Temui Bupati Indragiri Hulu, Kakanwil Bahas Pentingnya Kekayaan Intelektual Bagi Kemajuan Daerah

Inhu, Riau. – KABAR EKSPRES II Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual khususnya Indikasi Geografis, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Edison Manik melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Bertempat di ruang kerja Bupati, Kakanwil beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani bersama Asisten Bidang Hukum dan para kepala dinas di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu. Bupati dan jajaran menyambut hangat kedatangan perdana Kakanwil di Kebupaten Indragiri Hulu selama menjabat di bumi Melayu.

Mengawali dialog, Kakanwil Budi Argap Situngkir menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat Bupati dan jajaran kepada rombongan Kanwil Kemenkumham Riau.

Temui Bupati Indragiri Hulu, Kakanwil Bahas Pentingnya Kekayaan Intelektual Bagi Kemajuan Daerah

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati bessrta jajaran pemerintah Kabupaten Inhu atas perkenannya membuka dialog bersama kami meskipun dalam suasana Ramadhan. Maksud kedatangan kami yang merupakan pertama kalinya menginjakkan kaki di Inhu ini adalah untuk mempererat sinergitas serta menyampaikan amanah Menteri Hukum dan HAM terkait penyebarluasan dan pelayanan kepada masyarakat terkait pentingnya Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan kesejahteraan daerah khususnya melalui Indikasi Geografis, dan pada tahun ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mrncanangkan bahwa tahun 2024 adalah Tahun Indikasi Geografis.

Untuk itu kami mengharapkan pemerintah daerah dapat berperan aktif dan bersemangat untuk menemukan potensi yang ada di daerahnya. Kami jajaran Kemenkumham Riau siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah demi terwujudnya hal ini”, tutur Budi Argap, Rabu (20/3/2024).

Selanjutnya, Bupati Indragiri Hulu menyampaikan bahwa Kabupaten Indragiri Hulu begitu antusias dan siap mendukung penuh apa yang menjadi harapan Kemenkumham terkait Kekayaan Intelektual. “Kami jajaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sangat berterima kasih atas kehadiran Kakanwil Kemenkumham Riau beserta jajaran di Indragiri Hulu.

Tentunya atas apa yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Riau khususnya terkait Kekayaan Intelektual, kami sangat mendukung penuh, bahkan daerah kami telah memiliki banyak kekayaan intelektual yang telah terdaftar, seperti motif batik dan berbagai merek UMKM di Kabupaten Inhu. Selanjutnya terkait Indikasi Geografis, kami melalui dinas pertanian juga telah mempersiapkan untuk mendaftarkan IG yaitu Nenas Madu Sukajadi dan Kopi Talang Mamak.

“Kami selama ini juga telah menjalin kolaborasi yang baik dengan UPT Kemenkumham Riau di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Rutan dan Rupbasan Rengat. Untuk itu kami mengharapkan kolaborasi dan sinergitas ini dapat terus terjalin demi terwujudnya tujuan yang sama-sama ingin kita capai yaitu kesejahteraan dan pelayanan prima bagi masyarakat,” tutur Rezita.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 11.00 WIB ini dilanjutkan dengan diskusi oleh seluruh peserta yg hadir. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga menambahkan bahwa selama ini Pemkab Inhu telah menjalin hubungan yang begitu erat dengan Kanwil Kemenkumham Riau khususnya di bidang hukum.

“Selama enam tahun berturut-turut pemkab Inhu konsisten meraih penghargaan dari Kemenkumham Riau terkait Kabupaten/Kota Peduli HAM. Kami mengharapkan kerja sama kita terus terjalin dengan baik, dan semangat Kabupaten Inhu ini dapat menular kepada daerah lainnya di provinsi Riau”, ujar Edison.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Dean Satria, Kepala Rutan Kelas IIB Rengat, Julius Barus, Kepala Rupbasan Kelas II Rengat, Haidi Zamri.

Reporter: Yani

Panglima Kodam IX/Udayana Secara Resmi Menutup Program TMMD Ke-119 Kodim 1623/Karangasem

Karangasem, – KABAR EKSPRES II Penutupan ini dilakukan lantaran semua pembangunan fisik dan non-fisik sasaran TMMD ke-119 yang dilaksanakan Kodim 1623/Karangasem di Dusun Bukit Catu, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, secara keseluruhan sudah terselesaikan dan ini sebagai bentuk sinergitas TNI dan masyarakat membangun desa.

Dalam sambutan Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Bambang Trisnohadi, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, beserta jajaran Forkopimda dan Forkopicam yang telah membantu menjaga kerukunan dan mendukung pelaksanaan kegiatan TMMD ke-119.

Beliau mengatakan menutup secara langsung kegiatan TMMD ke-119 Kodim 1623/Karangasem yang telah melakukan berbagai pembangunan fisik dan non fisik. Bahwa kegiatan TMMD dilakukan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kegiatan TMMD fisik di Selumbung Dusun Bukit Catu diantaranya pembukaan jalan, pengerasan jalan, pemasangan gorong-gorong, pembangunan rumah tidak layak huni dan perehaban pura,” ujarnya.

“Sementara itu, kegiatan non fisik seperti penyuluhan industri dan dagang, pengentasan stunting,wawasan kebangsaan dan lainnya untuk mendorong sumber daya masyarakat desa di daerah itu,” lanjut Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Bambang Trisnohadi.

Panglima Kodam IX/Udayana Secara Resmi Menutup Program TMMD Ke-119 Kodim 1623/Karangasem

“Apa yang dilakukan oleh anggota kami, bersama seluruh elemen masyarakat, di sini ada Polri, Unsur Pemda, dan elemen masyarakat lainnya yang bersama-sama membangun wilayah di daerah sini, pada umumnya adalah mempercepat pembangunan wilayah ini, dimana kita bangun jalan, membangun RTLH, gorong-gorong dan lain-lain juga,” kata Pangdam IX/Udayana.

Dengan akses jalan yang telah dibangun, Pangdam IX/Udayana ini berharap masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dapat memanfaatkannya dalam melakukan pekerjaan mereka sehari-hari.

“Dimana yang tadinya mungkin ada wilayah-wilayah tidak ada jalan, sekarang sudah bisa dilalui. Anggota kami sudah pembukaan jalan sepanjang 2.510 meter, gorong-gorong 6 titik, senderan 632,93 m, betonisasi jalan panjang 250 m dan leneng 18 m, yang dimana dulu anak-anak sekolah masuk sekolah biasanya muter, dan aktifitas warga bisa lancar. Nah sekarang kita sudah bangun jalan jadi bisa lebih cepat berangkat sekolah,” ujarnya.

Meskipun telah ditutup, Mayjen TNI Bambang Trisnohadi, berharap kepada seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Karangasem ini dan TNI agar tetap menjaga kerukunan antar sesama, memelihara semangat gotong royong, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan TMMD kali ini guna bahan perbaikan bagi pelaksanaan selanjutnya.

“Dengan mengucap Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, pada hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 09.30 Wita, TNI Manunggal Membangun Desa ke-119 tahun anggaran 2024, secara resmi saya nyatakan ditutup,” pungkasnya.

“Melalui kebersamaan, niscaya kita mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. semoga segala upaya kita bersama dengan ridho-nya dan dimudahkan segala urusan kita dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta agama, amiin,” tutupnya.

Reporter: Casroni

 

Autentikasi: Pen Kodim 1623/Karangasem

Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2029 di Lingkungan TNI

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Wakil Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI Brigjen TNI Harvin Kidingallo, S.H., S.T., M.Han., mewakili Asrenum Panglima TNI membuka Sosialisasi tata cara penyusunan Renstra tahun 2025-2029 di lingkungan TNI, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (20/3/2024).

Dalam sambutannya, Asrenum Panglima TNI menyampaikan bahwa “Kegiatan Sosialisasi Tatacara Penyusunan Renstra tahun 2025-2029 di lingkungan TNI ini dilaksanakan dengan maksud agar peserta dapat memahami Tatacara Penyusunan Renstra tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2029 di Lingkungan TNI

Acara Sosialisasi tata cara Penyusunan Renstra TNI dilanjutkan dengan paparan oleh Narasumber I: Kolonel Arh Heru Darmawan, S.E., M.Han., (Kasubdit sismet Ditrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan), narasumber II: Bpk. Kamaruddin, Ak., M.Sc., (Asdep Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PAN/RB.), narasumber III: Ny. Mely Chinthya Devi, S.H., MGA. (Perencana Ahli Muda Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan Kemen PPN/Bappenas), dengan moderator Letkol Tek Subagyo, turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asrenum UO Angkatan Darat, Laut dan Udara.

Reporter: Casroni

 

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jaga Kamtibmas, Unit Turjawali Sat Samapta Polres Kendal Rutin Laksanakan Patroli

KENDAL, – KABAR EKSPRES II Personil Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Kendal melakukan kegiatan patroli dalam rangka cipta kondisi, guna mengantisipasi gangguan kamtibmas yang terjadi di seputaran Kota Kendal, Rabu (20/3/2024).

Sasaran kegiatan patroli ini antara lain tempat-tempat perbelanjaan, Perbankan, rumah makan, dan tempat-tempat lainnya yang ramai dan dianggap rawan terjadinya gangguan kamtibmas di wilayah Kota Kendal.

Kasat Samapta Polres Kendal AKP Untoro Beni mengatakan bahwa Patroli ini bertujuan memberikan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat guna mengantisipasi gangguan Curhat, Curas dan Curanmor (C3).

“Kegiatan Patroli Cipta Kondisi yang kami lakukan saat ini adalah merupakan salah satu bentuk Patroli Dialogis yang dilaksanakan dengan memberikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak masyarakat untuk membantu aparat Kepolisian guna menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban di lingkungannya masing-masing,” ucap AKP Untoro Beni.

Jaga Kamtibmas, Unit Turjawali Sat Samapta Polres Kendal Rutin Laksanakan Patroli

Lebih lanjut Kasat Samapta Polres Kendal juga menambahkan bahwa
kegiatan patroli ini perlu dilakukan secara rutin di setiap waktu untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

“Harapan kami dengan pelaksanaan kegiatan Patroli Cipta Kondisi secara rutin dapat membuat masyarakat Kota Kendal dan sekitarnya sadar dan mentaati segala petunjuk dan arahan yang sudah kita sampaikan sehingga kondisi kamtibmas secara nyata dapat terjaga dan terpelihara dengan baik dan kondusif,” tutup Kasat Samapta.

Red

Pengurus Provinsi FISI Sumut Dilantik, Buka Peluang Emas Angkat Prestasi Atlet Ice Skating

Medan, – KABAR EKSPRES II Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Ice Skating Indonesia (FISI) Sumatera Utara (Sumut) resmi dibentuk dan dilantik langsung oleh Ketua Umum (Ketum) FISI, Suzan Herawaty.

Pelantikan pengurus FISI Sumut yang diketuai Tjhin Seng Huat digelar di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Jalan Sutomo, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Selasa (19/3/2024).

Dalam sambutannya, Ketum FISI Suzan Herawaty mengatakan hadirnya FISI Sumut menjadi wadah bertujuan untuk menghimpun bibit atlet berbakat pada olahraga ice skating.

“Dimana mempunyai 3 disiplin, figure skating, short track speed skating, dan ice dancing. Selain itu, Pengprov FISI Sumut adalah Pengprov ke-7 dan yang termuda dari Pimpinan Pusat (PP) FISI,” katanya.

Meski demikian, sambung Herawaty, PP FISI mengharapkan lahir atlet-atlet dari Sumut yang berprestasi. “Dimulai dari Eksibisi PON XXI Aceh-Sumut, menuju SEA Games 2025,” ujarnya.

Sementara itu, Tjhin Seng Huat mengucapkan terima kasih, karena dirinya dipercaya menjabat sebagai Ketua Pengprov FISI Sumut. Ia bertekad, FISI Sumut akan mempromosikan olahraga ice skating kepada masyarakat Sumut.

“Dengan harapan dapat mengubah olahraga yang sekedar hobi menjadi olahraga berprestasi yang mengagumkan,” ujar Tjhin Seng Huat.

Selain itu, Ia meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Sumut dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut dapat bersinergi dan membantu untuk memajukan olahraga ice skating.

Buka Peluang Emas, Pengurus Provinsi FISI Sumut Dilantik: Siap Angkat Prestasi Atlet Ice Skating

“Sebab, tujuan utama dari pembentukan FISI Sumut adalah untuk menghasilkan atlet-atlet berkualitas yang dapat mewakili Sumut, dalam ajang olahraga internasional,” ujarnya.

Melalui pembinaan dan pelatihan
yang berkualitas, lanjutnya, diharapkan Sumut dapat melahirkan atlet-atlet yang dapat bersaing di kancah internasional.

“Selain itu, menjelang Eksibisi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut, FISI Sumut menyatakan siap mendukung suksesnya kegiatan ini,” tegasnya sembari mengatakan FISI Sumut mengundang masyarakat Sumatera Utara yang memiliki ketertarikan pada olahraga ice skating untuk bergabung dalam program pembinaan ini.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumut, Baharuddin Siagian menyampaikan terima kasih kepada para pengurus yang baru dilantik.

Ia berharap, dengan terbentuknya kepengurusan Federasi Ice Skating Indonesia (FISI) Sumut, dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi di dunia internasional.

“Saya berharap, bagaimana federasi Ice Skating Sumut ini bisa menghasilkan atlet atlet berprestasi tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kenapa karena memang Ice Skating ini adalah bermainnya di internasional,” ucapnya.

Atas nama Pemprov Sumut, Ia juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya FISI Sumut. Kepada ketua terpilih, ia meminta agar segera melakukan berbagai kerjasama.

“Saya minta lakukan kerjasama dengan KONI Sumut dan Pemprov Sumut melalui Dispora.  Mana hal yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan bersama,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis yang hadir dalam pelantikan tersebut, Ia mengapresiasi dan mendukung program Pengurus Provinsi FISI Sumut kedepannya untuk melahirkan bibit atlet berbakat pada olahraga ice skating.

Dalam sambutannya, Ia mengatakan kepada pengurus yang baru dilantik meminta agar kedepannya cabang olahraga Ice Skating bukan saja dipertandingkan hanya sebatas pertandingan eksibisi saja, tetapi lebih dari itu, FISI Sumut harus bersiap menghadapi PON 2028.

“Tapi satu yang saya minta, jangan hanya sampai di eksibisi, karena cabang olahraga ini di 2028 harus ada di PON NTB NTT.  Maka kita tentu juga akan mempersiapkan kontingen-kontingen Sumut menuju PON ke 22 tahun 2028,” ujar John Ismadi Lubis.

Selanjut Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus menyampaikan harapannya kepada Pengurus yang baru di lantik yang dinahkodai Tjhin Seng Huat alias Bona panggilan akrabnya sehari hari agar mampu membangun prestasi olahraga ice skating di Sumut. Ilyas menyebutkan,  Medan sebagai kota besar diluar pulau jawa dengan fasilitas dan sarana latihan yang ada diharapkan dapat melahirkan bibit bibit baru atlit ice skating.

Harapan besar pemprovsu untuk FISI Sumut untuk dapat melahirkan bibit bibit muda, talenta terbaik Indonesia untuk dapat berprestasi di tingkat dunia dengan terus melakukan kerjasama dan kemitraan,” jelasnya.

Mudah-mudahan FISI bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, perlu diingat bahwa pelantikan hari ini merupakan kebangkita dan langkah awal kemajuan FESI di Sumut dan tujuan akhir kita adalah menghasilkan atlet Ice Skating yang berprestasi. Saya berharap Ketua Umum PP. FISI bisa meningkatkan kualitas pembinaannya dalam organisasi yang tidak besar ini, tetapi dengan prestasi yang luar biasa, mari kita sama-sama bantu sosialisasikan olahraga yang memang digemari oleh anak-anak kita. Anak-anak muda Indonesia mulai dari jenjang SD dan seterusnya insya allah mereka bisa mengangkat harkat martabat Indonesia, tutup Ilyas.

Reporter: Rizky Zulianda

Beri Kuliah Umum di UICI, Prof Zudan Jelaskan Upaya BNPP Menjaga Kedaulatan dan Sejahterakan Masyarakat Perbatasan

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh memberikan kuliah umum perdana kepada mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), Jakarta – Selatan, Selasa (19/3/2024).

Tema dari kuliah yang diberikan Zudan berikan adalah “Dari Perbatasan untuk Talenta Digital Berintegritas Menuju Indonesia Emas”. Mahasiswa UICI yang tersebar di berbagai daerah juga bisa mengakses kuliah ini secara daring.

Zudan memaparkan, bentang perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kompleksitas tersendiri, yang terdiri atas perbatasan di wilayah darat dengan 3 negara luar, perbatasan wilayah perairan dengan 10 negara luar dan perbatasan udara dengan 10 negara luar.

“Dalam mengurus dinamika kompleksitas permasalahannya, BNPP adalah badan yang memiliki anggota 27 kementerian/lembaga, 15 provinsi dan 54 kabupaten dan kota,” terang Zudan yang juga menjabat Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).

Prof Zudan menjelaskan, BNPP dalam mengoordinasikan anggotanya memiliki 3 ruang pokok. Pertama di garis batas darat memiliki panjang kurang lebih 3.151 kilometer yang berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Beri Kuliah Umum di UICI, Prof Zudan Jelaskan Upaya BNPP Menjaga Kedaulatan dan Sejahterakan Masyarakat Perbatasan
Beri Kuliah Umum di UICI, Prof Zudan Jelaskan Upaya BNPP Menjaga Kedaulatan dan Sejahterakan Masyarakat Perbatasan

Yang kedua, lanjut Zudan, untuk melintasi garis batas BNPP mendorong berdirinya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini, dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan negara telah dipagari 13 PLBN dari target awal yakni 26.

“PLBN kita sudah bagus dan modern tidak kalah dengan negara tetangga. Di Era Pak Jokowi sebagai Presiden, Pembangunan PLBN digenjot. Dahulu PLBN masih bersifat Pos Lintas Batas (PLB) biasa kini dimensi berbeda,” tutur Zudan.

Ia juga menjelaskan, PLBN didirikan agar semua bisa melintas secara legal baik orang maupun barang. Di dalam PLBN terdapat unsur Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) yang masing-masing memiliki peran.

Prof Zudan juga memaparkan, pada bagian ketiga yang dikelola BNPP adalah kawasan perbatasan, tempat di mana menghidupkan pertumbuhan ekonomi.

Saat ini konsentrasinya adalah membangunan sarana pendidikan, pasar sarana kesehatan, penyediaan air bersih, terminal, pelabuhan dan bandara.

“Infrastruktur sangat penting sebagai bagian membuka aksestabilitas dan memperkecil ketertinggalan,” tutur Zudan.

Dalam upaya mengembangkan wilayah perbatasan negara, terang Prof Zudan lagi, untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan BNPP fokus pada 222 Lokasi Prioritas (Lokpri) yang berbasis kecamatan.

Lokpri terbanyak berada di perbatasan negara wilayah laut sebanyak 156 kecamatan dan Lokpri wilayah darat sebanyak 67 kecamatan.

“Selain itu dalam upaya sejahterakan masyarakat, BNPP juga fokus pada konsep pengembangan 18 Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang terdapat pada 10 provinsi dan 16 kabupaten/kota,” imbuh Zudan.

Reporter: Casroni

 

Sumber: Humas BNPP

Sekretaris BNPP Prof Zudan Beberkan 1.812 Kilometer Jalan Perbatasan Negara Tembus di Era Jokowi

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa, BNPP terus berkonsentrasi mengoordinasi pembangunan konektivitas jalan untuk mewujudkan transformasi ekonomi di kawasan perbatasan negara.

Ia menjelaskan, dalam 2 periode atau 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan jalan sudah terhubung mencapai 1.812,44 kilometer pada 3 wilayah perbatasan darat yakni dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Secara teknis, pembangunan ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Perihal ini Zudan sampaikan Kepada mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), dalam kuliah umum perdana di Jakarta, Selasa (19/3/2024) kemarin.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus dilakukan pembangunan yang masif. Diperkirakan 1.812,44 kilometer jalan di perbatasan negara sudah tembus,” beber Prof. Zudan.

Zudan merinci, total eksisting panjang jalan di perbatasan negara kawasan Kalimantan Barat (Kalbar) tercatat sepanjang 1.386,46 kilometer.

Sekretaris BNPP Prof Zudan Beberkan 1.812 Kilometer Jalan Perbatasan Negara Tembus di Era Jokowi

Konektivitas jalan yang sudah tembus mencapai 1.297,18 kilometer, dan yang belum tembus sepanjang 84,28 kilometer.

Penanganan dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) 2020 -2024 sepanjang 540,27 kilometer berupa pembangunan, preservasi dan peningkatan.

“BNPP terus berkoordinasi bersama Kemen PUPR dalam melanjutkan, preservasi dan penigkatan jalan,” terang Zudan.

Zudan menambahkan penjelasan, untuk pembangunan konektivitas jalan di perbatasan negara wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pembangunan jalan tembus sudah mencapai keeluruhan panjang kondisi eksisting. Yakni sepanjang 317,75 kilometer.

Penanganan Renduk PBWN-KP 2020-2024 dilakukan 133,76 kilometer berupa preservasi dan peningkatan.

Untuk eksisting wilayah Papua, lanjut Zudan lagi, dari total panjang 416,39 kondisi eksisting Papua, konktivitas jalan tembus telah mencapai 197,51 kilometer. Sedangkan jalan yang belum tembus tercatat sepanjang 218,88 kilometer.

“Penanganan dalam Renduk PBWN-KP 2020 – 2024 tercatat 147,76 berupa pembangunan, preservasi dan peningkatan,” ucap Zudan.

Dirinya juga menjelaskan tujuan konektivitas jalan adalah membuka keterisolasian dan menurunkan disparitas harga di kawasan perbatasan negara.

Upaya pembangunan infrastruktur transportasi sangat diharapkaaan bisa bermanfaat bagi masyarakat perbatasan negara, agar masyarakat bisa menikmati hasil buah pembangunan.

“Inilah 10 tahun yang terus dilakukan pembangunan jalan, Infrastruktur jalan ini menjadi sangat penting sebagai bagian membuka aksesibilitas,” terang Zudan.

Prof Tito Karnavian sebagai kepala BNPP sangat mengapresiasi kinerja ini yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kawasan perbatasan. “Bagi BNPP ikhtiar ini adalah bagian untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi Masyarakat” tutup Tito Karnavian Kepala BNPP

Red

Sumber: Humas BNPP

Beri Arahan Pemprov Sulbar, Kepala BSKDN: Hasil Kreatif dan Capaian Inovasi Harus Terus Ditingkatkan

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memberi arahan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk terus meningkatkan hasil kreatif dan capaian inovasi pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). Hal itu, mengingat pada pengukuran IID tahun 2023, pada variabel hasil kreatif cenderung masih rendah. Hal itu disebabkan karena capaian produk inovasi yang secara kuantitas juga masih rendah.

Demikian disampaikan, Yusharto saat menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Tematik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang mengusung tema “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan” secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN pada Selasa, 19 Maret 2024.

Dia melanjutkan, hasil kreatif dan capaian inovasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam hal ini, Yusharto mengimbau agar Pemprov Sulbar bersinergi dengan sektor publik lainnya maupun pihak swasta hingga melibatkan masyarakat. Langkah tersebut perlu diambil guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan inovasi.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak ini sangat memungkinkan daerah meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat menjadi solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi daerah, termasuk bagi Pemprov Sulbar,” jelas Yusharto.

Beri Arahan Pemprov Sulbar, Kepala BSKDN: Hasil Kreatif dan Capaian Inovasi Harus Terus Ditingkatkan

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyampaikan agar Pemprov Sulbar memperhatikan tingkat kematangan inovasi yang dilaporkan kepada Kemendagri melalui BSKDN. Dia berharap setiap indikator dalam pengukuran IID terus diperhatikan secara maksimal agar tidak ada yang terlewat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi sebaran kematangan inovasi daerah Provinsi Sulbar tahun 2023, terdapat 6,00 persen indikator yang masih tidak terisi atau tidak sesuai. “Ke depan, setiap indikator dalam pengukuran ini harus betul-betul diperhatikan agar semua terpenuhi sesuai ketentuan. Tentu ini butuh koordinasi yang kuat di lingkup Pemprov Sulawesi Barat,” ungkap Yusharto.

Berikutnya, Yusharto juga mengungkapkan mengenai jumlah inovasi Provinsi Sulbar berdasarkan urusan masih didominasi oleh inovasi bidang kesehatan dan pendidikan. Dirinya berharap, ke depan inovasi juga dapat dipenuhi bidang lainnya seperti bidang industri maupun pariwisata. “Kami harap inovasi ini berasal dari berbagai urusan, termasuk urusan industri atau pariwisata yang melibatkan masyarakat, disamping inovasi dalam urusan kesehatan dan pendidikan juga terus diperkuat,” pungkasnya.

Reporter: Casroni

Identifikasi Daerah Pilot Project, BSKDN Kemendagri Dukung Pertumbuhan Iklim Inovasi di Daerah 3T

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung pertumbuhan iklim inovasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan pilot project inovasi daerah yang bersifat tematik pada sejumlah daerah.

Pada tahun 2024, terdapat 5 daerah yang menjadi sasaran penerapan pilot project meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Sigi, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Nabire.

“Bentuk dukungan tersebut bisa berupa diseminasi inovasi yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengembangkan model praktik baik dari inovasi tematik yang berhasil diterapkan, untuk direplikasi pada daerah 3T dengan permasalahan yang serupa atau memiliki kemiripan,” terang Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Identifikasi Karakteristik Daerah Penerapan Pilot Project Tahun 2024 di Aula BSKDN pada Selasa, 19 Maret 2024.

Dia melanjutkan, ke depan daerah-daerah pilot project tersebut akan menjadi daerah percontohan bagi daerah-daerah lain terkait pengembangan inovasi. Sementara itu, dalam rangka melanjutkan kegiatan pilot project tahun 2023, terdapat tiga tema layanan aplikasi yang akan diterapkan di antaranya Pajak dan Retribusi Daerah (ePatda), Validasi Data Kemiskinan (e-Vaskin), serta eBUMDES.

Identifikasi Daerah Pilot Project, BSKDN Kemendagri Dukung Pertumbuhan Iklim Inovasi di Daerah 3T

“Aplikasi ini merupakan hasil identifikasi dan penyempurnaan atas model dari inovasi-inovasi yang telah berhasil dilakukan di beberapa daerah,” tambahnya.

Dirinya juga membeberkan sejumlah daerah yang dijadikan rujukan tiga tematik pilot project 2024 tersebut. Daerah yang akan dijadikan rujukan terkait aplikasi ePatda adalah Kabupaten Sumedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kota Palembang, dan Kota Surabaya. Kemudian, daerah yang dijadikan rujukan e-Vaskin meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Berau, dan Kota Palembang. Berikutnya, Kota Denpasar dijadikan sebagai daerah rujukan terkait aplikasi eBUMDes.

“Kami berharap Ibu/Bapak narasumber yang berasal dari daerah penerapan pilot project untuk dapat menyampaikan informasi mengenai karakteristik daerah Bapak/Ibu, sehingga dalam penerapannya nanti kita tidak akan mendapatkan kendala dan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aplikasi yang telah dipersiapkan oleh tim dari BSKDN,” jelas Yusharto.

Selain meningkatkan kualitas layanan publik berbasis aplikasi, penerapan pilot project pada sejumlah daerah yang telah teridentifikasi dapat meningkatkan iklim inovasi di daerah terkait. Yusharto menginginkan, output dari pelaksanaan pilot project dapat dicatatkan sebagai inovasi. “Untuk dicatat sebagai inovasi memang menjadi tujuan kita tetapi yang utama adalah untuk memperbaiki kualitas layanan publik di daerah Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya.

Red

Panglima TNI Menerima Audiensi Menteri ATR/BPN

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima kunjungan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa 19 Maret 2024.

Panglima TNI Menerima Audiensi Menteri ATR/BPN

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban, dibahas sejumlah isu strategis terkait pertahanan dan pengelolaan tata ruang di Indonesia.

Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama antara TNI dan Kementerian ATR/BPN guna mendukung pembangunan dan keamanan nasional.

Red

 

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI