ketua DPR RI Nomor B/10430/LG.01.01/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 hal Penyampaian RUU Usul DPR RI, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-59/Pres/11/2023 tanggal 8 November 2023 hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 27 RUU usul DPR RI. Surpres tersebut menugaskan berbagai stakeholder terkait, salah satunya Kemendagri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan 27 RUU dimaksud.

Dalam kesempatan tersebut, Wempi menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah atas 27 RUU usul DPR RI ke dalam beberapa poin utama. Pertama, pada prinsipnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan: dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah.

Kedua, pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 27 RUU ini di luar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan, dan lain-lain.

“Karena hal ini akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lain, misalnya UU Cipta Kerja, UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan lain-lain yang akan berbicara tentang Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum, dan sumber daya manusia serta dapat membuka munculnya isu-isu lain yang membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya seperti masalah batas wilayah,” ungkapnya.

Sebagai informasi, rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Reporter: Casroni