Medan, – KABAR EKSPRES II Polwan Poldasu dan perwakilan tokoh agama yang juga Ketua Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Sumut, M Ikbal Parinduri, S.H.I., M. Kom.I membesuk Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), TPS 096, Kelurahan Pangkalan Mansyur,
Sulastri yang jatuh sakit saat melakukan proses rekapitulasi. Selain membesuk dan memberikan dukungan moral ustaz M Ikbal Parinduri, S.H.I., M. Kom.I juga turut mendoakan Sulastri agar senantiasi diberikan kesehatan.
“Terimakasih saya ucapkan untuk Kapoldasu, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi atas kepeduliannya terhadap kami para petugas TPS. Semoga kedatangan anggota Poldasu jadi penambah semangat buat saya. Ini juga menunjukkan bahwa Poldasu peduli terhadap anggota KPPS,” ucap Sulastri, Rabu (28/2) pada wartawan saat menerima kunjungan personel Polwan Poldasu di kediamannya di Jalan Subur II, Gang Keluarga, Karang Rejo, Kecamatan Medan Johor.
Warga Apresiasi Polwan Poldasu Peduli Dengan Membesuk Ketua KPPS
Informasi dihimpun, saat itu Sulastri usai istirahat dan akan melanjutkan prosesi rekapitulasi. Ia baru saja minum obat. Namun, setelah itu wajahnya pucat dan tubuh keringat dingin.
Saat melanjutkan sesi rekapitulasi sampai magrib kondisi tubuh trus menurun. Selanjutnya ia dibawa ke pelayanan kesehatan dan dilakukan tindakan medis dengan pemeriksaan kondisi tubuh lalu diberikan suntikan dan obat.
Kini, kondisi Sulastri sudah mulai membaik. Tapi ia masih dianjurkan untuk berobat jalan. Kedatangan personil polwan poldasu mendapat apresiasi oleh warga setempat polri mewujudkan kepeduliannya.
TEGAL, – KABAR EKSPRES IIHasil penghitungan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Kota Tegal mencatatkan tingkat partisipapsi pemilih pada pemilu 2024 sebesar 78,9 persen.
Hal tersebut disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tegal di Hotel Bahari Inn, Selasa (27/02/2024).
Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 212.800 pemilih, sebanyak 168.086 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Ini menunjukan tingkat partisipasi pemilih Kota Tegal pada Pemilu 2024 ada 78,9 persen. Data DPT 212.800 pemilih terdiri dari DPT laki-laki sejumlah 106.317 pemilih dan DPT perempuan sejumlah 106.483 pemilih.
Sedangkan jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya 168.086 terdiri dari pemilih yang menggunakan hak suara yang terdaftar di DPT sejumlah 164.444 pemilih, ditambah pemilih yang di luar DPT, atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) sejumlah 2.423 pemilih serta Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 1.219 pemilih.
Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada pemilu sebelumnya yakni tahun 2019, tingkat partisipasi pada Pemilu tahun 2019 sebesar 77,84 persen, sedangkan di tahun 2024 ini ada kenaikan 1,15 persen menjadi 78,9 persen.
Tingkat Partisipasi Pemilih Kota Tegal, Capai 78,9 Persen
Dan jika perbandingan tingkat partisipasi per kecamatan secara umum juga terjadi peningkatan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya, terdiri dari Kecamatan Tegal Selatan pada Pemilu 2019, sebesar 80,98 persen, di pemilu tahun 2024 naik menjadi 82,80 persen.
Kecamatan Margadana pada Pemilu 2019 sebesar 62,85 persen, di pemilu tahun 2024 naik menjadi 67,58 persen,
Kecamatan Tegal Barat pada Pemilu 2019, sebesar 83,34 persen, di pemilu tahun 2024 turun menjadi 80,92 persen.
Kecamatan Tegal Timur pada Pemilu 2019, sebesar 82,26 persen, di pemilu tahun 2024 turun menjadi 82,47 persen.
Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon yang hadir bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal dan Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono tersebut menyampaikan, secara umum ada peningkatan tingkat partisipasi pemilih, meskipun kenaikan belum signifikan namun pihaknya bersama KPU dan pihak-pihak terkait sudah berupaya untuk mendorong kenaikan tingkat partisipasi pemilih, bahkan pihaknya menargetkan capaian tingkat partisipasi pemilih diangka 80 persen.
Khusus untuk Kecamatan Margadana, yang setiap penyelenggaraan pemilu tingkat partisipasi pemilihnya menjadi perhatian bersama, untuk pemilu 2024 ini ada kenaikan yang cukup signifikan. Yakni sebesar 4,73 persen. Pada Pemilu 2019, sebesar 62,85 persen, di pemilu tahun 2024 naik menjadi 67,58 persen.
Dedy Yon mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya pemilu 2024, sehingga bisa berjalan lancar dan kondusif.
Ketua KPU Kota Tegal, Elvi Yuniarni dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa syukur, karena secara umum pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Tegal bisa berjalan lancar.
Menurut Elvi hal tersebut berkat dukungan semua pihak, baik penyelenggara, pengawas dan calon dari tingkat kota sampai kelurahan.
Saat rekapitulasi tingkat kota tersebut Elvi Yuniarni menghimbau kepada para saksi agar dalam melakukan keberatan disampaikan berdasarkan data, agar dapat disinkronkan,.
“Jadi keberatan harus berdasarkan data, bukan asumsi,” ujar Elvi Yuniarni.
Pangkalan Balai, – KABAR EKSPRES II Penjabat Bupati Banyuasin H. Hani S Rustam, SH didampingi Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim ST MM MBA IPU Asean Eng, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah (KPD) Banyuasin, bersama Kepala Forkopimda Banyuasin, menghadiri secara lanngsung pembukaan Seremonial rapat pleno terbuka hasil pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Banyuasin yang berlangsung di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Rabu (28/2/2024).
Rekapitulasi hasil pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Banyuasin ini akan berlangsung beberapa hari kedepan, yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU bersama Komisioner KPU Banyuasin dan disaksikan langsung oleh Para Saksi hingga Ketua Partai Politik, yang dikawal pengawasan oleh pihak TNI maupun Polri setempat.
Pj Bupati Banyuasin H. Hani S Rustam, SH dalam Berbagainya mengatakan, momentum ini mempunyai nilai strategi sekaligus upaya untuk meningkatkan partisipasi Pemilu tahun 2024. Dirinya optimis dengan kerja sama berbagai pihak akan memperlancar kegiatan rapat pleno ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024, Pj Bupati : Kedepankan Semangat Kebersamaan 28 Februari, 20242 Min Read29 Views
“Tentunya semuanya untuk yang terbaik bagi Bangsa ini khususnya untuk Kabupaten Banyuasin yang kami cintai ini. Pemerintah Daerah dalam kapasitasnya selalu siap memberikan dukungan agar salah satu tahapan dalam pesta Demokrasi ini bisa sukses sebagaimana yang diharapkan,” ucapnya.
Dirinya mengimbau, selama mengikuti kegiatan ini, diharapkan peserta lebih pro aktif mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing peserta untuk mengambil langkah-langkah dan menjaga stabilitas politik sesuai dengan komposisi tugas masing-masing dengan mengedepankan semangat kebersamaan dalam peraturan koridor per undang-undangan.
“Secara khusus saya mengaharapkan agar kiranya hadir sekalian dapat mengikuti acara demi acara hari ini sesuai agenda kegiatan dengan hikmat dari awal sampai dengan selesai,” tambahnya.
RENGAT, – KABAR EKSPRES II Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kls II B Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau terima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Riau, Rabu (28/2/2024).
Kunjungan itu, dipimpin langsung Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Agus Heryanto, Bc.I.P., S.H., M.H didampingi Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi Tarmizi SH.
Kedatangan tim disambut langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Rengat Wan Rezwanda dan Kepala Subseksi Pengelolaan Oyon Syahziar.
“Kegiatan ini terbagi menjadi dua Tim Monev, yakni yang pertama Pembinaan yang berfokus kepada pelaksanaan Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, pengecekan SDP, pemeriksaan buku register bagi warga binaan Rutan Rengat,” kata Kepala Kesatun Pengamanan Rutan Rengat Wan Rezwanda.
Tim kedua, Lanjut Rezwanda, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi berfokus pada pengelolaan bahan makanan dan pemberian makanan kepada warga binaan, dan pemeriksaan ruangan perawatan.
“Tim Monev melakukan tes urin dadakan bagi warga binaan untuk memastikan Rutan Rengat bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” terang Rezwanda.
Rutan Rengat Terima Kunjungan Tim Monev Kemenkumham Riau
Selain itu, sebut Rezwanda, tim monev juga mengunjungi Zona Pintar Kreatif Rutan Rengat, Kabid Pembinaan, Bimbingan dan TI mengapreasiasi karya warga binaan dan kegiatan kemandirian beternak serta budidaya ikan air tawar.
“Hasil dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembinaan dalam pengoperasian penggunaan Aplikasi SDP terkait pemberian Hak – Hak Remisi dan Reintegrasi untuk Warga Binaan sudah terlaksana dengan baik, di SDP dengan Buku Registrasi sudah sesuai,” ujar Rezwanda.
Rezwanda menyampaikan, untuk kegiatan pembinaan kemandirian, warga binaan pemasyarakatan membuat kerajinan tangan karya warga binaan (KAWAN), beternak ayam dan bebek, budidaya ikan air tawar dan pembinaan kepribadian juga sudah terlaksana dengan baik.
Selanjutnya, di Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi hasil Monitoring dan Evaluasinya dalam pengelolaan Bahan Makanan untuk Rutan Unaaha, telah mengelola menu Nasi Ompreng untuk Warga Binaan sudah sesuai, hal ini di buktikan dengan telah dimilikinya Sertifikat Higenies pada Rutan Rengat.
“Pada ruangan Perawatan Kesehatan obat – obatan dan alat kesehatan sudah memadai untuk pertolongan pertama bagi Warga Binaan Rutan Rengat,” jelas Rezwanda.
Kemudian, terang Rezwanda, jika mendadak terdapat situasi yang darurat bagi kesehatan Warga Binaan dapat diberikan rujukan ke Rumah Sakit daerah terdekat.
“Dengan adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dapat mempertahankan dan terus meningkatkan serta memberikan pelayanan terbaik kepada Warga Binaan dan Masyarakat,” tutup Rezwanda.
Mojokerto, – KABAR EKSPRES IIBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) menegaskan pentingnya kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar dalam penerapannya inovasi tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Jatim). Kunjungan tersebut berlangsung di Gedung Sabha Mandala Madya Mojokerto pada Rabu, 28 Februari 2024.
Dia melanjutkan, selain tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, suatu inovasi juga harus berdampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. “Bagi Bapak/Ibu (inovasi) itu mungkin sudah hal yang lumrah, tetapi untuk masyarakat yang kita layani ini (inovasi) harus kita kenalkan sebagai sesuatu yang baru dan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ungkapnya.
BSKDN Kemendagri Sebut Inovasi Harus Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa pembangunan di semua tingkatan mencerminkan semangat kebangsaan dan kesejahteraan bersama. Untuk itu, Yusharto berharap setiap inovasi yang lahir dapat memberikan kontribusi positif dan sejalan dengan visi Indonesia. “Untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 kita perlu memperkuat SDM (Sumber Daya Manusia), pembangunan infrastruktur ekonomi yang maju dan negara yang demokratis. Tentu visi Indonesia Maju ini tidak bisa diwujudkan dengan cara-cara biasa saja,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengapresiasi Pemkot Mojokerto yang telah berhasil meraih predikat sebagai daerah sangat inovatif dalam empat tahun berturut-turut pada ajang Innovative Government Award (IGA) terhitung dari tahun 2020-2023. Dia menambahkan, Pemkot Mojokerto pada tahun 2023 telah melaporkan 176 inovasi kepada BSKDN Kemendagri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Adapun total nilai IID Kota Mojokerto tahun 2023 mencapai 84,46.
“Kota Mojokerto mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Ini ditinjau dari jumlah inovasi yang dikirim. Kami sangat mengapresiasi Kota Mojokerto yang mampu menjaga kestabilan kualitas data dukung inovasi daerah yang dikirim,” pungkasnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah masing-masing. Pasalnya, semakin tinggi PAD, maka kapasitas fiskal daerah semakin baik. Dengan begitu, pembangunan daerah dapat terus dijalankan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
Hal itu ditekankan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk ‘Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah’ yang berlangsung di Hotel Novotel, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Maurits menegaskan, PAD yang kuat dapat membuat daerah tidak terpengaruh terhadap dinamika fiskal di tingkat pusat sehingga lebih mandiri. Dengan meningkatnya PAD, Pemda relatif tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Pacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Kemendagri Ingatkan Pemda Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan dalam mengukur kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka akan semakin besar pula tingkat kemandirian daerah tersebut,” tegas Maurits.
Maurits menambahkan, untuk meningkatkan PAD, Pemda harus memiliki semangat kewirausahaan untuk menggali potensi yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan PAD. Selain itu, Pemda juga harus mampu mengejawantahkan berbagai strategi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
“Kemudian Pemda harus mampu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi daerah dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas melalui kerja sama di bidang pendapatan dengan para stakeholder,” jelas Maurits.
Lebih lanjut, Maurits menyampaikan, saat ini Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah mengikuti ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 yang sudah berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024.
“Terdapat penyederhanaan sistem perpajakan yang meliputi penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, cara pembayaran dan pelaporan pajak, penambahan jenis pajak baru, perubahan tarif, dan mekanisme opsen pajak. Sehingga diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar serta mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajiban membayar pajak,” ujar Maurits.
Menurut Maurits, pengelolaan administrasi sangatlah penting dan menjadi hal krusial dalam suksesnya pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Karenanya peningkatan kemampuan, baik skill maupun manajerial aparatur sipil negara (ASN) Pemda, sebagai pemungut pajak daerah sangat diperlukan.
“Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhirnya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah,” tutur Maurits.
BOGOR, – KABAR EKSPRES II Perum Perhutani bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaksanakan gerakan menanam pohon di kawasan Maribaya, Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Selasa (27/2/2024).
Acara dihadiri oleh Direktur Pengembangan dan Perencanaan Perum Perhutani Endung Trihartaka beserta jajaran, dan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko yang diwakili oleh Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George Nicholas Marsahala S beserta jajaran.
Acara ini dimulai secara simbolis dengan menanam 100 bibit tanaman buah, yang akan ditanam oleh masing-masing peserta yang hadir. Dalam sambutannya Endung Trihartaka menyampaikan bahwa Perum Perhutani senantiasa menjalankan misinya yaitu mengelola sumber daya hutan secara lestari. Misi ini diimplementasikan salah satunya dengan menanam pohon. Selain itu, penanaman ini juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah memperluas serapan karbon (carbon sequestration).
“Dengan menanam pohon di Kawasan hutan, kita dapat menyerap karbon, dalam hal ini 1 (satu) pohon rata-rata 6,8 ton per hektar per tahun. Tentunya dengan melaksanakan penanaman yang berkelanjutan kita dapat mendukung program pemerintah dalam menurunkan emisi karbon pada tahun 2030” ujarnya.
Tingkatkan Serapan Karbon, Perhutani dan SKK Migas Tanam Ribuan Bibit Pohon di Bogor
Dalam kesempatan yang sama George Nicholas menyampaikan bahwa SKK Migas memiliki komitmen yang nyata dan upaya memulihkan lingkungan dan sekaligus menangkap emisi karbon dari udara melalui penanaman pohon.
“Selain menghasilkan komoditi minyak dan gas, kami tetap mendukung sustainability agar kegiatan usaha hulu migas ini terus berjalan dan memberikan impact yang nyata kepada masyarakat dan lingkungan” terangnya.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan penanaman bibit pohon jenis Durian, dan Alpukat pada lahan seluas 10 hektar di hutan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor. Nantinya, pengelolaan pemanfaatan pohon yang ditanam sepenuhnya diserahkan pada Perhutani.
Lokasi penanaman yang dilakukan dekat dengan Situ Cijantungeun diharapkan akan
memperkuat ekosistem daerah resapan air di Parung Panjang, Bogor. Nantinya, teknis perawatan bibit juga akan memberdayakan Kelompok Tani Hutan (KTH) sekitar BKPH Parung Panjang. (Kom-PHT/PR/2024-II-08)
Tulungagung, –KABAR EKSPRES II Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi yang terdepan dalam berinovasi.
Dalam sambutanya Yusharto mengatakan, jika setiap ASN berinovasi secara konsisten maka berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda) dapat terselesaikan. “ASN harus bisa berinovasi (terutama) dari pekerjaan yang paling sulit. Tolong hasilkan inovasi dari permasalahan yang dihadapi secara berulang-ulang yang sampai saat ini masih terjadi, berikan dedikasi Bapak/Ibu untuk menjadikan inovasi sebagai penyelesaian masalah,” ungkap Yusharto di Aula Gedung BarataTulungagung pada Selasa, 27 Februari 2024.
Dia melanjutkan, dalam berinovasi setiap ASN perlu membangun tim yang kuat dari berbagai pihak meliputi pemerintah lintas kementerian dan lembaga (K/L), perguruan tinggi, maupun pihak swasta. Yusharto mengatakan, pihak-pihak tersebut dapat dijadikan creative funding untuk bersama-sama menghasilkan inovasi. “Tidak ada anggaran bukan berarti kita tidak bisa berinovasi, dari sana lah justru harus kita tumbuhkan dengan cara-cara yang kreatif, salah satunya melibatkan berbagai pihak menjadi creative funding kita,” jelas Yusharto.
Kepala BSKDN Kemendagri Tekankan ASN Harus Terdepan dalam Berinovasi
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga membeberkan peta kekuatan inovasi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 yang cenderung mengalami penurunan pada aspek kualitas data dukung laporan inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Sementara itu, berdasarkan sebaran kematangan inovasi daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 terdapat 33,38 persen indikator yang tidak terisi atau tidak sesuai.
Guna memperkuat ekosistem inovasi di Tulungagung, Yusharto menyarankan agar Pemkab Tulungagung dapat mereplikasi inovasi dari daerah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Tulungagung sebagai penerima manfaat. “Bapak/Ibu dapat menonton tutorial display inovasi yang kami buat di tuxedovation yang datanya sudah sekitar 14.000 inovasi yang bisa dipelajari yang ada di Kemendagri,” tandasnya. (Mawi PPI)
Surakarta, – KABAR EKSPRES IIKapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi, SIK.MH.MSi mengungkapkan rasa terima kasih, karena suporter PSS Sleman yang sudah tertib dan mematuhi aturan saat menyaksikan pertandingan lanjutan BRI Liga 1 antara PSS Sleman versus Persita Tangerang di Stadion Manahan Solo, Selasa sore (27/02/2024).
Yang mana pertandingan antara PSS Sleman versus Persita Tangerang kemaren dengan hasil imbang 3 : 3 , dan pertandingan dapat berjalan aman dan kondusif.
Kapolresta Surakarta juga mengatakan, sebagai bagian dari tuan rumah, pihaknya sudah memberikan pelayanan maksimal kepada kedua tim tamu dari PSS Sleman maupun Persita Tangerang.
“Tim tamu (PSS Sleman maupun Persita Tangerang.) sudah kita layani dengan baik, mulai kedatangan, saat latihan, dan bertanding hingga akomodasi perjalanannya kembalinya dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Kapolresta Surakarta Ucapkan Terima Kasih pada Suporter yang Patuhi Aturan Saat Nonton Sepakbola di Stadion Manahan
Dia juga menyebut bahwa suporter Persita Tangerang sudah menyadari, mereka tidak bisa hadir di stadion Manahan Solo dikarenakan aturan dari PSSI tidak diperkenankan suporter tim tamu hadir.
Kapolresta mengucapkan terima kasih kepada para suporter baik PSS Sleman maupun Persita Tangerang yang telah mematuhi ketentuan dari Panitia Pelaksana.
Menanggapi terkait ada kekecewaan sedikit dari Suporter, Kapolresta mengatakan bahwa dalam olahraga menang kalah adalah hal biasa, pasti kalau tim kesayangannya kalah ada kekecewaan hal biasa.
“Saya yakin suporter kedua Tim merupakan suporter yang fanatik, menang kalah timnya pasti tetap akan didukung dengan memberikan motivasi terhadap timnya sehingga dalam pertandingan ke depan dapat meraih kemenangan,” kata dia (Eko)
Depok, – KABAR EKSPRES IIPemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia melalui penyusunan dan analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2023.
Hal ini disampaikan oleh Gunawan Eko Movianto, Plh Direktur SUPD 1, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional.
Menurut Gunawan Eko, FSVA 2023 memberikan gambaran yang komprehensif tentang sebaran situasi ketahanan dan kerentanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
“Peta tersebut menjadi acuan dalam penanganan rawan pangan, peningkatan ketahanan pangan, dan pemertahanan status ketahanan pangan, serta menjadi landasan dalam pengambilan keputusan kebijakan,” kata Gunawan Eko saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi, yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional di Hotel The Margo Depok, Selasa (27/02/2024).
Pemerintah Fokus Tangani Kerawanan Pangan dan Gizi dengan FSVA
Tingkat ketahanan dan kerentanan pangan dalam FSVA disusun berdasarkan indikator-indikator multisektoral, yang sangat berguna dalam formulasi kebijakan pangan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pemerintah pusat, melalui Kemendagri, pada tahun ini akan melakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD kepada Pemerintah Daerah.
Hal ini dilakukan untuk memastikan penanganan kerawanan pangan terintegrasi dalam perencanaan daerah dan teranggarkan sesuai kebutuhan serta kemampuan.
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis urusan pemerintahan di kabupaten/kota, termasuk dalam penanganan kerawanan pangan.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan,” harapnya.
Sebagai informasi, acara yang dihadiri oleh Bappeda dan dinas pengampu pangan se-Indonesia ini juga menjadi ajang peluncuran peta FSVA/Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2023 dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023, serta penyerahan penghargaan IKP dan PoU 2023 terbaik untuk provinsi dan kabupaten/kota. (Husnie PPI)
