Kategori: Teknologi

BENGKULU, – KABAR EKSPRES II Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortilkutura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, M. Rizon, menuturkan bahwa pihaknya akan mengantisipasi fenomena alam La NINA yang di prediksi oleh Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bengkulu dimulai pada bulan Juli atau Agustus 2024.

“Salah satu yang menjadi konsen kita sekarang seperti yang menjadi prediksi dari BMKG itu benar sekali yaitu La Nina. Bahkan La Nina ini dikhawatirkan lebih panjang dari pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Dikataknyannya, 3 metode yang akan dilakukan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu dalam mempercepat dan mengintensifikasikan target program Perluasan Areal Tanam (PAT) seluas 24 ribu hektar.

Pertama melalui optimalisasi pengelolaan lahan tadah hujan, kedua melalui pemanfaatan lahan kering melalui penanaman padi gogo, kemudian yang ketiga yaitu melakukan kegiatan pompanisasi.

” Kita sudah berkoordinasi dengan BSIP, kita juga sudah MoU dengan Polri/TNI untuk melaksanakan program tersebut. Kick off pertamanya sudah dilakukan di Kabupaten Benteng seluas 23 Hektar,” jelasnya.

Pemerintah juga sudah mempersiapkan penambahan bantuan benih tanaman pangan guna mengantisipasi La Nina tahun ini.

” Pemerintah Pusat juga telah menyiapkan bantuan benih, baik itu benih padi gogo maupun benih padi lahan sawah,” tutupnya.

Reporter : Team Kabar Ekpress Bengkulu

BENGKULU, – KABAR EKSPRES II Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu Denny Apriansyah, mengatakan siswa berprestasi bebas untuk menentukan sekolah dalam penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaraan 2024/2025.

“Siswa berprestasi bebas Zonasi, bebas pilih sekolah dimanapun yang diinginkan, seperti SMP 1, SMP 2, atau SMP 4, sementara untuk siswa SD, 70 persen masih berpatokan pada system zonasi,” katanya.

Dikatakan Denny, perserta didik yang ingin masuk dibagi beberapa cara, yakni bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) komposisinya yaitu, 50% untuk kuota siswa berdasarkan zonasi, 15% kuota afirmasi siswa tidak mampu, 5% untuk kuota ikut pindah kerja orang tua, dan 30% untuk siswa berprestasi.

“Untuk siswa berprestasi dibebaskan Zonasi, mereka bebas pilih sekolah dimanapun yang mereka inginkan, seperti SMP 1, SMP 2, atau SMP 4, tetapi untuk siswa SD, 70% masih berpatokan pada sistem zonasi,” jelas Denny.

Selanjutnya, untuk kategori afirmasi yakni siswa tidak mampu statusnya bisa dikatakan setengah bebas zonasi, dengan dibuktikan syarat keluarganya terdaftar di Data Terpadu Kesehjatraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Hatapan (PKH), sedangkan untuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak berlaku lagi kecuali sisiwa tersebut memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Artinya anak tersebut berasal dari keluarga tidak mampu, dan siswa tersebut wajib diterima oleh sekolah tempat dirinya mendaftar, sehingga sebaiknya siswa tersebut bersekolah di zonasi paling dekat dengan rumahnya,” tutupnya.

Dikatakannya, untuk schedule Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dilakuakan diminggu terakhir bulan Juni 2024. Saat ini PPDB masih dalam pembahasan juknis peraturan walikkota (Perwal) dan saat ini masih mengacu pada Pemendikbud No 1 Tahun 2021.

“Insyalah schedule PPDB di bulan juni minggu teralhir, nanti kita akan ekspis bersama rekan-rekan media. Karena kita akan rapat dulu dengan MKKS dan Forum Kepala Sekolah terkait juknis PPDB ini,” tutupnya.

Reporter : Team Kabar Ekpress Bengkulu

Bengkulu, – KABAR EKSPRES II Pemprov Bengkulu melelaui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu akan melakukan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dalam membantu petani yang memiliki kebun Sawit yang sudah tidak produktif lagi sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi sektor perkebunan khususnya pada tanaman sawit.

Kepala bidang Perkebuanan Dintas TPHP Provinsi Bengkulu Bickman, mengatakan masyarakat provinsi bengkulu yang memiliki kebun dinilai sudah tidak produktif lagi, berprofesi sebagai petani kelapa sawit untuk dapag melaporkan kebun sawitnya ke dinas pertanian terdekat.

“Bagi petani yang memiliki kebun kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi, pemerintah akan membantu petani dengan program PSR atau replanting,” ucap Bickman, Senin (06/05/2024).

Bickman menyebutkan, biaya replanting kebun sawit tersebut sepenuhnya dibantu oleh pemerintah, dengan nominal bantuan untuk petani yang kebun sawitnya mengikuti program PSR yaitu sebesar Rp25 juta/hektar.

Para petani yang ingin mengikuti program PSR atau replanting sawit harus terdaftar dalam kelompok tani dan tidak bisa mengajukan perseorangan, karena Dinas TPHP Provinsi Bengkulu akan melakukan verifikasi dan survey langsung ke lapangan untuk memastikan apakah benar-benar layak mendapat bantuan dan mengikuti program PSR tersebut.

“Tahun depan pemerintah akan menaikan nominal bantuan dari Rp25 juta/hekar menjadi Rp60 juta/hektar pada tahun 2025, hal ini merupakab kabar gembira untuk para petani yang tertarik mengimuti program PSR,” ujarnya.

Bickman berharap dengan partisipasi petani sawit pada program PSR akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sektor perkebunan sawit di Bengkulu, karena lewat PSR, petani akan mendapatkan bantuan dan dukungan teknis untuk mengganti tanaman sawit yang sudah tidak produktif, sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi kebun mereka.

Untuk nominal bantuan tentunya tidak serta merta langsung diberikan kepada petani, akan tetapi diberikan dalam bentuk bantuan fisik seperti pupuk, bibit sawit bersertifikasi, bantuan benih padi dan palawija untuk melakukan tumpang sari selama proses PSR berlangsung antara 4 – 5 tahun.

Reporter : Team Kabar Ekpress Bengkulu