Kategori: Sulawesi

Medan, – KABAR EKSPRES II Beberapa pimpinan daerah membuat kebijakan yang berbeda beda dan tidak mengacu kepada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999

Pemko Medan di ketahui tidak menerima Wartawan yang memiliki sertifikat ( SKW) yang di keluarkan Negara melalui BNSP ( Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang berlogo Burung Garuda tersebut, tetapi sebaliknya hanya menerima Wartawan untuk bermitra dengan Pemko Medan hanya yang memiliki Sertifikat (UKW) yang di keluarkan oleh Dewan Pers untuk dapat bekerjasama dalam pemberitaan di Pemko Medan.

Seperti yang di alami beberapa media yang diputus kerja samanya secara sepihak oleh Kominfo Medan dengan alasan yang berbeda. Tidak mendapatkan email dari bagian pemberitaan Kominfo Medan, itu berarti tidak mendapatkan kerja sama pemberitaan bersama Pemko Medan, pengakuan salah seorang pegawai Kominfo Ahmad Thoriq dan Siska.

Untuk memastikan info dari Thoriq dan Siska, awak media W. Tambunan mendatangi Pemko Medan Kabid pemberitaan Budi di ruangannya. Budi kepada awak media memberikan penjelasan bahwa dia belum dilibatkan untuk menerima kerjasama media untuk menyebarluaskan informasi berita kegiatan di Pemko Medan. (29/4/2024).

Dengan suasana kekeluargaan Budi memanggil stafnya yang bernama Siska untuk menjelaskan kenapa banyak media tidak dilanjukan kerjasamanya.
Ucap Siska, Pak saya hanya mengikuti petunjuk dan arahan dari kepala Dinas Pak Arahman Pane yang surat edarannya ada di papan pengumuman , Media yang diterima bekerja sama bersama Kominfo Medan Harus memiliki Sertifikasi UKW dari Dewan Pers. Sika juga mengatakan Wartawan yang memiliki Sertifikasi SKS Produk Negara yang dikeluarkan BNSP ( Badan Nasional Sertifikasi Profesi) tidak diterima dan diakui di Pemko Medan. Setelah memberikan keterangan singkat Siska langsung meninggalkan ruangan Kabid Pemberitaan.

Ditemui di Kantornya di Jl. Pantai Barat, Medan Ketua DPD SPRI Sumatera Utara/Koordinator SPRI Indonesia Wilayah Bagian Barat Burju Simatupang, ST,SH, mengenai Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) Produk Negara dan yang berlogo Burung Garuda yang dikeluarkan BNSP ( Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang tidak di terima dan diakui di Pemko Medan, Sumut mengatakan , DPDD SPRI SUMUT ( Serikat Pers Republik Indonesia) akan segera menyurati Menkominfo di Jakarta, Walikota Medan, dan Kadis Kominfo Medan, terkait Pernyataan dan kebijakan Kominfo Medan Tersebut.

Reporter: Rizku/Ri-1/Tim

INHU, – KABAR EKSPRES II Kapolres Indragiri Hulu, AKBP Dody Wirawijaya melalui melalui Sat Intelkam kunjungi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rengat, Kanwil Kemenkum HAM Riau, Selasa (30/4/2024) siang.

Kunjungan tersebut dipimpin Kanit IV Sat Intelkam, Iptu Agus Ferinaldi, bersama tiga orang personil lainnya. Kunjungan kali ini guna memastikan kelayakan pemakaian serta izin penggunaan senjata api (senpi) oleh personil penjagaan Rutan Kelas IIB Rengat.

Tidak sebatas pengecekan dan pemeriksaan izin penggunaan senpi, tim dari Sat Intelkam Polres Inhu juga melakukan cek fisik dan nomor seri senpi yang digunakan personil Rutan Rengat.

Hal itu tentunya menjadi dasar pembaharuan maupun perpanjangan Buku Kepemilikan Senjata Api (BPSA) di Polda Riau. Sedikitnya, ada 6 unit senpi laras panjang dan 10 unit laras pendek yang diperiksa kelayakan nya.

“Satu persatu senjata api dan dokumen dikeluarkan untuk dicek, termasuk amunisi yang tersedia. Al hasil semuanya berjalan sesuai SOP yang ada,” kata Kepala Rutan Rengat, Julius Barus didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR), Wan Rezwanda, menjawab wartawan di kantornya.

Penggunaan senpi oleh petugas Rutan Rengat menjadi salah satu perhatian khusus, karena merupakan jenis alat pengamanan dan pertahanan terakhir bagi petugas dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian lanjut Julius Barus, pemeriksaan yang dilakukan oleh jajaran Polres Inhu, tentu menjadi sarana kontrol terkait pemeliharaan serta pengadministrasian senjata api yang digunakan pihak Rutan.

“Pemeriksaan ini akan dilakukan secara rutin dan berkala. Oleh karena itu, diharapkan Pihak Polres Inhu dapat menjadi institusi kontrol dalam hal pemeliharaan, pengadministrasian maupun inventarisir senjata api milik Rutan Rengat,” tutur Julius Barus.

Dilanjutkan Julius Barus, pemeriksaan senpi oleh jajaran Polres inhu ini juga merupakan wujud hubungan baik antara insan pemasyarakatan dengan kepolisian, dalam mewujudkan situasi aman dan kondusif di lingkungan Rutan Rengat.

Tujuan lain yang tersirat dalam pengecekan senpi ini, merupakan wujud implementasi dan salah satu kunci Pemasyarakatan maju yang di gagas oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), yakni melakukan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH), baik itu dalam hal pengamanan dan menjaga keamanan serta ketertiban yang ada di lapas maupun rutan.

Kedepan sambung lulusan Magister Ilmu Hukum Sumatera Utara itu, pihaknya akan terus menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Polres Inhu, dalam hal keamanan dan ketertiban, serta dalam hal-hal lain.

“Semoga sinergitas ini terus terbangun dengan baik dan berkesinambungan. Dan atas nama Rutan Rengat saya mengucapkan terimakasih kepada jajaran Polres Inhu,” singkat Julius Barus.

Sementara itu, Kanit IV Sat Intelkam Polres Inhu, Iptu Agus Ferinaldi menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu tugas kepolisian dibidang intelejen khususnya perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri.

“Dan alhamdulillah, dari pemeriksaan dan pengecekan yang kita lakukan terhadap senpi yang dipergunakan pihak Rutan Rengat, semua sudah sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku,” singkat Agus.

Reporter: Casroni